PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

PERBAN Nomor 12 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disingkat JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih serta evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. 3. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diangkat dalam JF WI. 4. Pelatihan Kewidyaiswaraan bagi Widyaiswara yang Diangkat melalui Perpindahaan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Pelatihan Widyaiswara adalah pelatihan yang diberikan kepada Widyaiswara yang diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing untuk membekali mereka dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 5. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam JF WI guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu. 6. Calon Widyaiswara adalah PNS yang dipersiapkan oleh instansi pemerintah untuk diusulkan dan/atau diangkat dalam JF WI. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai aparatur sipil negara yang berkedudukan sebagai instansi pembina JF WI. 10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 11. Instansi Pengusul adalah Instansi Pemerintah yang menjadi tempat bagi Calon Widyaiswara yang akan diangkat dan ditempatkan dalam JF WI. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya. 13. Uji Kompetensi adalah proses penilaian akademis dan administratif untuk menentukan kelayakan Calon Widyaiswara dalam menduduki atau mengisi JF WI. 14. Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada JF WI yang ditetapkan oleh LAN.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengangkatan dalam JF WI melalui Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi: a. PNS yang tidak menduduki dalam jabatan fungsional tetapi telah dan/atau masih menjalankan tugas terkait bidang kewidyaiswaraan yang ditetapkan berdasarkan keputusan PyB; dan/atau b. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas, yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatannya dengan JF WI yang akan diduduki. (2) Bidang tugas kewidyaiswaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih serta evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. (3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan JF WI ahli pertama, JF WI ahli muda dan JF WI ahli madya. (4) Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada formasi sesuai dengan kebutuhan JF WI dan peta jabatan Widyaiswara pada setiap Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh PPK atau PyB.

Pasal 4

PNS yang diangkat dalam JF WI melalui Penyesuaian/ Inpassing wajib memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut: a. diusulkan oleh PPK atau PyB Instansi Pengusul dengan melampirkan pernyataan bahwa PNS dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini. b. berijazah paling rendah S2 (strata dua) yang diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang; c. paling rendah pangkat penata muda tingkat I dengan golongan ruang III/b dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF WI paling rendah 2 (dua) tahun, baik secara berturut- turut maupun akumulasi; e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. berusia paling tinggi: 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam JF WI jenjang ahli pertama dan JF WI ahli muda; atau 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam JF WI jenjang ahli madya.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20