PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2024 tentang TATA CARA KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DI KOMISI YUDISIAL

PERBAN Nomor 4 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Komisi Yudisial dengan mitra Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kewenangan dan pemanfaatan kompetensi masing-masing pihak untuk berkolaborasi mencapai tujuan bersama. 2. Hubungan Antar Lembaga adalah pelaksanaan koordinasi dan/atau konsolidasi untuk kepentingan strategis Komisi Yudisial. 3. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara di Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Ketua Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Wakil Ketua Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Wakil Ketua adalah Pimpinan Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 7. Ketua Bidang adalah Anggota Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menentukan kepentingan strategis pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga di Komisi Yudisial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah pejabat setingkat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 9. Nota Kesepahaman adalah naskah Kerja Sama yang memuat ketentuan yang bersifat umum, meliputi lebih dari satu substansi/materi yang dikerjasamakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. 10. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan bersifat spesifik, konkret dan terperinci. 11. Unit Kerja adalah unit setingkat Eselon II di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 12. Unit Pengusul adalah Unit Kerja di Sekretariat Jenderal yang mengusulkan, melaksanakan, dan bertanggung jawab terhadap implementasi Kerja Sama. 13. Mitra adalah kementerian/badan/lembaga pemerintah atau non pemerintah yang berada di dalam dan luar negeri yang memiliki kerja sama dengan Komisi Yudisial. 14. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN TUJUAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 2

Koreksi

Ruang lingkup Kerja Sama dan Hubungan antar Lembaga terdiri atas: a. pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial; b. pertukaran data dan/atau informasi; c. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia; d. pemanfaatan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia; e. sosialisasi pelaksanaan wewenang dan tugas; dan/atau f. kegiatan lain yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mitra.

Pasal 3

Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga dilakukan berdasarkan prinsip: a. itikad baik, yaitu ikatan yang dibangun berada di atas niat juga tujuan yang baik untuk kepentingan para pihak dan/atau publik; b. akuntabel, yaitu Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga yang dibangun dapat dipertanggungjawabkan; c. saling menguntungkan, yaitu relasi yang dibangun melalui Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga harus mampu memberikan manfaat yang positif dalam jangka pendek, menengah dan/atau panjang kepada pihak yang mengikatkan diri; d. efektif dan efisien, yaitu Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga harus dapat melahirkan hasil yang berkualitas dengan usaha yang proporsional; e. sinergi dan terintegrasi, yaitu Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga yang dilakukan memiliki relevansi secara kontributif yang melingkupi banyak urusan secara menyeluruh, dan tidak terpisah-pisah; f. partisipatif, yaitu Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga yang dibangun harus melibatkan seluruh pihak yang relevan; dan g. strategis, yaitu Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga yang mendukung secara signifikan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas untuk mewujudkan visi dan misi Komisi Yudisial.

Pasal 4

(1) Kerja Sama bertujuan: a. melaksanakan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. sebagai pedoman dalam melaksanakan Kerja Sama dengan Mitra; c. menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan Kerja Sama; d. meningkatkan koordinasi Kerja Sama antar Unit Kerja di Komisi Yudisial; e. mendorong implementasi Kerja Sama oleh Unit Pengusul; dan f. memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama di Komisi Yudisial. (2) Hubungan Antar Lembaga bertujuan: a. sebagai pedoman dalam melaksanakan Hubungan Antar Lembaga antara Komisi Yudisial dengan Mitra; b. menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial; c. mendorong Hubungan Antar Lembaga agar berpotensi menjadi Kerja Sama; dan d. memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial.

Pasal 5

(1) Bentuk Kerja Sama antara Komisi Yudisial dengan Mitra meliputi: a. Nota Kesepahaman; b. Perjanjian Kerja Sama; dan c. naskah lain yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mitra. (2) Hubungan Antar Lembaga meliputi: a. koordinasi intensif dengan para pihak yang berkepentingan; b. fasilitasi pertemuan, pembicaraan, acara informal antara Komisi Yudisial dengan Mitra, dan/atau calon Mitra; dan c. pembukaan akses komunikasi kepada calon Mitra. (3) Hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berorientasi pada hasil yang relevan dengan kepentingan strategis Komisi Yudisial dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. judul; b. nomor; c. tempat dan tanggal penandatanganan; d. para pihak; e. dasar hukum; f. maksud dan tujuan; g. ruang lingkup; h. pelaksanaan; i. pejabat penghubung; j. waktu pelaksanaan; k. pemantauan dan evaluasi; l. penyelesaian perselisihan; m. pembiayaan; n. ketentuan lain; dan/atau o. ketentuan penutup. (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. judul; b. nomor; c. tempat dan tanggal penandatanganan; d. para pihak; e. dasar hukum; f. ketentuan umum; g. maksud dan tujuan; h. ruang lingkup kerja sama; i. hak dan kewajiban; j. pelaksanaan kerja sama; k. pejabat penghubung; l. waktu pelaksanaan; m. pemantauan dan evaluasi; n. penjelasan kondisi keadaan memaksa; o. penyelesaian perselisihan; p. pembiayaan; q. ketentuan lain; dan/atau r. ketentuan penutup. (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman. (4) Naskah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan kesepakatan antara Komisi Yudisial dengan Mitra. (5) Perumusan naskah Kerja Sama dapat dilakukan dengan melibatkan Unit Pengusul dan/atau Unit Kerja.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 9

Koreksi

Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan: a. permohonan atau usulan; b. penelaahan; c. pembahasan; d. penandatanganan; e. pelaksanaan kegiatan; f. pemantauan; g. evaluasi; dan h. pelaporan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Permohonan Kerja Sama dari calon Mitra disampaikan secara tertulis kepada Ketua. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Proposal Permohonan Kerja Sama yang memuat: a. pihak penanggung jawab; b. ruang lingkup Kerja Sama; c. hak dan kewajiban para pihak; d. sumber anggaran dan/atau pembiayaan; e. jangka waktu Kerja Sama; f. evaluasi Kerja Sama; dan/atau g. dokumen tentang informasi dan/atau profil lembaga. (3) Ketua meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Bidang untuk ditindaklanjuti. (4) Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga menelaah berkas permohonan Kerja Sama. (5) Apabila diperlukan, Ketua Bidang dapat meminta pertimbangan rapat pleno tentang pelaksanaan Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 11

(1) Usulan Kerja Sama dari Unit Pengusul disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal. (2) Usulan Kerja Sama dari Unit Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga untuk ditelaah. (3) Pejabat Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil telaah usulan Kerja Sama kepada Ketua Bidang untuk meminta persetujuan dengan tembusan kepada Ketua Komisi Yudisial. (4) Dalam hal Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetujui usulan Kerja Sama, maka usulan Kerja Sama diteruskan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga untuk ditindaklanjuti. (5) Dalam hal Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyetujui usulan Kerja Sama, maka usulan Kerja Sama diteruskan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga untuk disampaikan kepada Unit Pengusul. (6) Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. pihak penanggung jawab; b. ruang lingkup Kerja Sama; c. hak dan kewajiban para pihak; d. sumber anggaran dan/atau pembiayaan; e. jangka waktu Kerja Sama; dan/atau f. evaluasi Kerja Sama.

Pasal 12

Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga dapat diusulkan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang, Anggota, dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial kepada Ketua Bidang.

Pasal 13

(1) Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga membuat laporan telaah dan diserahkan kepada Ketua Bidang dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya persetujuan dari Ketua. (2) Ketua Bidang memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Kerja Sama paling lama 5 (lima) hari setelah laporan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Pasal 14

(1) Penelaahan Kerja Sama dilakukan dengan cara: a. telaah substansi, dan b. telaah struktur. (2) Telaah substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menganalisis isi rancangan Naskah Kerja Sama yang meliputi: a. keterkaitan Kerja Sama dengan program yang mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial; b. manfaat yang relevan dengan kepentingan Komisi Yudisial; dan c. hal lain yang dianggap perlu oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga. (3) Telaah struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menganalisis isi rancangan Naskah Kerja Sama yang meliputi: a. tujuan; b. ruang lingkup; c. bentuk kegiatan; d. pelaksanaan; e. pembiayaan; dan f. jangka waktu. (4) Telaah substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan telaah struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 15

(1) Pembahasan Kerja Sama dilaksanakan dengan melakukan pertemuan secara luring atau daring dengan: a. calon Mitra; b. Unit Pengusul; dan/atau c. pihak terkait lain. (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan naskah Kerja Sama. (3) Rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memperoleh kesepakatan, dituangkan dalam bentuk Naskah Kerja Sama.

Pasal 16

(1) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterbitkan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga atau calon Mitra. (2) Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga menyampaikan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh paraf. (3) Naskah Kerja Sama yang telah memperoleh paraf disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 untuk ditandatangani. (4) Pelaksanaan penandatanganan naskah Kerja Sama dapat dilakukan secara langsung atau tukar menukar dokumen Kerja Sama.

Pasal 17

Pelaksanaan Kerja Sama atas naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani dilakukan oleh Unit Pengusul dan/atau Unit Kerja dengan cara: a. melakukan pembahasan, perumusan, dan penyusunan perjanjian Kerja Sama antara Unit Kerja dengan Mitra; b. melaksanakan sosialisasi naskah Kerja Sama di masing- masing Unit Pengusul dan/atau Unit Kerja; c. melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan yang dimuat dalam naskah Kerja Sama; dan d. menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama setiap semester kepada Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 18

(1) Pemantauan Kerja Sama dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga dan dapat melibatkan Unit Pengusul, Unit Kerja dan/atau Mitra. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tahapan proses Kerja Sama terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 19

(1) Evaluasi Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Kerja Sama yang disampaikan Unit Pengusul dan/atau Unit Kerja kepada Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga. (2) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga. (3) Pelaksanaan evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama Unit Pengusul, Unit Kerja, dan/atau Mitra. (4) Mekanisme pelaksanaan evaluasi Kerja Sama antara Komisi Yudisial dengan Mitra dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. (5) Evaluasi Kerja Sama dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

(1) Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga wajib menyampaikan Laporan Evaluasi Kerja Sama kepada Sekretaris Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Format laporan Hasil Pelaksanaan Kerja Sama disusun oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga.

BAB Kedua

Permohonan atau Usulan Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 10

Koreksi

(1) Permohonan Kerja Sama dari calon Mitra disampaikan secara tertulis kepada Ketua. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Proposal Permohonan Kerja Sama yang memuat: a. pihak penanggung jawab; b. ruang lingkup Kerja Sama; c. hak dan kewajiban para pihak; d. sumber anggaran dan/atau pembiayaan; e. jangka waktu Kerja Sama; f. evaluasi Kerja Sama; dan/atau g. dokumen tentang informasi dan/atau profil lembaga. (3) Ketua meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Bidang untuk ditindaklanjuti. (4) Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga menelaah berkas permohonan Kerja Sama. (5) Apabila diperlukan, Ketua Bidang dapat meminta pertimbangan rapat pleno tentang pelaksanaan Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 11

(1) Usulan Kerja Sama dari Unit Pengusul disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal. (2) Usulan Kerja Sama dari Unit Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga untuk ditelaah. (3) Pejabat Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil telaah usulan Kerja Sama kepada Ketua Bidang untuk meminta persetujuan dengan tembusan kepada Ketua Komisi Yudisial. (4) Dalam hal Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetujui usulan Kerja Sama, maka usulan Kerja Sama diteruskan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga untuk ditindaklanjuti. (5) Dalam hal Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyetujui usulan Kerja Sama, maka usulan Kerja Sama diteruskan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga untuk disampaikan kepada Unit Pengusul. (6) Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. pihak penanggung jawab; b. ruang lingkup Kerja Sama; c. hak dan kewajiban para pihak; d. sumber anggaran dan/atau pembiayaan; e. jangka waktu Kerja Sama; dan/atau f. evaluasi Kerja Sama.

Pasal 12

Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga dapat diusulkan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang, Anggota, dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial kepada Ketua Bidang.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2024 tentang TATA CARA KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DI KOMISI YUDISIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

BAB Kedelapan

Pasal 19

BAB Kesembilan

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23