PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2016 tentang SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH AGUNG

PERBAN Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan: 1. Seleksi Calon Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka mengisi lowongan jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung. 2. Calon Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Calon Hakim ad hoc Tipikor adalah pendaftar yang mengikuti proses Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung. 3. Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Mahkamah Agung Republik INDONESIA adalah lembaga negara yang berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG, dan mempunyai wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 6. Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor mulai dari pengumuman sampai dengan penerimaan pendaftaran Calon Hakim ad hoc Tipikor. 7. Seleksi Administrasi adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor untuk melakukan verifikasi dan meneliti berkas Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor. 8. Uji Kelayakan adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor untuk mengukur, menilai, dan menentukan kelayakan kualitas, kesehatan, dan kepribadian Calon Hakim ad hoc Tipikor. 9. Tim teknis adalah perseorangan atau lembaga yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan keahliannya untuk membantu melaksanakan Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor. 10. Penetapan Kelulusan adalah penentuan kelulusan akhir Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor untuk MENETAPKAN Calon Hakim ad hoc Tipikor yang akan disampaikan kepada DPR. 11. Penyampaian Usulan kepada DPR adalah penyampaian hasil Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor kepada DPR. 12. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial yang merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial untuk mengambil keputusan terkait Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor. 13. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 14. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara mengumumkan Pendaftaran Calon Hakim ad hoc Tipikor. (2) Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi Yudisial paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim ad hoc tipikor dari Mahkamah Agung. (3) Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disertai dengan tenggat waktu Pendaftaran Calon Hakim ad hoc Tipikor. (4) Tenggat waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman. (5) Selama tenggat waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Yudisial menerima Pendaftaran Calon Hakim ad hoc Tipikor.

Pasal 5

(1) Pendaftar Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat rohani dan jasmani; d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; e. berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik; h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; i. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi. (2) Pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku); c. surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah; d. fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; f. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi; h. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; i. tanda terima peyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Model KPK-A dan Model KPK-B dari KPK; j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; k. surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi; l. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi; m. pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna).

BAB Kedua

Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Koreksi

(1) Pendaftar Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat rohani dan jasmani; d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; e. berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik; h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; i. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi. (2) Pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku); c. surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah; d. fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; f. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi; h. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; i. tanda terima peyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Model KPK-A dan Model KPK-B dari KPK; j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; k. surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi; l. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi; m. pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna).

BAB IV

UJI KELAYAKAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan untuk menentukan kelayakan Calon Hakim ad hoc Tipikor. (2) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. seleksi kualitas; b. seleksi kesehatan dan kepribadian; dan c. wawancara. (3) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengumuman seleksi administrasi. (4) Ketentuan mengenai Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Komisi Yudisial dapat membentuk Tim Teknis. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Teknis seleksi kualitas, Tim Teknis pemeriksa kesehatan, dan Tim Teknis profile assessment (penilaian kepribadian). (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan Uji Kelayakan Calon Hakim ad hoc Tipikor menyusun instrumen, menguji dan/atau menilai hasil Uji Kelayakan calon hakim ad hoc tipikor sesuai keahlian masing-masing.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Komisi Yudisial dapat membentuk tim asistensi. (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu pelaksanaan Uji Kelayakan.

Pasal 11

(1) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat keilmuan dan keahlian calon hakim ad hoc tipikor. (2) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tes obyektif; b. pembuatan karya tulis di tempat; c. studi kasus KEPPH; dan d. studi kasus hukum.

Pasal 12

(1) Penilaian seleksi kualitas dilakukan dengan menggabungkan nilai tes obyektif, karya tulis, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum. (2) Penentuan kelulusan seleksi kualitas dilakukan dengan MENETAPKAN batas nilai minimum kelulusan. (3) Calon Hakim ad hoc Tipikor yang memperoleh nilai diatas batas nilai minimum kelulusan dinyatakan lulus seleksi kualitas. (4) Hasil kelulusan seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Pleno. (5) Keputusan kelulusan seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat. (6) Calon Hakim ad hoc Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian. (7) Keputusan kelulusan seleksi kualitas tidak dapat diganggu gugat. (8) Dalam hal Calon Hakim ad hoc Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian dinyatakan gugur. (9) Ketentuan mengenai Seleksi Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 13

(1) Seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim ad hoc tipikor. (2) Seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan kesehatan; b. profile assessment (penilaian kepribadian); dan c. rekam jejak.

Pasal 14

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta seleksi calon hakim ad hoc tipikor. (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 15

(1) Profile assessment (penilaian kepribadian) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengukur dan menilai kepribadian calon hakim ad hoc tipikor. (2) Profile assessment (penilaian kepribadian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis profile assessment (penilaian kepribadian) yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 16

(1) Rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf c dilakukan untuk meneliti informasi atau pendapat masyarakat, menelusuri kewajaran harta kekayaan, dan mengetahui reputasi Calon Hakim ad hoc Tipikor. (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN dan investigasi. (3) Pelaksanaan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya waktu pemberian informasi atau pendapat masyarakat.

Pasal 17

Komisi Yudisial melakukan klarifikasi terhadap hasil penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN, dan investigasi.

Pasal 18

(1) Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan kesehatan, profile assessment (penilaian kepribadian), dan hasil rekam jejak. (2) Hasil kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian diputuskan melalui Rapat Pleno. (3) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat. (4) Calon Hakim ad hoc Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti wawancara. (5) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian tidak dapat diganggu gugat. (6) Dalam hal Calon Hakim ad hoc Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengikuti seleksi wawancara dinyatakan gugur. (7) Ketentuan mengenai seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka untuk menilai: a. visi, misi, dan komitmen; b. kenegarawanan; c. integritas; d. hukum acara pidana dan teknis peradilan; dan e. hukum materiil terkait tindak pidana korupsi. (2) Penilaian wawancara dilakukan dengan mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan. (3) Penentuan kelulusan wawancara dilakukan dengan MENETAPKAN batas nilai minimum kelulusan. (4) Hasil kelulusan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Pleno. (5) Keputusan kelulusan wawancara tidak dapat diganggu gugat. (6) Dalam hal terdapat informasi baru terkait kesusilaan, wawancara dilakukan secara tertutup. (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perturan Komisi Yudisial ini.

BAB Ketiga

Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Pasal 13

Koreksi

(1) Seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim ad hoc tipikor. (2) Seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan kesehatan; b. profile assessment (penilaian kepribadian); dan c. rekam jejak.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta seleksi calon hakim ad hoc tipikor. (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 15

(1) Profile assessment (penilaian kepribadian) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengukur dan menilai kepribadian calon hakim ad hoc tipikor. (2) Profile assessment (penilaian kepribadian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis profile assessment (penilaian kepribadian) yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 16

(1) Rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf c dilakukan untuk meneliti informasi atau pendapat masyarakat, menelusuri kewajaran harta kekayaan, dan mengetahui reputasi Calon Hakim ad hoc Tipikor. (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN dan investigasi. (3) Pelaksanaan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya waktu pemberian informasi atau pendapat masyarakat.

Pasal 17

Komisi Yudisial melakukan klarifikasi terhadap hasil penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN, dan investigasi.

Pasal 18

(1) Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan kesehatan, profile assessment (penilaian kepribadian), dan hasil rekam jejak. (2) Hasil kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian diputuskan melalui Rapat Pleno. (3) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat. (4) Calon Hakim ad hoc Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti wawancara. (5) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian tidak dapat diganggu gugat. (6) Dalam hal Calon Hakim ad hoc Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengikuti seleksi wawancara dinyatakan gugur. (7) Ketentuan mengenai seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2016 tentang SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH AGUNG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII