PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERBAN Nomor 17 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Partai Politik, selanjutnya disebut Parpol, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik www.djpp.kemenkumham.go.id anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. 7. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. 8. Pengurus Partai Politik penanggung jawab dana kampanye, selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum/Ketua dan Bendahara/Bendahara Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya. 9. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Calon Anggota DPD, adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. 10. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu, untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. 11. Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu. 12. Rekening Khusus Dana Kampanye, adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi calon Anggota DPD. 13. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 14. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 16. Komisi Independen Pemilihan, selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta www.djpp.kemenkumham.go.id Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 17. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Republik INDONESIA. 18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi. 19. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota. 20. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 21. Hari adalah hari kalender.

BAB II

SUMBER, BENTUK DAN BESARAN DANA KAMPANYE

Pasal 4

Koreksi

(1) Kegiatan Kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu. (2) Kegiatan Kampanye Pemilu calon anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.

Pasal 5

Koreksi

Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Partai Politik Peserta Pemilu; b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 6

(1) Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditempatkan pada rekening khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu. (2) Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersumber dari calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan. (3) Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berasal dari: a. perseorangan; b. kelompok; c. perusahaan; dan/atau d. badan usaha nonpemerintah. (4) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat. (5) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk sumbangan dari keluarga calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 7

Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersumber dari: a. calon Anggota DPD yang bersangkutan; b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 8

(1) Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersumber dari dari calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi calon. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berasal dari: a. perseorangan; b. kelompok; c. perusahaan; dan/atau d. badan usaha nonpemerintah. (3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat. (4) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk sumbangan dari keluarga calon anggota DPD.

Pasal 9

(1) Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa. (2) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda hidup atau benda mati yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. (3) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota maupun pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 10

Dana Kampanye berupa uang yang bersumber dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan, Calon Anggota DPD, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

(1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Partai Politik Peserta Pemilu tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama masa Kampanye Pemilu. (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumber pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Partai Politik Peserta Pemilu tidak boleh melebihi Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye Pemilu.

Pasal 12

(1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan kepada Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak boleh melebihi Rp..250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye Pemilu. (2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumber pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Calon Anggota DPD tidak boleh melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye Pemilu.

Pasal 13

(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp..1.000.000.000,00 (satu mliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari Rp..7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut. (2) Calon Anggota DPD yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut. (3) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU dan menyerahkan sumbangan www.djpp.kemenkumham.go.id tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

BAB Ketiga

Besaran Dana Kampanye

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

PEMBUKUAN DANA KAMPANYE

Pasal 17

Koreksi

(1) Peserta Pemilu wajib mencatat semua Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye. (2) Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan. (3) Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye para calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. (4) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan kepada Partai Politik. (5) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik dan Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 18

(1) Peserta Pemilu wajib mencatat pengeluaran dana dari setiap kegiatan penyelenggaraan Kampanye Pemilu. (2) Pengeluaran Dana Kampanye dari kegiatan yang diselenggarakan mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

(1) Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain. (3) Pembukuan ... www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan, mencakup: a. nama; b. tempat/tanggal lahir dan umur; c. alamat penyumbang; d. jumlah sumbangan; e. asal perolehan dana; f. Nomor Pokok Wajib Pajak; g. pekerjaan; h. alamat pekerjaan; dan i. pernyataan penyumbang bahwa : 1) penyumbang tidak menunggak pajak; 2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 3) dana tidak berasal dari tindak pidana; 4) sumbangan bersifat tidak mengikat. (3) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup: a. nama kelompok; b. alamat kelompok; c. jumlah sumbangan; d. asal perolehan dana; e. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada; f. nama dan alamat pimpinan kelompok; g. keterangan tentang status badan hukum; dan j. pernyataan penyumbang bahwa : 1) penyumbang tidak menunggak pajak; 2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 3) dana tidak berasal dari tindak pidana; 4) sumbangan bersifat tidak mengikat. (4) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah, mencakup: www.djpp.kemenkumham.go.id a. nama perusahaan; b. alamat perusahaan; c. jumlah sumbangan; d. asal perolehan dana; e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; f. nama dan alamat direksi; g. nama pemegang saham mayoritas; h. keterangan tentang status badan hukum; dan k. pernyataan penyumbang bahwa: 1) penyumbang tidak menunggak pajak; 2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 3) dana tidak berasal dari tindak pidana; 4) sumbangan bersifat tidak mengikat.

Pasal 20

(1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan awal Dana Kampanye para calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. (3) Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. (4) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 21

(1) Laporan awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) mencakup: a. informasi daftar penyumbang; b. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa sejak hari pertama Kampanye Pemilu nonrapat umum sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. (2) Lingkup waktu laporan awal Dana Kampanye terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. (3) Laporan awal Dana Kampanye yang tidak mencakup semua informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Peserta Pemilu. (4) Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (5) Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas waktu Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan.

Pasal 22

(1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). (4) Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 23

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada masyarakat umum. (2) KPU Provinsi atas nama KPU mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada masyarakat umum. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD.

Pasal 24

(1) Ketua umum dan bendahara umum atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Untuk membantu pencatatan, pembukuan dan pelaporan Dana Kampanye, Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas atau pihak khusus yang bertanggung jawab terhadap pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Pasal 25

(1) Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara. (2) Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua informasi mengenai www.djpp.kemenkumham.go.id penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dari awal sampai laporan disusun. (3) Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (4) Format laporan Dana Kampanye untuk Partai Politik diatur dalam Lampiran I dan format laporan Dana Kampanye untuk Calon Anggota DPD diatur dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

(1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari: a. pihak asing; b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa; atau e. anak perusahaan badan usaha milik negara dan anak perusahaan badan usaha milik daerah. (2) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di INDONESIA yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan organisasi kemasyarakatan asing. (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyumbang yang tidak memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4). (4) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. dilarang menggunakan dana dimaksud; b. wajib melaporkan kepada KPU; c. menyerahkan sumbangan dimaksud kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Peserta Pemilu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib meminta yang bersangkutan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir. (2) Salinan tanda bukti penyerahan sumbangan kepada kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh yang bersangkutan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan salinan tanda bukti penyerahan sumbangan kepada kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah terdapat bukti permulaan yang cukup.

BAB Kedua

Pelaporan Dana Awal Kampanye

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

BAB Keempat

Larangan dan Sanksi

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

BAB V

AUDIT DANA KAMPANYE

Pasal 28

Koreksi

(1) KPU menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Dana Kampanye Peserta Pemilu. (2) Pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Bagian KPU dan KPU Provinsi. (4) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan Dana Kampanye: a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD; www.djpp.kemenkumham.go.id b. bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu; c. Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan publik; dan d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari asosiasi profesi akuntan publik untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit Partai Politik dan Calon Anggota DPD.

Pasal 29

(1) KPU menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan ketentuan: a. 1 (satu) kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye paling banyak 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; b. 1 (satu) Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye paling banyak 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; c. 1 (satu) kantor akuntan publik melakukan audit laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD paling banyak 75 (tujuh puluh lima) calon. (2) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit di Provinsi Aceh melakukan audit laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk laporan Dana Kampanye Partai Lokal Peserta Pemilu.

Pasal 30

(1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan Calon Anggota DPD wajib membantu auditor dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dengan menyediakan semua catatan dan dokumen, serta keterangan yang diperlukan tepat waktu. (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD wajib menjamin bagi auditor dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU untuk: a. mengakses pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye di bank, pembukuan keuangan khusus Partai Politik, dokumen, pencatatan, dan data www.djpp.kemenkumham.go.id lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; b. memeroleh informasi dan penjelasan yang dianggap perlu bagi pelaksanaan audit; c. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang; d. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu; dan e. memeroleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Pasal 31

(1) Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk. (2) Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit.

Pasal 32

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor: a. pelaksana kampanye Peserta Pemilu (pengurus Partai Politik pada semua tingkatan, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, juru kampanye, orang per orang dan pengurus organisasi yang ditetapkan sebagai pelaksana kampanye); b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilu; c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPD; d. anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pejabat sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan e. pihak lain sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Pasal 33

(1) Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk melaksanakan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a menyampaikan hasil audit kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. (2) Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk melaksanakan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya www.djpp.kemenkumham.go.id laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (3) Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk melaksanakan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c menyampaikan hasil audit kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD.

Pasal 34

Hasil audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memuat hasil audit penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dan temuan.

Pasal 35

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit Dana Kampanye Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik. (2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 36

(1) Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), KPU/ KPU Provinsi membatalkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan. (2) Kantor Akuntan Publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa. (3) KPU/KPU Provinsi menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPD.

BAB Kedua

Pelaksanaan Tugas Audit

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Hasil audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memuat hasil audit penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dan temuan.

Pasal 35

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Koreksi

(1) Dalam hal kegiatan Kampanye Pemilu untuk Peserta Pemilu dilaksanakan dan didanai oleh pihak lain, maka pihak lain yang bersangkutan wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye yang digunakan kepada Partai Politik dan/atau Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, serta pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD. (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Peserta Pemilu.

Pasal 41

Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari harta kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 42

Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 43

(1) Masyarakat dan Lembaga Pemantau Pemilu dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye Peserta Pemilu. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 44

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai bahan audit Dana kampanye Peserta Pemilu.

Pasal 45

(1) Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut. (2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Pasal 46

Hutang atau pinjaman Peserta Pemilu yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kedua

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Ketiga

Pasal 36

BAB VI

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB VII

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42