PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BELAJAR BERBASIS RISET OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERBAN Nomor 16 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Belajar Berbasis Riset oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Program Belajar Berbasis Riset (By Research) adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada aparatur sipil negara dan sumber daya manusia lainnya untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal berbasis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan tugas kedinasan. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 5. Sumber Daya Manusia Lainnya adalah sumber daya manusia selain ASN yang melaksanakan kolaborasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dengan Satuan Kerja di lembaga penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian. 6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. 7. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. 8. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan. 9. Pembimbing Pendamping (Co-Promotor) adalah seseorang yang ditunjuk memberikan pendampingan bimbingan dalam pelaksanaan Program Belajar Berbasis Riset (By Research) yang berasal dari satuan kerja peserta Program Belajar Berbasis Riset (By Research). 10. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 11. Pusat adalah satuan kerja LIPI yang menyelenggarakan fungsi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan di lingkungan LIPI. 12. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini instansi pemerintah atau unit organisasi yang melaksanakan kegiatan instansi pemerintah dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Koreksi

(1) Peserta Program Belajar Berbasis Riset (By Research) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Dihapus; b. lulus dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi jenjang strata-2/S2 (Magister) atau jenjang strata-3/S3 (Doktor); c. melampirkan ijazah pendidikan pada jenjang strata-1/S1 atau jenjang strata-2/S2 yang diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk lulusan perguruan tinggi di luar negeri kecuali bagi yang langsung melanjutkan ke jenjang pendikan berikutnya; d. mendapatkan surat pernyataan dukungan dari Kepala Satuan Kerja atas rencana studi dan proposal Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajiannya; e. mendapatkan surat rekomendasi dukungan dari Pembimbing Pendamping (Co-Promotor) dan pernyataan kesediaan menjadi Pembimbing Pendamping (Co-Promotor); f. menandatangani surat perjanjian untuk berkomitmen menjalani masa studi sesuai dengan jenjangnya; dan g. tidak sedang menerima beasiswa/tugas belajar dari lembaga/instansi lain dalam periode yang sama. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta PNS juga harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. pangkat minimal III/a; b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan d. usia paling tinggi calon peserta Program Belajar Berbasis Riset (By Research) dikurangi masa studi sesuai dengan jenjang pendidikan sebelum batas usia pensiun. (3) Persyaratan Peserta Program Belajar Berbasis Riset (By Research) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PPPK paling sedikit disesuaikan dengan masa studi berdasarkan jenjang pendidikan. (4) Persyaratan Peserta Program Belajar Berbasis Riset (By Research) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sumber Daya Manusia Lainnya paling sedikit disesuaikan dengan masa studi berdasarkan jenjang pendidikan. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mempertimbangkan penilaian kinerja. 4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf c, huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BELAJAR BERBASIS RISET OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 17

Pasal II