Koreksi Pasal 21

(1) Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah magister bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, atau teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas untuk jabatan Analis Pemanfaatan Iptek, ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi; e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh LIPI; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis Pemanfaatan Iptek paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditunjukkan dengan surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun. (2) Pengalaman di bidang analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak harus secara terus-menerus. (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai Analis Pemanfaatan Iptek. (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit. (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis Pemanfaatan Iptek dan hasil Uji Kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek. (7) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.