Koreksi Pasal 18

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan PDPB dengan kegiatan sebagai berikut: a. menyandingkan data yang berasal dari: 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); 2. data dari hasil forum koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan 3. Data Pemilih yang diolah dari formulir Data Pemilih yang ada dalam kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain, dan TPS; dan c. melakukan pemutakhiran Data Pemilih dengan cara menambahkan Pemilih baru dan memutakhirkan Data Pemilih. (2) KPU Kabupaten/Kota menyortir dan menghapus Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat pada Data Pemilih yang telah dipisahkan per kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Pemilih dengan kriteria: a. meninggal dunia dengan bukti akta kematian yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah atau nama lain, atau dokumen lain; b. Pemilih ganda; c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan pendataan PDPB; d. Pemilih pindah keluar dari suatu wilayah administrasi di tingkat kabupaten/kota; e. tidak dikenal; f. menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; g. sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. bukan merupakan penduduk setempat; dan i. Pemilih belum memiliki KTP-el/Surat Keterangan. (4) Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan pendataan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin; b. Pemilih yang telah berubah status dari anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjadi sipil; c. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak pilih; dan d. Pemilih yang pindah masuk ke suatu wilayah administrasi di tingkat kabupaten/kota.