PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2019 tentang KOMISI ETIK DAN PERILAKU PENELITI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERBAN Nomor 17 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Etik dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA, yang selanjutnya disingkat dengan KEPP LIPI adalah komisi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA untuk menyelenggarakan pembinaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 2. Kode Etik Peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian sesuai dengan kaidah penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang baik dan bermartabat terutama terkait dengan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Kode Perilaku Peneliti adalah prinsip atau kaidah dasar yang harus diterapkan oleh peneliti dalam berperilaku meliputi prinsip menghormati harkat martabat manusia, prinsip berbuat baik dan tidak merugikan, serta prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan ilmiah. 4. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang peneliti yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti. 5. Pengaduan adalah laporan tertulis yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya dugaan Pelanggaran. 6. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah. 7. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah pegawai negara sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah. 8. Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan adanya dugaan Pelanggaran. 9. Teradu adalah Peneliti yang diduga melakukan Pelanggaran. 10. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 11. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPP LIPI

Pasal 5

Koreksi

(1) Anggota KEPP LIPI diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala LIPI. (2) Anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya LIPI. (3) Pembentukan anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 6

Koreksi

(1) Anggota KEPP LIPI berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dan berjumlah ganjil. (2) Ketua dan sekretaris KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KEPP LIPI secara aklamasi dalam rapat pleno pertama. (3) Rapat pemilihan anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh: a. Kepala LIPI; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya LIPI; dan c. Ketua Majelis Profesor Riset LIPI.

Pasal 7

(1) Masa jabatan keanggotaan KEPP LIPI selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi anggota KEPP LIPI sebagai berikut: a. paling rendah Peneliti ahli madya; b. memiliki reputasi baik dalam kegiatan ilmiah, dibuktikan melalui karya ilmiah dan/atau penghargaan ilmiah pada tingkat nasional dan/atau internasional; c. tidak pernah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti; dan d. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 9

(1) Anggota KEPP LIPI berhenti karena: a. mengundurkan diri; b. berhenti sebagai Peneliti; c. pensiun sebagai aparatur sipil negara; d. terkena sanksi Pelanggaran dan/atau sanksi pidana; atau e. meninggal dunia. (2) Dalam hal berhentinya anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak memenuhi jumlah anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), perlu dilakukan penggantian anggota KEPP LIPI. (3) Usulan penggantian dan pemilihan anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB V

PENGADUAN DAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Setiap orang berhak menyampaikan Pengaduan dugaan Pelangggaran yang dilakukan oleh Peneliti LIPI kepada KEPP LIPI melalui sekretariat. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis, disertai bukti-bukti dan data Pengadu. (3) Pengadu mengisi formulir Pengaduan dugaan Pelangggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan Pengaduan kepada KEPP LIPI. (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pengaduan wajib memberitahukan kepada Pengadu bahwa Pengaduan telah diterima.

Pasal 18

(1) Ketua KEPP LIPI menunjuk salah satu anggota KEPP LIPI untuk melakukan penelaahan Pengaduan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (2) Dalam hal hasil penelaahan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak adanya dugaan Pelanggaran, Pengaduan tidak ditindaklanjuti. (3) Dalam hal hasil penelaahan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya dugaan Pelanggaran, Pengaduan ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi Pengaduan. (4) Sekretariat menyampaikan hasil penelaahan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengadu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 19

(1) Ketua KEPP LIPI menunjuk salah satu anggota KEPP LIPI untuk melakukan klarifikasi Pengaduan dengan memanggil para pihak terkait. (2) KEPP LIPI dapat menghadirkan pakar sebagai narasumber dalam proses klarifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal hasil klarifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak adanya dugaan Pelanggaran, Pengaduan tidak ditindaklanjuti. (4) Dalam hal hasil klarifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya dugaan Pelanggaran, Pengaduan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan. (5) Sekretariat menyampaikan hasil klarifikasi Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengadu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 20

(1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan melalui pembentukan tim pemeriksa yang bersifat ad hoc. (2) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KEPP LIPI. (3) Ketua KEPP LIPI menunjuk 3 (tiga) orang anggota KEPP LIPI atau menunjuk 2 (dua) orang anggota KEPP LIPI dan 1 (satu) orang Peneliti atau pakar di bidang terkait sebagai tim pemeriksa. (4) Peneliti atau pakar di bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditunjuk harus mengisi pakta integritas.

Pasal 21

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dalam Pasal 20 melakukan pemeriksaan dugaan adanya Pelanggaran dengan pendalaman bukti. (2) Pendalaman bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa semua alat bukti berupa keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi.

Pasal 22

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada KEPP LIPI. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kategori jenis tingkatan Pelanggaran. (3) KEPP LIPI melakukan sidang untuk menilai laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) KEPP LIPI MEMUTUSKAN kategori jenis tingkatan Pelanggaran dan tingkatan pembinaan. (5) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengadu, Teradu, Satuan Kerja terkait, dan Kepala LIPI.

Pasal 23

Penghentian pemeriksaan dilakukan apabila: a. tidak dapat dikonfirmasi kebenaran informasi Pengaduan dugaan Pelanggaran; b. Pengadu menarik Pengaduan dugaan Pelanggaran secara tertulis; c. adanya penyelesaian oleh para pihak di luar persidangan etik; d. Pengadu diketahui melaporkan ke organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti; atau e. Pengadu atau Teradu meninggal dunia.

Pasal 24

(1) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh tim pemeriksa kepada KEPP LIPI. (2) KEPP LIPI MEMUTUSKAN penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang KEPP LIPI.

Pasal 25

KEPP LIPI dan sekretariat melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan proses penelaahan Pengaduan, klarifikasi Pengaduan, dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 secara tertutup, independen, tanpa memihak, dan adil.

Pasal 26

(1) KEPP LIPI menjaga semua rahasia terkait dengan proses penegakan Kode Etik Peneliti dan Kode Perilaku Peneliti dan memusnahkan semua keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi dari depositori anggota KEPP LIPI. (2) Sekretariat KEPP LIPI bertanggung jawab atas penyimpanan semua keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi yang masuk dan digunakan selama proses pemeriksaan dan bersifat rahasia. (3) Pembukaan keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi dari suatu Pengaduan yang sudah putus hanya dapat dilakukan atas seizin Ketua KEPP LIPI. (4) Pemusnahan keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi sekretariat KEPP LIPI dapat dilakukan setelah masa 20 (dua puluh) tahun penyimpanan dan setelah mendapatkan pertimbangan KEPP LIPI.

BAB VI

TINGKATAN PELANGGARAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

Koreksi

Kategori jenis tingkatan Pelanggaran terdiri atas: a. Pelanggaran ringan; b. Pelanggaran sedang; atau c. Pelanggaran berat.

Pasal 28

Koreksi

Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Pelanggaran karena ketidakpahaman terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti.

Pasal 29

Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan Pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur kesengajaan.

Pasal 30

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan Pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur kesengajaan dan/atau Pelanggaran yang dilakukan secara berulang untuk Pelanggaran yang sama atau pada jenis/bentuk Pelanggaran lainnya.

Pasal 31

Penetapan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 dengan tetap mempertimbangkan jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.

Pasal 32

(1) Setiap kategori jenis tingkatan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan pembinaan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendampingan; dan/atau b. pembatasan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian atau yang berhubungan dengan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian.

Pasal 33

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Peneliti dengan jenjang jabatan yang sama atau lebih tinggi. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kategori jenis tingkatan Pelanggaran ringan dilakukan terhadap 1 (satu) keluaran dari tipe Pelanggaran yang dilakukan. (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kategori jenis tingkatan Pelanggaran sedang dilakukan terhadap 2 (dua) keluaran dari tipe Pelanggaran yang dilakukan. (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kategori jenis tingkatan Pelanggaran berat dilakukan terhadap 3 (tiga) keluaran dari tipe Pelanggaran yang dilakukan. (5) Apabila diperlukan, jenis tingkatan Pelanggaran berat dapat diteruskan oleh KEPP LIPI kepada organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti yang ditetapkan oleh LIPI untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 34

Pembatasan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian atau yang berhubungan dengan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b berlaku untuk kategori jenis tingkatan Pelanggaran sedang dan Pelanggaran berat.

Pasal 35

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja dari Teradu yang melakukan Pelanggaran.

Pasal 36

(1) Dalam hal 2 (dua) kali dilaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Teradu masih melakukan Pelanggaran pada tingkat Pelanggaran apapun, KEPP LIPI melaporkan kepada organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti yang ditetapkan oleh LIPI sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti. (2) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2019 tentang KOMISI ETIK DAN PERILAKU PENELITI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VII

Pasal 37

Pasal 38

BAB VIII

Pasal 39

BAB IX

Pasal 40

BAB X

Pasal 41

Pasal 42