PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2014 tentang NORMA, STANDAR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

PERBAN Nomor 18 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah pemilihan umum untuk www.djpp.kemenkumham.go.id memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 6. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. 8. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. 9. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain. 10. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 11. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 12. Kelompok Kerja Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat Pokja PLN adalah suatu kelompok kerja yang beranggotakan para pejabat KPU, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian terkait yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan Pemilu di luar negeri. 13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id 15. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang telah memenuhi persyaratan. 16. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 17. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

BAB 2

Surat Suara

Pasal 8

Koreksi

(1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon.

Pasal 9

Koreksi

(1) Surat Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas: a. Surat Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran I; dan b. Surat Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran II. (2) Surat Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diadakan apabila terjadi Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran II.

Pasal 10

(1) Surat Suara untuk calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, berbentuk empat persegi panjang, horisontal. (2) Format Surat Suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dan nomor urut Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan Surat Suara.

Pasal 11

Ketentuan teknis tentang Surat Suara diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu atau biru tua. (3) Tinta yang digunakan harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan/Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan/atau sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium pemerintah/Perguruan Tinggi Negeri. (4) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta. (5) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun pembersih lainnya. (6) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama INDONESIA dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudhu.

Pasal 13

(1) Komposisi tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibuat dari bahan kimia atau bahan gambir. (2) Tinta dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml tahan tumpah dan tahan bocor (leakproof). (3) Botol dikemas dalam kotak yang terbuat dari kertas karton dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran botol, diberi label logo KPU, dan instruksi cara penyimpanan dan petunjuk pemakaian. (4) Ketentuan teknis tentang Standar dan kebutuhan bentuk kemasan botol tinta diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

Pasal 14

(1) Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS/TPSLN sebanyak 2 (dua) botol sampai dengan 4 (empat) botol. (2) Penyediaan tinta di TPS, disesuaikan dengan jumlah Pemilih di setiap TPS, dengan mengedepankan prinsip efisiensi. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Tinta disediakan sebanyak 2 (dua) botol apabila jumlah Pemilih tiap TPS sampai dengan 500 (lima ratus) orang. (4) Tinta disediakan sebanyak 3 (tiga) botol, apabila jumlah Pemilih tiap TPS lebih dari 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) orang. (5) Tinta disediakan sebanyak 4 (empat) botol, apabila jumlah Pemilih tiap TPS lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) orang.

BAB 3

Tinta

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

(1) Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS sejumlah 4 (empat) buah. (3) Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik suara yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.

Pasal 16

Bilik pemungutan suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warga Negara INDONESIA di luar negeri dibuat dengan bentuk ukuran, bahan dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri.

BAB 1

Sampul Kertas

Pasal 20

Koreksi

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat: a. Surat Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/ TPSLN; dan c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS/PPLN, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh. (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus. (3) Sampul kertas yang digunakan pada KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Sampul dengan kode I.S. (4) Sampul kertas yang digunakan di KPU/KIP Kabupaten/ Kota adalah Sampul dengan kode II.S. (5) Sampul kertas yang digunakan di PPK adalah Sampul dengan kode III.S. (6) Sampul kertas yang digunakan di PPS adalah Sampul dengan kode IV.S. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Sampul kertas yang digunakan di KPPS adalah Sampul dengan kode V.S. (8) Sampul kertas yang digunakan di PPLN, terdiri atas: a. Sampul IV.S.LN; b. Sampul Nomor 1; c. Sampul Nomor 2; d. Sampul Nomor 3. (9) Sampul kertas yang digunakan di KPPSLN adalah Sampul dengan kode V.S-LN.

Pasal 21

Ketentuan teknis tentang Standar dan kebutuhan sampul kertas diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

Pasal 22

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang digunakan oleh KPPS adalah formulir Model C. (2) Formulir yang digunakan oleh KPPSLN adalah formulir Model C-LN. Formulir yang digunakan oleh PPS adalah formulir Model D. (3) Formulir yang digunakan oleh PPK adalah formulir Model DA. (4) Formulir yang digunakan oleh PPLN adalah formulir Model D-LN. (5) Formulir yang digunakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah formulir Model DB dan EB. (6) Formulir yang digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah formulir Model DC, EA dan EC. (7) Formulir yang digunakan oleh KPU adalah formulir Model DD, E dan ED.

Pasal 23

(1) Untuk menjamin keaslian hasil penghitungan sesuai dengan suara Pemilih, formulir model C diberi pengaman dengan tanda khusus hologram. (2) Ketentuan teknis tentang Standar dan kebutuhan formulir diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Pasal 31

Koreksi

(1) Pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU. (2) Sekretariat Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 32

(1) Sekretariat Jenderal KPU melakukan pengadaan: a. Surat Suara Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. segel; c. tinta; d. alat bantu tunanetra; e. Daftar Pasangan Calon Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan f. Formulir C, C1 dan C1 Plano berhologram. (2) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pengadaan: a. sampul kertas; b. kotak suara; c. bilik pemungutan suara; d. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, kecuali formulir C, C1 dan C1 Plano berhologram. (3) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengadaan dukungan perlengkapan lainnya yang berupa perlengkapan di TPS. (4) Sekretariat PPLN melakukan pengadaan dukungan perlengkapan lainnya yang berupa perlengkapan di TPSLN. (5) Dalam hal terjadi bencana alam dan peristiwa lainnya, sehingga Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pengadaan sesuai dengan kewenangannya, maka pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dapat dilakukan oleh satuan kerja 1 (satu) tingkat di atasnya atau oleh Sekretariat Jenderal KPU.

Pasal 33

(1) Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar Pemilih tetap, ditambah 2% (dua persen) dari daftar Pemilih tetap sebagai cadangan. (2) Jumlah Surat Suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS ditambah 2% (dua persen) sebagai cadangan. (3) Jumlah Surat Suara yang disediakan di setiap TPSLN sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih tetap TPSLN, ditambah 2% (dua persen) sebagai cadangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Apabila setelah penetapan daftar Pemilih tetap terdapat daftar Pemilih khusus yang jumlahnya signifikan di satu wilayah dan tidak dapat ditampung pada TPS yang telah ditetapkan serta persediaan surat suara belum mencukupi, Daftar Pemilih Khusus dimasukkan dalam daftar Pemilih tetap dengan Keputusan KPU. (5) KPU menyediakan Surat Suara bagi daftar Pemilih khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Selain jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS disediakan Surat Suara yang diberi tanda khusus sebanyak 1.000 (seribu) Surat Suara untuk setiap kabupaten/kota.

Pasal 34

(1) Untuk menghindari kerusakan Surat Suara dalam pengangkutan, setiap 1.000 (seribu) lembar Surat Suara dipak dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks. (2) Di bagian luar boks diberi label daerah kabupaten/kota tujuan pengiriman, jumlah lembar Surat Suara dan nomor boks.

Pasal 35

(1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada PPK, PPS dan KPPS. (5) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melimpahkan kewenangan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu hingga ke TPS kepada PPK, PPS dan KPPS. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 36

(1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, kelompok kerja Pemilu luar negeri dan PPLN. (2) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada PPLN. (3) PPLN mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPPSLN.

Pasal 37

Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang telah dinyatakan berhak melaksanakan pekerjaan oleh KPU.

Pasal 38

(1) Sekretariat Jenderal KPU melakukan pengawasan dan monitoring pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri dan luar negeri. (2) KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPLN.

Pasal 39

(1) KPU melakukan pengamanan terhadap pengadaan Surat Suara. (2) Pengamanan pengadaan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan Surat Suara dilarang mencetak Surat Suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan Surat Suara; b. pengamanan selama proses pencetakan Surat Suara dan penyimpanan di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh Penyedia dan KPU bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Selama proses pencetakan, KPU menempatkan petugas di lokasi percetakan Surat Suara untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mengawasi proses produksi; b. menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara pengiriman Surat Suara oleh penyedia jasa percetakan; c. secara periodik memverifikasi Surat Suara yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan di gudang percetakan; d. menandatangani berita acara bersama dengan penyedia jasa percetakan; e. membuat laporan perkembangan produksi dan distribusi surat suara secara periodik kepada Sekretaris Jenderal KPU. (4) KPU mengawasi dan mengamankan plat cetak yang digunakan untuk mencetak Surat Suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 40

Pengamanan pengadaan segel dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. perusahaan yang melaksanakan pengadaan segel harus menjaga kualitas, keamanan, dan ketepatan jumlah maupun waktu penyerahan barang sampai di KPU/KIP Kabupaten/Kota dan kelompok kerja Pemilu luar negeri; b. KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan produksi dan distribusi segel ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dan kelompok kerja Pemilu luar negeri.

Pasal 41

Pengamanan tinta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengadaan tinta mengutamakan produksi dalam negeri; b. untuk menjaga kualitas tinta, KPU menempatkan petugas di lokasi pabrik tinta untuk: 1. mengawasi selama proses produksi dan pengiriman tinta oleh penyedia barang; 2. secara periodik membuat laporan tentang jumlah tinta yang telah diproduksi dan jumlah yang sudah dikirim oleh penyedia barang. c. KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan produksi di pabrik dan pendistribusian tinta ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dan kelompok kerja Pemilu luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2014 tentang NORMA, STANDAR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

BAB 6

Pasal 18

Pasal 19

BAB 7

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

BAB 5

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 6

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB III

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34