PERBAN

Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara

PERBAN Nomor 24 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah pelatihan yang membentuk karakter Pegawai Negeri Sipil dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas selama 1 (satu) tahun masa percobaan secara terpadu bagi Calon Pegawai Negeri Sipil; 2. Pelatihan Kepemimpinan adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan pengawas, administrator, pimpinan tinggi pertama dan pimpinan tinggi madya serta pimpinan tinggi utama. 3. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang teknis yang terkait dengan tugas dan jabatan teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. 4. Pelatihan Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya. 5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara INDONESIA yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 8. Pejabat pembina kepegawaian adalah menteri di kementerian; pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; gubernur di provinsi; dan bupati/ walikota di kabupaten/kota. 9. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Pelatihan. 10. Instansi Teknis adalah instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2016, No. 12. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi adalah satuan organisasi pada Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pelatihan.

BAB IV

BENTUK DAN UKURAN

Pasal 9

Koreksi

(1) STTP berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm berwarna putih dan menggunakan lambang negara Garuda yang berukuran 3,5 cm x 4 cm terletak di atas pada bagian tengah STTP. (2) Bentuk STTP ditentukan dengan mempertimbangkan pola penyelenggaraan Pelatihan dengan kriteria sebagai berikut: a. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menyelenggarakan seluruh program Pelatihan secara mandiri, Bentuk STTP menggunakan Formulir 1; b. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi memfasilitasi atau sebagai penjamin mutu penyelenggaraan seluruh penyelenggaraan program Pelatihan yang dilaksanakan oleh unit yang membidangi penyelengggaraan Pelatihan Tidak Terakreditasi, Bentuk STTP menggunakan Formulir 2; dan c. Pada kondisi tertentu Instansi Pembina dapat memfasilitasi atau sebagai penjamin mutu penyelenggaraan program Pelatihan di lingkup instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Bentuk STTP menggunakan Formulir 3.

Pasal 10

Sertifikat berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga)cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima)cm berwarna putih dan menggunakan logo Instansi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat)cm terletak di atas pada bagian tengah Sertifikat. Bentuk Sertifikat menggunakan Formulir 4.

Pasal 11

Piagam berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga)cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima)cm berwarna putih dan menggunakan lambang Instansi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat)cm terletak di atas pada bagian tengah Piagam. Bentuk Piagam menggunakan Formulir 5.

Pasal 12

Surat Keterangan berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 tiga puluh tiga) cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima)cm berwarna putih dan menggunakan lambang Instansi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang berukuran 3,5 (tiga koma lima)cm x 4 (empat)cm terletak di atas pada bagian tengah Surat Keterangan. Bentuk Surat Keterangan menggunakan Formulir 6A dan Formulir 6B.

Pasal 13

Daftar mata Pelatihan yang diperoleh peserta dipisahkan dan dicetak pada halaman belakang STTP atau Sertifikat. 2016, No.

Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16