Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DA...

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 4. Balai Pelatihan Bahasa yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan bahasa. 5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 6. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah kumpulan dari JF. 7. Pusat adalah Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Balai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat. (2) Balai dipimpin oleh Kepala. (3) Balai berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 3

Koreksi

Balai mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bahasa bagi Pegawai ASN dan non-Pegawai ASN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; b. pelaksanaan pelatihan bahasa; c. evaluasi pelaksanaan program pelatihan bahasa; d. penyusunan laporan pelaksanaan pelatihan bahasa; e. pelaksanaan kerja sama pelatihan bahasa; dan f. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Susunan organisasi Balai terdiri atas: a. Kepala; dan b. KJF. (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 6

Koreksi

KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan JF masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas beberapa JF yang terbagi dalam berbagai KJF sesuai bidang keahliannya. (2) Masing-masing KJF sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh Kepala LAN. (3) Jumlah pejabat fungsional dalam KJF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) pembagian tugas yang dilaksanakan oleh koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 8

Koreksi

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

Koreksi

Kepala harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Balai.

Pasal 10

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pelatihan bahasa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala dan KJF di lingkungan Balai, dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi dan instansi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala dan KJF di lingkungan Balai harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

(1) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab. (3) Pelaksanaan pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Kepala.

Pasal 14

Kepala dan masing-masing KJF sesuai dengan bidang keahliannya wajib menyusun laporan pelaksanaan kinerja secara berkala mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

Kepala merupakan jabatan administrator yang setara eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Koreksi

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini ditetapkan oleh Kepala LAN setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 17

Koreksi

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1246), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat berdasarkan Peraturan Lembaga ini.

Pasal 18

Koreksi

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1246), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN BAHASA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19