Koreksi Pasal 6

(1) KPU menyampaikan permintaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (2) KPU menyampaikan permintaan peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kepada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. (3) KPU menerima data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. (4) Data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (5) KPU menerima peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.