Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014, diubah sebagai berikut:
1. Di antara huruf m dan huruf n Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m1 dan ketentuan huruf n Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 5 Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Model C PPWP sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014;
b. Model C1 PPWP Berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN 2014;
c. Lampiran Model C1 PPWP Berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
d. Model C1 PPWP Plano Berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
e. Model C2 PPWP merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN 2014;
f. Model C3 PPWP merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
g. Model C4 PPWP merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
h. Model C5 PPWP merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
i. Model C6 PPWP merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
j. Model C7 PPWP merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
k. Model A.3-PPWP merupakan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
l. Model A.4-PPWP merupakan Daftar Pemilih Tetap Tambahan dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
m. Model A.5-PPWP merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;
m1. Model A.Khusus PPWP untuk nama-nama Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil www.djpp.kemenkumham.go.id
Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
n. Model A.T.Khusus PPWP untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau paspor pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.”
2. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf c Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 6 Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan (Model A.3-PPWP);
b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A.4-PPWP);
c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi:
1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A.Khusus PPWP);
2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.T.Khusus PPWP).”
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 9
(1) Bagi Pemilih yang akan memberikan suara di TPS lain, tetapi kesulitan mendapatkan Model A.5-PPWP dari PPS asal, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Model A.5-PPWP dari KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan Pemilih yang bersangkutan terdaftar di TPS asal dan meminta kepada PPS asal untuk mencoret Pemilih yang bersangkutan dalam DPT.
(3) Pemilih yang telah mendapatkan Model A.5-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melapor kepada PPS tujuan tempat Pemilih akan memberikan suaranya pada TPS setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.”
4. Ketentuan ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
“Pasal 10
(1) Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A. Khusus PPWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi:
a. Pemilih yang memiliki KTP atau Identitas Lain; atau
b. Pemilih yang tidak memiliki KTP atau Identitas Lain.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
a. melapor kepada PPS sejak tanggal ditetapkan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
b. dicatat dalam DPK (Model A.Khusus PPWP) dan disampaikan oleh PPS kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melalui PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.”
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 11
(1) Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.T.Khusus PPWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dan memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
a. memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
b. mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
c. memberikan suara di TPS waktunya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya Pemungutan Suara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir Model A.T.Khusus PPWP, setelah Ketua KPPS memberikan Surat Suara.”
6. Ketentuan huruf f Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 22 Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:
a. Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
b. alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
c. tinta sebanyak 2 (dua) botol sampai dengan 4 (empat) botol;
d. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
e. segel Pemilu sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
f. kotak suara sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) buah setiap TPS;
g. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah;
h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, yang berupa paku, bantalan, dan meja.”
7. Ketentuan huruf b dan angka 6 huruf c ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 27
(1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
b. pembagian tugas Anggota KPPS.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(3) Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b sebagai berikut:
a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, dalam memberikan tanda pada DPT, DPTb atau DPK bagi Pemilih yang akan memberikan suara, menyiapkan Surat Suara yang akan digunakan oleh Pemilih, menyiapkan dan mengisi berita acara beserta lampirannya;
c. Anggota KPPS Keempat, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
1. memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6 PPWP dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, atau DPK dan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
2. memeriksa kesesuaian antara Model A5 dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor bagi Pemilih yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
3. membubuhkan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6 PPWP dan membuat datar hadir Pemilih dengan formulir C7 PPWP;
4. memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
5. memisahkan formulir Model C6 PPWP menurut jenis kelamin Pemilih;
6. mencatat identitas KTP atau Identitas Lain atau Paspor Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, ke dalam formulir Model A.T.Khusus PPWP.
d. Anggota KPPS Kelima, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara, Pemilih yang akan menuju ke bilik suara, dan memastikan Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak Suara;
f. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang berangkutan telah memberikan hak pilihnya.
(4) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.”
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 29 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) serta ayat (8) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 29
(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik serta wajib membawa surat tugas/mandat dari Pasangan Calon atau ketua dan sekretaris Tim Kampanye provinsi/kabupaten/kota.
(4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon, dengan ketentuan hanya 1 (satu) orang yang diperbolehkan berada di dalam TPS dalam satu waktu.
(4a) Saksi yang tidak sedang bertugas di dalam TPS, dapat meneruskan saksi yang bertugas di dalam TPS dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Ketua KPPS.
(5) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
(6) Apabila Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
(7) Saksi yang hadir berhak menerima:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. salinan DPT;
b. salinan DPTb;
c. salinan DPK;
d. salinan DPKTb;
e. salinan Berita Acara;
f. salinan sertifikat dan lampiran hasil Penghitungan Suara;
dan
g. salinan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.
(8) Dalam hal Pasangan Calon tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Pasangan Calon dapat meminta kepada PPS formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran Model C1 PPWP.
(9) KPPS menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) kepada PPS.
(10) Pasangan Calon dapat menugaskan Saksi untuk mengambil dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menempuh mekanisme sebagai berikut:
a. Dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di kelurahan tempat PPS yang bersangkutan;
b. Saksi membawa surat tugas/mandat dari Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota;
c. PPS membuat tanda terima penyerahan dokumen.”
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 36
(1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor, Anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih pada KTP atau Identitas Lain atau Paspor tersebut ke dalam formulir Model A.T.Khusus PPWP.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
(3) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Surat Suara masih tersedia.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.”
10. Ketentuan huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 54
(1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
(2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Model C4 PPWP, yang berisi:
a. Surat Suara sah dan tidak sah;
b. formulir Model C PPWP, formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran yang telah diisi;
c. salinan DPT (Model A.3-PPWP), DPTb (Model A.4-PPWP) dan DPK (Model A.Khusus PPWP);
d. formulir Model A.T.Khusus PPWP;
e. formulir Model C2 PPWP;
f. formulir Model C3 PPWP;
g. formulir Model C5 PPWP;
h. formulir Model C6 PPWP;
i. formulir Model C7 PPWP; dan
j. formulir Model A.5-PPWP.
(3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh PPL.
(4) KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 PPWP dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) kepada:
a. PPS; dan
b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.
(5) KPU/KIP Kabupaten/Kota merekam salinan formulir Model C1 PPWP dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk diumumkan di website KPU/KIP Kabupaten/Kota.”
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
“Pasal 63
(1) Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di TPS, sebanyak 1.000 (seribu) lembar Surat Suara untuk setiap kabupaten/kota yang diberi tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(2) Jumlah Surat Suara dalam Pemungutan Suara ulang di TPS sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2% (dua persen) sebagai cadangan.”
12. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 96 Mengubah formulir untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di TPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.”
Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
1. Model C PPWP :
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
2. Model C1 PPWP :
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014
3. Model C1 PPWP PLANO :
CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UKURAN PLANO
4. Model C2 PPWP :
CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
5. Model C3 PPWP :
SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH
6. Model C4 PPWP :
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
7. Model C5 PPWP :
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
8. Model C6 PPWP :
SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH
9. Model C7 PPWP :
DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 www.djpp.kemenkumham.go.id
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
Pada hari ini ……………………. tanggal ……………………. bulan Juli tahun dua ribu empat belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014, yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan Pengawas Pemilu Lapangan, bertempat di :
Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor......... Desa/Kelurahan*) : .................................
Kecamatan : ....................................................................................
Kabupaten/Kota*) : .........................................Provinsi :.............................
A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :
1. Mengumumkan DPT, DPTb, dan DPK dan memberikan salinannya kepada saksi dan pengawas pemilu lapangan yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.
B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :
1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pemilih menggunakan KTP atau identitas lain atau paspor.
MODEL C PPWP www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
C. LAMPIRAN BERITA ACARA
Berita Acara (Model C PPWP) ini dilampiri :
1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan lampirannya (Model C1 PPWP).
2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014 (Model C2 PPWP)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3 PPWP).
4. Tanda Terima Penyampaian Model C PPWP dan Model C1 PPWP kepada Saksi Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan PPL (Model C5 PPWP).
5. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6 PPWP) atau Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A-5 PPWP).
6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A-4 PPWP), Salinan Daftar Pemilih Khusus (Model A.Khusus PPWP), dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T Khusus PPWP).
D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA :
1. Model C PPWP dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada PPS untuk digunakan rekapitulasi tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
2. Model C1 PPWP dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS untuk keperluan pengumuman di kantor PPS.
3. Model C1 PPWP dan lampirannya disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Model C1 PPWP dan lampirannya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
*) Coret yang tidak perlu
www.djpp.kemenkumham.go.id
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
No.
Jabatan Nama Lengkap Tanda tangan
1. Ketua
1. 2.
Anggota
2. 3.
Anggota
3. 4.
Anggota
4. 5.
Anggota
5. 6.
Anggota
6. 7.
Anggota
7. SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
No.
Nama Lengkap Saksi Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tanda tangan 1
H. PRABOWO SUBIANTO – Ir. H.M. HATTA RAJASA ...................
2
Ir. H. JOKO WIDODO – Drs. H.M. JUSUF KALLA
………… ..
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
…………………………, .............. 2014
KPPS, KETUA
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..................... Desa/Kelurahan *) : ............................
Kecamatan : ......…………………… Kabupaten/Kota *) : …...………………..
Provinsi : ..……………………………………………………………………………
Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :
……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
……………………………………………..
*) Coret yang tidak perlu
Keterangan :
1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara.
MODEL C2 PPWP CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN www.djpp.kemenkumham.go.id
SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : …………………………………………………..……… Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : …………………………………………………..……… A l a m at : ………………………………………………………..…
Atas permintaan pemilih
N a m a
: ….…………….....................................................
Nomor Urut DPT/DPTb/DPK *) : ................TPS : Nomor ....................................
Desa/Kelurahan *)
: ........................................................................
Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.
……………………., ............ 2014
Yang Membuat Pernyataan
(………………………………..)
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
MODEL C3 PPWP Mengetahui Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara www.djpp.kemenkumham.go.id
SURAT PENGANTAR
Perihal :
Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.
Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..………… Desa/Kelurahan *) : ..…............…… Kecamatan : ……………….…………………… Kabupaten/Kota *) : …...................................
Provinsi : …………………………….……………......……………………………............…………..
Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :
1 Model C PPWP Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
Model C1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
Lampiran Model C1 PPWP Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil
2 Model C1 PPWP Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
3 Model C2 PPWP Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
Kepada
Yth. Ketua PPS ………....…….…
MODEL C4 PPWP A www.djpp.kemenkumham.go.id
Model C3 PPWP Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5 Model C5 PPWP Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 kepada Saksi Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan PPL.
6 Model C6 PPWP Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7 Model C7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS 8 Model A.3 PPWP Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9 Model A.4 PPWP Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
10 Model A.Khusus PPWP Salinan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
11 Model A.5 PPWP Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
12 Model A.T Khusus PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Bagi Pemilih Yang Memberikan di TPS Menggunakan KTP atau identitas lain atau paspor.
B. Surat suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.
C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.
YANG MENYERAHKAN, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
……………………………………… Nama Lengkap …………………….., ……………………. 2014
YANG MENERIMA, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
……………………………………… Nama Lengkap
*) Coret yang tidak perlu;
Keterangan :
Formulir C4 PPWP dicopy sebanyak 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS www.djpp.kemenkumham.go.id
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
TPS
: Nomor .......................................
DESA / KELURAHAN *) : ..................................................
KECAMATAN
: ..................................................
KABUPATEN/KOTA *) : ..................................................
PROVINSI
: ..................................................
No N a m a Saksi dari Pasangan calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN/PPL Tanda tangan 1 ………………...
Nama Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN ………………………...
2 ………………...
Nama Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN ………………...
3 ………………...
Pengawas Pemilu Lapangan ………………………...
............................ , .............2014
Yang Menyerahkan Ketua KPPS
(……………………………..)
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
MODEL C5 PPWP www.djpp.kemenkumham.go.id
Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Pemilihan Umum mengundang Saudara/i ……...................................... (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb/DPK *) : ………., NIK/Identitas lain ………………………………… untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang akan dilaksanakan pada :
H a r i/Tanggal
:
Rabu/ 9 Juli 2014 Pukul
:
07.00 s/d 13.00 Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Nomor ......... Desa/ Kelurahan ………...…… Alamat
: …….…………….............................................
……………………., ………………… 2014
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA K E T U A (………………………………..) Catatan :
Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.
-------------------------------------------------------- gunting disini----------------------------------------------------
Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih : ....................(L/P*)
No. DPT : ....................
Diterima Tgl. …….………..
(………………………………….) (……………………………….)
Nama Jelas Nama Jelas
Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Pemilihan Umum mengundang Saudara ……..................................... (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb/DPK *) : ………., NIK/Identitas lain ………………………………… untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang akan dilaksanakan pada :
H a r i/Tanggal
:
Rabu/ 9 Juli 2014 Pukul
:
07.00 s/d 13.00 Tempat Pemungutan Suara
:
Nomor .......... Desa/Kelurahan ………...…… Alamat
: …….…………….............................................
……….……………., ………………… 2014
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA K E T U A (………………………………..) MODEL C6 PPWP SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C6 PPWP Tata cara pemberian suara - Coblos pada nomor urut atau foto atau nama calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tata cara pemberian suara - Coblos pada nomor urut atau foto atau nama calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN www.djpp.kemenkumham.go.id
Catatan :
Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.
----------------------------------------------- gunting disini-------------------------------------------------
Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih : ....................(L/P*)
No. DPT : ....................
Diterima Tgl. …….………..
(………………………………….) (……………………………….)
Nama Jelas Nama Jelas www.djpp.kemenkumham.go.id
DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 Nomor TPS
: .............................
Kelurahan/Desa : .............................
Kecamatan
: .............................
Kabupaten/Kota : .............................
Provinsi : .............................
No No Urut Jenis kelamin Nama Keterangan DPT DPTb DPK DPKTb Lk Pr
MODEL C7 PPWP Halaman 1 www.djpp.kemenkumham.go.id
JUMLAH
www.djpp.kemenkumham.go.id
No No Urut Jenis kelamin Nama Keterangan DPT DPTb DPK DPKTb Lk Pr
MODEL C7 PPWP Halaman 2 www.djpp.kemenkumham.go.id
JUMLAH
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
HUSNI KAMIL MANIK
TandaTangan Ketua KPPS
( ....................................) www.djpp.kemenkumham.go.id