Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2011 tentang PEDOMAN STANDA…

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pedoman standar gedung kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota adalah pembakuan gedung kantor, dan perlengkapan kantor. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Gedung kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika. 3. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan. 4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 6. Identitas Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah ciri khas bangunan gedung KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota berupa bentuk bangunan tertentu dengan Logo KPU disertai warna bangunan tertentu.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Maksud dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Komisi Pemilihan Umum, dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien. (2) Tujuan dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota agar pembangunan Gedung KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

Koreksi

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara. (2) Kantor Komisi Pemilihan Umum dapat menampung sekurang kurangnya 670 karyawan. (3) Gedung kantor Komisi Pemilihan Umum terdiri dari: a. Ruang Ketua KPU dan ruang Sekretaris Jenderal KPU dengan luas total masing-masing 147 m², terdiri dari: 1) Ruang Kerja dengan luas 16 m²; 2) Ruang Tamu dengan luas 14 m²; 3) Ruang Rapat dengan luas 60 m²; 4) Ruang Staf dengan luas 20 m²; 5) Ruang Tunggu dengan luas 18 m²; 6) Ruang Arsip dengan luas 5 m²; 7) Ruang Istirahat dengan luas 10 m²; dan 8) Ruang Toilet dengan luas 4 m². b. Ruang 6 Anggota KPU dan Ruang Wakil Sekretaris Jenderal dengan total luas masing – masing 88 m², terdiri dari : 1) Ruang Kerja dengan luas 16 m²; 2) Ruang Tamu dengan luas 14 m²; 3) Ruang Rapat dengan luas 30 m²; 4) Ruang Staf dengan luas 9 m²; 5) Ruang Arsip dengan luas 5 m²; 6) Ruang Istirahat dengan luas 10 m²; dan 7) Ruang Toilet dengan luas 4 m². www.djpp.kemenkumham.go.id c. Ruang Kepala Biro, terdiri dari : 1) Ruang Kerja dengan luas 14 m²; 2) Ruang Tamu dengan luas 12 m²; 3) Ruang Rapat dengan luas 30 m²; 4) Ruang Staff dengan luas 10 m²; 5) Ruang Tunggu dengan luas 12 m²; 6) Ruang Arsip dengan luas 3 m²; 7) Ruang Istirahat dengan luas 9 m²; dan 8) Ruang Toilet dengan luas 3 m². d. Ruang Kepala Bagian, terdiri dari: 1) Ruang Kerja dengan luas 12 m²; 2) Ruang Tamu dengan luas 6 m². e. Ruang Kepala Sub Bagian, terdiri dari: 1) Ruang Kerja dengan luas 8 m²; 2) Ruang Arsip dengan luas 2 m². f. Ruang Staff terdiri dari: 1) Ruang Kerja dengan luas 3 m²; 2) Ruang Arsip dengan luas 1 m². g. Ruang Kerja untuk Tenaga Profesional dengan luas 12 m²; h. Ruang Rapat Pleno dengan luas ruangan 800 m²; i. Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 60 m²; j. Gudang Induk atau Ruang Arsip sebanyak 2 ruang dengan luas masing-masing 150 m²; k. Ruang Data Center sebanyak 2 ruang dengan luas masing-masing 50 m²; l. Ruang Media Center dengan luas 120 m²; m. Ruang Confrence Press dengan luas 120 m²; n. Ruang Perpustakaan dengan luas 120 m²; o. Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 120 m²; p. Ruang LPSE/ULP dengan luas 60 m²; www.djpp.kemenkumham.go.id q. 30% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 428 m². (4) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum minimal 7000 m². (5) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Koreksi

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (2) Tipe Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan KPU ini. (3) Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi dapat menampung sekurang kurangnya 51 karyawan. (4) Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV. a. Tipe I terdiri dari : 1) Ruang Ketua KPU dan Ruang Sekretaris KPU Provinsi dan KIP Provinsi dengan luas total masing – masing 43 m², terdiri dari: a) Ruang Kerja dengan luas 14 m²; b) Ruang Tamu dengan luas 12 m²; c) Ruang Rapat dengan luas 14 m²; dan d) Ruang Toilet dengan luas 3 m². 2) Ruang Kerja Anggota dan KPU dan anggota KIP dengan luas masing-masing 14 m²; 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas masing-masing 12 m ²; 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m ²; 5) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²; 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m ²; www.djpp.kemenkumham.go.id 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m²; 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 50 m²; 9) Ruang Data Center dengan luas masing-masing 6 m²; 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m²; 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m²; 12) 40% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 133 m². b. Tipe II terdiri dari : 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing – masing 43 m², terdiri dari: a) Ruang Kerja dengan luas 14 m²; b) Ruang Tamu dengan luas 12 m²; c) Ruang Rapat dengan luas 14 m²; dan d) Ruang Toilet dengan luas 3 m². 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14m²; 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m ²; 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m ²; 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²; 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m ²; 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m²; 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m²; 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m²; 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m²; 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m²; 12) 35% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 117 m². c. Tipe III terdiri dari : 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing – masing 43 m², terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id a) Ruang Kerja dengan luas 14 m²; b) Ruang Tamu dengan luas 12 m²; c) Ruang Rapat dengan luas 14 m²; dan d) Ruang Toilet dengan luas 3 m². 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14m²; 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m ²; 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m ²; 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²; 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m ²; 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m²; 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m²; 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m²; 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m²; 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m²; 12) 30% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 100 m². d. Tipe IV terdiri dari : 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing – masing 43 m², terdiri dari: a) Ruang Kerja dengan luas 14 m²; b) Ruang Tamu dengan luas 12 m²; c) Ruang Rapat dengan luas 14 m²; dan d) Ruang Toilet dengan luas 3 m². 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14 m²; 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m ²; 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m ²; 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²; 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m ²; www.djpp.kemenkumham.go.id 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m²; 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m²; 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m²; 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m²; 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m²; 12) 25% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 83 m². (5) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV minimal 1.200 m² maksimal 2 kali luas lahan tersebut. (6) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

Pasal 5

Koreksi

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATAN/KOTA DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupatan/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupatan/Kota. (2) Tipe Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupatan/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir dengan Lampiran Peraturan KPU ini. (3) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupatan/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat menampung minimal 39 karyawan. (4) Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV. a. Tipe I terdiri dari : 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing – masing 14 m²; 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m²; 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²; www.djpp.kemenkumham.go.id 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²; 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m²; 6) Gudang induk dengan luas 60 m²; 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m²; 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²; 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m²; 10) 40% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 99 m². b. Tipe II terdiri dari : 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing – masing 14 m²; 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m²; 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²; 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²; 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m²; 6) Gudang induk dengan luas 60 m²; 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m²; 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²; 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m²; 10) 35% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 87 m². c. Tipe III terdiri dari : 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing – masing 14 m²; 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m²; 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²; www.djpp.kemenkumham.go.id 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²; 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m²; 6) Gudang induk dengan luas 60 m²; 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m²; 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²; 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m²; 10) 30% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 47 m². d. Tipe IV terdiri dari : 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing-masing 14 m²; 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m²; 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²; 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²; 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m²; 6) Gudang induk dengan luas 60 m²; 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m²; 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²; 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m²; 10) 25% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 62 m². (5) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupatan/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tipe I, Tipe II , Tipe III dan Tipe IV minimal 1.000 m² maksimal 2 kali luas lahan tersebut. (6) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupatan/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

Koreksi

(1) Gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tampak depan bangunan yang seragam. (2) Keseragaman tampak depan dimaksud pada ayat (1) dicirikan dengan penempatan Logo Komisi Pemilihan Umum pada pintu masuk utama gedung sebagaimana terlampir pada Lampiran II. (3) Spesifikasi Logo Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) berukuran 2,2 x 1,8 m.

Pasal 7

Koreksi

Teknis penyelenggaraan pembangunan gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Koreksi

KPU melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan Gedung Kantor KPU Provinsi, KIP Provinsi KPU Kabupatan/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Koreksi

(1) Kantor KPU Provinsi, KIP Provinsi, Kantor KPU Kabupatan/Kota, Kantor KIP Provinsi dan Kantor KIP Kabupaten/Kota yang sudah berdiri dibangun sebelum Keputusan ini ditetapkan dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat menyesuaikan sepanjang terdapat ketersediaan lahan dan anggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penganggaran pemeliharaan lahan bangunan gedung kantor, ditentukan seluas batas maksimal lahan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011 KOMISI PEMIIHAN UMUM, HAFIZ ANSHARY AZ Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 Juli2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id Lampiran I PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KPU PROVINSI, KIP PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, DAN KIP KABUPATEN/KOTA Nomor 04 Tahun 2011 TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV I DI ACEH DARUSSALAM 23 273 4,629,805 IV 1 KAB. ACEH SELATAN Tapak Tuan 16 218,138 IV 2 KAB. ACEH TENGGARA Kutacane 16 170,105 IV 3 KAB. ACEH TIMUR Langsa 24 362,610 III 4 KAB. ACEH TENGAH Takengon 14 203,628 IV 5 KAB. ACEH BARAT Meulaboh 12 174,415 IV 6 KAB. ACEH BESAR Jantho 23 318,950 IV 7 KAB. PIDIE Sigli 23 400,771 II 8 KAB. ACEH UTARA Lhoksukon 27 534,411 III 9 KAB. SIMEULUE Sinabang 8 82,064 IV 10 KAB. ACEH SINGKIL Singkil 10 108,718 IV 11 KAB. BIREUEN Bireun 17 365,973 III 12 KAB. ACEH BARAT DAYA Blangpidie 9 117,727 IV 13 KAB. GAYO LUES Blangkejeren 11 80,351 IV 14 KAB. ACEH JAYA Calang 6 64,141 IV 15 KAB. NAGAN RAYA Suka Makmue 5 173,960 IV 16 KAB. ACEH TAMIANG Karang Baru 12 264,626 IV 17 KAB. BENER MERIAH Simpang Tiga Redelo 7 227,974 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 18 KAB.PIDIE JAYA Meureunde 8 135,127 IV 19 KOTA BANDA ACEH Banda Aceh 9 168,543 IV 20 KOTA SABANG Sabang 2 35,073 IV 21 KOTA LHOKSEUMAWE Lhokseumawe 4 169,507 IV 22 KOTA LANGSA Langsa 5 178,496 IV 23 KOTA SABUSSALAM Sabulussalam 5 74,497 IV II PROVINSI SUMATERA UTARA 33 406 14,857,924 III 1 KAB. TAPANULI TENGAH Sibolga 20 241,578 IV 2 KAB. TAPANULI UTARA Tarutung 15 301,958 IV 3 KAB.TAPANULI SELATAN Padang Sidempuan 28 658,952 II 4 KAB. NIAS Gunung Sitoli 33 451,291 III 5 KAB. LANGKAT Stabat 23 1,143,560 I 6 KAB. KARO Kabanjahe 17 303,186 II 7 KAB. DELI SERDANG Lubuk Pakam 22 1,647,570 I 8 KAB. SIMALUNGUN Pamantang Siantar 31 874,549 II 9 KAB. ASAHAN Kisaran 13 613,078 I 10 KAB. LABUHAN BATU Rantau Prapat 22 1,005,456 II 11 KAB. DAIRI Sidikalang 15 281,525 IV 12 KAB. TOBA SAMOSIR Balige 14 179,046 IV 13 KAB. MANDAILING NATAL Panyambungan 23 427,112 III 14 KAB. NIAS SELATAN Taluk Dalam 8 289,432 IV 15 KAB. PAKPAK BHARAT Salak 8 36,066 IV 16 KAB HUMBANG HASUNDUTAN Dolok Sanggul 10 152,439 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 17 KAB. SAMOSIR Pangururan 9 115,942 IV 18 KAB. SERDANG BEDAGAI Sei Rampah 17 603,452 II 19 KAB BATU BARA Lima Puluh 7 348,057 IV 20 KAB PADANG LAWAS UTARA 8 202,686 IV 21 KAB PADANG LAWAS 9 189,246 IV 22 KOTA MEDAN Madan 21 2,679,720 IV 23 KOTA PEMATANG SIANTAR Pamatang Siantar 7 287,488 IV 24 KOTA SIBOLGA Sibolga 4 86,749 25 KOTA TANJUNG BALAI Tanjung Balai 6 172,799 26 KOTA BINJAI Binjai 5 286,248 27 KOTA TEBING TINGGI Tebing Tinggi 5 137,135 28 KOTA PADANG SIDEMPUAN Padang Sidempuan 6 233,453 29 KAB. LABUHAN BATU SELATAN 263,126 I 30 KAB. LABUHAN BATU UTARA 327,162 IV 31 KAB. NIAS UTARA 131,246 IV 32 KAB. NIAS BARAT 79,032 IV 33 KOTA GUNUNG SITOLI 107,585 IV III SUMATERA BARAT 19 155 4,169,848 IV 1 KAB. PESISIR SELATAN Painan 12 419,687 III 2 KAB. SOLOK Arosuka 14 348,155 III 3 KAB. SW.LUNTO/SIJUNJUNG Muaro Sijunjung 8 183,277 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 4 KAB. TANAH DATAR Batusangkar 15 318,782 III 5 KAB. PADANG PARIAMAN Pariaman 17 344,278 III 6 KAB. AGAM Lubuk Basung 16 438,525 III 7 KAB. LIMA PULUH KOTA Sarilamak 13 329,080 III 8 KAB. PASAMAN Lubuk Sikaping 12 273,037 IV 9 KAB. KEPULAUAN MENTAWAI Tuapejat 9 53,893 IV 10 KAB. DHARMASRAYA Pulau Punjung 4 155,335 IV 11 KAB. SOLOK SELATAN Padang Aro 7 136,558 IV 12 KAB. PASAMAN BARAT Simpang Empat 11 328,665 III 13 KOTA PADANG Padang 11 717,651 II 14 KOTA SOLOK Solok 2 66,478 IV 15 KOTA SAWAHLUNTO Sawahlunto 4 56,447 IV 16 KOTA PADANG PANJANG Padang Panjang 2 48,916 IV 17 KOTA BUKITTINGGI Bukittinggi 3 108,084 IV 18 KOTA PAYAKUMBUH Payakumbuh 3 109,047 IV 19 KOTA PARIAMAN Pariaman 3 75,358 IV IV RIAU 13 151 5,209,383 IV 1 KAB. KAMPAR Bangkinang 20 592,349 III 2 KAB. INDRAGIRI HULU Rengat 14 303,114 IV 3 KAB. BENGKALIS Bengkalis 13 643,188 III 4 KAB. INDRAGIRI HILIR Tembilahan 20 668,815 III 5 KAB. PELALAWAN Pangkalan Kerinci 12 175,686 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 6 KAB. ROKAN HULU Pasir Pengarairan 16 365,229 IV 7 KAB. ROKAN HILIR Ujung Tanjung 13 481,570 III 8 KAB. SIAK Siak Sriindrapura 14 313,842 IV 9 KAB. KUANTAN SINGINGI Teluk Kuantan 12 361,575 IV 10 KOTA PEKANBARU Pekanbaru 12 871,730 II 11 KOTA DUMAI Dumai 5 238,030 IV 12 KAB. MANDAU 13 KAB. KEPULAUAN MERANTI 194,255 IV V JAMBI 11 114 2,885,988 IV 1 KAB. KERINCI Sungai Penuh 17 316,491 IV 2 KAB. MERANGIN Bangko 18 259,760 IV 3 KAB. SAROLANGUN Sarolangun 10 202,684 IV 4 KAB. BATANGHARI Muara Bulian 8 202,001 IV 5 KAB. MUARO JAMBI Sengeti 8 306,559 IV 6 KAB TANJUNG JABUNG BARAT Kuala Tungkal 5 244,085 IV 7 KAB TANJUNG JABUNG TIMUR Muara Sabak 11 207,836 IV 8 KAB. BUNGO Muara Bungo 17 271,144 IV 9 KAB. TEBO Muara Tebo 12 249,098 IV 10 KOTA JAMBI Jambi 8 547,201 III 11 KOTA SUNGAI PENUH 79,129 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV VI SUMATERA SELATAN 15 218 7,228,030 III 1 KAB. OGAN KOMERING ULU Baturaja 11 294,245 IV 2 KAB. OGAN KOMERING ILIR Kayu Agung 18 635,891 III 3 KAB. MUARA ENIM Muara Enim 22 648,747 III 4 KAB. LAHAT Lahat 24 345,368 III 5 KAB. MUSI RAWAS Lubuk Linggau 21 433,462 III 6 KAB. MUSI BANYUASIN Sekayu 11 534,637 III 7 KAB. BANYUASIN Pangkalan Balai 15 939,625 II 8 KAB. OKU TIMUR Martapura 20 584,972 III 9 KAB. OKU SELATAN Muaradua 20 290,291 III 10 KAB. OGAN ILIR Indralaya 16 407,414 III 11 KAB EMPAT LAWANG Tebing Tinggi 7 188,559 IV 12 KOTA PALEMBANG Pelembang 14 1,489,181 I 13 KOTA PAGAR ALAM Pagar Alam 5 132,226 IV 14 KOTA LUBUK LINGGAU Lubuk Linggau 8 180,692 IV 15 KOTA PRABUMULIH Prabumulih 6 122,720 IV VII BENGKULU 10 110 1,810,953 IV 1 KAB. BENGKULU SELATAN Manna 11 144,445 IV 2 KAB. REJANG LEBONG Curup 15 227,565 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 3 KAB. BENGKULU UTARA Arga Makmur 18 362,220 III 4 KAB. KAUR Bintuhan 15 154,795 IV 5 KAB. SELUMA Tais 14 202,062 IV 6 KAB. MUKO MUKO Mukomuko 15 137,127 IV 7 KAB. LEBONG Tubei 6 113,539 IV 8 KAB. KEPAHIANG Kepahiang 8 125,901 IV 9 KOTA BENGKULU Bengkulu 8 239,742 IV 10 KAB. BENGKULU TENGAH 103,557 IV VIII LAMPUNG 14 208 9,101,643 III 1 KAB. LAMPUNG SELATAN Kalianda 24 1,255,516 I 2 KAB. LAMPUNG TENGAH Gunung Sugih 28 1,149,419 II 3 KAB. LAMPUNG UTARA Kotabumi 23 611,711 III 4 KAB. LAMPUNG BARAT Liwa 14 410,723 II 5 KAB. TULANG BAWANG Menggala 28 1,237,301 II 6 KAB. TANGGAMUS Kota Agung 28 891,639 II 7 KAB. LAMPUNG TIMUR Sukadana 24 946,846 II 8 KAB. WAY KANAN Blambangan Umpu 14 415,716 III 9 KAB PASAWARAN 7 389,714 IV 10 KOTA BANDAR LAMPUNG Bandar Lampung 13 838,819 II 11 KOTA METRO Metro 5 150,625 IV 12 KAB. TULANGBAWANG BARAT 255,170 IV 13 KAB. PRING SEWU 355,255 III 14 KAB. MESUJI 193,189 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV IX KEP. BANGKA BELITUNG 7 38 1,049,502 IV 1 KAB. BANGKA Sungai Liat 8 243,392 IV 2 KAB. BELITUNG Tanjung Pandan 5 148,939 IV 3 KAB. BANGKA SELATAN Toboali 5 148,702 IV 4 KAB. BANGKA TENGAH Koba 6 128,942 IV 5 KAB. BANGKA BARAT Mentok 5 140,289 IV 6 KAB. BELITUNG TIMUR Manggar 4 98,194 IV 7 KOTA PANGKAL PINANG Pangkal Pinang 5 141,044 IV X KEPULAUAN RIAU 7 56 1,593,461 IV 1 KAB. BINTAN Bandar Seri Bentan 10 147,208 IV 2 KAB. KARIMUN Tj. Balai Karimun 9 225,673 IV 3 KAB. NATUNA Ranai 16 122,153 IV 4 KAB. LINGGA Daik Lingga 5 87,461 IV 5 KOTA BATAM Batam 12 782,667 II 6 KOTA TANJUNG PINANG Tanjung Pinang 4 193,428 IV 7 KAB. KEP. ANAMBLAS 34,871 IV XI DKI JAKARTA 6 44 8,477,125 III 1 KAB. ADM. KEP. SERIBU P. Seribu 2 21,439 IV 2 KODYA JAKARTA PUSAT Tanah Abang 8 931,505 II 3 KODYA JAKARTA UTARA Tanjung Priok 6 1,421,272 I www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 4 KODYA JAKARTA BARAT Grogol Petamburan 8 1,622,583 I 5 KODYA JAKARTA SELATAN Kebayoran Baru 10 1,886,465 I 6 KODYA JAKARTA TIMUR Cakung 10 2,593,861 I XII JAWA BARAT 26 613 40,776,631 I 1 KAB. BOGOR Cibinong 40 4,282,437 I 2 KAB. SUKABUMI Sukabumi 46 2,202,734 I 3 KAB. CIANJUR Cianjur 32 2,308,413 I 4 KAB. BANDUNG Soreang 30 3,006,027 I 5 KAB. GARUT Garut 42 2,329,441 I 6 KAB. TASIKMALAYA Singaparna 39 1,808,779 I 7 KAB. CIAMIS Ciamis 36 1,538,539 I 8 KAB. KUNINGAN Kuningan 32 1,160,983 I 9 KAB. CIREBON Sumber 40 2,099,995 I 10 KAB. MAJALENGKA Majalengka 23 1,154,920 I 11 KAB. SUMEDANG Sumedang 26 1,078,303 I 12 KAB. INDRAMAYU Indramayu 31 1,808,083 I 13 KAB. SUBANG Subang 30 1,489,365 I 14 KAB. PURWAKARTA Purwakarta 17 883,641 II 15 KAB. KARAWANG Karawang 30 1,922,534 I 16 KAB. BEKASI Cikarang 23 1,921,803 I 17 KAB. BANDUNG BARAT Ngamprah 15 1,442,124 I 18 KOTA BOGOR Bogor 6 992,471 II 19 KOTA SUKABUMI Sukabumi 7 227,373 III www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 20 KOTA BANDUNG Bandung 30 2,214,699 I 21 KOTA CIREBON Cirebon 5 279,705 IV 22 KOTA BEKASI Bekasi 12 2,097,853 I 23 KOTA DEPOK Depok 6 1,214,203 I 24 KOTA CIMAHI Cimahi 3 548,832 III 25 KOTA TASIKMALAYA Tasikmalaya 8 581,764 II 26 KOTA BANJAR Banjar 4 181,610 IV XIII JAWA TENGAH 35 568 35,415,953 I 1 KAB. CILACAP Cilacap 24 1,860,240 I 2 KAB. BANYUMAS Purwokerto 27 1,746,971 I 3 KAB. PURBALINGGA Purbalingga 18 916,575 II 4 KAB. BANJARNEGARA Banjarnegara 20 1,009,005 II 5 KAB. KEBUMEN Kebumen 26 1,222,356 I 6 KAB. PURWOREJO Purworejo 16 909,400 II 7 KAB. WONOSOBO Wonosobo 15 812,881 II 8 KAB. MAGELANG Mungkid 21 1,185,989 I 9 KAB. BOYOLALI Boyolali 19 936,772 II 10 KAB. KLATEN Klaten 26 1,458,794 I 11 KAB. SUKOHARJO Sukoharjo 12 830,433 II 12 KAB. WONOGIRI Wonogiri 25 1,186,556 I 13 KAB. KARANGANYAR Karanganyar 17 844,943 II 14 KAB. SRAGEN Sragen 20 893,980 II 15 KAB. GROBOGAN Purwodadi 19 1,380,491 I 16 KAB. BLORA Blora 16 951,559 II www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 17 KAB. REMBANG Rembang 14 547,708 III 18 KAB. PATI Pati 21 1,260,203 I 19 KAB. KUDUS Kudus 9 730,932 II 20 KAB. JEPARA Jepara 14 1,043,573 I 21 KAB. DEMAK Demak 14 1,001,965 I 22 KAB. SEMARANG Ungaran 19 968,654 II 23 KAB. TEMANGGUNG Temanggung 20 768,075 II 24 KAB. KENDAL Kendal 20 1,050,843 II 25 KAB. BATANG Batang 12 739,751 II 26 KAB. PEKALONGAN Kajen 19 938,715 II 27 KAB. PEMALANG Pemalang 14 1,343,927 I 28 KAB. TEGAL Slawi 18 1,909,426 I 29 KAB. BREBES Brebes 17 1,907,284 I 30 KOTA MAGELANG Magelang 3 127,784 IV 31 KOTA SURAKARTA Surakarta 5 460,005 II 32 KOTA SALATIGA Salatiga 4 166,466 IV 33 KOTA SEMARANG Semarang 16 1,751,453 I 34 KOTA PEKALONGAN Pekalongan 4 290,567 IV 35 KOTA TEGAL Tegal 4 261,677 IV XIV DAISTA YOGYAKARTA 5 78 3,604,805 IV 1 KAB. KULON PROGO Wates 12 458,298 III 2 KAB. BANTUL Bantul 17 911,359 II 3 KAB. GUNUNG KIDUL Wonosari 18 703,632 II 4 KAB. SLEMAN Sleman 17 1,096,972 II 5 KOTA YOGYAKARTA Yogyakarta 14 434,544 II www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV XV JAWA TIMUR 38 657 37,673,713 I 1 KAB. PACITAN Pacitan 12 589,153 II 2 KAB. PONOROGO Ponorogo 21 1,011,854 I 3 KAB. TRENGGALEK Trenggalek 14 735,281 II 4 KAB. TULUNGAGUNG Tulungagung 19 1,118,317 I 5 KAB. BLITAR Blitar 22 1,257,577 I 6 KAB. KEDIRI Kediri 26 1,513,509 I 7 KAB. MALANG Kepanjen 33 2,323,453 I 8 KAB. LUMAJANG Lumajang 21 1,109,582 I 9 KAB. JEMBER Jember 31 2,216,499 I 10 KAB. BANYUWANGI Banyuwangi 24 1,582,316 I 11 KAB. BONDOWOSO Bondowoso 20 671,330 II 12 KAB. SITUBONDO Situbondo 17 576,905 II 13 KAB. PROBOLINGGO Probolinggo 24 1,091,305 I 14 KAB. PASURUAN Pasuruan 24 1,191,471 I 15 KAB. SIDOARJO Sidoarjo 18 1,934,697 I 16 KAB. MOJOKERTO Mojokerto 18 991,417 II 17 KAB. JOMBANG Jombang 21 1,251,887 I 18 KAB. NGANJUK Nganjuk 20 1,053,010 I 19 KAB. MADIUN Madiun 15 669,716 II 20 KAB. MAGETAN Magetan 18 637,565 II 21 KAB. NGAWI Ngawi 19 874,086 II 22 KAB. BOJONEGORO Bojonegoro 27 1,230,776 I 23 KAB. TUBAN Tuban 20 1,097,106 I 24 KAB. LAMONGAN Lamongan 27 1,405,671 I 25 KAB. GRESIK Gresik 18 1,235,706 I 26 KAB. BANGKALAN Bangkalan 18 885,051 II www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 27 KAB. SAMPANG Sampang 14 865,690 II 28 KAB. PAMEKASAN Pamekasan 13 751,298 II 29 KAB. SUMENEP Sumenep 27 923,532 I 30 KOTA KEDIRI Kediri 3 260,919 IV 31 KOTA BLITAR Blitar 3 130,617 IV 32 KOTA MALANG Malang 5 791,577 II 33 KOTA PROBOLINGGO Probolinggo 3 206,001 IV 34 KOTA PASURUAN Pasuruan 3 176,218 IV 35 KOTA MOJOKERTO Mojokerto 2 119,523 IV 36 KOTA MADIUN Madiun 3 235,450 IV 37 KOTA SURABAYA Surabaya 31 2,736,127 I 38 KOTA BATU Batu 3 221,521 IV XVI BANTEN 7 154 9,229,017 III 1 KAB. PANDEGLANG Pandeglang 35 1,153,387 I 2 KAB. LEBAK Rangkas Bitung 28 1,178,131 I 3 KAB. TANGERANG Tigaraksa 36 3,320,488 I 4 KAB. SERANG Serang 28 1,370,021 I 5 KOTA TANGERANG Tangerang 13 1,382,412 I 6 KOTA CILEGON Cilegon 8 321,089 III 7 KOTA SERANG 6 503,489 IV XVII BALI 9 57 3,577,451 IV 1 KAB. JEMBRANA Negara 5 259,582 IV 2 KAB. TABANAN Tabanan 10 421,333 III www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 3 KAB. BADUNG Badung 6 404,111 III 4 KAB. GIANYAR Gianyar 7 433,082 III 5 KAB. KLUNGKUNG Semarapura 4 179,866 IV 6 KAB. BANGLI Bangli 4 222,411 IV 7 KAB. KARANGASEM Karang Asem 8 427,485 III 8 KAB. BULELENG Singaraja 9 653,130 II 9 KOTA DENPASAR Denpasar 4 576,451 III XVIII NUSA TENGGARA BARAT 10 116 4,539,674 IV 1 KAB. LOMBOK BARAT Mataram 15 730,288 II 2 KAB. LOMBOK TENGAH Praya 12 828,376 II 3 KAB. LOMBOK TIMUR Selong 20 1,149,193 I 4 KAB. SUMBAWA Sumbawa Besar 24 410,873 III 5 KAB. DOMPU Dompu 8 210,794 IV 6 KAB. BIMA Raba-Bima 18 436,440 III 7 KAB. SUMBAWA BARAT Taliwang 8 122,631 IV 8 KOTA MATARAM Mataram 6 360,442 III 9 KOTA BIMA Bima 5 104,761 IV 10 KAB. LOMBOK UTARA 185,876 XIX NUSA TENGGARA TIMUR 21 258 4,133,558 IV 1 KAB. KUPANG Kupang 22 309,046 III 2 KAB TIMOR TENGAH SELATAN Soe 32 416,113 III 3 KAB. TIMOR TENGAH UTARA Kafemananu 9 205,994 IV 4 KAB. BELU Atambua 24 378,018 III www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 5 KAB. ALOR Kalabahi 17 185,341 IV 6 KAB. FLORES TIMUR Larantuka 18 203,402 IV 7 KAB. SIKKA Maumere 21 298,881 IV 8 KAB. ENDE Ende 20 238,197 IV 9 KAB. NGADA Bajawa 9 127,109 IV 10 KAB. MANGGARAI Ruteng 6 158,417 III 11 KAB. SUMBA TIMUR Waingapu 22 213,286 IV 12 KAB, SUMBA BARAT Waikabubak 6 103,429 IV 13 KAB. LEMBATA 8 107,386 IV 14 KAB. ROTE NDAO Baa 8 115,332 IV 15 KAB. MANGGARAI BARAT Labuan Bajo 7 206,951 IV 16 KAB. NAGEKEO Mbay 7 122,780 IV 17 KAB. SUMBA TENGAH Waibakul 4 60,262 IV 18 KAB. SUMBA BARAT DAYA Tambolaka 8 212,335 IV 19 KAB MANGGARAI TIMUR 6 138,517 IV 20 KOTA KUPANG Kupang 4 274,344 IV 21 KAB. SABU RAIJUA 58,418 IV XX KALIMANTAN BARAT 14 180 4,566,296 IV 1 KAB. SAMBAS Sambas 19 543,965 III 2 KAB. PONTIANAK Mempawah 9 251,906 II 3 KAB. SANGGAU Sanggau 15 381,172 III 4 KAB. KETAPANG Ketapang 25 539,997 II 5 KAB. SINTANG Sintang 14 305,341 III 6 KAB. KAPUAS HULU Putussibau 25 214,548 IV 7 KAB. BENGKAYANG Bengkayang 17 211,449 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 8 KAB. LANDAK Ngabang 13 346,772 III 9 KAB. SEKADAU Sekadau 7 186,234 IV 10 KAB. MELAWI Nanga Pinoh 11 152,519 IV 11 KAB. KAYONG UTARA Sukadane 5 85,759 IV 12 KAB. KUBU RAYA 9 517,123 IV 13 KOTA PONTIANAK Pontianak 6 634,562 III 14 KOTA SINGKAWANG Singkawang 5 194,949 IV XXI KALIMANTAN TENGAH 14 119 1,952,252 IV 1 KAB. KOTAWARINGIN BARAT Pangkalan Bun 6 217,777 IV 2 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR Sampit 15 319,656 III 3 KAB. KAPUAS Kuala Kapuas 12 340,639 III 4 KAB. BARITO SELATAN Buntok 6 118,805 IV 5 KAB. BARITO UTARA Muara Teweh 6 104,720 IV 6 KAB. KATINGAN Kasongan 13 94,424 IV 7 KAB. SERUYAN Kuala Pembuang 5 143,201 IV 8 KAB. SUKAMARA Sukamara 5 35,535 IV 9 KAB. LAMANDAU Nanga Bulik 8 50,625 IV 10 KAB. GUNUNG MAS Kuala Kurun 11 88,682 IV 11 KAB. PULANG PISAU Pulang Pisau 8 119,776 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 12 KAB. MURUNG RAYA Puruk Cahu 10 80,225 IV 13 KAB. BARITO TIMUR Tamiang Layang 9 82,478 IV 14 KOTA PALANGKARAYA Palangkaraya 5 155,709 IV XXII KALIMANTAN SELATAN 13 144 3,300,855 IV 1 KAB. TANAH LAUT Pelaihari 9 269,811 IV 2 KAB. KOTABARU Kotabaru 20 303,984 IV 3 KAB. BANJAR Martapura 17 438,259 III 4 KAB. BARITO KUALA Marabahan 17 277,185 IV 5 KAB. TAPIN Rantau 12 143,998 IV 6 KAB. HULU SUNGAI SELATAN Kandangan 11 208,421 IV 7 KAB. HULU SUNGAI TENGAH Berabai 11 241,147 IV 8 KAB. HULU SUNGAI UTARA Amuntai 7 196,807 IV 9 KAB. TABALONG Tanjung 12 201,855 IV 10 KAB. TANAH BUMBU Batulicin 10 202,996 IV 11 KAB. BALANGAN Paringin 8 101,187 IV 12 KOTA BANJARMASIN Banjarmasin 5 572,368 II 13 KOTA BANJARBARU Banjarbaru 5 142,837 IV XXIII KALIMANTAN TIMUR 14 139 3,251,142 IV 1 KAB. PASER Tanah Grogot 10 189,467 IV 2 KAB. KUTAI KERTANEGARA Tenggarong 18 560,948 II www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 3 KAB. BERAU Tanjung Redeb 13 161,539 IV 4 KAB. BULUNGAN Tanjung Selor 13 126,070 IV 5 KAB. NUNUKAN Nunukan 9 103,608 IV 6 KAB. MALINAU Malinau 12 63,018 IV 7 KAB. KUTAI BARAT Sendawar 21 155,601 IV 8 KAB. KUTAI TIMUR Sanggatta 18 206,240 IV 9 KAB PENAJAM PASER UTARA Penajam 4 143,844 IV 10 KOTA TANA TIDUNG 3 12,501 IV 11 KOTA BALIKPAPAN Balikpapan 5 518,007 II 12 KOTA SAMARINDA Samarinda 6 659,002 II 13 KOTA TARAKAN Tarakan 4 182,300 IV 14 KOTA BONTANG Bontang 3 168,997 IV XXIV SULAWESI UTARA 15 146 2,302,043 IV 1 KAB. BOLAANG MANGONDOW Kotamubagu 22 324,738 III 2 KAB. MINAHASA Tondano 18 301,941 III 3 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tahuna 14 129,493 IV 4 KAB. KEPULAUAN TALAUD Melongguane 19 84,714 IV 5 KAB. MINAHASA SELATAN Amurang 17 201,293 IV 6 KAB. MINAHASA UTARA Air Madidi 9 149,483 IV 7 KAB. MINAHASA TENGGARA Ratahan 6 107,496 IV 8 KAB. BOLMONG UTARA Boroko 6 67,924 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 9 KAB. KEP. SITARO Ondong Siau 9 64,987 IV 10 KOTA MANADO Manado 9 400,203 III 11 KOTA BITUNG Bitung 8 175,137 IV 12 KOTA TOMOHON Tomohon 5 80,389 IV 13 KOTA MOBAGU Kotamobagu 4 97,993 IV 14 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 54,709 IV 15 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 61,543 IV XXV SULAWESI TENGAH 11 141 2,615,257 IV 1 KAB. BANGGAI Luwuk 13 303,119 III 2 KAB. POSO Poso 18 189,744 IV 3 KAB. DONGGALA Donggala 30 465,034 III 4 KAB. TOLI TOLI Toli Toli 10 233,324 IV 5 KAB. BUOL Buol 11 125,474 IV 6 KAB. MOROWALI Bungku 13 181,352 IV 7 KAB BANGGAI KEPULAUAN Salakan 19 157,290 IV 8 KAB. PARIGI MOUTONG Parigi 14 370,871 III 9 KAB. TOJO UNA UNA Ampana 9 124,852 IV 10 KOTA PALU Palu 4 262,410 IV 11 KAB. SIGI 201,787 IV XXVI SULAWESI SELATAN 24 299 6,712,402 III 1 KAB. SELAYAR Benteng 9 131,182 IV 2 KAB. BULUKUMBA Bulukumba 10 440,917 III www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 3 KAB. BANTAENG Bantaeng 8 208,513 IV 4 KAB. JENEPONTO Jeneponto 11 342,553 III 5 KAB. TAKALAR Takalar 9 265,639 IV 6 KAB. GOWA Sunggu Minahasa 18 585,747 II 7 KAB. SINJAI Sinjai 9 226,216 IV 8 KAB. BONE Watampone 27 696,161 II 9 KAB. MAROS Maros 14 304,162 IV 10 KAB. PANGKAJENE KEP. Pangkep 12 324,435 IV 11 KAB. BARRU Barru 7 168,427 IV 12 KAB. SOPPENG Watan Soppeng 7 219,130 IV 13 KAB. WAJO Sengkang 14 381,248 III 14 KAB. SIDENRENG RAPANG Sidenreng 11 286,300 IV 15 KAB. PINRANG Pinrang 12 367,349 III 16 KAB. ENREKANG Enrekang 11 IV 17 KAB. LUWU Palopo 21 III 18 KAB. TANA TORAJA Makale 40 III 19 KAB. LUWU UTARA Masamba 11 IV 20 KAB. LUWU TIMUR Malili 11 IV 21 KOTA MAKASAR Makassar 14 1,268,168 I 22 KOTA PARE PARE Pare Pare 4 124,488 IV 23 KOTA PALOPO Palopo 9 129,825 IV 24 KAB. TORAJA UTARA 241,942 IV XXVII SULAWESI TENGGARA Kendari 12 155 2,003,870 IV 1 KAB. KOLAKA Kolaka 14 266,714 IV 2 KAB. KONAWE Unaaha 26 226,051 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 3 KAB. MUNA Raha 24 258,248 IV 4 KAB. BUTON Pasar Wajo 21 272,694 IV 5 KAB. KONAWE SELATAN Andoolo 22 245,504 IV 6 KAB. BOMBANA Rumbia 6 107,590 IV 7 KAB. WAKATOBI Wangi Wangi 8 100,563 IV 8 KAB. KOLAKA UTARA Lasusua 6 103,505 IV 9 KAB. KONAWE UTARA Wanggudu 7 57,908 IV 10 KAB. BUTON UTARA Buranga 5 42,792 IV 11 KOTA KENDARI Kendari 10 183,702 IV 12 KOTA BAU BAU Bau Bau 6 138,599 IV XXVIII GORONTALO Gorontalo 6 70 1,130,285 IV 1 KAB. GORONTALO Gorontalo 22 468,022 III 2 KAB. BOALEMO Tilamuta 7 125,419 IV 3 KAB. BONE BOLANGO Suwawa 17 150,173 IV 4 KAB. PAHUWATO Marisa 13 115,457 IV 5 KAB. GORONTALO UTARA Kwandang 5 106,059 IV 6 KOTA GORONTALO Gorontalo 6 165,155 IV XXIX SULAWESI BARAT Mamuju 5 65 1,105,232 IV 1 KAB. MAMUJU UTARA Pasangkayu 11 122,261 IV 2 KAB. MAMUJU Mamuju 15 300,127 IV 3 KAB. MAMASA Mamasa 15 129,546 IV 4 KAB. POLEWALI MAMASA Polewali 16 414,589 III 5 KAB. MAJENE Majene 8 138,709 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV XXX MALUKU Ambon 11 66 1,527,190 IV 1 KAB. MALUKU TENGAH Masohi 11 341,710 III 2 KAB. MALUKU TENGGARA Tual 6 103,107 IV 3 KAB MALUKU TENGGARA BRT Saumlaki 17 152,762 IV 4 KAB. BURU Namlea 10 153,657 IV 5 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR Dataran Hunimoa 6 117,134 IV 6 KAB. SERAM BAGIAN BARAT Dataran Hunipopu 4 152,026 IV 7 KAB. KEPULAUAN ARU Dobo 3 107,739 IV 8 KOTA AMBON Ambon 5 227,246 IV 9 KOTA TUAL 4 53,739 IV 10 KAB. BURU SELATAN 52,494 IV 11 KAB. MALUKU BARAT DAYA 65,576 IV XXXI MALUKU UTARA 9 97 1,096,443 IV 1 KAB. HALMAHERA BARAT Ternate 9 105,316 IV 2 KAB. HALMAHERA TENGAH Weda 6 36,205 IV 3 KAB. HALMAHERA UTARA Tobelo 22 216,557 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 4 KAB. HALMAHERA SELATAN Labuha 30 202,131 IV 5 KAB. KEPULAUAN SULA Sanana 6 155,835 IV 6 KAB. HALMAHERA TIMUR Maba 10 59,060 IV 7 KOTA TERNATE Ternate 6 175,793 IV 8 KOTA TIDORE KEPULAUAN Kota Tidore Kepulauan 8 92,034 IV 9 KAB KEPULAUAN MOROTAI 53,512 IV XXXII P A P U A Jayapura 29 253 2,708,938 IV 1 KAB. MERAUKE Merauke 20 173,476 IV 2 KAB. JAYAWIJAYA Wamena 11 162,700 III 3 KAB. JAYAPURA Jayapura 19 113,437 IV 4 KAB. NABIRE Nabire 10 160,876 IV 5 KAB. YAPEN WAROPEN Serui 12 79,331 IV 6 KAB. BIAK NUMFOR Biak 10 109,747 IV 7 KAB. PUNCAK JAYA Kota Mulia 6 110,964 IV 8 KAB. PANIAI Enarotali 21 214,179 IV 9 KAB. MIMIKA Timika 13 126,044 IV 10 KAB. SARMI Sarmi 8 31,383 IV 11 KAB. KEEROM Waris 5 41,692 IV 12 KAB PEGUNUNGAN BINTANG Oksibil 6 55,288 IV 13 KAB. YAHUKIMO Sumohai 3 142,014 IV 14 KAB. TOLIKARA Karubaga 28 224,688 IV 15 KAB. WAROPEN Botawa 3 21,503 IV 16 KAB. BOVEN DIGOEL Tanah Merah 5 31,234 IV www.djpp.kemenkumham.go.id TYPE KANTOR KPU PROVINSI TYPEKANTORKPU KABUPATEN/KOTA N0 PROVINSI, KABUPATEN/KOTA JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK I II III IV I II III IV 17 KAB. MAPPI Kepi 6 75,525 IV 18 KAB. ASMAT Agats 7 70,794 IV 19 KAB. SUPIORI Sorendiweri 5 15,577 IV 20 KAB. MEMBERAMO RAYA Burmeso 8 20,345 IV 21 KOTA JAYAPURA Jayapura 5 200,149 IV 22 KAB. MAMBERAMO TENGAH 5 39,883 IV 23 KAB. N. DUGA 8 50,910 IV 24 KAB. LANNY JAYA 10 164,288 IV 25 KAB. DOGIYAI 6 69,949 IV 26 KAB. PUNCAK 8 66,562 IV 27 KAB. YALIMO 5 46,570 IV 28 KAB. INTAN JAYA 49,985 IV 29 KAB. DEIYAI 39,845 IV XXXIII PAPUA BARAT Manokwari (PP No. 24/2007) 11 126 765,717 IV 1 KAB. SORONG Sorong 16 70,664 IV 2 KAB. MANOKWARI Manokwar 29 169,676 IV 3 KAB. FAK FAK Fak Fak 9 46,239 IV 4 KAB. SORONG SELATAN Teminabuan 14 73,619 IV 5 KAB. RAJA AMPAT Waisai 13 38,795 IV 6 KAB. TELUK BENTUNI Bintun 26 28,716 IV 7 KAB. TELUK WONDAMA Rasiei 7 19,569 IV 8 KAB. KAIMANA Kaimana 7 32,355 IV 9 KOTA SORONG Sorong 5 247,656 IV 10 KAB.TAMBRAUW 7,295 IV 11 KAB. MAYBRAT 31,133 IV www.djpp.kemenkumham.go.id Keterangan : 1. Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Tipe Gedung Kantor Luas Bangunan (m²) Luas Minimal Lahan Bangunan (m²) I 1609 1166 II 1593 1156 III 1576 1146 IV 1559 1136 2. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tipe Gedung Kantor Luas Bangunan (m²) Luas Minimal Lahan Bangunan (m²) I 609 466 II 597 458 III 584 451 IV 572 443 www.djpp.kemenkumham.go.id IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA TAMPAK MUKA www.djpp.kemenkumham.go.id IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA TAMPAK SAMPING www.djpp.kemenkumham.go.id IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA PERSPEKTIF MUKA www.djpp.kemenkumham.go.id IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA PERSPEKTIF MUKA POJOK www.djpp.kemenkumham.go.id IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA PERSPEKTIF ENTRANCE www.djpp.kemenkumham.go.id IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA PERSPEKTIF UDARA www.djpp.kemenkumham.go.id IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA PERSPEKTIF SISI GEDUNG www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2011 tentang PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI , KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/ KOTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB KESATU

Pasal 3

BAB KEDUA

Pasal 4

BAB KETIGA

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10