PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PERBAN Nomor 6 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat adalah Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan pengawas di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 3. Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap. 4. Pelaksana Harian adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara. 5. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

BAB III

PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaksana Tugas ditunjuk apabila Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrator, atau Pejabat pengawas berhalangan tetap. (2) Pelaksana Harian ditunjuk apabila Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrator, Pejabat pengawas, atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas berhalangan sementara.

Pasal 7

Koreksi

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal suatu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan karena seorang Pejabat: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. perpindahan jabatan; d. mutasi jabatan; e. diberhentikan dalam jabatan; f. tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan; atau g. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 8

Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam hal suatu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas berhalangan sementara masih terisi dan tidak menimbulkan lowongan jabatan namun karena sesuatu hal Pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 6 (enam) bulan.

Pasal 9

(1) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat pimpinan tinggi madya ditunjuk oleh Kepala LIPI. (2) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat pimpinan tinggi pratama ditunjuk oleh Pejabat pimpinan tinggi madya. (3) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat administrator atau Pejabat pengawas ditunjuk oleh Pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 10

(1) Pegawai atau Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrator, atau Pejabat pengawas yaitu sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya. (2) Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dalam jabatan pengawas.

Pasal 11

Pejabat yang berhalangan sementara dapat mengusulkan Pelaksana Harian untuk ditunjuk dan diangkat oleh atasannya.

Pasal 12

(1) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian bukan merupakan jabatan definitif sehingga Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian: a. tidak dilantik dan diambil sumpahnya; dan b. tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya. (2) Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dituangkan dengan surat perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. (3) Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas tambahan yang diperhitungkan dalam sasaran kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

Atasan Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrator, atau Pejabat pengawas dapat mengambil alih tugas dan kewenangan Pejabat di bawahnya yang berhalangan tetap maupun berhalangan sementara.

Pasal 14

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas berakhir jabatannya apabila: a. telah dilantiknya Pejabat definitif; b. meninggal dunia; c. berdasarkan penilaian atasan Pelaksana Tugas terkait dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas; d. diberhentikan dalam jabatan definitifnya; e. mengundurkan diri; f. menjalani tugas belajar, pelatihan, atau tugas kedinasan lebih dari 6 (enam) bulan; g. menjalani cuti di luar tanggungan negara; h. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan/atau rohani untuk melanjutkan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas; dan/atau i. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. (2) Pemberhentian Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang mengangkat Pelaksana Tugas.

Pasal 15

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian berakhir jabatannya apabila: a. berakhirnya jangka waktu penugasan; b. meninggal dunia; c. berdasarkan penilaian atasan Pelaksana Harian terkait dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas; d. diberhentikan dalam jabatan definitifnya; e. mengundurkan diri; f. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan/atau rohani untuk melanjutkan tugasnya sebagai Pelaksana Harian; dan/atau g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. (2) Pemberhentian Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang mengangkat Pelaksana Harian.

Pasal 16

Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian yang berakhir jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 wajib menyampaikan laporan kerja kepada atasannya.

BAB Kesatu

Penunjukan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pejabat yang berhalangan sementara dapat mengusulkan Pelaksana Harian untuk ditunjuk dan diangkat oleh atasannya.

Pasal 12

Pasal 13

Atasan Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrator, atau Pejabat pengawas dapat mengambil alih tugas dan kewenangan Pejabat di bawahnya yang berhalangan tetap maupun berhalangan sementara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2018 PELAKSANA TUGAS KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG SUBIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA FORMAT SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS/PELAKSANA HARIAN Nomor:……………..(1) Dasar: 1. UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; MEMERINTAHKAN Kepada : Nama :………………………………………………(2) NIP :………………………………………………(3) Pangkat/Golongan :………………………………………………(4) Jabatan :………………………………………………(5) Untuk :1. Terhitung mulai tanggal……………..(6) di samping jabatannya sebagai…………….(7) juga sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (8). 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal....................(9) ........................................(10) (11) ........................................(12) NIP (13) TATA CARA PENGISIAN SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS/PELAKSANA HARIAN NOMOR URAIAN (1) Diisi dengan nomor surat perintah sesuai dengan Tata Naskah Dinas (2) Diisi nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (3) Diisi NIP Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (4) Diisi pangkat/golongan ruang Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (5) Diisi jabatan definitif Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (6) Diisi tanggal penunjukan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (7) Diisi jabatan definitif Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (8) Diisi penunjukan sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (9) Diisi tanggal penetapan penunjukan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (10) Diisi jabatan dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah (11) Diisi tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan surat perintah (12) Diisi nama Pejabat yang mengeluarkan surat perintah (13) Diisi NIP Pejabat yang mengeluarkan surat perintah PELAKSANA TUGAS KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG SUBIYANTO

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20