PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

PERBAN Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Peserta PKN Tingkat II yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS atau nonPNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKN Tingkat II sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini. 6. Alumni PKN Tingkat II yang selanjutnya disebut Alumni adalah Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus PKN Tingkat II. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 10. JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN. 11. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah jabatan administrator sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN. 12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 13. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. 14. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 15. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN. 16. Lembaga Pelatihan Pemerintah yang Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara pelatihan, baik yang bersifat mandiri maupun bagian dari satuan unit organisasi, yang mendapatkan pengakuan tertulis dari LAN untuk menyelenggarakan PKN Tingkat II. 17. Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti PKN Tingkat II. 18. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran. 19. Hari Pelatihan adalah hari kalender yang menjadi waktu penyelenggaraan PKN Tingkat II, tidak termasuk hari libur nasional dan hari besar keagamaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PKN TINGKAT II

Pasal 5

Koreksi

(1) PKN Tingkat II dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan nonklasikal. (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. (3) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. peserta diasramakan; dan b. diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. (4) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, dan/atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Tema Penyelenggaraan PKN Tingkat II dapat bersifat tematik atau nontematik. (2) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pembelajaran PKN Tingkat II diselenggarakan berdasarkan tema yang fokus pada kebutuhan sektoral atau isu strategis nasional tertentu. (3) Nontematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pembelajaran PKN Tingkat II diselenggarakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara umum. (4) Penentuan tema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lembaga Pelatihan Terakreditasi atas persetujuan Kepala LAN.

Pasal 7

(1) Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PKN Tingkat II dilaksanakan melalui 4 (empat) agenda pembelajaran, sebagai berikut: a. agenda mengelola diri; b. agenda kepemimpinan strategis; c. agenda manajemen strategis; dan d. agenda aktualisasi kepemimpinan. (2) Selain agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam PKN Tingkat II dilaksanakan agenda orientasi program. (3) Agenda orientasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memberikan pemahaman umum terkait kebijakan penyelenggaraan PKN Tingkat II.

Pasal 8

Agenda PKN Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan selama 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) JP yang dapat dilaksanakan selama 101 (seratus satu) Hari Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut: a. selama 221 (dua ratus dua puluh satu) JP yang dapat dilaksanakan selama 27 (dua puluh tujuh) Hari Pelatihan bertempat di tempat penyelenggaraan PKN Tingkat II; dan b. selama 666 (enam ratus enam puluh enam) JP yang dapat dilaksanakan selama 74 (tujuh puluh empat) Hari Pelatihan bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta.

Pasal 9

(1) Penyelenggara PKN Tingkat II adalah Lembaga Pelatihan Terakreditasi. (2) Bagi lembaga pelatihan yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan PKN Tingkat II dengan ketentuan sebagai berikut: a. memperoleh ijin tertulis dari Kepala LAN; dan b. dilakukan penjaminan mutu oleh LAN.

Pasal 10

(1) Koordinasi penyelenggaraan PKN Tingkat II secara nasional dilaksanakan oleh LAN. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pelaporan.

Pasal 11

Kepala LAN MENETAPKAN pedoman penyelenggaraan dan kurikulum PKN Tingkat II dalam rangka melaksanakan agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

BAB III

KEPESERTAAN PKN TINGKAT II

Pasal 12

Koreksi

(1) Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan PKN Tingkat II berjumlah paling rendah 60 (enam puluh) orang dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) orang. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam 2 (dua) kelas yang masing-masing berjumlah paling rendah 30 (tiga puluh) orang dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) orang. (3) Dalam hal jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, PKN Tingkat II tetap dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis Kepala LAN. (4) Komposisi Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan keragaman lintas Instansi Pemerintah.

Pasal 13

Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulus persyaratan administratif, yang meliputi: 1. diusulkan secara tertulis oleh: a) PPK atau PyB bagi Peserta yang berstatus Pegawai ASN; atau b) pejabat yang berwenang bagi Peserta yang berstatus nonPegawai ASN; 2. bagi PNS dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah pembina (IV/a); 3. bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dengan jabatan: a) JPT Pratama; b) JA; atau c) paling rendah JF ahli madya; dan 4. bagi jabatan lain nonPegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. batas usia sebagai berikut: 1. paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang sedang menduduki: a) JA; b) paling rendah JF ahli madya; atau c) jabatan lain nonPegawai ASN; dan 2. paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang sedang menduduki JPT Pratama atau JF ahli utama. c. bagi PNS yang belum menduduki JPT Pratama dan JF ahli utama atau bagi nonPNS harus lulus seleksi yang diselenggarakan oleh LAN secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 14

(1) Peserta harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir; b. penugasan dari: 1. PPK atau PyB bagi Peserta yang berstatus Pegawai ASN; atau 2. pejabat yang berwenang bagi Peserta yang berstatus nonPegawai ASN; c. bagi Peserta yang berstatus: 1. PNS yang belum menduduki JPT Pratama menyerahkan surat tanda tamat pelatihan lulus pelatihan struktural kepemimpinan administrator atau nama lain yang setara atas persetujuan tertulis dari Kepala LAN; 2. PNS yang menduduki JF atau nonPNS harus memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. keterangan sehat dari dokter pemerintah; e. keterangan bebas narkotika dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang; dan f. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PKN Tingkat II yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, tidak berlaku bagi PNS yang menduduki JF.

Pasal 15

Selama penyelenggaraan PKN Tingkat II, status kepegawaian Peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada saat mengikuti proses pembelajaran di tempat penyelenggaraan: 1. Peserta berstatus ditugaskan untuk mengikuti PKN Tingkat II; dan 2. Atasan langsung Peserta menugaskan pelaksana harian untuk melaksanakan tugas jabatan dari Peserta dimaksud; b. pada saat mengikuti proses pembelajaran di tempat kerja, Peserta kembali menjalankan tugas jabatan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN PKN TINGKAT II

Pasal 16

Koreksi

Evalusi PKN Tingkat II dilaksanakan oleh LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

Pasal 17

Koreksi

(1) Evaluasi PKN Tingkat II terdiri atas: a. evaluasi Peserta; b. evaluasi tenaga pelatihan; c. evaluasi penyelenggaraan; dan d. evaluasi pasca pelatihan. (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai pencapaian kompetensi kepemimpinan strategis. (3) Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan tenaga pelatihan dalam melaksanakan tugasnya. (4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan PKN Tingkat II. (5) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan kemanfaatan proyek perubahan dan Alumni terhadap kinerja organisasi dan/atau kinerja implementasi kebijakan.

Pasal 18

(1) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. evaluasi pemahaman dan praktik kepemimpinan strategis; b. evaluasi visitasi kepemimpinan nasional; c. evaluasi proyek perubahan; dan d. evaluasi sikap perilaku. (2) Berdasarkan hasil evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi akhir Peserta.

Pasal 19

(1) Penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (scoring) dalam skala nilai 100 (seratus). (2) Bagi Peserta yang memperoleh nilai kurang dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) untuk jenis evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk melakukan remedial. (3) Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum PKN Tingkat II berakhir.

Pasal 20

(1) Kualifikasi penilaian evaluasi akhir Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100); b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0); c. baik (skor 70,01 – 80,0); d. kurang baik (skor 60,01 – 70,0); dan e. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤60). (2) Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap aspek penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (3) Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika memperoleh kualifikasi kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (4) Peserta dinyatakan tidak lulus jika memperoleh kualifikasi tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 21

(1) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah asal Peserta. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. PPK Instansi Pemerintah asal Peserta; b. lembaga penyelenggara PKN Tingkat II; dan c. Kepala LAN. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan pula kepada pimpinan Instansi Pemerintah lain yang terkait secara langsung dengan proyek perubahan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rentang waktu paling rendah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak PKN Tingkat II berakhir. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 22

Keberlanjutan proyek perubahan dapat dijadikan sebagai salah satu unsur penilaian kinerja Alumni.

Pasal 23

(1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi atau lembaga pelatihan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan secara tertulis mengenai penyelenggaraan PKN Tingkat II kepada LAN paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak PKN Tingkat II berakhir. (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pelatihan Terakreditasi atau lembaga pelatihan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan perkembangan implementasi proyek perubahan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pertimbangan bagi LAN untuk: a. melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi; dan b. dasar pertimbangan penyempurnaan program PKN Tingkat II. (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui laman resmi LAN.

BAB Kesatu

Evaluasi PKN Tingkat II

Pasal 16

Koreksi

Evalusi PKN Tingkat II dilaksanakan oleh LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

Pasal 17

Koreksi

(1) Evaluasi PKN Tingkat II terdiri atas: a. evaluasi Peserta; b. evaluasi tenaga pelatihan; c. evaluasi penyelenggaraan; dan d. evaluasi pasca pelatihan. (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai pencapaian kompetensi kepemimpinan strategis. (3) Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan tenaga pelatihan dalam melaksanakan tugasnya. (4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan PKN Tingkat II. (5) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan kemanfaatan proyek perubahan dan Alumni terhadap kinerja organisasi dan/atau kinerja implementasi kebijakan.

Pasal 18

(1) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. evaluasi pemahaman dan praktik kepemimpinan strategis; b. evaluasi visitasi kepemimpinan nasional; c. evaluasi proyek perubahan; dan d. evaluasi sikap perilaku. (2) Berdasarkan hasil evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi akhir Peserta.

Pasal 19

(1) Penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (scoring) dalam skala nilai 100 (seratus). (2) Bagi Peserta yang memperoleh nilai kurang dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) untuk jenis evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk melakukan remedial. (3) Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum PKN Tingkat II berakhir.

Pasal 20

(1) Kualifikasi penilaian evaluasi akhir Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100); b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0); c. baik (skor 70,01 – 80,0); d. kurang baik (skor 60,01 – 70,0); dan e. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤60). (2) Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap aspek penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (3) Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika memperoleh kualifikasi kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (4) Peserta dinyatakan tidak lulus jika memperoleh kualifikasi tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 21

(1) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah asal Peserta. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. PPK Instansi Pemerintah asal Peserta; b. lembaga penyelenggara PKN Tingkat II; dan c. Kepala LAN. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan pula kepada pimpinan Instansi Pemerintah lain yang terkait secara langsung dengan proyek perubahan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rentang waktu paling rendah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak PKN Tingkat II berakhir. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 22

Keberlanjutan proyek perubahan dapat dijadikan sebagai salah satu unsur penilaian kinerja Alumni.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29