PERBAN

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2019 tentang PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

PERBAN Nomor 15 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Peserta PKP yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKP sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini. 6. Alumni PKP yang selanjutnya disebut Alumni adalah Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus PKP. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. 10. Jabatan Pengawas adalah sekelompok Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN. 11. Pejabat Pengawas adalah pejabat dalam Jabatan Pengawas yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan pelaksana pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN. 13. Pejabat Pelaksana adalah pejabat dalam Jabatan Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 15. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 16. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN. 17. Lembaga Pelatihan Pemerintah yang Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara pelatihan, baik yang bersifat mandiri maupun bagian dari satuan unit organisasi, yang mendapatkan pengakuan tertulis dari LAN untuk menyelenggarakan PKP. 18. Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti PKP. 19. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran. 20. Hari Pelatihan adalah hari yang menjadi waktu penyelenggaraan PKP, tidak termasuk hari libur nasionFal dan hari besar keagamaan. 21. Hari Kalender adalah hari yang menjadi waktu penyelenggaraan PKP, setiap hari sesuai dengan kalender Masehi. 22. Aksi Perubahan adalah kertas kerja yang dihasilkan oleh Peserta yang menunjukan Kompetensi kepemimpinannya mengelola perubahan dalam bentuk inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PKP

Pasal 5

Koreksi

(1) PKP dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. (3) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Peserta diasramakan; dan b. diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. (4) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, dan/atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Untuk mencapai Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan melalui 4 (empat) agenda pembelajaran PKP, yang meliputi: a. agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara; b. agenda kepemimpinan pelayanan; c. agenda pengendalian pekerjaan; dan d. agenda aktualisasi kepemimpinan. (2) Selain agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKP dilaksanakan melalui agenda orientasi program. (3) Agenda orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memberikan pemahaman umum terkait kebijakan penyelenggaraan PKP.

Pasal 7

Agenda PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan selama 830 (delapan ratus tiga puluh) JP atau setara dengan 96 (sembilan puluh enam) hari dengan rincian: a. selama 290 (dua ratus sembilan puluh) JP yang dapat dilaksanakan selama 36 (tiga puluh enam) Hari Pelatihan bertempat di tempat penyelenggaraan PKP; dan b. selama 540 (lima ratus empat puluh) JP yang dilaksanakan paling singkat 60 (enam puluh) Hari Kalender bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta.

Pasal 8

(1) PKP dapat diselenggarakan oleh LAN dan Lembaga Pelatihan Terakreditasi. (2) Bagi lembaga pelatihan yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan PKP dengan ketentuan sebagai berikut: a. memperoleh ijin tertulis dari Kepala LAN; dan b. dilakukan penjaminan mutu oleh LAN dan/atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan perolehan akreditasi paling rendah B.

Pasal 9

Kepala LAN MENETAPKAN pedoman penyelenggaraan dan kurikulum PKP dalam rangka melaksanakan agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

BAB III

KEPESERTAAN PKP

Pasal 10

Koreksi

(1) Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan PKP berjumlah paling rendah 30 (tiga puluh) orang dan paling banyak 40 (empat puluh) orang. (2) Dalam hal jumlah Peserta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKP tetap dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis Kepala LAN.

Pasal 11

Koreksi

Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulus persyaratan administratif, yang meliputi: 1. PNS dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b atau JF yang setara dengan pangkat penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b; 2. PNS dengan Jabatan Pelaksana atau Jabatan Pengawas atau JF yang setara dengan Jabatan Pelaksana atau Jabatan Pengawas; 3. bagi PNS dengan pangkat dan golongan ruang penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b dengan Jabatan Pelaksana memiliki masa kerja sebagai PNS paling rendah 2 (dua) tahun; dan 4. diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai ketentuan yang berlaku; dan b. batas usia paling tinggi sebagai berikut: 1. 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang masih menduduki Jabatan Pelaksana atau JF yang setara dengan Jabatan Pelaksana; atau 2. 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang telah menduduki Jabatan Pengawas atau JF yang setara dengan Jabatan Pengawas.

Pasal 12

Peserta harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir; b. penugasan dari PyB atau PPK Instansi Pemerintah asal Peserta; c. keterangan sehat dari dokter pemerintah; d. keterangan bebas narkotika dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang; dan e. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PKP yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

Pasal 13

Selama pelaksanaan PKP, status kepegawaian Peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada saat mengikuti proses pembelajaran di tempat penyelenggaraan: 1. Peserta berstatus ditugaskan untuk mengikuti PKP; dan 2. atasan langsung Peserta menugaskan pelaksana harian untuk melaksanakan tugas jabatan dari Peserta dimaksud; dan b. pada saat Peserta mengikuti proses pembelajaran di tempat kerja, Peserta kembali menjalankan tugas jabatan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN PKP

Pasal 14

Koreksi

Evalusi PKP dilaksanakan oleh LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

Pasal 15

Koreksi

(1) Evaluasi PKP terdiri atas: a. evaluasi Peserta; b. evaluasi tenaga pelatihan; c. evaluasi penyelenggaraan; dan d. evaluasi pasca pelatihan. (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai pencapaian Kompetensi kepemimpinan melayani. (3) Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan tenaga pelatihan dalam melaksanakan tugasnya. (4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan PKP. (5) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai kesinambungan Aksi Perubahan di tempat kerja.

Pasal 16

(1) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. evaluasi substansi; b. evaluasi studi lapangan; c. evaluasi Aksi Perubahan; dan d. evaluasi sikap perilaku. (2) Berdasarkan hasil evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi akhir Peserta.

Pasal 17

(1) Penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (scoring) dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). (2) Bagi Peserta yang memperoleh nilai kurang dari 70 (tujuh puluh) untuk jenis evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk melakukan remedial. (3) Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum PKP berakhir.

Pasal 18

(1) Kualifikasi penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan pada evaluasi akhir Peserta dengan ketentuan sebagai berikut: a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100); b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0); c. baik (skor 70,01 – 80,0); d. kurang baik (skor 60,01 – 70,0); dan e. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤60). (2) Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap aspek penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (3) Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika memperoleh kualifikasi kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (4) Peserta dinyatakan tidak lulus jika memperoleh kualifikasi tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 19

(1) Bagi Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan surat tanda tamat pelatihan. (2) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sertifikasi Kompetensi yang membuktikan bahwa Peserta telah memenuhi Kompetensi manajerial Jabatan Pengawas. (3) Bagi Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan 1 (satu) kali kesempatan remedial yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah PKP berakhir. (4) Bagi Peserta yang mengikuti remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi baik.

Pasal 20

(1) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara PKP. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. PPK Instansi Pemerintah asal Peserta; dan b. Kepala LAN. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan pula kepada pimpinan Instansi Pemerintah lain yang terkait secara langsung dengan Aksi Perubahan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 21

Keberlanjutan Aksi Perubahan dapat dijadikan sebagai salah satu unsur penilaian kinerja Alumni.

Pasal 22

(1) Lembaga penyelenggara PKP menyampaikan laporan secara tertulis mengenai penyelenggaraan PKP kepada LAN paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak PKP berakhir. (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan perkembangan implementasi Aksi Perubahan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pertimbangan bagi LAN untuk: a. melakukan pembinaan terhadap lembaga penyelenggara PKP; dan b. dasar pertimbangan penyempurnaan program PKP. (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui laman resmi LAN.

BAB Kesatu

Evaluasi PKP

Pasal 14

Koreksi

Evalusi PKP dilaksanakan oleh LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Keberlanjutan Aksi Perubahan dapat dijadikan sebagai salah satu unsur penilaian kinerja Alumni.

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2019 tentang PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29