PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2019 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERBAN Nomor 14 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 4

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terdiri atas kegiatan: a. pencegahan; b. pemberdayaan ASN LIPI; c. pemberantasan; d. rehabilitasi; dan e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Koreksi

Kegiatan pencegahan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. penerapan modul antiNarkotika dan Prekursor Narkotika pada pendidikan dan pelatihan ASN LIPI LIPI; dan/atau c. penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

(1) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. diseminasi informasi; c. audiensi; dan/atau d. monitoring dan evaluasi. (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 7

Setiap Satuan Kerja melaksanakan sosialisasi pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam bentuk memasang papan pengumuman atau bentuk lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Satuan Kerjanya.

Pasal 8

Setiap Satuan Kerja melaksanakan diseminasi informasi pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b di lingkungan Satuan Kerjanya dalam bentuk turut serta aktif mengkampanyekan pencegahan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Kerjanya dalam bentuk informasi melalui website, media social, atau bentuk lainnya.

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan audiensi pelaksanaan kegiatan pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan Satuan Kerja.

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan melibatkan Satuan Kerja.

Pasal 11

Kegiatan pemberdayaan ASN LIPI dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. peranan aktif dari ASN LIPI dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. pemberian sanksi/hukuman kepada ASN LIPI yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan c. pendeteksian dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tes urine atau tes rambut kepada ASN LIPI.

Pasal 12

Kegiatan pemberantasan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pertukaran informasi tentang tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau c. mengoptimalkan kegiatan dan kerja sama intelijen dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 13

Kegiatan Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik INDONESIA dan/atau Badan Narkotika Nasional setempat.

Pasal 14

Kegiatan rehabilitasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut: a. mendorong ASN LIPI yang menjadi penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengikuti program rehabilitasi; b. memberikan aksesibilitas kepada ASN LIPI yang ingin mendapatkan rehabilitasi; dan/atau c. melakukan pendampingan terhadap ASN LIPI yang akan direhabilitasi.

Pasal 15

Pelaksanaan rehabilitasi untuk ASN LIPI yang menjadi penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a akan diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional.

Pasal 16

LIPI melaksnaakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang berkaitan dengan: a. permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau c. integrasi data tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LIPI dapat: a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pertukaran informasi tentang penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

BAB Kedua

Pencegahan

Pasal 5

Koreksi

Kegiatan pencegahan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. penerapan modul antiNarkotika dan Prekursor Narkotika pada pendidikan dan pelatihan ASN LIPI LIPI; dan/atau c. penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

(1) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. diseminasi informasi; c. audiensi; dan/atau d. monitoring dan evaluasi. (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 7

Setiap Satuan Kerja melaksanakan sosialisasi pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam bentuk memasang papan pengumuman atau bentuk lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Satuan Kerjanya.

Pasal 8

Setiap Satuan Kerja melaksanakan diseminasi informasi pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b di lingkungan Satuan Kerjanya dalam bentuk turut serta aktif mengkampanyekan pencegahan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Kerjanya dalam bentuk informasi melalui website, media social, atau bentuk lainnya.

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan audiensi pelaksanaan kegiatan pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan Satuan Kerja.

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan melibatkan Satuan Kerja.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2019 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26