PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning

PERBAN Nomor 8 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 3. E-Learning adalah Pengembangan Kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja. 4. Pengajar dalam E-Learning yang selanjutnya disebut Tutor adalah widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada peserta pelatihan dalam suatu kegiatan pembelajaran. 5. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah. 6. Penguji adalah Tutor yang bertugas untuk menguji dan menilai hasil pembelajaran peserta pelatihan. 7. Pembimbing Teknis yang selanjutnya disebut Coach adalah Tutor yang bertugas membantu peserta pelatihan dengan menstimulasi pemikiran dan semua sumberdaya yang dimiliki mereka, membangun proses kesadaran diri mereka, serta menciptakan berbagai strategi untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi melalui metode yang sudah dibuktikan oleh riset. 8. Pembimbing Substansi yang selanjutnya disebut Mentor adalah atasan atau pejabat lain yang ditugaskan untuk memberikan panduan kepada peserta pelatihan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. 9. Pengelola adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 10. Penyelenggara adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan pelatihan, pengembang bahan ajar, penganalisis kurikulum, pengembang media pembelajaran, pengembang evaluasi pembelajaran, dan pengembangan teknologi pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Jam Pelajaran E-Learning yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran E-learning. 12. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

BAB III

PENYELENGGARAAN E-LEARNING

Pasal 9

Koreksi

(1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan E-Learning terdiri atas: a. Tutor; b. Pengelola; c. Penyelenggara; dan d. Mentor. (2) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Widyaiswara; b. Penguji; c. Coach; dan/atau d. sebutan lainnya.

Pasal 10

Koreksi

Mentor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas meliputi: a. memberikan bimbingan dan masukan kepada peserta pelatihan terkait pencapaian kompetensi yang diharapkan; b. memberikan transfer pengetahuan dan pengalaman kepada peserta pelatihan; dan c. memberikan dukungan terkait aspek teknis dan substantif dalam penyusunan produk pembelajaran.

Pasal 11

Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas meliputi: a. menyusun rencana pembelajaran; b. menyusun dan/atau mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran; c. menghasilkan bahan ajar dan media pembelajaran; d. menyebarluaskan dan/atau mengunggah bahan ajar dan media pembelajaran; e. memberikan tutorial terkait materi pembelajaran; dan/atau f. membimbing peserta pelatihan di bidang akademik.

Pasal 12

Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas meliputi: a. memberikan penilaian terhadap evaluasi hasil belajar peserta pelatihan; b. memberikan saran untuk peningkatan kualitas hasil belajar peserta pelatihan; dan c. menyusun soal, tugas dan/atau evaluasi hasil belajar, termasuk kunci jawabannya.

Pasal 13

Coach sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas meliputi: a. memberikan bimbingan selama proses pelatihan; b. membantu mengenali, menggali dan memampukan peserta pelatihan dengan potensi yang dimiliki; dan c. memantau kegiatan peserta pelatihan.

Pasal 14

Tahapan penyelenggaraan pembelajaran E-Learning di lembaga penyelenggara pelatihan dilaksanakan sebagai berikut: a. perencanaan, terdiri atas: 1. penyiapan bahan akademik yang paling sedikit terdiri atas kurikulum, mata pelatihan, bahan ajar dan instrumen evaluasi; 2. penyiapan administrasi yang paling sedikit terdiri atas penjadwalan dan penganggaran; 3. penyiapan sumber daya manusia, meliputi: a) Tutor; b) Pengelola; c) Penyelenggara; dan d) Mentor. 4. penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran E-Learning. b. pelaksanaan, terdiri atas: 1) pendistribusian bahan pembelajaran dengan mengunggah bahan pembelajaran ke dalam laman resmi lembaga penyelenggara pelatihan; dan 2) pembelajaran secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam sistem layanan pembelajaran secara dalam jaringan; dan c. evaluasi, terdiri atas: 1) evaluasi terhadap peserta pelatihan, yang dilakukan dalam bentuk ujian komprehensif, praktek, wawancara dan/atau seminar; dan 2) evaluasi terhadap Tutor dan penyelenggaraan pelatihan, yang dapat dilakukan melalui pengisian kuesioner.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21