PERBAN

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

PERBAN Nomor 19 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara maupun orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 5. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 6. Wajib Lapor LHKPN adalah Penyelenggara Negara dan Pejabat lain yang memangku jabatan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. 7. Pengelola LHKPN adalah unit yang melakukan pengelolaan dan monitoring LHKPN di lingkungan LAN. 8. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 9. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik. 10. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala LAN untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan LAN. 11. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala LAN untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya di LAN.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 6

Koreksi

(1) LHKPN merupakan dokumen milik negara. (2) Penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapor LHKPN dilakukan: a. secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama yang bersangkutan menjabat; dan b. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan/pensiun sebagai Wajib Lapor LHKPN. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. (4) Wajib Lapor LHKPN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN atau melalui media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Format e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; f. identitas istri atau suami; g. identitas anak; h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki; i. besarnya penghasilan dan pengeluaran; j. surat kuasa mendapatkan data keuangan; k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan l. surat pernyataan. (3) Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendaftarkan administrator instansi dan administrator unit sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (4) Administrator instansi dan administrator unit yang telah didaftarkan, menginput dan mendaftarkan penyelenggara negara ke dalam aplikasi e-LHKPN. (5) Wajib Lapor LHKPN dapat melakukan pengisian LHKPN dalam aplikasi e-LHKPN setelah didaftarkan. (6) Wajib Lapor LHKPN, setelah melakukan pengisian LKHPN melalui e-LHKPN, wajib mengirimkan dokumen fisik kepada KPK yang terdiri atas: a. dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan (surat berharga, asuransi, perbankan); dan b. surat kuasa bertanda tangan basah.

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

BAB IX

Pasal 11

Pasal 12