PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Akreditasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

PERBAN Nomor 5 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Pejabat Fungsional Analis Kebijakan yang dilakukan oleh tim penguji. 2. Akreditasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara bagi penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. 3. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disingkat JFAK adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan meliputi analisis dan advokasi kebijakan. 4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 6. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara. 7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 8. Instansi Pemerintah Pengguna JFAK yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang menjadi tempat bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan. 9. Instansi Pengusul Akreditasi yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul adalah Instansi Pengguna yang mengusulkan Akreditasi kepada LAN. 10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 12. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disebut Analis Kebijakan adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

BAB III

TIM AKREDITASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Akreditasi dilaksanakan oleh tim Akreditasi. (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tim penilai akhir; b. tim asesor; dan c. tim sekretariat.

Pasal 4

Koreksi

(1) Tim penilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala LAN. (2) Tim penilai akhir terdiri atas Pegawai ASN yang memiliki kompetensi dan kelayakan untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam Akreditasi. (3) Susunan tim penilai akhir terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JFAK. (5) Sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dijabat paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama LAN atau pejabat fungsional ahli utama. (6) Tim penilai akhir berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang. (7) Tim penilai akhir melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. menerima laporan hasil penilaian Akreditasi dari tim asesor; b. melakukan rapat penilaian Akreditasi; c. MEMUTUSKAN hasil penilaian Akreditasi; dan d. menyampaikan laporan rapat penilaian Akreditasi kepada Kepala LAN.

Pasal 5

(1) Tim asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala LAN. (2) Tim asesor terdiri atas Pegawai ASN yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Akreditasi. (3) Tim asesor berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang. (4) Tim asesor melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. mengumpulkan data; b. meneliti dan memverifikasi data Akreditasi disesuaikan dengan unsur, sub unsur, dan indikator sesuai dengan unsur penilaian Akreditasi; c. memberikan catatan kekurangan data Akreditasi; d. menilai data Akreditasi; e. menyusun laporan hasil penilaian Akreditasi; dan f. menyampaikan laporan hasil penilaian Akreditasi kepada tim penilai akhir.

Pasal 6

(1) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JFAK. (2) Tim sekretariat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Akreditasi; dan b. menyediakan berbagai data dan/atau informasi, untuk kebutuhan pelaksanaan Akreditasi, penanganan keberatan dan tindak lanjut Akreditasi.

BAB IV

PROSEDUR AKREDITASI

Pasal 7

Koreksi

(1) PyB pada Instansi Pengusul mengajukan permohonan Akreditasi secara tertulis kepada Kepala LAN. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen: a. urgensi; b. rencana pelaksanaan Uji Kompetensi; dan c. penetapan kebutuhan Analis Kebijakan. (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, Kepala LAN menyampaikan surat pemberitahuan kepada PyB pada Instansi Pengusul. Pasal 8 (1) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Instansi Pengusul menyampaikan kelengkapan dokumen yang akan dinilai melalui media yang ditetapkan oleh LAN. (2) Tim sekretariat memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen yang disampaikan. (3) Dalam hal dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, tim sekretariat memberitahukan kepada Instansi Pengusul untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen dimaksud.

Pasal 9

(1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan telah lengkap dan sesuai, tim sekretariat menyampaikan dokumen tersebut kepada tim asesor untuk dilakukan penelitian dan penilaian. (2) Tim asesor melaksanakan visitasi, verifikasi, penilaian dokumen Akreditasi, dan/atau meminta dokumen tambahan. (3) Berdasarkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim asesor memberikan laporan penilaian tingkat kelayakan Instansi Pengusul kepada tim penilai akhir.

Pasal 10

(1) Tim penilai akhir bersama dengan tim asesor melakukan rapat penilaian akhir Akreditasi. (2) Rapat penilaian akhir Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk MEMUTUSKAN penilaian Akreditasi instansi pengusul. (3) Penilaian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap unsur: a. penyelenggara; b. penguji; dan c. materi uji. (4) Teknis unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAN. (5) Penilaian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembobotan berdasarkan atas unsur penilaian Akreditasi. (6) Tim penilai akhir menyampaikan laporan rapat penilaian Akreditasi instansi pengusul kepada Kepala LAN.

Pasal 11

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 910 ayat (6), Kepala LAN MENETAPKAN status Akreditasi Instansi Pengusul. (2) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PyB Instansi Pengusul.

BAB V

STATUS AKREDITASI

Pasal 12

Koreksi

(1) Status Akreditasi terdiri atas: a. status terakreditasi; atau b. status tidak terakreditasi. (2) Instansi Pengusul ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol); dan b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol). (3) Instansi Pengusul ditetapkan berstatus tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

(1) Instansi Pengusul yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mendapatkan sertifikat Akreditasi. (2) Dalam hal Instansi Pengusul ditetapkan berstatus tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, LAN menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pengusul.

Pasal 14

Status terakreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Pasal 15

(1) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjadi dasar kewenangan bagi Instansi Pengguna untuk melaksanakan Uji Kompetensi. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Analis Kebijakan di lingkungan Instansi Pengguna. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan bagi Analis Kebijakan di luar lingkungan Instansi Pengguna berdasarkan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Pasal 16

(1) Status terakreditasi bagi Instansi Pengusul dinyatakan tidak berlaku apabila: a. telah habis masa berlakunya; dan/atau b. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Status Akreditasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Instansi Pengusul menyelenggarakan Uji Kompetensi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal status Akreditasi sudah tidak berlaku, Instansi Pengusul dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali. (4) Permohonan Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Akreditasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII