PERBAN

Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2013 tentang PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

PERBAN Nomor 23 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 5. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilu. 6. Informasi Pemilu adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilu. 7. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilu. 9. Survei atau jajak pendapat Pemilu adalah mengumpulkan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu. 10. Penghitungan cepat (quick count) hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan Teknologi Informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu. 11. Dewan etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU untuk memeriksa dan MEMUTUSKAN dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat. 12. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 13. Hari adalah hari kalender.

BAB V

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Pasal 9

Koreksi

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. keterlibatan dalam Penyusunan kebijakan atau peraturan; b. keterlibatan dalam Tahapan Pemilu; dan c. keterlibatan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 10

Koreksi

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa: a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera MENETAPKAN/mengesahkan peraturan perundang-undangan; c. penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; www.djpp.kemenkumham.go.id d. bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan; e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum; f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan; h. pendampingan hukum atau bantuan hukum; i. pengajuan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. j. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

(1) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. menjadi petugas penyelenggara pemilu; b. memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu; c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilu;

Pasal 12

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa: a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan hasil evaluasi.

BAB VIII

SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM

Pasal 20

Koreksi

(1) Masyarakat dapat melakukan survei atau jajak pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan hitung cepat hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e. (2) Survei atau jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. survei tentang perilaku Pemilih; b. survei tentang hasil Pemilu; c. survei tentang kelembagaan Pemilu seperti penyelenggara Pemilu, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; d. survei tentang calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 21

(1) Survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. survei atau jajak pendapat dan hitung cepat lintas provinsi di KPU; b. survei atau jajak pendapat dan hitung cepat lintas Kabupaten/Kota pada provinsi tertentu di KPU Provinsi; c. survei atau jajak pendapat dan hitung cepat di sebuah kabupaten/Kota tertentu di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dinyatakan terdaftar apabila melakukan pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan persyaratan: a. Akte Pendirian/Badan Hukum Lembaga; b. Susunan kepengurusan lembaga; c. Surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat; d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 x 6 = 4 lembar; e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei: 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; 2. tidak menganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu; 3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas; 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar; 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat; 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data; 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat.

Pasal 23

(1) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan www.djpp.kemenkumham.go.id pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu. (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak dilakukan pada masa tenang. (3) Pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara. (4) Pengumuman hasil hitung cepat dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah INDONESIA bagian barat.

Pasal 24

Lembaga yang melakukan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU tempat lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei.

Pasal 25

(1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat disampaikan kepada KPU dengan menyertakan identitas pelapor. (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk menilai kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu. (3) Penetapan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU. (4) Pelanggaran etika dalam pelaksanaan survei, jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu dapat berbentuk peringatan atau larangan melakukan survei Pemilu. (5) Pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh lembaga pelaksana survei, jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2013 tentang PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26