PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2011 tentang PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

PERBAN Nomor 13 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. 2. Diklat Teknis merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja bagi PNS. 3. Instansi Pembina Diklat PNS yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat. 4. Instansi pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. 5. Instansi Teknis adalah instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB V

JENIS DAN JENJANG DIKLAT TEKNIS

Pasal 6

Koreksi

Jenis Diklat Teknis terdiri atas: a. Diklat Teknis Subtantif; b. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.

Pasal 7

Koreksi

(1) Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. (2) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Pasal 8

(1) Diklat Teknis Subtantif dapat disusun secara berjenjang dan tidak berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PNS bersangkutan, baik yang berkaitan dengan jabatan struktural, jabatan fungsional, tugas teknis lainnya. (2) Jenis Teknis Subtantif ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah berkonsultasi dengan Instansi Pembina.

Pasal 9

(1) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen dapat disusun secara berjenjang dan tidak berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PNS bersangkutan, baik yang berkaitan dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan tugas teknis lainnya. (2) Jenis Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah berkoordinasi dengan Instansi Teknis terkait.

Pasal 10

(1) Bukti Kelulusan Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen maupun Diklat Teknis substantive masing-masing selanjutnya ditetapkan sebagai prasyarat untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjang Diklatnya masing-masing. (2) Bukti kelulusan Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap jenjang Diklat Kepemimpinan paling sedikit persyaratan dua jenis Diklat Teknis.

BAB XI

PENYELENGGARAAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Program Diklat Teknis dilaksanakan oleh Lembaga Diklat yang terakreditasi. (2) Lembaga yang memiliki kewenangan mengakreditasi lembaga Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembinan Diklat PNS. (3) Penyiapan Program Diklat Teknis diselanggarakan berdasarkan rencana kebutuhan nyata dalam rangka peningkatan kinerja instansi/unit kerja instansi yang bersangkutan baik dibidang teknis subtantif maupun bidang teknis administratif. (4) Program Diklat teknis dapat diselenggarakan secara klasikal atau nonklasikal. a. Program Diklat secara klasikal dapat dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, apabila memenuhi persyaratan jumlah peserta dengan diselenggarakan oleh lembaga Diklat teknis yang telah terakreditasi. b. Program Diklat secara nonklasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan ditempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh yang tidak membantuk kelas, hal ini dapat dilakukan apabila jumlah peserta Diklat teknis tidak memenuhi persyaratan dengan memperhatikan kompetensi dan azas manfaat, baik yang berkaitan dengan tugas subtantif maupun tugas administratif pada instansi/unit kerja instansi yang bersangkutan. (5) Program Diklat Teknis Substantif diselenggarakan oleh masing-masing instansi atau bekerja sama dengan instansi pemeritah lainnya, Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga Pendidikan, baik pemerintah maupun swasta didalam negeri maupun diluar negeri dengan memperhatikan kompetensi dan azas manfaat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi/unit keja instansi yang bersangkutan. (6) Program Diklat Teknis administratif diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh masing- masing instansi atau bekerja sama dengan instansi pemeritah lainnya, Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga Pendidikan, baik pemerintah maupun swasta didalam negeri maupun diluar negeri dengan memperhatikan kompetensi dan azas manfaat dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi/unit kerja instansi yang bersangkutan.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2011 tentang PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

BAB X

BAB XI

Pasal 18

BAB XII

Pasal 19

BAB XIII

Pasal 20

BAB XIV

Pasal 21