PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PERBAN Nomor 9 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik yang merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 3. ATB berupa Paten yang selanjutnya disebut ATBP adalah aset nonkeuangan yang tidak mempunyai wujud fisik yang berupa paten yang dimiliki oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 4. Penghitungan Nilai adalah suatu proses kegiatan kalkulasi yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik distribusi nilai perolehan yang dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA untuk memperoleh nilai ATBP. 5. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. 8. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan saldo anggaran lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai. 10. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut CaLBMN adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan barang milik negara untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. 11. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. 12. Berita Acara Serah Terima ATBP yang selanjutnya disingkat BAST ATBP adalah berita acara nilai ATBP yang ditransfer ke satuan kerja. 13. Berita Acara Penghitungan Nilai ATBP yang selanjutnya disebut BA Penghitungan Nilai ATBP adalah berita acara penghitungan nilai ATBP di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 14. Amortisasi ATB adalah alokasi harga perolehan ATBP secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas ATBP yang memiliki masa manfaat terbatas. 15. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 16. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menghasilkan invensi yang dimohonkan Paten.

BAB II

PENGHITUNGAN NILAI

Pasal 5

Koreksi

(1) Metode Penghitungan Nilai ATBP dilakukan berdasarkan harga perolehan yang berasal dari biaya Pengembangan apabila Satuan Kerja dapat mengidentifikasi secara akurat biaya Penelitian dan/atau Pengembangan. (2) Dalam hal metode Penghitungan Nilai ATBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, metode Penghitungan Nilai ATBP dilakukan berdasarkan nilai output Paten dan nilai proses Paten. (3) Dalam hal metode Penghitungan Nilai ATBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan, metode Penghitungan Nilai ATBP dilakukan berdasarkan nilai proses Paten.

Pasal 6

(1) Metode Penghitungan Nilai ATBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan unsur: nilai ATBP V nilai output Paten Op nilai proses Paten Pp (2) Metode Penghitungan Nilai ATBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rumus:

Pasal 7

(1) Nilai output Paten (Op) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung berdasarkan nilai realisasi pagu anggaran untuk menghasilkan ATBP yang diformulasikan dengan luaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan dan bobot angka kredit. (2) Penghitungan nilai output Paten (Op) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan unsur: nilai output Paten Op total bobot Paten Bp total bobot output Penelitian dan/atau Pengembangan ΣB nilai pagu N (3) Penghitungan nilai output Paten (Op) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rumus: (4) Total bobot output Penelitian dan/atau Pengembangan (ΣB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan output kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan dan bobot angka kredit yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Nilai proses Paten (Pp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung berdasarkan tahapan proses permohonan Paten. (2) Penghitungan nilai proses Paten (Pp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan unsur: a. biaya pendaftaran; b. biaya percepatan publikasi, jika permohonan Paten disertai dengan permohonan percepatan publikasi; c. biaya pemeriksaan substantif; d. biaya penerbitan sertifikat; dan e. biaya lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Metode Penghitungan Nilai ATBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk ATBP dengan nilai output Paten (Op) yang bernilai nol.

Pasal 10

Nilai ATBP hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk pencatatan pada sistem akuntansi pemerintahan tidak serta merta menjadi nilai komersial ATBP.

Pasal 11

Satuan Kerja melaporkan setiap perubahan Nilai ATBP kepada Pusat Inovasi.

BAB III

PENATAUSAHAAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Satuan Kerja yang mengajukan permohonan Paten mengisi formulir Penghitungan Nilai ATBP. (2) Formulir Penghitungan Nilai ATBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang: a. jumlah biaya pengembangan yang dikeluarkan untuk menghasilkan Invensi yang dimohonkan Paten; b. jumlah realisasi pagu anggaran yang digunakan untuk menghasilkan ATBP; c. hasil kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan, berupa: 1) Paten; 2) karya tulis ilmiah; dan 3) prototipe Invensi;

Pasal 13

Formulir Penghitungan Nilai ATBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disahkan oleh Kepala Satuan Kerja disertai dengan data dukung otentik.

Pasal 14

(1) Pengisian formulir Penghitungan Nilai ATBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara manual atau elektronik. (2) Dalam hal pengisian formulir Penghitungan Nilai ATBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, Satuan Kerja menyerahkan formulir Penghitungan Nilai ATBP kepada Pusat Inovasi pada saat permohonan Paten diajukan. (3) Pengajuan formulir Penghitungan Nilai ATBP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan paling lama: a. minggu kedua bulan Juni pada semester I tahun anggaran berjalan; atau b. minggu kedua bulan Desember pada semester II tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

Pembukuan ATBP dengan biaya proses yang diperoleh ditahun berjalan, dilakukan dengan cara: a. Pusat Inovasi mencatat sebagai pembelian Paten berdasarkan biaya proses Paten; b. Pusat Inovasi menerbitkan BAST ATBP dan melakukan transfer keluar ke Satuan Kerja; c. Satuan Kerja menerima arsip data komputer dan BAST ATBP dari Pusat Inovasi dan dicatat melalui transfer masuk; dan d. Satuan Kerja menambahkan biaya perolehan berdasarkan BA Penghitungan Nilai ATBP melalui koreksi nilai/kuantitas.

Pasal 16

Dalam hal terdapat perubahan nilai proses Paten untuk ATBP yang telah dibukukan oleh Satuan Kerja maka: a. Pusat Inovasi membukukan nilai tersebut sebagai aset tetap lainnya dalam renovasi; b. Pusat Inovasi menerbitkan BAST ATBP dan melakukan transfer keluar ke Satuan Kerja; dan c. Satuan Kerja mencatat ATBP melalui penerimaan aset tetap renovasi berdasarkan BAST ATBP sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27