Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENUNJ…

Pasal 2

Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di lingkungan K/L/D/I, bertujuan untuk: a. mengatur pengadaan kendaraan pemerintah agar sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan; b. menjadi pedoman bagi K/L/D/I dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah yang spesifikasi dan acuan HPS ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah.

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup dalam pedoman ini adalah Proses Penunjukan Langsung yang berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah.

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah Instansi/Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP. 5. Penyedia Kendaraan Pemerintah adalah penyedia khusus untuk kendaraan yang memiliki surat penunjukan resmi sebagai main dealer/dealer dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)/Main Dealer. 6. Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah merupakan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah. 7. Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah adalah kontrak yang berisi hak dan kewajiban antara K/L/D/I dan Penyedia Kendaraan Pemerintah dalam pengadaan kendaraan pemerintah. 8. Kendaraan Pemerintah adalah kendaraan yang dibeli pemerintah dengan sumber pembiayaan dari APBN/D. 9. Harga Plat Merah Off The Road (OfTR) atau Government Sales Operation (GSO) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang belum mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK dan Ongkos Kirim. 10. Harga Plat Merah On The Road adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK dan Ongkos Kirim. 11. Harga Plat Hitam Off The Road (OfTR) adalah harga kendaraan yang dibayarkan masyarakat ke dealer yang belum memiliki surat karena komponen harga OfTR tidak mencakup Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Adminisitrasi STNK dan Ongkos Kirim. 12. Harga Plat Hitam On The Road yang selanjutnya disebut Harga Plat Hitam OTR adalah harga kendaraan yang dibayarkan masyarakat ke pihak dealer yang mencakup harga plat hitam Off The Road ditambah dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Administrasi STNK dan Ongkos Kirim. 13. Sistem Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. 14. Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil negosiasi antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah yang di dalamnya meliputi Harga Plat Merah Off The Road setiap tipe kendaraan, PKB dan BBN-KB tiap daerah, Administrasi STNK, ongkos kirim, data jaringan dealer dan fasilitas kendaraan. 15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN- KB adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup dalam pedoman ini adalah Proses Penunjukan Langsung yang berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah.

Pasal 4

Koreksi

(1) K/L/D/I melaksanakan penunjukan langsung kendaraan pemerintah sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa. (2) PPK dalam melaksanakan penunjukan langsung Kendaraan Pemerintah menggunakan Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah. (3) PPK dalam MENETAPKAN HPS kendaraan pemerintah yang merupakan harga On The Road harus berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional dan website Penyedia Kendaraan Pemerintah, serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB dan BBN-KB di daerah masing-masing. (4) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukan survei harga pasar kendaraan dengan memperhatikan: a. apabila menggunakan telepon, mencatat nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjualan (sales person) dan nama dealer yang dihubungi. b. apabila menggunakan metode kunjungan langsung, mengumpulkan brosur disertai tanggal dan lokasi pengambilan brosur, nama, dan nomor telepon tenaga penjualan (sales person) yang bisa dihubungi. c. besaran potongan harga setiap model dan tipe kendaraan. (5) Hasil survei harga pasar didokumentasikan.

Pasal 5

(1) ULP/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia Kendaraan Pemerintah untuk melakukan negosiasi. (2) ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Kendaraan Pemerintah melakukan negosiasi harga dengan acuan Harga Plat Merah On The Road harus lebih kecil dari Harga Plat Hitam On The Road. (3) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga untuk mendapat harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume Pengadaan Kendaraan Pemerintah lebih dari satu unit.

Pasal 6

(1) Hasil negosiasi antara K/L/D/I dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah dituangkan dan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah Antara K/L/D/I Dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah. (2) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah Antara K/L/D/I Dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah terlampir.

Pasal 7

(1) Pejabat Pembuat Komitmen mencetak Surat Pesanan kendaraan pemerintah melalui Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah. (2) Penyedia Kendaraan Pemerintah menyerahkan kendaraan yang dipesan oleh K/L/D/I sesuai dengan model dan tipe sebagaimana disebutkan dalam Surat Pesanan kendaraan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan, atau sesuai dengan surat perjanjian. (3) Penyedia Kendaraan Pemerintah menyerahkan STNK Kendaraan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan serah terima kendaraan pemerintah, atau sesuai dengan surat perjanjian. (4) Dealer/Main Dealer menyerahkan BPKB Kendaraan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pelaksanaan serah terima kendaraan pemerintah, atau sesuai dengan surat perjanjian. (5) Pejabat Pembuat Komitmen memasukkan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah.

Pasal 8

Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di lingkungan K/L/D/I yang telah ditetapkan oleh Kepala LKPP dimuat dalam website LKPP.

Pasal 9

Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah dalam Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di lingkungan K/L/D/I yang telah ditetapkan oleh Kepala LKPP dimuat dalam website LKPP.

Pasal 9

Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah dalam Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala ini.

Pasal 10

Koreksi

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan atau keputusan yang baru sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Kepala ini.

Pasal 12

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2012 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, AGUS RAHARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIANLEMBAGASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHINSTITUSI LAINNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12