PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERBAN Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 2. Sumber Daya Manusia adalah pegawai aparatur sipil negara dan masyarakat umum. 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang diperlukan dalam rangka menunjang kinerja. 5. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 6. Pusat adalah satuan kerja LIPI yang menyelenggarakan fungsi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan di lingkungan LIPI. 7. Biro adalah satuan kerja LIPI yang menyelenggarakan fungsi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan LIPI. 8. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI. 9. Mitra Kerja adalah pihak yang melaksanakan kerja sama dengan LIPI dalam penyelenggaraan Pelatihan.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pelatihan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. (2) Tahapan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. evaluasi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Perencanaan Pelatihan merupakan proses penetapan tujuan, kegiatan, dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelatihan. (2) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana strategis LIPI. (3) Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan Pusat. (4) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis kebutuhan Pelatihan. (5) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Biro dan dapat mempertimbangkan masukan dari Satuan Kerja. (6) Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. penyusunan program Pelatihan; b. bentuk, jenis, dan/atau jenjang Pelatihan; c. jadwal pelaksanaan Pelatihan; dan d. perencanaan kebutuhan biaya Pelatihan.

Pasal 7

(1) Penyusunan program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a meliputi: a. tujuan Pelatihan; b. peserta Pelatihan; c. kurikulum dan materi Pelatihan; d. strategi dan metode Pelatihan; e. penyelenggara Pelatihan; dan f. evaluasi Pelatihan. (2) Kurikulum dan materi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh tim penyusun. (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 8

(1) Bentuk Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b terdiri atas: a. Pelatihan klasikal; dan b. Pelatihan nonklasikal. (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. (3) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Pasal 9

(1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pelatihan struktural kepemimpinan; b. Pelatihan manajerial; c. Pelatihan teknis; d. Pelatihan fungsional; e. Pelatihan sosial kultural; f. seminar/konferensi/sarasehan; g. workshop atau lokakarya; h. kursus; i. penataran; j. bimbingan teknis; k. sosialisasi; dan/atau l. jalur pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan klasikal lainnya. (2) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. coaching; b. mentoring; c. e-learning; d. Pelatihan jarak jauh; e. detasering (secondment); f. pembelajaran alam terbuka (outbond); g. patok banding (benchmarking); h. pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; i. belajar mandiri (self development); j. komunitas belajar (community of practices); k. bimbingan di tempat kerja; l. magang/praktik kerja; dan/atau m. bentuk Pelatihan nonklasikal lainnya.

Pasal 10

(1) Jadwal pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c disusun berdasarkan perencanaan Pelatihan. (2) Jadwal pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan Pelatihan.

Pasal 11

(1) Perencanaan kebutuhan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d dibuat berdasarkan jumlah kebutuhan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Kebutuhan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja anggaran tahunan LIPI.

Pasal 12

Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala LIPI.

Pasal 13

(1) Pusat melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berdasarkan perencanaan Pelatihan. (2) Pusat melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan instansi pembina Pelatihan atau lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pusat melaksanakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pusat dapat bekerja sama dengan lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi dan/atau lembaga pelatihan independen dalam melaksanakan Pelatihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pusat dapat mendayagunakan dan memanfaatkan sumber daya Satuan Kerja dalam melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Sumber daya Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sumber Daya Manusia; dan/atau b. sarana dan prasarana.

Pasal 15

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a. pengajar atau fasilitator Pelatihan; dan/atau b. perancang kurikulum dan analis kebutuhan Pelatihan.

Pasal 16

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jenis dan/atau jenjang Pelatihan.

Pasal 17

(1) Peserta Pelatihan terdiri atas: a. peserta dari internal LIPI; dan/atau b. peserta dari eksternal LIPI. (2) Peserta dari eksternal LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. perorangan; atau b. kelompok.

Pasal 18

Pembiayaan Pelatihan bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. kemitraan; dan/atau d. sumber anggaran lainnya.

Pasal 19

(1) Pusat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. penyelenggaraan Pelatihan; dan b. program Pelatihan. (3) Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan memberikan umpan balik dari permasalahan, kendala, dan peluang dalam pelaksanaan Pelatihan untuk perbaikan mutu Pelatihan. (4) Evaluasi program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengukur tercapainya tujuan Pelatihan yang diatur dalam masing-masing program Pelatihan.

Pasal 20

(1) Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap: a. proses belajar mengajar; b. tenaga Pelatihan; c. peserta Pelatihan; d. sarana dan prasarana Pelatihan; dan e. hal teknis lainnya. (2) Pusat berkoordinasi dengan tim penjamin mutu Pelatihan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tim penjamin mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perwakilan: a. Pusat; b. Biro; dan c. Satuan Kerja. (4) Tim penjamin mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 21

(1) Pusat melakukan evaluasi terhadap program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan perencanaan Pelatihan selanjutnya.

BAB Kedua

Perencanaan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala LIPI.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28