PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PERBAN Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 4. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 5. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 6. Peraturan adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala LIPI adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala LIPI untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. 8. Keputusan Pimpinan LIPI adalah keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan LIPI bersifat individual, konkret, dan administrative. 9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 10. Program Legislasi Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disebut Proleg LIPI adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis di lingkungan LIPI. 11. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 12. Pimpinan LIPI adalah pejabat eselon I di lingkungan LIPI. 13. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 14. Pemrakarsa adalah satuan kerja di lingkungan LIPI atau Pimpinan LIPI.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

Koreksi

Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan LIPI dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.

Pasal 8

Koreksi

(1) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di lingkungan LIPI dilakukan dalam Proleg LIPI. (2) Proleg LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Kerangka Regulasi LIPI yang tercantum dalam Rencana Strategis LIPI. (3) Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan. (4) Proleg LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LIPI untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Apabila Peraturan Perundang-undangan yang telah masuk dalam Proleg LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi prioritas Proleg LIPI tahun berikutnya.

Pasal 9

(1) Usulan Proleg LIPI diajukan oleh Pemrakarsa kepada Kepala LIPI dengan tembusan Sekretaris Utama LIPI, Pejabat Eselon I dari Pemrakarsa, dan Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas. (2) Dalam hal Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pimpinan LIPI, Usulan Proleg LIPI diajukan kepada Kepala LIPI dengan tembusan Sekretaris Utama LIPI dan Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.

Pasal 10

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di luar Proleg LIPI. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau b. kebutuhan organisasi.

Pasal 11

(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 untuk rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN disertai dengan: a. rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN; dan b. uraian urgensi pembentukan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN meliputi: 1. latar belakang dan tujuan penyusunan; 2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan 3. jangkauan dan arah pengaturan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk: a. naskah akademik untuk rancangan UNDANG-UNDANG; atau b. naskah urgensi untuk rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan Peraturan PRESIDEN. (3) Format naskah akademik atau naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan dalam Prolegnas. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: a. UNDANG-UNDANG diusulkan dalam Prolegnas Pembentukan UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH diusulkan dalam Prolegnas Pembentukan PERATURAN PEMERINTAH; dan c. Peraturan diusulkan dalam Prolegnas Pembentukan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 13

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 untuk Peraturan Kepala LIPI disertai dengan: a. rancangan Peraturan Kepala LIPI; dan b. uraian urgensi rancangan Peraturan Kepala LIPI meliputi: 1. latar belakang dan tujuan penyusunan; dan 2. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam hal pembentukan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas berkoordinasi dengan Pemrakarsa melakukan pembahasan untuk mendapatkan masukan substansi. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan di luar LIPI sesuai dengan kebutuhan dan substansi yang diatur dalam rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 19

(1) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas membentuk panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian untuk membahas rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN hasil pembahasan sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan instansi pemerintah sesuai dengan substansi.

Pasal 20

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN hasil panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi. (2) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (3) Hasil pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 21

(1) Dalam hal pembentukan rancangan Peraturan Kepala LIPI, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas berkoordinasi dengan Pemrakarsa melakukan pembahasan untuk mendapatkan masukan substansi. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan satuan kerja di lingkungan LIPI dan/atau pemangku kepentingan di luar LIPI sesuai dengan kebutuhan dan substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Kepala LIPI.

Pasal 22

(1) Sebelum rancangan Peraturan Kepala LIPI disahkan atau ditetapkan, dapat dilaksanakan konsultasi publik dengan mengundang satuan kerja di lingkungan LIPI. (2) Dalam hal pemberlakukan Peraturan Kepala LIPI bersifat mengatur secara nasional, konsultasi publik dapat dilaksanakan dengan mengundang pemangku kepentingan di luar LIPI. (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk: a. menyelaraskan rancangan Peraturan Kepala LIPI dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan 2. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. b. mendapatkan masukan substansi; dan c. menghasilkan kesepakatan terhadap subtansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Kepala LIPI.

Pasal 23

Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas menyampaikan rancangan Peraturan Kepala LIPI hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Sekretaris Utama LIPI untuk mendapatkan paraf persetujuan.

BAB VIII

KEPUTUSAN PIMPINAN LIPI

Pasal 31

Koreksi

(1) Keputusan Pimpinan LIPI disusun oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas. (2) Materi muatan Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. pembentukan panitia, tim, dan kelompok kerja termasuk penggantian dan penambahan anggota; b. penetapan status barang milik negara dan penghapusan barang milik negara; c. penerbitan antara lain berbentuk majalah, literatur, bahan pustaka, dan buku pedoman; d. hukum, pelanggaran, dan penjatuhan sanksi; e. organisasi dan tata kerja termasuk organisasi di luar kedinasan; f. kerja sama dan perjanjian; dan g. keuangan, anggaran, dan perbendaharaan. (3) Usulan penyusunan Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas dengan melampirkan konsep Keputusan Pimpinan LIPI. (4) Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap isi keseluruhan dari Keputusan Pimpinan LIPI yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

Selain Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, Keputusan Pimpinan LIPI disusun oleh: a. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti.

Pasal 33

(1) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a menyusun Keputusan Pimpinan LIPI dengan materi muatan mengenai kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan. (2) Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemrakarsa dengan melampirkan konsep Keputusan Pimpinan LIPI.

Pasal 34

(1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b menyusun Keputusan Pimpinan LIPI dengan materi muatan mengenai pembentukan majelis pengukuhan profesor riset. (2) Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kementerian/lembaga yang melakukan pengukuhan profesor riset dengan melampirkan konsep Keputusan Pimpinan LIPI.

Pasal 35

(1) Dalam hal diperlukan pembahasan penyusunan Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas dapat mengundang Pemrakarsa dan/atau satuan kerja LIPI terkait. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan masukan substansi dan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Keputusan Pimpinan LIPI.

Pasal 36

(1) Konsep Keputusan Pimpinan LIPI setelah mendapatkan paraf persetujuan Wakil Kepala LIPI, Sekretaris Utama LIPI, dan/atau Deputi terkait dibuat naskah asli sebanyak 2 (dua) rangkap untuk disahkan atau ditetapkan oleh Pimpinan LIPI. (2) Penomoran Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, atau Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti berdasarkan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

Pasal 37

(1) Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas atau Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia atau Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti membuat salinan Keputusan Pimpinan LIPI yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Pimpinan LIPI. (2) Salinan Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui tata naskah dinas elektronik LIPI. (3) Selain penyebarluasan melalui tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Pimpinan LIPI yang disusun oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas disebarluaskan melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum LIPI. (4) Untuk Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti disampaikan kepada kementerian/lembaga pengusul melalui surat dinas.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB IX

Pasal 38

Pasal 39

BAB X

Pasal 40

BAB XI

Pasal 41