PERBAN

Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

PERBAN Nomor 26 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, adalah pemilihan umum untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan. 4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 5. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. 7. Pengawas Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disingkat Panwas LN, adalah petugas yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 8. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 9. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA yang berdomisili di wilayah Republik INDONESIA di luar negeri. 10. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 11. Dropbox adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih yang dilakukan oleh PPLN dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan. 12. Hari adalah Hari Kalender.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di luar negeri dibentuk PPLN di setiap Perwakilan Republik INDONESIA. (2) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU. (3) PPLN membentuk KPPSLN.

Pasal 6

Koreksi

(1) PPLN berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri. (2) KPPSLN berkedudukan di TPSLN.

Pasal 7

(1) PPLN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (2) PPLN dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara. (3) Dalam hal dilaksanakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putara kedua, maka tugas PPLN diperpanjang sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putara kedua. (4) PPLN yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sepanjang masih memenuhi syarat dan bersedia.

Pasal 8

(1) KPPSLN dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (2) KPPSLN dibubarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. (3) Dalam hal dilaksanakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putara kedua, maka tugas KPPSLN diperpanjang sampai dengan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putara kedua. (4) KPPSLN yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sepanjang masih memenuhi syarat dan bersedia.

Pasal 9

Apabila dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri, PPLN dan KPPSLN terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu atau diberhentikan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali dalam penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Koreksi

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN adalah: a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; b. membentuk KPPSLN; c. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat INDONESIA di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta MENETAPKAN daftar pemilih tetap; d. menyampaikan daftar pemilih Warga Negara INDONESIA kepada KPU; e. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU; f. melakukan penghitungan suara hasil pemungutan suara melalui pos dan dropbox; g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, pemungutan suara melalui pos dan dropbox dalam wilayah kerjanya; h. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, hasil pemungutan suara melalui pos dan dropbox di wilayah kerjanya; i. menyerahkan berita acara dan sertifikat dan berita acara hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU; j. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara; k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat INDONESIA di luar negeri; m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG.

Pasal 11

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN adalah: a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN; b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Panwas LN; c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN; d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN; www.djpp.kemenkumham.go.id e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, Panwas LN, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara; f. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara; g. membuat berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara, dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon dan Panwas LN; h. menyerahkan beria acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPLN; i. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan j. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

Koreksi

(1) Tugas ketua PPLN adalah: a. memimpin kegiatan PPLN; b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPLN; c. mengawasi kegiatan KPPSLN; d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. melaporkan hasil pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk kepada KPU; f. menandatangani Surat Suara untuk pemungutan suara melalui pos dan dropbox; g. menandatangani berita cara dan sertifikat penghitungan suara melalui pos dan dropbox bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPLN; h. melaporkan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala kepada KPU; i. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPLN; j. untuk mempercepat penghitungan suara, mengirimkan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara, serta berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui faksimile atau surat elektronik, atau pos elektronik kepada KPU; dan k. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU antara lain memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2014. (2) Apabila ketua PPLN berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Tugas anggota PPLN adalah: a. membantu ketua PPLN dalam melaksanakan tugas; b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN sebagai bahan pertimbangan. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN.

Pasal 17

(1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dalam rapat PPLN. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPLN. (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat. (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPLN sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Rapat PPLN diselenggarakan atas kesepakatan anggota. (2) Setiap anggota PPLN wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Setiap anggota PPLN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 20

(1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila dalam rapat PPLN tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPLN mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Pasal 21

(1) Tugas Sekretariat PPLN adalah: a. membantu pelaksanaan tugas PPLN; b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPLN; c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPLN; dan d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN. (2) Kepala Sekretariat PPLN mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat PPLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN. (4) Staf Sekretariat PPLN urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi, PPLN dan pertanggungjawaban keuangan dan logistik Pemilu. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat PPLN bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat PPLN.

Pasal 22

(1) Tugas ketua KPPSLN dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah: a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota KPPSLN; b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara; c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap; dan d. memimpin kegiatan penyiapan TPSLN. (2) Tugas ketua KPPSLN dalam pemungutan suara di TPSLN adalah: a. memimpin kegiatan KPPSLN; b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara; c. mengatur para pemilih memasuki TPSLN; d. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu; e. mengambil sumpah/janji para anggota KPPSLN; f. membuat berita acara pemungutan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPSLN; g. menandatangani Surat Suara untuk pemungutan suara melalui TPSLN; dan h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu. (3) Tugas ketua KPPSLN dalam rapat penghitungan suara di TPSLN adalah: a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panwas LN, pemantau Pemilu dan warga masyarakat; dan b. menandatangani berita acara dan sertifikat penghitungan suara di TPSLN bersama-sama dengan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh saksi yang mendapat surat mandat yang ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye Pasangan Calon. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Ketua KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, Surat Suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN kepada PPLN paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPSLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN.

Pasal 23

(1) Tugas anggota KPPSLN adalah: a. membantu ketua KPPSLN dalam melaksanakan tugas; b. menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN; c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPSLN bertanggung jawab kepada ketua KPPSLN.

Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25