PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERBAN Nomor 8 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum www.djpp.kemenkumham.go.id Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pasal 52

Koreksi

(1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak MENETAPKAN sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1): a. sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau b. sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (1a) Dalam hal Calon Terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Calon Terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap. (2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN pengganti bagi calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pengganti calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya. (4) Pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPD pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya. (5) Apabila terdapat dua atau lebih pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang perolehan suaranya pada peringkat berikutnya sama, penentuan calon terpilih diberikan kepada nama pengganti calon terpilih dalam DCT Anggota DPD yang memiliki sebaran dukungan suara pemilih yang lebih banyak di seluruh Kabupaten/Kota. (6) Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (6a) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantian calon dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum. 24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 3A

Pasal I

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 49

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 54

Pasal 68

Pasal II