PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2013 tentang PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

PERBAN Nomor 17 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah. 2. Diklat Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS. 3. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 4. Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang Jabatan Fungsional masing-masing. 5. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat. 6. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. 7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 8. Lembaga Pengakreditasi Diklat Fungsional adalah Lembaga Diklat pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh Instansi Pembina untuk melaksanakan akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah lainnya dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional. 9. Akreditasi adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakanDiklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh InstansiPembina Jabatan Fungsional. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi adalah Lembaga Diklat yang telah mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk menyelenggarakan DiklatFungsional. 11. Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat Pemerintah yang dipergunakan dalam menyelenggarakan DiklatFungsional. 12. Manajemen Lembaga Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional. 13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 14. Sistem Informasi Diklat Aparatur yang selanjutnya disebut SIDA adalah Sistem Informasi Diklat berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan akreditasi Diklat Fungsional. 15. Pengelola Lembaga Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi program Diklat Fungsional dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 16. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, serta melaksanakan tugas kediklatan lainnya pada Lembaga Diklat. 17. Penyelenggara Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan tugas-tugas administratif untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional. 18. Penganalisis Kebutuhan Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional mengidentifikasi kebutuhan- kebutuhan Diklat para pejabat sesuai pedoman yang ditetapkan Instansi Pembina. 19. Perancang Kurikulum Diklat adalah PNS yang bertugas merancang kurikulum Diklat Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 20. Pemutakhir data SIDA adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara Fungsional memutakhirkan data Diklat pada SIDA sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. www.djpp.kemenkumham.go.id 21. Fasilitas Diklat adalah Sarana dan Prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat Fungsional.

BAB IV

PELAKSANA AKREDITASI

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2013 tentang PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

BAB 1

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 6

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keenam

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37