PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PERBAN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier pegawai negeri sipil. 2. Tugas Belajar Mandiri adalah peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi dengan pembiayaan mandiri. 3. Pelatihan adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil melalui pendidikan nonformal dalam bentuk Pelatihan yang dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier pegawai negeri sipil. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Pegawai Pelajar adalah PNS yang mendapatkan Tugas Belajar yang penugasannya ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. 6. Pegawai Pelajar Mandiri adalah PNS yang mendapatkan Tugas Belajar yang penugasannya ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk Tugas Belajar karena perpanjangan jangka waktu. 7. Pegawai Pelatihan adalah PNS yang mendapatkan Pelatihan yang penugasannya ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. 8. Beasiswa adalah biaya dan tunjangan dalam rangka pelaksanaan Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh pemberi beasiswa. 9. Pemberi Beasiswa adalah pihak yang memberikan pembiayaan Tugas Belajar atau Pelatihan. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA dan pembinaan manajemen PNS di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 12. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja di lingkungan LIPI.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala Satuan Kerja mengajukan pencalonan Pegawai Pelajar kepada pejabat pimpinan tinggi madya LIPI. (2) Pejabat pimpinan tinggi madya LIPI memberikan persetujuan pencalonan Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diproses lebih lanjut oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. (3) Pencalonan Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana kebutuhan Tugas Belajar yang disusun oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

(1) Persyaratan bagi PNS untuk dapat ditetapkan sebagai Pegawai Pelajar, sebagai berikut: a. berstatus PNS yang masih aktif bekerja di lingkungan LIPI; b. masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai calon PNS; c. usia paling tinggi dengan mempertimbangkan calon Pegawai Pelajar dapat melaksanakan kewajiban ikatan dinas sehabis masa studinya dan sebelum batas usia pensiun calon Pegawai Pelajar; d. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; e. bidang studi yang dipilih harus: 1) sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi Satuan Kerja pengusul; 2) sesuai dengan bidang kepakaran/kompetensi yang dimiliki calon Pegawai Pelajar; dan 3) kelas reguler pada perguruan tinggi negeri berakreditasi minimal A di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh kementerian yang berwenang; f. mendapatkan rekomendasi kesesuaian bidang studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini; g. mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala Satuan Kerja yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini; h. lolos seleksi dari Pemberi Beasiswa; i. mendapatkan surat pernyataan pembiayaan dari Pemberi Beasiswa; dan j. tidak sedang terlibat dalam pelanggaran kode etik dan hukuman disiplin, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara karena diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner/anggota lembaga nonstruktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. (2) PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Pegawai Pelajar dengan PPK.

Pasal 9

(1) Keputusan penetapan Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh PPK baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama proses Tugas Belajar. (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena Pegawai Pelajar: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; b. mengajukan permohonan pengunduran diri; atau c. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar secara berkala paling lama 2 (dua) semester berturut-turut kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan Kepala Satuan Kerja Pegawai Pelajar.

Pasal 10

PPK dapat MEMUTUSKAN penghentian pelaksanaan Tugas Belajar karena Pegawai Pelajar: a. meninggal dunia; b. tidak sehat jasmani dan/atau rohani yang dinyatakan oleh dokter yang berwenang yang mengakibatkan tidak mungkin menyelesaikan Tugas Belajar; c. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar yang diikuti berdasarkan laporan kemajuan yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan universitas tempat Pegawai Pelajar melaksanakan Tugas Belajar atau oleh pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan evaluasi; d. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara; atau e. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena peristiwa di luar kemampuannya/force majeure.

Pasal 11

(1) Pegawai Pelajar yang tidak melaksanakan ikatan dinas, harus mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan Tugas Belajar. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. gaji, tunjangan kinerja, dan Beasiswa yang diterima Pegawai Pelajar apabila sumber pendanaan Beasiswa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah selama melaksanakan Tugas Belajar; atau b. gaji dan tunjangan kinerja yang diterima Pegawai Pelajar apabila sumber pendanaan Beasiswa berasal dari anggaran selain pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah selama melaksanakan Tugas Belajar. (3) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau pejabat fungsional yang mendapat Tugas Belajar diberhentikan dari jabatannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pegawai Pelajar.

Pasal 13

(1) Pegawai Pelajar yang telah menyelesaikan jangka waktu Tugas Belajar diusulkan pengangkatan kembali dalam jabatan administrasi atau jabatan fungsional. (2) Pengusulan pengangkatan kembali dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola kepegawaian Satuan Kerja Pegawai Pelajar kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar berakhir. (3) Pengusulan pengangkatan kembali dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lowongan kebutuhan jabatan sesuai dengan kompetensi pada Satuan Kerja Pegawai Pelajar. (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pegawai Pelajar berkewajiban: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebelum pelaksanaan Tugas Belajar; b. menyusun perencanaan kinerja pegawai berdasarkan capaian akademik; c. menandatangani surat perjanjian; d. melaporkan diri dan alamat tempat tinggal terakhir; e. menaati kode etik di institusi pendidikan tempat melaksanakan Tugas Belajar; f. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap semester dalam bentuk laporan penilaian kinerja PNS kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini; g. mengajukan permohonan perpanjangan apabila jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan Tugas Belajar belum dapat diselesaikan; h. melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Belajar kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar; i. kembali ke Satuan Kerja setelah selesai masa Tugas Belajar; j. melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar; dan k. membayar ganti kerugian sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

(1) Pegawai Pelajar berhak mendapatkan penghasilan berupa: a. gaji; b. tunjangan kinerja; dan c. hak lainnya yang diberikan oleh Pemberi Beasiswa. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tunjangan yang diberikan karena melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 16

(1) Pegawai Pelajar mendapatkan kelas jabatan sesuai dengan jenjang pendidikannya. (2) Pegawai Pelajar program sarjana (S1) disetarakan pejabat pelaksana dengan grading 5 (lima). (3) Pegawai Pelajar program magister (S2) disetarakan pejabat pelaksana dengan grading 7 (tujuh). (4) Pegawai Pelajar program doktor (S3) disetarakan pejabat fungsional ahli muda dengan grading 9 (sembilan).

Pasal 24

(1) Kebutuhan pengembangan kompetensi LIPI selain dengan Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan program belajar by research. (2) Program belajar by research sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi PNS melalui pendidikan formal berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Program belajar by research sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri atau luar negeri. (4) Program belajar by research sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program resmi dari perguruan tinggi.

Pasal 25

(1) Ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Pelajar dengan Tugas Belajar berlaku juga bagi PNS yang melaksanakan program belajar by research kecuali pengaturan tentang status kepegawaian. (2) PNS yang melaksanakan program belajar by research sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebaskan dari tugas kedinasan dan tidak diberhentikan dari jabatannya. (3) Pengecualian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi PNS program belajar by research di luar negeri yang mengharuskan PNS tersebut berada di luar negeri terus-menerus dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 26

(1) Seluruh luaran yang dihasilkan selama melaksanakan program belajar by research berafiliasi dengan LIPI. (2) Penunjukan co-promotor dari program belajar by research berasal dari LIPI dengan bidang kepakaran sesuai dengan program belajar by research yang diambil.

Pasal 27

(1) Pembiayaan selama melaksanakan program belajar by research dapat dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lain yang sah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang kuliah. (3) Pembiayaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melekat pada pembiayaan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja.

Pasal 28

(1) Dalam hal kondisi tertentu PPK dapat menugaskan PNS untuk melaksanakan Tugas Belajar Mandiri. (2) Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan pembiayaan sendiri. (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 29

(1) Tugas Belajar Mandiri diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. (2) Persetujuan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

BAB Keenam

Kewajiban dan Hak

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam hal Pegawai Pelajar belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pegawai Pelajar dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sesuai dengan rekomendasi dari pembimbing akademik Pegawai Pelajar dengan mendapatkan jaminan pembiayaan dari Pemberi Beasiswa. (2) Seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelesaian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemberi Beasiswa.

Pasal 19

(1) Dalam hal Pegawai Pelajar belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pegawai Pelajar dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sesuai dengan rekomendasi dari pembimbing akademik Pegawai Pelajar dengan status Pegawai Pelajar Mandiri. (2) Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka penyelesaian Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pegawai Pelajar yang bersangkutan. (3) Pegawai Pelajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tugas kedinasan.

Pasal 20

(1) Penugasan Tugas Belajar dengan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 disampaikan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia paling lama 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar berakhir. (2) Persetujuan PPK untuk perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 21

Persetujuan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan dengan kriteria: a. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu; dan b. terdapat kondisi di luar kemampuan Pegawai Pelajar yang berdampak pada kelambatan penyelesaian tugas.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pegawai Pelajar telah menyelesaikan Tugas Belajar, dapat langsung mengajukan lanjutan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan lebih tinggi. (2) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan: a. mendapat izin dari Kepala Satuan Kerja; b. jenjang pendidikan bersifat linier; dan c. dibutuhkan oleh LIPI berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 23

(1) Penugasan Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar pada jenjang pendidikan awal berakhir. (2) Masa ikatan dinas untuk penugasan belajar berkelanjutan diakumulasikan sejak awal mendapatkan penugasan belajar hingga berakhirnya masa Tugas Belajar.

BAB Kedelapan

Program Belajar by Research

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

PELATIHAN

Pasal 30

Koreksi

Pelatihan antara lain: a. post doctoral; b. magang riset; c. magang industri; dan d. pelatihan teknis substansi sesuai dengan kompetensi.

Pasal 31

Koreksi

(1) Kepala Satuan Kerja mengajukan pencalonan Pegawai Pelatihan kepada pejabat pimpinan tinggi madya. (2) Pejabat pimpinan tinggi madya memberikan persetujuan pencalonan Pegawai Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diproses lebih lanjut oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. (3) Pencalonan Pegawai Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana kebutuhan Tugas Belajar yang disusun oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 32

Persyaratan bagi PNS untuk dapat ditetapkan sebagai Pegawai Pelatihan, sebagai berikut: a. berstatus PNS yang masih aktif bekerja di lingkungan LIPI; b. masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai calon PNS; c. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; d. Pelatihan yang dipilih harus: 1) sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi Satuan Kerja pengusul; 2) sesuai dengan bidang kepakaran/kompetensi yang dimiliki calon Pegawai Pelatihan; dan 3) dilaksanakan pada instansi pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, perguruan tinggi, atau penyelenggara Pelatihan di dalam negeri maupun luar negeri; e. lolos seleksi dari Pemberi Beasiswa; f. mendapatkan surat pernyataan pembiayaan dari Pemberi Beasiswa; g. mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala Satuan Kerja yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini; dan h. tidak sedang terlibat dalam pelanggaran kode etik dan hukuman disiplin, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara karena diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner/anggota lembaga nonstruktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pasal 33

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PNS yang menjalankan Pelatihan post doctoral harus memenuhi persyaratan: a. seluruh luaran yang dihasilkan selama melaksanakan Pelatihan post doctoral berafiliasi dengan LIPI; dan b. mengupayakan adanya kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 34

Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau pejabat fungsional yang mendapat Pelatihan diberhentikan dari jabatannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pegawai Pelatihan.

Pasal 35

(1) Pegawai Pelatihan yang telah menyelesaikan jangka waktu Pelatihan diusulkan kembali dalam jabatan administrasi atau jabatan fungsional. (2) Pengusulan pengembalian dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola kepegawaian Satuan Kerja Pegawai Pelatihan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Pelatihan berakhir. (3) Pengusulan pengembalian dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lowongan kebutuhan jabatan sesuai dengan kompetensi pada Satuan Kerja Pegawai Pelatihan. (4) Pengembalian dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 36

Pegawai Pelatihan berkewajiban: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebelum pelaksanaan Pelatihan; b. melaporkan diri dan alamat tempat tinggal terakhir; c. menaati kode etik di institusi penyelenggara Pelatihan; dan d. kembali ke Satuan Kerja setelah selesai melaksanakan Pelatihan.

Pasal 37

(1) Pegawai Pelatihan berhak mendapatkan penghasilan berupa: a. gaji; b. tunjangan kinerja; dan c. hak lainnya yang diberikan oleh Pemberi Beasiswa. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tunjangan yang diberikan karena melaksanakan Pelatihan.

Pasal 38

(1) Pegawai Pelatihan mendapatkan kelas jabatan sesuai dengan jenis Pelatihannya. (2) Pegawai Pelatihan post doctoral disetarakan pejabat fungsional ahli madya dengan grading 11 (sebelas). (3) Pegawai Pelatihan magang riset atau magang industri disetarakan pejabat fungsional ahli muda dengan grading 9 (sembilan). (4) Pegawai Pelatihan teknis substansi sesuai dengan kompetensi disetarakan pejabat fungsional ahli pertama dengan grading 8 (delapan).

Pasal 39

(1) Jangka waktu Pelatihan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. (2) Kecuali Pelatihan post doctoral jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 40

(1) Pelatihan post doctoral diberikan paling banyak 2 (dua) kali sepanjang masa kerja PNS, dengan jeda waktu paling sedikit 2 (dua) tahun untuk post doctoral berikutnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sepanjang diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan mendapat persetujuan dari PPK.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Koreksi

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 03/E/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Koreksi

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2018 PELAKSANA TUGAS KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG SUBIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN BIDANG KOMPETENSI DAN RENCANA PENEMPATAN KEMBALI PNS TUGAS BELAJAR LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN BIDANG KOMPETENSI DAN RENCANA PENEMPATAN KEMBALI PNS TUGAS BELAJAR LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ..................................................................... NIP : ..................................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ................................................................. Jabatan : ................................................................. Satuan Kerja : ................................................................. menyatakan bahwa penugasan belajar yang diberikan kepada: Nama : ..................................................................... NIP : ..................................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ................................................................. Jabatan : ................................................................. Satuan Kerja : ................................................................. Jenjang Pendidikan yang Ditempuh : ................................................................. Fakultas / Jurusan yang Ditempuh : ..................................................................... Perguruan Tinggi Tempat Studi : ................................................................. Negara : ................................................................. Masa Penugasan Belajar : mulai (DD/MM/YY) sampai dengan (DD/MM/YY) telah sesuai dengan kebutuhan dan mendukung bidang kompetensi satuan kerja (NAMA SATUAN KERJA) LIPI. Apabila PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan masa penugasan belajar, akan menempatkan kembali PNS yang bersangkutan pada bidang yang sesuai di (NAMA SATUAN KERJA) LIPI. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, (Deputi terkait) Tanda Tangan dan Stempel (Nama Pejabat) (Lokasi Satuan Kerja), (tanggal diterbitkan persetujuan) (Satuan Kerja) Kepala, Tanda Tangan dan Stempel (Nama Pejabat) B. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN STUDI PEGAWAI PELAJAR LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kepada Yth. 1. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA 2. Kepala ..............(Satuan Kerja) 3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 4. Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di ............ LAPORAN KEMAJUAN STUDI PEGAWAI PELAJAR LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Periode Pelaporan: ................................. I. IDENTITAS PEGAWAI PELAJAR 1. Nama Lengkap : ............................................................. 2. Tempat, Tanggal Lahir : ............................................................. 3. NIP : ............................................................. 4. Pangkat/Golongan : ............................................................. 5. Jabatan : ............................................................. 6. Satuan Kerja : ............................................................. 7. Instansi : ............................................................. 8. Nomor Telp./HP : ............................................................. 9. Surat Elektronik/E-mail : ............................................................. 10. Nomor Paspor : ............................................................. 11. Masa Berlaku Paspor : ............................................................. II. ALAMAT KONTAK A. Di INDONESIA 1. Alamat Tempat Tinggal : ............................................................. ............................................................. 2. Telp./HP : ............................................................. 3. Nama Contact Person : ............................................................. 4. Telp./HP Contact Person : ............................................................. B. Di Negara Tempat Studi 1. Alamat Tempat Tinggal : ............................................................. ............................................................. 2. Telp./HP : ............................................................. 3. Nama Contact Person : ............................................................. 4. Telp./HP Contact Person : ............................................................. III. STATUS PENUGASAN BELAJAR 1. Jenis Tugas Belajar (pilih salah satu) a. Bergelar S1 b. Bergelar S2 c. Bergelar S3 d. Post Doctoral e. Magang Riset f. Magang Industri g. Pelatihan Teknis Substansi sesuai dengan Kompetensi 2. Nomor dan Tanggal SK : ............................................................. Penugasan Belajar ............................................................. 3. Masa Penugasan Belajar : ............................................................. 4. Sumber/Pemberi Beasiswa : ............................................................. IV. PROGRAM PENDIDIKAN 1. Program/Bidang Studi : ....................................................... 2. Nama Perguruan Tinggi : ....................................................... 3. Alamat Perguruan Tinggi : ....................................................... ....................................................... ....................................................... 4. Nama Dosen Pembimbing/ : ....................................................... Supervisor ....................................................... 5. Alamat Pembimbing/ : ....................................................... Supervisor ....................................................... 6. E-mail Pembimbing/Supervisor : ....................................................... 7. Bidang Fokus/Topik Penelitian : ....................................................... 8. Judul Penelitian : ....................................................... ....................................................... ....................................................... V. KEMAJUAN STUDI SAAT INI A. Uraian Ringkas Laporan Kemajuan Studi Saat Ini .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. ............................................................................................................. B. Uraian Ringkas Laporan Penelitian Yang Dilakukan .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. VI. RENCANA MENDATANG A. Rencana Triwulan Yang Akan Mendatang .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. B. Rencana Semester Yang Akan Datang .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. VII. HAMBATAN/MASALAH YANG DIHADAPI ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... VIII. SARAN PERBAIKAN ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... (Tempat dan tanggal pelaporan) Pelapor, (Nama Lengkap Pelapor) C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR/PELATIHAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA SURAT PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR/PELATIHAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................ NIP : ............................................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Satuan Kerja : ........................................................................ memberikan persetujuan kepada: Nama : ............................................................................ NIP : ............................................................................ Tempat/Tanggal Lahir : ........................................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Satuan Kerja : ........................................................................ Alamat Tempat Tinggal : .................................................................... untuk mengikuti Tugas Belajar/Pelatihan pada: Tempat Tugas Belajar/Pelatihan : Jenis Tugas Belajar/Pelatihan : ................................................................................. Lokasi : ........................................................................ Lama Tugas Belajar/Pelatihan : mulai (DD/MM/YY) sampai dengan (DD/MM/YY) Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. (Lokasi Satuan Kerja), (tanggal diterbitkan persetujuan) (Satuan Kerja) Kepala, Tanda Tangan dan Stempel (Nama Pejabat) PELAKSANA TUGAS KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG SUBIYANTO

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketujuh

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedelapan

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesembilan

Pasal 28

Pasal 29

BAB IV

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38