PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2019 tentang STATUTA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

PERBAN Nomor 4 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Politeknik STIA LAN Bandung yang selanjutnya disebut Poltek STIA LAN merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang administrasi. 4. Statuta Poltek STIA LAN adalah peraturan dasar pengelolaan Poltek STIA LAN yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Poltek STIA LAN. 5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang membekali mahasiswa dengan keahlian terapan tertentu pada program sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan. 6. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di Poltek STIA LAN. 8. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Poltek STIA LAN. 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Poltek STIA LAN dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Poltek STIA LAN. 11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Poltek STIA LAN. 12. Direktur adalah organ Poltek STIA LAN yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Poltek STIA LAN. 13. Senat adalah organ Poltek STIA LAN yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 14. Satuan Pengawas Internal adalah organ Poltek STIA LAN yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur. 15. Dewan Penyantun adalah organ yang memberikan pertimbangan bidang nonakademik kepada Direktur. 16. Alumni adalah Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada program studi Poltek STIA LAN yang ditempuhnya dan memperoleh ijazah sebagai bukti kelulusan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 18. Jurusan adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Poltek STIA LAN yang terdiri atas satu atau beberapa program studi dalam 1 (satu) rumpun keilmuan. 19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Poltek STIA LAN yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi. 20. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Poltek STIA LAN untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Poltek STIA LAN merupakan perguruan tinggi yang pembinaan akademiknya dilaksanakan oleh Menteri, sedangkan pembinaan operasional dan administratifnya dilaksanakan oleh Kepala LAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Poltek STIA LAN berkedudukan di Bandung. (3) Poltek STIA LAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAN. (4) Poltek STIA LAN merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung menjadi Poltek STIA LAN berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. (5) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1999. (6) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penggabungan dari Perguruan Tinggi Kedinasan Ilmu Administrasi Negara dan Akademi Ilmu Administrasi berdasarkan Keputusan Direktur Lembaga Administrasi Negara Nomor 31/Pend/UP/1967 dan dikukuhkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 1971 tentang Organisasi Lembaga Administrasi Negara. (7) Akademi Ilmu Administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (6) didirikan berdasarkan Keputusan Presideum Kabinet Kerja Nomor Aa/C/77/1964 tanggal 7 Juli 1964. (8) Perguruan Tinggi Kedinasan Ilmu Administrasi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertama Nomor 578/MP/1960 pada tanggal 24 Desember 1960. (9) Tanggal 24 Desember ditetapkan sebagai hari lahir Poltek STIA LAN.

Pasal 3

Poltek STIA LAN berazaskan Pancasila.

Pasal 4

(1) Poltek STIA LAN mempunyai lambang tertentu. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penggunaannya ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Pasal 5

(1) Poltek STIA LAN memiliki bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater. (2) Bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Koreksi

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 19

Koreksi

(1) Kode etik yang berlaku di Poltek STIA LAN terdiri atas: a. kode etik Dosen; b. kode etik Tenaga Kependidikan; dan c. kode etik Mahasiswa. (2) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. (3) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Poltek STIA LAN. (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Poltek STIA LAN. (5) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 20

(1) Poltek STIA LAN menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Guru Besar dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 21

(1) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik. (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik. (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan. (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika dapat menggunakan sumber daya Poltek STIA LAN secara bertanggung jawab. (5) Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 22

(1) Poltek STIA LAN memberikan gelar terapan dan/atau gelar profesi kepada Mahasiswa yang telah lulus. (2) Gelar terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sarjana terapan; b. magister terapan; dan c. doktor terapan. (3) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan program Pendidikan Profesi yang ditempuh oleh Mahasiswa. (4) Cara penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Poltek STIA LAN memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah lulus dan memenuhi semua kewajibannya. (2) Kriteria dan prosedur pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. (3) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Poltek STIA LAN dapat memberikan penghargaan kepada seseorang/kelompok atau lembaga yang telah berjasa terhadap penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Poltek STIA LAN dan/atau mempunyai prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik. (2) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB 1

Umum

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Poltek STIA LAN wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara INDONESIA. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 7

(1) Poltek STIA LAN menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi. (2) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poltek STIA LAN menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan sebagaimana diatur pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 8

(1) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Kepala LAN. (2) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yg berlaku.

Pasal 9

(1) Tahun akademik di Poltek STIA LAN dilaksanakan mulai bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. (2) 1 (satu) tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. (3) Setiap semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali pelaksanaan ujian akhir semester. (4) Pelaksanaan tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1) Setiap Program Studi menyusun dan mengembangkan Kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi, kerangka kualifikasi nasional INDONESIA, dan standar kompetensi kerja nasional INDONESIA. (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan Program Studi. (3) Kurikulum Program Studi terdiri atas Kurikulum inti dan Kurikulum institusional. (4) Kurikulum inti dan Kurikulum institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk seluruh Program Studi pada jenjang yang sama. (5) Kurikulum inti dan Kurikulum institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari ketua Program Studi. (6) Kurikulum inti dan Kurikulum institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

(1) Penerimaan Mahasiswa dilakukan melalui seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru. (2) Penerimaan Mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, status dan riwayat pekerjaan, latar belakang rumpun pendidikan, serta tingkat kemampuan ekonomi. (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai penerimaan Mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

(1) Penilaian pendidikan merupakan penilaian hasil evaluasi belajar Mahasiswa yang dilakukan oleh Dosen. (2) Penilaian pendidikan dilakukan dalam bentuk: a. ujian; b. pelaksanaan tugas; c. pengamatan; dan/atau d. bentuk-bentuk penilaian lainnya. (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir Program Studi. (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok. (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses pemantauan yang dilakukan oleh Dosen terhadap aktivitas Mahasiswa di dalam kelas maupun di luar kelas, dalam bentuk kehadiran, keaktifan di kelas, sikap dan perilaku, disiplin penyelesaian tugas, dan kontribusi dalam kelancaran pelaksanaan pembelajaran. (6) Nilai akhir setiap mata kuliah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (7) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi. (8) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif. (9) Penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi. (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti wisuda. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelulusan dan wisuda ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester. (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester. (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

(1) Bahasa INDONESIA merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan administrasi di Poltek STIA LAN. (2) Bahasa asing atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan kompetensi tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

BAB 2

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

(1) Poltek STIA LAN melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian dasar. (2) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (3) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan suatu produk. (4) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. (5) Penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dan etika keilmuan. (6) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan. (7) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus, dan dapat bersifat 1 (satu) bidang atau multi bidang. (8) Hasil penelitian dapat berupa hak kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian yang wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (9) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Poltek STIA LAN. (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain. (3) Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa serta dapat melibatkan pejabat fungsional lainnya. (5) Penyelenggaraan kegiatan penelitian ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB 3

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

(1) Poltek STIA LAN melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kepentingan masyarakat. (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok. (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan institusi lain. (4) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Poltek STIA LAN. (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. (6) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. (7) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat. (8) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan hasilnya ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB Ketiga

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

BAB 1

Susunan Organisasi

Pasal 26

Koreksi

Susunan organisasi Poltek STIA LAN terdiri atas: a. unsur pimpinan yang terdiri atas: 1. Direktur; dan 2. Wakil Direktur; b. Senat; c. unsur pelaksana akademik, yang terdiri atas: 1. Jurusan; 2. Program Studi, yang terdiri atas: a) Ketua Program Studi; dan b) Sekretaris Program Studi. 3. Laboratorium Administrasi; dan 4. Dosen; d. unsur pelaksana administrasi yang terdiri atas: 1. Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama; 2. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum; dan 3. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat; e. unsur pendukung yang terdiri atas: 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan 2. Pusat Penjaminan Mutu; f. unit pelaksana teknis yang terdiri atas: 1. Perpustakaan; 2. Teknologi Informasi; 3. Unit Bahasa; dan 4. unit lainnya; g. Satuan Pengawas Internal; dan h. Dewan Penyantun.

Pasal 27

Pasal 28

(1) Wakil Direktur membantu Direktur menjalankan fungsi pengelolaan Poltek STIA LAN. (2) Wakil Direktur terdiri atas: a. Wakil Direktur I Bidang Akademik; b. Wakil Direktur II Bidang Umum; dan c. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan. (3) Wakil Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 29

(1) Senat mempunyai fungsi untuk penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Direktur; b. pengawasan terhadap: 1. penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika; 2. penerapan ketentuan akademik; 3. pelaksanaan penjaminan mutu Poltek STIA LAN dengan mengacu pada standar nasional pendidikan; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5. pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan 7. pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Direktur; d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi; e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan Guru Besar; dan g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Direktur.

Pasal 30

(1) Jurusan melaksanakan tugas mengoordinasikan Program Studi dalam penyusunan rencana dan evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. (2) Jurusan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan pembelajaran; dan b. koordinasi pengembangan kurikulum, rencana pembelajaran semester, dan bahan ajar.

BAB 2

Fungsi, Tugas dan Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 27

Koreksi

(1) Direktur menjalankan fungsi pengelolaan Poltek STIA LAN. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya; b. menyusun dan MENETAPKAN kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; c. menyusun dan/atau MENETAPKAN norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; d. menyusun dan MENETAPKAN kode etik setelah mendapat pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang Poltek STIA LAN; f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis Poltek STIA LAN; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional; h. mengelola penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan pertimbangan Senat; k. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan; m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa; n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan alumni; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Kepala LAN; q. mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada Kepala LAN; r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan t. mengusulkan perubahan unit organisasi sesuai kebutuhan kepada Kepala LAN. (3) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala LAN.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2019 tentang STATUTA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29