PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

PERBAN Nomor 5 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pasal 13

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2018 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, ttd ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA I. PENDAHULUAN A. Umum Kualitas kompetensi Pegawai ASN yang beragam mengharuskan instansi pemerintah melaksanakan program pengembangan kompetensi pegawai secara reguler sebagai kebijakan yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pengembangan karier PNS dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pengembangan kompetensi Pegawai ASN diatur sebagai berikut: 1. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran yang harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier (Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3)); 2. dalam mengembangkan kompetensi, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing- masing (Pasal 70 ayat (4)). 3. PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi yang direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah yang harus dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya (Pasal 102). Selain itu, khusus terkait PNS, berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS), maka pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun (Pasal 203 ayat (4)). Atas dasar itu, PPK harus MENETAPKAN kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi, dan melaksanakan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN. B Tujuan Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN. C Ruang Lingkup Ruang lingkup materi Peraturan Lembaga ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Kompetensi yang diatur dalam Peraturan Lembaga ini meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. II. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN A. Jenis Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Perencanaan ini terdiri atas: 1 Perencanaan Pengembangan Kompetensi PNS merupakan proses kegiatan merencanakan Pengembangan Kompetensi PNS dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan pada setiap instansi pemerintah pusat dan daerah. 2 Perencanaan Pengembangan Kompetensi PPPK merupakan proses kegiatan merencanakan Pengembangan Kompetensi PPPK dalam jangka waktu tahunan pada setiap instansi pemerintah pusat dan daerah. B. Tingkat Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Tingkat Perencanaan ini mencakup: 1. Tingkat Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN secara instansional Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN tingkat instansi dilakukan oleh unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan rekapitulasi dan validasi perencanaan pengembangan kompetensi individu. 2. Tingkat Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN secara nasional a. Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan oleh PyB kepada LAN melalui sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN. b. LAN menjadikan Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai bahan untuk menyusun rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN secara nasional. C. Tahapan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, yang terdiri atas: 1. Input Tahapan ini diperlukan dalam proses perencanaan pengembangan kompetensi ASN. Input yang diperlukan paling rendah meliputi beberapa hal sebagai berikut: a. Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan kementerian/lembaga/daerah, menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN sesuai prioritas kebijakan instansi; b. Profil Pegawai, yang mencakup jabatan, unit kerja, demografi (usia, pendidikan), riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh pegawai. Bagi instansi yang sudah mengimplementasikan manajemen talenta atau telah melaksanakan pola karier, untuk mencantumkan posisi pegawai berdasarkan hasil pemetaan kinerja dan potensi; c. Standar Kompetensi Jabatan, yang penyusunannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Data Analisis Kesenjangan Kompetensi, merupakan data yang dihasilkan dari hasil analisis antara profil kompetensi pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang memuat tingkat kesenjangan pegawai pada kompetensi tertentu; e. Data Analisis Kinerja ASN, bagi: 1) PNS Data analisis kinerja ini merupakan data Kesenjangan Kinerja yang dihasilkan dengan membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja jabatan yang didudukinya. Data analisis kinerja dapat diperoleh dari sistem penilaian kinerja instansi. 2) PPPK Data analisis kinerja ini merupakan data yang dihasilkan dari penilaian capaian target kinerja PPPK yang tercantum dalam perjanjian kerja. Data analisis kinerja dapat diperoleh dari sistem penilaian kinerja instansi; dan f. Anggaran, merupakan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN. 2. Proses Tahapan ini terdiri atas: a. Inventarisasi usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN bagi: 1) PNS Tahapan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap PNS dalam organisasi yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a) Atasan langsung melakukan proses dialog berdasarkan data analisis kesenjangan kompetensi dan data kesenjangan kinerja; b) Unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama melakukan rekapitulasi terhadap hasil yang disampaikan oleh Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a); c) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) diverifikasi oleh: (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk instansi pusat; dan (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk instansi daerah; dan d) Hasil inventarisasi kebutuhan kompetensi yang sudah diverifikasi disampaikan kepada unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang SDM. 2) PPPK Tahapan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap PPPK dalam organisasi yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a) Atasan langsung PPPK mengusulkan kebutuhan pengembangan kompetensi tiap PPPK di unit kerjanya berdasarkan data penilaian kinerja dan kebutuhan pengayaan pengetahuan PPPK dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi; dan b) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan kepada unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang SDM untuk dilakukan analisis dan validasi. b. Validasi usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, bagi: 1) PNS Unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang SDM melakukan validasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a) Data profil PNS; b) Data hasil analisis kesenjangan kompetensi; c) Data hasil analisis kesenjangan kinerja; d) Prioritas kebijakan dalam dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan kementerian/lembaga/daerah; e) Ketersediaan anggaran Pengembangan Kompetensi PNS; dan f) Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi PNS pertahun. Khusus untuk inventarisasi kebutuhan pengembangan PNS Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dilakukan secara langsung oleh unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang SDM dengan diverifikasi oleh PPK. 2) PPPK Unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang SDM melakukan validasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi PPPK, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a) Data profil PPPK; b) Data hasil penilaian kinerja dan tingkat capaian kinerja PPPK; c) Prioritas kebijakan dalam dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan kementerian/lembaga/daerah; d) Ketersediaan anggaran Pengembangan Kompetensi PPPK; e) Pemenuhan JP Pengembangan Kompetensi PPPK pertahun sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan f) Ketentuan mengenai penetapan jenis dan jalur pengembangan kompetensi PPPK sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. Menyusun Rencana 5 (Lima) Tahunan Pengembangan Kompetensi PNS Rencana 5 (Lima) Tahunan ini diperuntukan khusus bagi PNS yang mencakup data mengenai: 1) nama pegawai yang akan dikembangkan; 2) jenis kompetensi yang perlu dikembangkan; 3) jenis dan jalur pengembangan kompetensi; dan 4) tahun pelaksanaan. Rencana Lima Tahunan ini dapat direviu atau disesuaikan kembali untuk disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kebutuhan pegawai atau instansi. d. Menyusun Rencana Tahunan Pengembangan Kompetensi ASN Rencana Tahunan ini mencakup: 1) nama pegawai yang akan dikembangkan; 2) jenis kompetensi yang perlu dikembangkan; 3) jenis dan jalur pengembangan kompetensi; 4) penyelenggara pengembangan kompetensi; 5) jadwal dan waktu pelaksanaan; 6) anggaran yang dibutuhkan; dan 7) jumlah JP. e. Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana pada huruf c dan huruf d yang telah ditetapkan oleh PPK disampaikan kepada LAN melalui sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN sebagai bahan penyusunan rencana Pengembangan Kompetensi ASN Nasional. f. Rencana Tahunan Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada LAN pada triwulan ketiga tahun anggaran sebelumnya. D. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, terdiri atas: a. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pelatihan yang dilaksanakan secara: 1) Mandiri oleh internal Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan pengembangan kompetensi secara mandiri oleh lembaga pelatihan atau unit kerja/lembaga yang ditunjuk untuk mengembangkan kompetensi. 2) Bersama dengan instansi pemerintah yang terakreditasi Instansi pemerintah dapat melakukan pengembangan kompetensi secara bersama dengan instansi pemerintah lain yang telah diakreditasi oleh LAN untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. 3) Bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen Instansi pemerintah dapat melakukan pengembangan kompetensi secara bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi independen yang telah terakreditasi. 2. Jenis dan Jalur Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN terdiri atas: a. Pendidikan Jenis Pengembangan Kompetensi ini dilakukan melalui jalur pemberian tugas belajar pada jenjang pendidikan formal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme yang perlu diperhatikan oleh Unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang SDM dalam penentuan nama PNS yang akan ditetapkan sebagai peserta pendidikan melalui tugas belajar oleh PPK, harus sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan. b. Pelatihan Jenis Pengembangan Kompetensi ini terdiri atas: 1) Pelatihan Klasikal Jenis pelatihan ini merupakan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan mengacu kurikulum dan dilaksanakan melalui jalur : a) pelatihan kepemimpinan/struktural/manajerial; b) pelatihan untuk tujuan tertentu di tingkat nasional; c) pelatihan teknis; d) pelatihan fungsional; e) pelatihan terkait kompetensi sosial kultural; f) seminar atau konferensi; g) workshop atau lokakarya; h) sarasehan; i) kursus; j) penataran; k) bimbingan teknis; l) sosialisasi; dan m) jalur lain yang memenuhi ketentuan pelatihan klasikal. 2) Pelatihan Nonklasikal Jenis pelatihan ini merupakan proses praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas dan dilaksanakan melalui jalur: a) pertukaran PNS dengan pegawai swasta; b) magang/praktik kerja; c) benchmarking atau study visit; d) pelatihan jarak jauh; e) coaching; f) mentoring; g) detasering; h) penugasan terkait program prioritas; i) e-learning; j) belajar mandiri/self development; k) team building; dan l) jalur lain yang memenuhi ketentuan pelatihan non klasikal. 3. Monitoring a. Seluruh hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan ASN di-input oleh unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang SDM. b. Unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan hasil monitoring secara rutin per semester ke LAN melalui sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN. E. Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN 1. Jenis Evaluasi a. Evaluasi Administratif 1) untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN. 2) Periode Evaluasi administratif disampaikan kepada LAN melalui sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya. b. Evaluasi Substantif 1) untuk melihat kesesuaian antara pemenuhan kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. 2) Periode Evaluasi substantif disampaikan ke LAN melalui sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN, paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. 2. Pelaksana Evaluasi a. PPK bertanggung jawab terhadap evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN. b. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK dapat menunjuk pejabat dan/atau membentuk tim sebagai pelaksana evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2018 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, ttd ADI SURYANTO

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13