PERBAN

Peraturan Badan Nomor 09-e-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBERIAN KEWENANGAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

PERBAN Nomor 09-e-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pedoman Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti, yang selanjutnya disebut Pedoman Pemberian Kewenangan, sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini, dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Tim Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti dan rujukan bagi instansi Kementerian/LPNK/Daerah.

Pasal 2

(1) Pedoman Pemberian Kewenangan terdiri dari uraian Sistematika dan Formulir-formulir pendukung. (2) Sistematika Pedoman Pemberian Kewenangan adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Instrumen Penilaian Bab III Penilaian Bab IV Penutup (3) Formulir pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Formulir Pengajuan Akreditasi; b. Formulir Biodata Tim Penilai Peneliti Instansi; dan c. Formulir Evaluasi Diri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

Pedoman Pemberian Kewenangan dan Formulir Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA INDONESIA (LIPI) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala LIPI ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2008 tentang Pedoman Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2013 KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, LUKMAN HAKIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id