PERBAN

Peraturan Badan Nomor 36 Tahun 2015 tentang TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERBAN Nomor 36 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VIII

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 16

Pengurangan Tunjangan Kinerja dinyatakan dalam per seratus, dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100 % (seratus per seratus).

Pasal 17

Koreksi

Pengurangan Tunjangan Prestasi dilakukan berdasarkan penilaian capaian kinerja sebagai berikut : a. nilai 91 sampai dengan 100 tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi; b. nilai 81 sampai dengan 90 dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi sebesar 10 % (sepuluh per seratus); c. nilai 71 sampai dengan 80 dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi sebesar 20 % (dua puluh per seratus); d. nilai 61 sampai dengan 70 dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus); atau e. nilai dibawah 60 dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi sebesar 40 % (empat puluh per seratus).

Pasal 18

(1) Pengurangan Tunjangan Kehadiran dilakukan apabila tidak hadir karena mangkir, izin, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya, tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dengan sengaja dan sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap. (2) Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar : a. 5 % (lima per seratus) per hari bagi Pegawai yang tidak hadir karena mangkir; b. 3 % (tiga per seratus) per hari bagi Pegawai yang tidak hadir karena ijin; c. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih 1 menit sampai dengan 30 menit; d. 1 % (satu per seratus) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 menit sampai dengan 60 menit; e. 1,25% (satu koma dua lima per seratus) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 61 menit sampai dengan 90 menit; f. 1,5 % (satu koma lima per seratus) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih 91 menit; g. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi Pegawai yang pulang 1 menit sampai 30 menit sebelum waktu kerja berakhir; h. 1 % (satu per seratus) bagi Pegawai yang pulang 31 menit sampai dengan 60 meni sebelum waktu kerja berakhir; i. 1,25 % (satu koma dua lima per seratus) bagi Pegawai yang pulang 61 menit sampai dengan 90 menit sebelum waktu kerja berakhir; j. 1,5 % (satu koma lima per seratus) bagi Pegawai yang pulang 91 menit sebelum waktu sebelum waktu kerja berakhir; k. 3 % (tiga per seratus) per hari bagi Pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari karena sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap. (3) Penggantian waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak mengurangi Tunjangan Kehadiran.

Pasal 19

(1) Bagi Pegawai yang menjalani cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja. (2) Bagi Pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar : a. 0 % (nol per seratus) apabila cuti 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari; b. 25 % (dua puluh limaper seratus) apabila cuti 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari; c. 50 % (lima puluh per seratus) apabila cuti 15 (lima belas) hari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari; d. 75 % (tujuh puluh lima per seratus) apabila cuti lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari. (3) Bagi Pegawai yang cuti melahirkan anak pertama atau anak kedua dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

Pasal 20

(1) Bagi Pegawai yang mengikuti persiapan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan terakhir. (2) Bagi Pegawai fungsional umum yang mendapat tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan terakhir. (3) Bagi Pejabat fungsional tertentu yang mendapat tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya fungsional umum tertinggi di unitnya. (4) Pejabat Struktural yang mendapat tugas belajar diberhentikan dari jabatannya dan mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan fungsional umum tertinggi di unitnya.

Pasal 21

Bagi pejabat fungsional dosen yang belum mendapat sertifikasi, mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

Pasal 22

(1) Bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatannya. (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan. (3) Bagi Pegawai yang diberhentikan dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak memenuhi syarat angka kredit, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan fungsional umum.

Pasal 23

CPNS mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan pengadministrasi umum.

Peraturan Badan Nomor 36 Tahun 2015 tentang TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

Pasal 27