Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2014 tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
PERBAN Nomor 19 Tahun 2014
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, adalah pemilihan umum untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
10. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
13. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
14. Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas pemilu Kecamatan untuk mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
www.djpp.kemenkumham.go.id
16. Pemantau Pemilu, selanjutnya disebut Pemantau, adalah lembaga pemantau yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemantauan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
17. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
18. Petugas Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan TPS, selanjutnya disebut Petugas Keamanan TPS, adalah petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS.
19. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
20. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
21. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
24. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik INDONESIA yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
25. Daftar Pemilih Tetap Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik INDONESIA yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
www.djpp.kemenkumham.go.id
26. Daftar Pemilih Khusus, selanjutnya disingkat DPK, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik INDONESIA yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
27. Daftar Pemilih Khusus Tambahan, selanjutnya disingkat DPKTb, adalah susunan nama penduduk Warga Negara INDONESIA yang telah memenuhi syarat sebagai daftar Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan memiliki Paspor atau Identitas Lain tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
28. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kelurahan atau desa atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006, seperti Kartu Keluarga (KK), resi, atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
29. Hari adalah hari kalender.
Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas:
a. langsung;
b. umum;
c. bebas;
d. rahasia;
e. jujur;
f. adil;
g. efektif;
h. efisien;
i. mandiri;
j. kepastian hukum;
k. tertib;
www.djpp.kemenkumham.go.id
l. kepentingan umum;
m. keterbukaan;
n. proporsionalitas;
o. profesionalitas;
p. akuntabilitas; dan
q. aksesibilitas.
(1) Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di TPS ditetapkan sebagai hari libur atau hari yang diliburkan.
(2) Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
(1) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
(2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
a. Model C PPWP sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014;
b. Model C1 PPWP Berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN 2014;
c. lampiran Model C1 PPWP Berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
d. Model C1 PPWP Plano Berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
e. Model C2 PPWP merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN 2014;
f. Model C3 PPWP merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
www.djpp.kemenkumham.go.id
g. Model C4 PPWP merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
h. Model C5 PPWP merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
i. Model C6 PPWP merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
j. Model C7 PPWP merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
k. Model A.3 PPWP merupakan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
l. Model A.4 PPWP merupakan Daftar Pemilih Tetap Tambahan dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
m. Model A.5 PPWP merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;
n. Model A.K PPWP untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau paspor pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan (Model A.3 PPWP);
b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A.4 PPWP);
c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi:
1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A PPWP);
2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.K PPWP).
(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6 PPWP.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 8
Pasal 9
(1) Bagi Pemilih yang akan memberikan suara di TPS lain, tetapi kesulitan mendapatkan Model A-5 PPWP dari PPS asal, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Model A-5 PPWP dari KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan Pemilih yang bersangkutan terdaftar di TPS asal dan meminta kepada PPS asal untuk mencoret Pemilih yang bersangkutan dalam DPT.
(3) Pemilih yang telah mendapatkan Model A-5 PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melapor kepada KPPS tujuan tempat Pemilih akan memberikan suaranya pada TPS setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
Pasal 10
(1) Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A PPWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi:
a. Pemilih yang memiliki KTP atau Identitas Lain; atau
b. Pemilih yang tidak memiliki KTP atau Identitas Lain.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
a. melapor kepada PPS sejak tanggal ditetapkan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
b. dicatat dalam DPK (Model A PPWP) dan disampaikan oleh PPS kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melalui PPK dan KPU/KIP www.djpp.kemenkumham.go.id
Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
Pasal 11
(1) Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.K PPWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dan memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
a. memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
b. mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
c. memberikan suara di TPS waktunya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya Pemungutan Suara.
(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir Model A.K PPWP, setelah Ketua KPPS memberikan Surat Suara.
Pasal 12
PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan memertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
Pasal 13
(1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
(2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi daerah yang bersangkutan.
(3) Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.
(4) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, DPK dan DPKTb.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau nama lainnya/kelurahan yang bersangkutan.
Pasal 15
(1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6 PPWP untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Dalam formulir Model C6 PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.
(3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6 PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6 PPWP kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
Pasal 16
(1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan belum menerima formulir Model C6 PPWP atau formulir Model C6 PPWP tersebut hilang, Pemilih dapat meminta/melaporkan kepada Ketua KPPS pada TPS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan KTP, atau Identitas Lain atau Paspor.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam DPT, DPTb atau DPK dan dicocokkan dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
(3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6 PPWP kepada Pemilih.
(4) Apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan belum menerima formulir Model C6 PPWP atau formulir C6 PPWP hilang dan belum melapor, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP, atau Identitas Lain atau Paspor.
(5) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) pada DPT, DPTb atau DPK dan dicocokkan dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
(6) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
BAB 1
Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara
(1) Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau nama lainnya/kelurahan yang bersangkutan.
Pasal 15
(1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6 PPWP untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Dalam formulir Model C6 PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.
(3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6 PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6 PPWP kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
Pasal 16
(1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan belum menerima formulir Model C6 PPWP atau formulir Model C6 PPWP tersebut hilang, Pemilih dapat meminta/melaporkan kepada Ketua KPPS pada TPS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan KTP, atau Identitas Lain atau Paspor.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam DPT, DPTb atau DPK dan dicocokkan dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
(3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6 PPWP kepada Pemilih.
(4) Apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan belum menerima formulir Model C6 PPWP atau formulir C6 PPWP hilang dan belum melapor, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP, atau Identitas Lain atau Paspor.
(5) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) pada DPT, DPTb atau DPK dan dicocokkan dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
(6) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
Pasal 17
(1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
(3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
Pasal 18
(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
(5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
(6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
a. ruangan atau tenda;
b. alat pembatas;
c. papan pengumuman untuk menempel Daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, DPT, DPTb, dan DPK;
d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram;
e. tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
g. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL dan Pemantau; dan
h. alat penerangan yang cukup.
Pasal 19
(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
(2) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
(1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
(3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
Pasal 18
(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
(5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
(6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
a. ruangan atau tenda;
b. alat pembatas;
c. papan pengumuman untuk menempel Daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, DPT, DPTb, dan DPK;
d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram;
e. tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
g. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL dan Pemantau; dan
h. alat penerangan yang cukup.
Pasal 19
(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
(2) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
Pasal 20
Pasal 21
(1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Surat Suara;
b. formulir-formulir;
c. tinta;
d. sampul kertas;
e. segel;
f. kotak suara;
g. bilik suara;
h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan;
i. stiker identitas kotak suara;
j. label kotak suara; dan
k. alat bantu tunanetra.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tanda pengenal;
b. karet pengikat Surat Suara;
c. lem/perekat;
d. kantong plastik;
e. ballpoint;
f. gembok dan kunci;
g. spidol; dan
h. tali pengikat alat untuk mencoblos pilihan.
(4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(5) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
(6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, h, i, j, dan k serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam kotak suara.
Pasal 22
Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:
a. Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
b. alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
c. tinta sebanyak 2 (dua) botol sampai dengan 4 (empat) botol;
d. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
e. segel Pemilu sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
f. kotak suara sebanyak 2 (dua) buah setiap TPS;
g. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah;
h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, yang berupa paku, bantalan, dan meja.
Pasal 23
(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
a. sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
(2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara beserta cadangannya;
b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, untuk memuat:
1. Surat Suara sah;
2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
3. Surat Suara yang tidak sah;
4. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
5. formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram.
(3) Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dalam keadaan disegel.
(4) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh KPPS, disegel, serta disampaikan kepada PPS.
Pasal 24
(1) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, digunakan untuk menyegel:
a. masing-masing sampul yang memuat:
1. formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram;
2. Surat Suara sah;
3. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos;
4. Surat Suara tidak sah; dan
5. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk cadangan atau sisa cadangan.
b. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan Nomor TPS dan PPS;
c. lubang kotak suara; dan
d. gembok kotak suara.
(2) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebanyak 6 (enam) lembar sebagai cadangan.
Pasal 25
Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas:
1. tanda pengenal digunakan untuk:
a. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
b. Saksi sebanyak diperlukan; dan
c. Petugas Keamanan TPS.
2. karet pengikat Surat Suara sebanyak 100 (seratus) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara;
3. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;
4. kantong plastik sebanyak 6 (enam) buah;
5. ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;
6. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak 2 (dua) buah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
7. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada Model C1 Plano, sebanyak 5 (lima) buah yaitu:
a. spidol ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah; dan
b. spidol ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) buah.
8. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPS.
Pasal 26
Selain perlengkapan Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), di TPS dilengkapi dengan:
a. salinan Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS;
b. salinan DPT, DPTb, dan DPK untuk tiap TPS, masing-masing untuk:
1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan;
dan
4. disampaikan kepada PPL, sebanyak 1 (satu) rangkap.
(1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Surat Suara;
b. formulir-formulir;
c. tinta;
d. sampul kertas;
e. segel;
f. kotak suara;
g. bilik suara;
h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan;
i. stiker identitas kotak suara;
j. label kotak suara; dan
k. alat bantu tunanetra.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tanda pengenal;
b. karet pengikat Surat Suara;
c. lem/perekat;
d. kantong plastik;
e. ballpoint;
f. gembok dan kunci;
g. spidol; dan
h. tali pengikat alat untuk mencoblos pilihan.
(4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(5) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
(6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, h, i, j, dan k serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam kotak suara.
Pasal 22
Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:
a. Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
b. alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
c. tinta sebanyak 2 (dua) botol sampai dengan 4 (empat) botol;
d. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
e. segel Pemilu sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
f. kotak suara sebanyak 2 (dua) buah setiap TPS;
g. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah;
h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, yang berupa paku, bantalan, dan meja.
Pasal 23
(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
a. sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
(2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara beserta cadangannya;
b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, untuk memuat:
1. Surat Suara sah;
2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
3. Surat Suara yang tidak sah;
4. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
5. formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram.
(3) Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dalam keadaan disegel.
(4) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh KPPS, disegel, serta disampaikan kepada PPS.
Pasal 24
(1) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, digunakan untuk menyegel:
a. masing-masing sampul yang memuat:
1. formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram;
2. Surat Suara sah;
3. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos;
4. Surat Suara tidak sah; dan
5. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk cadangan atau sisa cadangan.
b. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan Nomor TPS dan PPS;
c. lubang kotak suara; dan
d. gembok kotak suara.
(2) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebanyak 6 (enam) lembar sebagai cadangan.
Pasal 25
Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas:
1. tanda pengenal digunakan untuk:
a. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
b. Saksi sebanyak diperlukan; dan
c. Petugas Keamanan TPS.
2. karet pengikat Surat Suara sebanyak 100 (seratus) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara;
3. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;
4. kantong plastik sebanyak 6 (enam) buah;
5. ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;
6. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak 2 (dua) buah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
7. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada Model C1 Plano, sebanyak 5 (lima) buah yaitu:
a. spidol ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah; dan
b. spidol ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) buah.
8. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPS.
Pasal 26
Selain perlengkapan Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), di TPS dilengkapi dengan:
a. salinan Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS;
b. salinan DPT, DPTb, dan DPK untuk tiap TPS, masing-masing untuk:
1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan;
dan
4. disampaikan kepada PPL, sebanyak 1 (satu) rangkap.
(1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
b. pembagian tugas Anggota KPPS.
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(3) Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu memberikan tanda www.djpp.kemenkumham.go.id
pada DPT, DPTb atau DPK bagi Pemilih yang akan memberikan suara dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
c. Anggota KPPS Keempat, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
1. memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6 PPWP dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, atau DPK dan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
2. memeriksa kesesuaian antara Model A5 dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor bagi Pemilih yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
3. membubuhkan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6 PPWP dan membuat datar hadir Pemilih dengan formulir C7 PPWP;
4. memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
5. memisahkan formulir Model C6 PPWP menurut jenis kelamin Pemilih;
6. mencatat identitas KTP atau Identitas Lain atau Paspor Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, ke dalam formulir Model A.K PPWP.
d. Anggota KPPS Kelima, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara, Pemilih yang akan menuju ke bilik suara, dan memastikan Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
e. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak Suara;
f. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang berangkutan telah memberikan hak pilihnya.
(4) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
b. memasang salinan DPT, DPTb, DPK dan Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
b. memasang salinan DPT, DPTb, DPK dan Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Pasal 29
(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik serta wajib membawa surat tugas/mandat dari Pasangan Calon atau ketua dan sekretaris Tim Kampanye provinsi/kabupaten/kota.
(4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap Pasangan Calon.
(5) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
(6) Apabila Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
(7) Saksi yang hadir berhak menerima:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. salinan DPT;
b. salinan DPTb;
c. salinan DPK;
d. salinan DPKTb;
e. salinan Berita Acara;
f. salinan sertifikat dan lampiran hasil Penghitungan Suara; dan
g. salinan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.
(8) Dalam hal Pasangan Calon tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Pasangan Calon dapat meminta kepada PPS formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram.
(9) KPPS menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPS.
(10) Pasangan Calon dapat menugaskan Saksi untuk mengambil dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menempuh mekanisme sebagai berikut:
a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di kelurahan tempat PPS yang bersangkutan;
b. Saksi membawa surat tugas/mandat dari Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota;
c. PPS membuat tanda terima penyerahan dokumen.
Pasal 30
Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS;
b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
Pasal 31
(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Ketua KPPS:
a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. membuka perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi:
1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel; dan
4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
1. tata cara pemberian suara;
2. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL, Pemantau atau warga masyarakat/Pemilih;
3. tata cara pemantauan oleh Pemantau.
d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
(2) Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
(3) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dibantu oleh Angggota KPPS lainnya dan Petugas Keamanan TPS serta disaksikan oleh Saksi, PPL, Pemantau, warga masyarakat/Pemilih.
Pasal 32
Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 30 huruf a, berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan
daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
Pasal 33
(1) Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c angka 1, meliputi:
a. tujuan Pemungutan Suara;
b. Pemilih memberikan suara pada bilik suara;
c. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
d. tata cara pemberian suara pada Surat Suara;
e. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian;
f. pemberian tinta pada jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
g. jumlah Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan;
h. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKTb;
i. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dalam memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor yang dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat; dan
j. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
(2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.
(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik serta wajib membawa surat tugas/mandat dari Pasangan Calon atau ketua dan sekretaris Tim Kampanye provinsi/kabupaten/kota.
(4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap Pasangan Calon.
(5) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
(6) Apabila Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
(7) Saksi yang hadir berhak menerima:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. salinan DPT;
b. salinan DPTb;
c. salinan DPK;
d. salinan DPKTb;
e. salinan Berita Acara;
f. salinan sertifikat dan lampiran hasil Penghitungan Suara; dan
g. salinan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.
(8) Dalam hal Pasangan Calon tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Pasangan Calon dapat meminta kepada PPS formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram.
(9) KPPS menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPS.
(10) Pasangan Calon dapat menugaskan Saksi untuk mengambil dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menempuh mekanisme sebagai berikut:
a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di kelurahan tempat PPS yang bersangkutan;
b. Saksi membawa surat tugas/mandat dari Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota;
c. PPS membuat tanda terima penyerahan dokumen.
Pasal 30
Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS;
b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
Pasal 31
(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Ketua KPPS:
a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. membuka perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi:
1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel; dan
4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
1. tata cara pemberian suara;
2. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL, Pemantau atau warga masyarakat/Pemilih;
3. tata cara pemantauan oleh Pemantau.
d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
(2) Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
(3) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dibantu oleh Angggota KPPS lainnya dan Petugas Keamanan TPS serta disaksikan oleh Saksi, PPL, Pemantau, warga masyarakat/Pemilih.
Pasal 32
Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 30 huruf a, berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan
daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
Pasal 33
(1) Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c angka 1, meliputi:
a. tujuan Pemungutan Suara;
b. Pemilih memberikan suara pada bilik suara;
c. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
d. tata cara pemberian suara pada Surat Suara;
e. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian;
f. pemberian tinta pada jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
g. jumlah Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan;
h. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKTb;
i. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dalam memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor yang dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat; dan
j. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
(2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.
Pasal 34
(1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua KPPS:
a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
c. mencocokkan nomor dan nama Pemilih dengan nomor dan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT, DPTb, atau DPK dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor, apabila terdaftar Anggota KPPS Kedua melingkari nomor urut Pemilih tersebut dalam DPT, DPTb, atau DPK;
d. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan baik/tidak rusak.
(2) Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
(3) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
Pasal 35
(1) Pemilih setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
(2) Apabila menerima Surat Suara yang rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang rusak tersebut dalam berita acara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
Pasal 36
(1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor, Anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih pada KTP atau Identitas Lain atau Paspor tersebut ke dalam formulir Model A.K PPWP.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
(3) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Surat Suara masih tersedia.
(4) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
Pasal 37
Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, melakukan kegiatan:
a. menuju bilik suara;
b. membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c;
d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
e. setelah memberikan suara di bilik suara, Pemilih menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS bahwa Surat Suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan Ketua KPPS;
f. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh Anggota KPPS Keenam;
g. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 38
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang cacat lainnya yang mempunyai halangan fisik lain, yang dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
(2) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
Pasal 39
(1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
(2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3 PPWP.
Pasal 40
(1) Pada pukul 12.00 waktu setempat atau 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih khusus tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS.
(2) Pemberian suara oleh Pemilih khusus tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Surat Suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia.
(3) Apabila sudah tidak tersedia lagi Surat Suara, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan hak pilihnya ke TPS lain yang terdekat yang masih tersedia Surat Suara.
(4) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 41
(1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
(2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.
(1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua KPPS:
a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
c. mencocokkan nomor dan nama Pemilih dengan nomor dan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT, DPTb, atau DPK dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor, apabila terdaftar Anggota KPPS Kedua melingkari nomor urut Pemilih tersebut dalam DPT, DPTb, atau DPK;
d. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan baik/tidak rusak.
(2) Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
(3) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
Pasal 35
(1) Pemilih setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
(2) Apabila menerima Surat Suara yang rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang rusak tersebut dalam berita acara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
Pasal 36
(1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor, Anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih pada KTP atau Identitas Lain atau Paspor tersebut ke dalam formulir Model A.K PPWP.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
(3) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Surat Suara masih tersedia.
(4) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
Pasal 37
Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, melakukan kegiatan:
a. menuju bilik suara;
b. membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c;
d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
e. setelah memberikan suara di bilik suara, Pemilih menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS bahwa Surat Suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan Ketua KPPS;
f. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh Anggota KPPS Keenam;
g. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 38
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang cacat lainnya yang mempunyai halangan fisik lain, yang dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
(2) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
Pasal 39
(1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
(2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3 PPWP.
Pasal 40
(1) Pada pukul 12.00 waktu setempat atau 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih khusus tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS.
(2) Pemberian suara oleh Pemilih khusus tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Surat Suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia.
(3) Apabila sudah tidak tersedia lagi Surat Suara, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan hak pilihnya ke TPS lain yang terdekat yang masih tersedia Surat Suara.
(4) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 41
(1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
(2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.
(1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
(2) Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram;
b. tempat duduk Saksi, PPL, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat;
c. alat keperluan administrasi;
d. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
f. segel;
g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan
h. peralatan TPS lainnya.
(4) Penempatan Saksi, PPL, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Saksi dan PPL ditempatkan di dalam TPS;
b. Pemilih, Pemantau dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
(5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.
Pasal 45
Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 selesai dilakukan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 46
Pasal 47
(1) Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram yang ditempel pada papan tulis dengan cara tally, yaitu:
a. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII);
b. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII).
(2) Setelah rapat Penghitungan Suara selesai, Anggota KPPS Ketiga menghitung hasil pencatatan perolehan suara dengan cara tally dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
(3) Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga mengisi formulir Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram, salinan formulir Model C1 PPWP dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram berdasarkan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembetulan dilakukan dengan cara memberi coretan berupa dua garis horisontal pada angka atau kata yang salah kemudian menulis pembetulan dan dibubuhi paraf Ketua KPPS pada pembetulannya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 48
(1) Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS Keempat menyusun/menghitung dan memisahkan:
a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
(2) Hasil penyusunan/Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan Anggota KPPS Keempat pada formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram.
Pasal 49
(1) KPPS menyusun dan mengisi formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram, lampiran Model C1 PPWP Berhologram, berdasarkan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
(2) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram, dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
(3) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci.
Pasal 50
(1) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram, dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
(2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
(3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.
Pasal 51
(1) Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1 PPWP Plano dan formulir C1 PPWP beserta lampirannya.
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan saat itu juga.
(4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi yang hadir.
(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPS masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir.
(6) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL.
(7) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2 PPWP.
(8) KPPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil Penghitungan Suara.
(9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.
Pasal 52
Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL, Pemantau atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.
Pasal 53
(1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1 PPWP, dan lampiran.
(2) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C PPWP, formulir Model C1 PPWP, dan lampirannya kepada PPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(3) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C PPWP, formulir Model C1 PPWP, dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi, dan PPL pada hari dan tanggal Pemungutan Suara atau dapat disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS, apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara belum dapat disampaikan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C PPWP, formulir Model C1 PPWP, dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 54
(1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
(2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Model C4 PPWP, yang berisi:
a. Surat Suara sah dan tidak sah;
b. formulir Model C PPWP, formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran yang telah diisi;
c. salinan DPT (Model A.3 PPWP), DPTb (Model A.4 PPWP) dan DPK (Model A PPWP);
d. formulir Model A.K PPWP;
e. formulir Model C2 PPWP;
f. formulir Model C3 PPWP;
g. formulir Model C5 PPWP;
h. formulir Model C6 PPWP;
i. formulir Model C7 PPWP; dan
j. formulir Model A-5 PPWP.
(3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh PPL.
(4) KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 PPWP dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) kepada:
a. PPS dan
b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.
(5) KPU/KIP Kabupaten/Kota merekam salinan formulir Model C1 PPWP dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk diumumkan di website KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 55
Salinan formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran disampaikan kepada masing-masing Saksi yang hadir dan PPL dalam bentuk salinan yang ditulis tangan oleh Ketua KPPS atau Anggota KPPS dan dicatat pada formulir Model C5 PPWP.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 56
(1) KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 PPWP dan lampiran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengirimkan 1 (satu) rangkap formulir Model C1 PPWP dan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU untuk keperluan informasi kepada masyarakat.
(3) Pengiriman 1 (satu) rangkap formulir Model C1 PPWP dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sarana teknologi informasi.
Pasal 57
KPPS dilarang memberikan formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
(1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
(2) Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram;
b. tempat duduk Saksi, PPL, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat;
c. alat keperluan administrasi;
d. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
f. segel;
g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan
h. peralatan TPS lainnya.
(4) Penempatan Saksi, PPL, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Saksi dan PPL ditempatkan di dalam TPS;
b. Pemilih, Pemantau dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
(5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.
Pasal 43
(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, KPPS menuliskan di formulir Model C1 PPWP, data sebagai berikut:
a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara;
b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara;
c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang memberikan suara;
d. jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos;
g. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai;
h. jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai.
(2) Jumlah Surat Suara yang rusak, atau keliru coblos, yang tidak terpakai dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
(3) Surat Suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian muka Surat Suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dalam keadaan terbuka dan bagian belakang Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol ukuran besar.
(4) Surat Suara cadangan dicatat dalam formulir Model C1 PPWP pada kolom Data Penggunaan Surat Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, KPPS menuliskan di formulir Model C1 PPWP, data sebagai berikut:
a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara;
b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara;
c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang memberikan suara;
d. jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos;
g. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai;
h. jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai.
(2) Jumlah Surat Suara yang rusak, atau keliru coblos, yang tidak terpakai dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
(3) Surat Suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian muka Surat Suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dalam keadaan terbuka dan bagian belakang Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol ukuran besar.
(4) Surat Suara cadangan dicatat dalam formulir Model C1 PPWP pada kolom Data Penggunaan Surat Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 44
(1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
b. Anggota KPPS Ketiga dan Anggota KPPS Keempat bertugas mencatat data Pemilih dan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, serta hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram dengan menggunakan formulir Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram;
c. Anggota KPPS Kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada Model C1 PPWP Plano Berhologram;
d. Anggota KPPS Keenam bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS, dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon setelah diumumkan;
e. Anggota KPPS Ketujuh bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS;
f. Petugas Keamanan TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
(2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
(1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
b. Anggota KPPS Ketiga dan Anggota KPPS Keempat bertugas mencatat data Pemilih dan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, serta hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram dengan menggunakan formulir Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram;
c. Anggota KPPS Kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada Model C1 PPWP Plano Berhologram;
d. Anggota KPPS Keenam bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS, dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon setelah diumumkan;
e. Anggota KPPS Ketujuh bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS;
f. Petugas Keamanan TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
(2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 selesai dilakukan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
a. menyatakan pelaksanaan Pemungutan Suara selesai, dan rapat Penghitungan Suara dimulai;
b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
c. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
e. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPTb, DPK dan DPKTb yang menggunakan hak pilih;
f. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1 PPWP.
(2) Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga membuka Surat Suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang lain serta Saksi, PPL, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan:
a. 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara;
b. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah atau tidak sah;
c. tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut atau nama calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
d. tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
e. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
(3) Ketua KPPS bertugas:
a. meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos di hadapan Saksi, PPL dan masyarakat/Pemilih yang hadir.
(4) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Model C1 PPWP Plano Berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
(5) Saksi, PPL, dan Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram.
(6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa foto atau video.
Pasal 47
(1) Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram yang ditempel pada papan tulis dengan cara tally, yaitu:
a. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII);
b. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII).
(2) Setelah rapat Penghitungan Suara selesai, Anggota KPPS Ketiga menghitung hasil pencatatan perolehan suara dengan cara tally dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
(3) Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga mengisi formulir Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram, salinan formulir Model C1 PPWP dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram berdasarkan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembetulan dilakukan dengan cara memberi coretan berupa dua garis horisontal pada angka atau kata yang salah kemudian menulis pembetulan dan dibubuhi paraf Ketua KPPS pada pembetulannya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 48
(1) Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS Keempat menyusun/menghitung dan memisahkan:
a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
(2) Hasil penyusunan/Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan Anggota KPPS Keempat pada formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram.
Pasal 49
(1) KPPS menyusun dan mengisi formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram, lampiran Model C1 PPWP Berhologram, berdasarkan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
(2) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram, dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
(3) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci.
Pasal 50
(1) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram, dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
(2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
(3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.
(1) Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1 PPWP Plano dan formulir C1 PPWP beserta lampirannya.
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan saat itu juga.
(4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi yang hadir.
(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPS masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir.
(6) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL.
(7) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2 PPWP.
(8) KPPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil Penghitungan Suara.
(9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.
Pasal 52
Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL, Pemantau atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.
(1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1 PPWP, dan lampiran.
(2) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C PPWP, formulir Model C1 PPWP, dan lampirannya kepada PPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(3) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C PPWP, formulir Model C1 PPWP, dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi, dan PPL pada hari dan tanggal Pemungutan Suara atau dapat disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS, apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara belum dapat disampaikan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C PPWP, formulir Model C1 PPWP, dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 54
(1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
(2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Model C4 PPWP, yang berisi:
a. Surat Suara sah dan tidak sah;
b. formulir Model C PPWP, formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran yang telah diisi;
c. salinan DPT (Model A.3 PPWP), DPTb (Model A.4 PPWP) dan DPK (Model A PPWP);
d. formulir Model A.K PPWP;
e. formulir Model C2 PPWP;
f. formulir Model C3 PPWP;
g. formulir Model C5 PPWP;
h. formulir Model C6 PPWP;
i. formulir Model C7 PPWP; dan
j. formulir Model A-5 PPWP.
(3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh PPL.
(4) KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 PPWP dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) kepada:
a. PPS dan
b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.
(5) KPU/KIP Kabupaten/Kota merekam salinan formulir Model C1 PPWP dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk diumumkan di website KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 55
Salinan formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran disampaikan kepada masing-masing Saksi yang hadir dan PPL dalam bentuk salinan yang ditulis tangan oleh Ketua KPPS atau Anggota KPPS dan dicatat pada formulir Model C5 PPWP.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 56
(1) KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 PPWP dan lampiran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengirimkan 1 (satu) rangkap formulir Model C1 PPWP dan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU untuk keperluan informasi kepada masyarakat.
(3) Pengiriman 1 (satu) rangkap formulir Model C1 PPWP dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sarana teknologi informasi.
Pasal 57
KPPS dilarang memberikan formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
BAB V
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Pemungutan Suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan PPL terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; dan/atau
c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah.
Pasal 59
(1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang, apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pemungutan Suara ulang di TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan PPL dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang.
(3) Usul KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara ulang.
(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera MEMUTUSKAN dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
(5) Berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada Pasangan Calon untuk mengirimkan Saksi dengan surat mandat untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS.
Pasal 60
(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/lembaga/ perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang untuk menggunakan hak pilihnya, dengan formulir Model C6 PPWP.
Pasal 61
(1) Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT, DPTb, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb.
(2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, DPK dan tercatat dalam DPKTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang dan karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap wajib meminta formulir Model A-5 PPWP kepada PPS setempat/asal dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat Pemungutan Suara ulang atau karena kondisi yang tak terduga di luar kemampuan Pemilih.
(4) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi penyelenggara/pelaksana Pemilu, Saksi, PPL, Pemantau, Anggota KPPS, pelayan jasa transportasi umum, pegawai/karyawan karena tugas pelayanan publik dan wartawan.
Pasal 62
(1) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang di TPS, PPS menuliskan keterangan “meninggal dunia” dalam kolom keterangan pada DPT, DPK dan DPKTb.
(2) Dalam hal terdapat Pemilih yang berubah status menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang di TPS, PPS menuliskan keterangan “Menjadi Anggota TNI” atau “Menjadi Anggota Polri” dalam kolom keterangan pada DPT, DPK dan DPKTb.
(3) Dalam hal terdapat Pemilih terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, pindah domisili dari desa/kelurahan tersebut, PPS menuliskan keterangan “Pindah Domisili” dalam kolom keterangan pada DPT, DPK dan DPKTb.
Pasal 63
(1) Surat Suara untuk Pemungutan Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di TPS, sebanyak 1.000 (seribu) lembar Surat Suara untuk setiap kabupaten/kota yang diberi tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(2) Jumlah Surat Suara dalam Pemungutan Suara ulang di TPS sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.
Pasal 64
(1) Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN jumlah kekurangan Surat Suara.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan www.djpp.kemenkumham.go.id
jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.
(3) KPU mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penambahan jumlah kekurangan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
Pasal 65
Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan kampanye.
Pasal 66
(1) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam kotak suara.
(2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel label dengan diberi keterangan ”Pemungutan Suara Ulang” dan disegel.
Pasal 67
(1) PPS yang pada wilayah kerjanya terdapat TPS yang melakukan Pemungutan Suara ulang, tetap melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara.
(2) Rekapitulasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunggu hasil Pemungutan Suara ulang di TPS.
Pasal 68
Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.
Pasal 69
(1) Penghitungan Suara ulang dapat dilakukan di TPS.
(2) Penghitungan Suara di TPS diulang seketika, apabila terjadi hal sebagai berikut:
a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. saksi Pasangan Calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan Penghitungan Suara secara jelas;
f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
Pasal 70
(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), Saksi atau PPL dapat mengusulkan Penghitungan Suara ulang di TPS yang bersangkutan kepada Ketua KPPS.
(2) Ketua KPPS segera MEMUTUSKAN dan melakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), harus dilaksanakan dan selesai pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
Pasal 71
(1) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram yang digunakan ke dalam Penghitungan Suara ulang, dimasukkan dalam sampul yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
(2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan keterangan ”Penghitungan Suara Ulang” dan disegel.
Pasal 72
Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.
(1) Penghitungan Suara ulang dapat dilakukan di TPS.
(2) Penghitungan Suara di TPS diulang seketika, apabila terjadi hal sebagai berikut:
a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. saksi Pasangan Calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan Penghitungan Suara secara jelas;
f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
Pasal 70
(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), Saksi atau PPL dapat mengusulkan Penghitungan Suara ulang di TPS yang bersangkutan kepada Ketua KPPS.
(2) Ketua KPPS segera MEMUTUSKAN dan melakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), harus dilaksanakan dan selesai pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
Pasal 71
(1) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran Model C1 PPWP Berhologram yang digunakan ke dalam Penghitungan Suara ulang, dimasukkan dalam sampul yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
(2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan keterangan ”Penghitungan Suara Ulang” dan disegel.
Pasal 72
Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.
BAB Ketiga
Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
(1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. melaporkan kepada KPU mengenai amar/putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS;
b. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dan menyampaikan kepada KPU.
(2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada KPU, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang MENETAPKAN jadwal:
a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS dan PPK;
b. penyampaian formulir Model C6 PPWP kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb untuk TPS yang bersangkutan;
c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh;
d. pelaksanaan hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang;
e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh;
f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU;
Pasal 74
(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d, dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/lembaga/ perusahaan atau kepala satuan www.djpp.kemenkumham.go.id
pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang untuk menggunakan hak pilihnya, dengan menunjukkan formulir Model A.3 PPWP, formulir Model A.4 PPWP.
(3) Pemilih yang memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor dan telah dicacat oleh KPPS dalam Model A.K PPWP, diberi formulir Model C6 PPWP untuk memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang di TPS.
Pasal 75
(1) Dalam Pemungutan Suara ulang, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada DPT, DPK dan DPKTb.
(2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPK dan telah tercatat dalam DPKTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, dan karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap wajib meminta formulir A-5 PPWP kepada PPS asal dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut.
(3) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat Pemungutan Suara ulang atau karena kondisi yang tak terduga diluar kemampuan Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(4) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi penyelenggara/ pelaksana Pemilu, Saksi, PPL, Pemantau Pemilu, Anggota KPPS, pelayan jasa transportasi umum, pegawai/karyawan karena tugas pelayanan publik dan wartawan.
Pasal 76
(1) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, PPS membubuhkan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan dalam DPT, DPK atau DPKTb.
(2) Dalam hal terdapat Pemilih yang berubah status menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang, PPS membubuhkan catatan “Menjadi Anggota TNI” atau “Menjadi Anggota Plri” pada kolom keterangan dalam DPT, DPK atau DPKTb.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Dalam hal terdapat Pemilih yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut, PPS membubuhkan catatan “Pindah Domisili” pada kolom keterangan dalam DPT, DPK atau DPKTb.
Pasal 77
(1) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 1.000 (seribu) lembar Surat Suara setiap kabupaten/kota yang diberi tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(2) Jumlah Surat Suara dalam Pemungutan Suara ulang di TPS sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.
Pasal 78
Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tidak mencukupi untuk melaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN jumlah kekurangan Surat Suara.
Pasal 79
Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
Pasal 80
(1) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimasukkan ke dalam kotak suara.
(2) pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan diberi keterangan ”Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dan disegel.
BAB 1
Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
(1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. melaporkan kepada KPU mengenai amar/putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS;
b. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dan menyampaikan kepada KPU.
(2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada KPU, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang MENETAPKAN jadwal:
a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS dan PPK;
b. penyampaian formulir Model C6 PPWP kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb untuk TPS yang bersangkutan;
c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh;
d. pelaksanaan hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang;
e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh;
f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU;
Pasal 74
(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d, dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/lembaga/ perusahaan atau kepala satuan www.djpp.kemenkumham.go.id
pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang untuk menggunakan hak pilihnya, dengan menunjukkan formulir Model A.3 PPWP, formulir Model A.4 PPWP.
(3) Pemilih yang memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor dan telah dicacat oleh KPPS dalam Model A.K PPWP, diberi formulir Model C6 PPWP untuk memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang di TPS.
Pasal 75
(1) Dalam Pemungutan Suara ulang, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada DPT, DPK dan DPKTb.
(2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPK dan telah tercatat dalam DPKTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, dan karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap wajib meminta formulir A-5 PPWP kepada PPS asal dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut.
(3) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat Pemungutan Suara ulang atau karena kondisi yang tak terduga diluar kemampuan Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(4) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi penyelenggara/ pelaksana Pemilu, Saksi, PPL, Pemantau Pemilu, Anggota KPPS, pelayan jasa transportasi umum, pegawai/karyawan karena tugas pelayanan publik dan wartawan.
Pasal 76
(1) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, PPS membubuhkan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan dalam DPT, DPK atau DPKTb.
(2) Dalam hal terdapat Pemilih yang berubah status menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang, PPS membubuhkan catatan “Menjadi Anggota TNI” atau “Menjadi Anggota Plri” pada kolom keterangan dalam DPT, DPK atau DPKTb.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Dalam hal terdapat Pemilih yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut, PPS membubuhkan catatan “Pindah Domisili” pada kolom keterangan dalam DPT, DPK atau DPKTb.
Pasal 77
(1) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 1.000 (seribu) lembar Surat Suara setiap kabupaten/kota yang diberi tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(2) Jumlah Surat Suara dalam Pemungutan Suara ulang di TPS sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.
Pasal 78
Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tidak mencukupi untuk melaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN jumlah kekurangan Surat Suara.
Pasal 79
Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
Pasal 80
(1) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimasukkan ke dalam kotak suara.
(2) pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan diberi keterangan ”Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dan disegel.
Pasal 81
Pasal 82
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 83
Pasal 84
Setelah Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyusun/menghitung dan memisahkan Surat Suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon dan memasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan.
Pasal 85
(1) Setelah Penghitungan Suara ulang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, KPPS membuat formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran.
(2) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
(3) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan lampiran yang telah ditandatangani disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 86
KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan hasil Penghitungan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi dengan dilampiri formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan lampiran untuk memeroleh penetapan Mahkamah Konsitusi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB 2
Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
(1) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. melaporkan kepada KPU mengenai amar/putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS;
b. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
(2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada KPU, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/ Kota.
(3) Dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang MENETAPKAN jadwal:
a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
b. pengangkatan kembali anggota PPS dan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh;
d. pelaksanaan hari dan tanggal Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU untuk Pemungutan Suara ulang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 82
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 83
Pasal 84
Setelah Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyusun/menghitung dan memisahkan Surat Suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon dan memasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan.
Pasal 85
(1) Setelah Penghitungan Suara ulang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, KPPS membuat formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran.
(2) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
(3) Formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan lampiran yang telah ditandatangani disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 86
KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan hasil Penghitungan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi dengan dilampiri formulir Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan lampiran untuk memeroleh penetapan Mahkamah Konsitusi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN lanjutan.
(2) Pelaksanaan Pemilu
dan Wakil
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang terhenti.
Pasal 88
(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN susulan.
(2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelengaraan Pemilu.
Pasal 89
(1) Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN lanjutan dan Pemilu PRESIDEN dan Wakil
susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dilakukan oleh:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;
b. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN meliputi satu atau beberapa kecamatan;
c. KPU Provinsi/KIP Aceh atas usul KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
d. KPU atas usul KPU Provinsi/KIP Aceh apabila penundaan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN meliputi satu atau beberapa provinsi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Dalam hal Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN lanjutan atau Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN susulan dilakukan oleh PRESIDEN atas usul KPU.
(1) Pemilih atau keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang lokasinya paling dekat dengan rumah sakit atau Puskesmas.
(2) Pemungutan Suara bagi Pemilih dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pemilih atau keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas memberitahukan kepada PPS/KPPS di tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT atau DPK, bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak dapat memberikan suara di TPS asal dan akan memberikan suara di TPS yang lokasinya paling dekat dengan rumah sakit atau Puskesmas;
b. PPS asal meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam salinan DPT atau DPK;
c. apabila nama Pemilih yang bersangkutan tercantum dalam salinan DPT atau DPK di TPS asal, PPS memberikan formulir Model A-5 PPWP kepada Pemilih yang bersangkutan;
d. keluarga pasien dan pasien rawat inap serta tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang bersangkutan, wajib melaporkan kepada PPS yang terdekat dengan rumah sakit atau Puskesmas dimana Pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap atau Pemilih yang bersangkutan menjalankan tugas dan pekerjaannya di rumah sakit atau Puskesmas tersebut, paling lambat pada Hari dan tanggal Pemungutan Suara;
e. Ketua KPPS yang terdekat dengan rumah sakit atau Puskesmas menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL dan Saksi dengan membawa perlengkapan seperlunya untuk melaksanakan Pemungutan www.djpp.kemenkumham.go.id
Suara dengan cara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau Puskesmas;
f. ketentuan pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, kecuali setelah Surat Suara dicoblos oleh Pemilih dan dilipat seperti semula untuk diserahkan kepada Anggota KPPS dan dimasukkan ke dalam kotak suara di TPS terdekat dengan rumah sakit atau Puskesmas yang bersangkutan;
g. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf f, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
(3) Keluarga pasien dan pasien rawat inap serta Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak sempat mengurus pindah tempat memilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat memberikan suara pada 1 (satu) jam sebelum berakhirnya waktu Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor, sepanjang Surat Suara di TPS tersebut masih tersedia.
Pasal 91
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, serta petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
(2) Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, dan Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memeroleh ijin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, dan Kepala Kejaksaan.
Pasal 92
Ketentuan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara di lembaga pemasyarakatan atau di rumah sakit.
Pasal 93
(1) Pada TPS tertentu yang terdapat Pemilih penyandang cacat dan terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, memberikan suara menggunakan alat bantu yang disediakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengkoordinasikan kepada organisasi penyandang cacat mengenai jenis cacat yang disandang oleh Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK di setiap TPS.
(3) Alat bantu penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa template untuk membantu Pemilih tunanetra dalam memberikan suara.
Pasal 94
Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi hasil Pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta penetapan Pasangan Calon.
Pasal 95
(1) Surat Suara yang digunakan bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan Pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor (DPKTb), menggunakan Surat Suara yang masih tersedia di TPS yang bersangkutan dan Surat Suara cadangan.
(2) Apabila Surat Suara yang tersedia di TPS dan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak mencukupi, KPPS mengarahkan agar Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan Pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor dapat memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
Pasal 96
Jenis formulir untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di TPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 97
KPPS dilarang melaksanakan Pemungutan Suara yang bertentangan dengan asas langsung dan rahasia.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
d. tugas belajar;
e. pindah domisili; dan
f. tertimpa bencana alam.
(3) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS asal untuk memeroleh formulir Model A.5 PPWP dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain.
(4) PPS mengecek Pemilih tersebut dalam DPT pada TPS asal, dan apabila Pemilih tersebut tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan formulir Model A-5 PPWP serta mencoret nama Pemilih tersebut dari DPT pada TPS asal.
(5) Formulir Model A-5 PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi keterangan alasan pindah karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Apabila formulir Model A-5 PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) telah habis, PPS dapat memperbanyak dengan cara memfotokopi.
(7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melapor kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(8) Pada saat melapor kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan:
a. KTP atau Identitas Lain;
b. formulir Model A-5 PPWP yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS asal.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(9) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A-5 PPWP dari PPS asal atau dari PPLN asal, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dicatat pada salinan DPTb dengan cara menambahkan nama Pemilih dan alasan pindah tersebut pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.
(11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
(1) KPPS menyiapkan dan mengatur:
a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
b. meja panjang dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat, di dekat pintu masuk TPS;
d. tempat duduk Anggota KPPS Kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara;
e. tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
f. tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
g. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau ditempatkan di luar TPS;
h. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
i. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;
j. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
k. meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
l. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
1. salinan Daftar Pasangan Calon;
2. visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon;
dan
3. DPT, DPTb dan DPK.
www.djpp.kemenkumham.go.id
m. papan sebagaimana dimaksud pada huruf l, pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram;
n. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
o. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
(2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk Ketua KPPS dan masing- masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
(3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu 2 (dua) orang Petugas Keamanan TPS.
(4) Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS yang ditetapkan oleh PPS.
(1) KPPS menyiapkan dan mengatur:
a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
b. meja panjang dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat, di dekat pintu masuk TPS;
d. tempat duduk Anggota KPPS Kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara;
e. tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
f. tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
g. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau ditempatkan di luar TPS;
h. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
i. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;
j. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
k. meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
l. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
1. salinan Daftar Pasangan Calon;
2. visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon;
dan
3. DPT, DPTb dan DPK.
www.djpp.kemenkumham.go.id
m. papan sebagaimana dimaksud pada huruf l, pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram;
n. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
o. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
(2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk Ketua KPPS dan masing- masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
(3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu 2 (dua) orang Petugas Keamanan TPS.
(4) Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS yang ditetapkan oleh PPS.
(1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
b. pembagian tugas Anggota KPPS.
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(3) Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu memberikan tanda www.djpp.kemenkumham.go.id
pada DPT, DPTb atau DPK bagi Pemilih yang akan memberikan suara dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
c. Anggota KPPS Keempat, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
1. memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6 PPWP dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, atau DPK dan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
2. memeriksa kesesuaian antara Model A5 dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor bagi Pemilih yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
3. membubuhkan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6 PPWP dan membuat datar hadir Pemilih dengan formulir C7 PPWP;
4. memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
5. memisahkan formulir Model C6 PPWP menurut jenis kelamin Pemilih;
6. mencatat identitas KTP atau Identitas Lain atau Paspor Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, ke dalam formulir Model A.K PPWP.
d. Anggota KPPS Kelima, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara, Pemilih yang akan menuju ke bilik suara, dan memastikan Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
e. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak Suara;
f. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang berangkutan telah memberikan hak pilihnya.
(4) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
a. menyatakan pelaksanaan Pemungutan Suara selesai, dan rapat Penghitungan Suara dimulai;
b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
c. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
e. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPTb, DPK dan DPKTb yang menggunakan hak pilih;
f. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1 PPWP.
(2) Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga membuka Surat Suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang lain serta Saksi, PPL, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan:
a. 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara;
b. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah atau tidak sah;
c. tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut atau nama calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
d. tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
e. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
(3) Ketua KPPS bertugas:
a. meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos di hadapan Saksi, PPL dan masyarakat/Pemilih yang hadir.
(4) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Model C1 PPWP Plano Berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
(5) Saksi, PPL, dan Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram.
(6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa foto atau video.
(1) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. melaporkan kepada KPU mengenai amar/putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS;
b. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
(2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada KPU, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/ Kota.
(3) Dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang MENETAPKAN jadwal:
a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
b. pengangkatan kembali anggota PPS dan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh;
d. pelaksanaan hari dan tanggal Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU untuk Pemungutan Suara ulang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dilakukan oleh KPPS dengan cara:
a. membuka kotak suara yang berisi Surat Suara yang telah digunakan dan berisi Surat Suara sah dan Surat Suara tidak sah, Surat Suara rusak, Surat Suara yang tidak terpakai dan cadangan Surat Suara, dengan disaksikan oleh Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masayarakat/Pemilih yang hadir;
b. mengeluarkan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja Ketua KPPS;
c. menghitung jumlah Surat Suara yang telah digunakan, Surat Suara rusak, Surat Suara yang tidak terpakai dan cadangan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memberitahukan jumlah tersebut kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masayarakat/Pemilih yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
d. membuka tiap lembar Surat Suara yang telah digunakan, baik Surat Suara sah maupun Surat Suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada Surat Suara, serta memperlihatkan dan mengumumkan kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir untuk setiap Pasangan Calon;
e. membuka dan meneliti tiap lembar Surat Suara yang rusak, serta memperlihatkan dan mengumumkan kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir;
www.djpp.kemenkumham.go.id
f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram; dan
g. MEMUTUSKAN penentuan suara sah atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila pengumuman oleh KPPS berbeda dengan yang disaksikan oleh Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir.
(2) Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi terhadap penelitian hasil pencoblosan pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, KPPS seketika itu juga MEMUTUSKAN keabsahan Surat Suara tersebut.
(3) Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi terhadap Surat Suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, KPPS MEMUTUSKAN Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.
(1) Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dilakukan oleh KPPS dengan cara:
a. membuka kotak suara yang berisi Surat Suara yang telah digunakan dan berisi Surat Suara sah dan Surat Suara tidak sah, Surat Suara rusak, Surat Suara yang tidak terpakai dan cadangan Surat Suara, dengan disaksikan oleh Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masayarakat/Pemilih yang hadir;
b. mengeluarkan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja Ketua KPPS;
c. menghitung jumlah Surat Suara yang telah digunakan, Surat Suara rusak, Surat Suara yang tidak terpakai dan cadangan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memberitahukan jumlah tersebut kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masayarakat/Pemilih yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
d. membuka tiap lembar Surat Suara yang telah digunakan, baik Surat Suara sah maupun Surat Suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada Surat Suara, serta memperlihatkan dan mengumumkan kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir untuk setiap Pasangan Calon;
e. membuka dan meneliti tiap lembar Surat Suara yang rusak, serta memperlihatkan dan mengumumkan kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir;
www.djpp.kemenkumham.go.id
f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram; dan
g. MEMUTUSKAN penentuan suara sah atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila pengumuman oleh KPPS berbeda dengan yang disaksikan oleh Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir.
(2) Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi terhadap penelitian hasil pencoblosan pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, KPPS seketika itu juga MEMUTUSKAN keabsahan Surat Suara tersebut.
(3) Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi terhadap Surat Suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, KPPS MEMUTUSKAN Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.