PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

PERBAN Nomor 9 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir. 3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan. 5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan. 6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain. 7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara. 9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan. 10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan. 11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 13. Hari adalah hari kalender.

BAB Kedua

Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 6

Koreksi

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan. (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS. (3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS. (4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS. (5) Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut: a. untuk menyimpan: 1. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; 2. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; 3. model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; 4. sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; 5. model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; 6. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan 7. daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; b. untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan c. untuk menyimpan: 1. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 2. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS; 3. catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan 4. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS. (6) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut: a. untuk menyimpan: 1. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; 2. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; 3. model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; 4. sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; 5. model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; 6. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan 7. daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; b. untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan c. untuk menyimpan: 1. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 2. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS; 3. catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan 4. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS. (7) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan: a. nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; b. nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan c. nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik. (2) Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh setelah berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota induk.

Pasal 8

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dibuat dari bahan: a. karton kedap air, double wall, coating sisi luar; atau b. plastik. (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan: a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter; b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat; c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter; d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan e. berwarna coklat atau putih. (3) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan ketentuan: a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 35 (tiga puluh lima) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter; b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat; c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter; d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan e. warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan bersifat transparan. (4) Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

BAB 1

Kotak Suara

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan. (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. surat suara untuk Pemilihan; dan b. surat suara untuk pemungutan suara ulang. (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pemungutan suara ulang.

Pasal 10

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon. (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih; b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan; c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan e. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 11

(1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih; b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan; c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan e. kolom kosong yang tidak bergambar. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 12

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal. (2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS warna putih.

Pasal 13

Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.

BAB 2

Surat Suara

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.

Pasal 14

(1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS. (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tinta. (3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

Pasal 15

(1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2) Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi. (3) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama INDONESIA. (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Pasal 28

Koreksi

(1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melimpahkan kewenangan pengadaan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, dan huruf n kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat. (4) Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 29

Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 30

(1) Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS. (2) Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

Pasal 31

Pasal 32

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir. (2) Personel atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.

Pasal 33

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel. (2) Personel atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.

Pasal 34

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta. (2) Personel atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

Pasal 35

(1) Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

Pasal 36

(1) Pendistribusian perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS. (4) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 37

(1) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan Pemilihan.

Pasal 38

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Tentara Nasional INDONESIA dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan Pemilihan.

Pasal 39

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke TPS. (2) Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: a. memilih; b. memilah; c. menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan; d. menyusun; dan e. mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara. (3) Penyortiran dan pengepakan Pemilihan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan memperhatikan: a. faktor keamanan; b. lokasi; dan c. tempat yang memadai. (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan. (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu memperhatikan: a. kemampuan membaca dan menulis; b. usia; c. jenis barang yang disortir; d. jumlah barang yang disortir; dan e. jumlah personel dan alokasi waktu kerja yang tersedia. (6) Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan aparat keamanan.

Pasal 40

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan. (2) Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

BAB Kedua

Pengamanan Pencetakan Surat Suara

Pasal 31

Koreksi

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara. (2) Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi: a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara; b. dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perusahaan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan disaksikan oleh: 1. aparat Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat; 2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi; 3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan/atau 4. Saksi Pasangan Calon; d. Pemusnahan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan di lokasi pencetakan surat suara; e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan/atau Tentara Nasional INDONESIA untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara; f. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap: 1. jumlah surat suara yang telah dicetak; 2. jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau 3. jumlah surat suara yang masih tersimpan; dan g. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengamankan desain dan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya. (4) Personel atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

BAB 6

Pasal 18

Pasal 19

BAB 7

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 4

Pasal 24

Pasal 25

BAB 5

Pasal 25

Pasal 26

BAB 6

Pasal 26

Pasal 27

BAB 7

Pasal 27

BAB III

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33