Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP
Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
6. Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Lingkungan KPU, adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabubaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabubaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain.
9. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
12. Jajaran Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Jajaran KPU, adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau pegawai Sekretariat, termasuk Keluarga Inti.
13. Pegawai Sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan KPU.
14. Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah unsur pengawasan intern di Lingkungan KPU.
15. Keluarga Inti adalah keluarga yang terdiri dari suami/istri, anak, orang tua, dan mertua.
16. Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU yang berhubungan dengan penugasan atau pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.
17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang, setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
18. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001.
19. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
20. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah Gratifikasi yang diterima secara resmi oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU sebagai wakil- wakil resmi KPU dalam suatu kegiatan kedinasan,
sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
21. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan/pemberian Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pelapor Gratifikasi, selanjutnya disebut Pelapor, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN yang bekerja untuk dan atas nama Lembaga KPU.
23. Penerima Gratifikasi, selanjutnya disebut Penerima, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melakukan penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
24. Pemberi Gratifikasi, selanjutnya disebut Pemberi, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dan melakukan pemberian Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
25. Penolak Gratifikasi, selanjutnya disebut Penolak, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melakukan penolakan atas penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
26. Unit Pengendalian Gratifikasi, selanjutnya disingkat UPG, adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di bawah Sekretaris Jenderal KPU yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU.
27. Pihak Ketiga adalah peserta Pemilu Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pengurus dan anggota partai politik, tim kampanye, perusahaan/pengusaha atau individu,
calon rekanan dan rekanan di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.
(1) Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib ditolak.
(2) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tidak diketahui proses dan waktu pemberian, lokasi penerimaan, dan identitas dan alamat Pemberinya, Gratifikasi dimaksud dapat diterima dan wajib dilaporkan ke UPG.
Pasal 9
(1) Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan santun serta menjelaskan aturan Gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.
(2) Penolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada UPG untuk menghindari adanya risiko melekat di kemudian hari.
Pasal 10
Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dilarang melakukan pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap dalam hubungan dengan jabatannya, dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
Pasal 11
(1) Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada:
a. individu/perorangan;
b. Pihak Ketiga.
(2) Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. pemberian kepada perorangan dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi yang berlaku umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya;
b. pemberian sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi/temu wicara atau tugas kedinasan lainnya.
(3) Dalam hal pemberian Gratifikasi tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN wajib melaporkan kepada UPG.
Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi penerimaan Gratifikasi dalam:
a. pengadaan barang dan jasa;
b. seluruh kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
c. tugas penyusunan anggaran;
d. tugas pemeriksaan atau klarifikasi, audit, monitoring dan evaluasi;
e. pelaksanaan perjalanan dinas;
f. proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai Sekretariat;
g. perjanjian kerjasama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain;
h. pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan;
i. proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi penerimaan Gratifikasi dalam:
a. pengadaan barang dan jasa;
b. seluruh kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
c. tugas penyusunan anggaran;
d. tugas pemeriksaan atau klarifikasi, audit, monitoring dan evaluasi;
e. pelaksanaan perjalanan dinas;
f. proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai Sekretariat;
g. perjanjian kerjasama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain;
h. pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan;
i. proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Pasal 5
Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap meliputi:
a. Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan; dan
b. Penerimaan Gratifikasi Tidak Terkait Kedinasan.
Pasal 6
(1) Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
a. seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya sepanjang nilainya tidak melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan serta materi seminar, simposium, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan atau melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
(2) Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
a. seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya yang nilainya melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. penerimaan honorarium, transportasi dan akomodasi yang melebihi dari standar biaya yang berlaku atau telah dibiayai dari KPU.
Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap meliputi:
a. Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan; dan
b. Penerimaan Gratifikasi Tidak Terkait Kedinasan.
(1) Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
a. seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya sepanjang nilainya tidak melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan serta materi seminar, simposium, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan atau melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
(2) Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
a. seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya yang nilainya melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. penerimaan honorarium, transportasi dan akomodasi yang melebihi dari standar biaya yang berlaku atau telah dibiayai dari KPU.
(1) Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib ditolak.
(2) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tidak diketahui proses dan waktu pemberian, lokasi penerimaan, dan identitas dan alamat Pemberinya, Gratifikasi dimaksud dapat diterima dan wajib dilaporkan ke UPG.
(1) Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan santun serta menjelaskan aturan Gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.
(2) Penolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada UPG untuk menghindari adanya risiko melekat di kemudian hari.
Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dilarang melakukan pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap dalam hubungan dengan jabatannya, dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
(1) Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada:
a. individu/perorangan;
b. Pihak Ketiga.
(2) Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. pemberian kepada perorangan dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi yang berlaku umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya;
b. pemberian sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi/temu wicara atau tugas kedinasan lainnya.
(3) Dalam hal pemberian Gratifikasi tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN wajib melaporkan kepada UPG.
(1) Pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
(2) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU membentuk UPG.
(1) Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dibentuk dan diangkat sebagai berikut:
a. UPG Eselon I dan Eselon II di lingkungan KPU dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU;
b. UPG Eselon II di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. UPG Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pengarah;
b. Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.
(3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
a. Ketua dan/atau Anggota KPU untuk UPG di lingkungan KPU;
b. Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Ketua dan/atau Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
a. Sekretaris Jenderal KPU untuk UPG di lingkungan KPU;
b. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
a. salah seorang dari Kepala Biro/Inspektur untuk UPG di lingkungan KPU;
b. salah seorang dari Pejabat Eselon III pada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. salah seorang dari Pejabat Eselon IV pada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
a. Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU dan perwakilan masing-masing Biro di lingkungan KPU untuk UPG di lingkungan KPU;
b. Pejabat Eselon IV di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Pejabat Eselon IV pada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 14
Tugas dan wewenang UPG meliputi:
a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.
Pasal 15
Pasal 16
UPG dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan:
a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait
dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.
Prosedur penanganan laporan Gratifikasi meliputi:
a. Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi (Model PG-1);
b. UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima;
c. UPG melalui Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:
1. Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan Lembar Rekapitulasi Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3;
2. Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir Model PG-4.
d. Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dan usulan UPG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan.
Pasal 18
(1) UPG menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 3 (tiga) bulan:
a. laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
b. tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.
(2) Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi terkait proses audit/pemeriksaan yang menjadi tugas fungsinya dengan menggunakan formulir Model PG-2 kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Pasal 19
Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang telah diputuskan dikelola oleh Sekretariat Jenderal KPU, pemanfaatannya dilakukan dengan cara:
a. disumbangkan kepada yayasan/lembaga sosial atau pihak-pihak lain yang layak dan patut menerima; atau
b. digunakan untuk keperluan operasional kantor, perpustakaan, atau untuk barang display di Lingkungan KPU; atau
c. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi.
Prosedur penanganan laporan Gratifikasi meliputi:
a. Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi (Model PG-1);
b. UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima;
c. UPG melalui Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:
1. Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan Lembar Rekapitulasi Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3;
2. Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir Model PG-4.
d. Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dan usulan UPG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan.
(1) UPG menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 3 (tiga) bulan:
a. laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
b. tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.
(2) Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi terkait proses audit/pemeriksaan yang menjadi tugas fungsinya dengan menggunakan formulir Model PG-2 kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang telah diputuskan dikelola oleh Sekretariat Jenderal KPU, pemanfaatannya dilakukan dengan cara:
a. disumbangkan kepada yayasan/lembaga sosial atau pihak-pihak lain yang layak dan patut menerima; atau
b. digunakan untuk keperluan operasional kantor, perpustakaan, atau untuk barang display di Lingkungan KPU; atau
c. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi.
(1) Setiap Pelapor yang melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG wajib dilindungi hak dan kewajibannya.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(1) KPU dapat memberikan penghargaan kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
Pasal 22
Setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd
HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2015
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
1. MODEL PG-1:
LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI.
2. MODEL PG-2:
LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
3. MODEL PG-3: LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
4. MODEL PG-4: LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
5. MODEL PG-5: NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI.
(1) Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang tidak wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
a. pemberian karena hubungan Keluarga Inti sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
b. hadiah dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
c. pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
d. pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
e. kompensasi yang diperoleh atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, misalnya
sebagai pembicara atas nama pribadi dalam kegiatan di luar Lingkungan KPU;
f. keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
g. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
h. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh anggota koperasi pegawai di Lingkungan KPU berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai negeri sipil;
i. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya di luar rangkaian kedinasan;
j. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
k. penerimaan parcel pada hari raya yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN; dan
l. pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
(2) Penerimaan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait dengan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
a. Pemberian pihak ketiga, sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait hadiah dalam bentuk uang, barang dan jasa yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya
dengan batasan nilai melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
b. pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
c. pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
d. pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
e. penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(1) Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang tidak wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
a. pemberian karena hubungan Keluarga Inti sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
b. hadiah dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
c. pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
d. pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
e. kompensasi yang diperoleh atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, misalnya
sebagai pembicara atas nama pribadi dalam kegiatan di luar Lingkungan KPU;
f. keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
g. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
h. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh anggota koperasi pegawai di Lingkungan KPU berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai negeri sipil;
i. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya di luar rangkaian kedinasan;
j. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
k. penerimaan parcel pada hari raya yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN; dan
l. pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
(2) Penerimaan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait dengan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
a. Pemberian pihak ketiga, sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait hadiah dalam bentuk uang, barang dan jasa yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya
dengan batasan nilai melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
b. pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
c. pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
d. pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
e. penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(1) UPG KPU mempunyai fungsi untuk:
a. menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi lain dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU;
d. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
e. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
f. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
g. MENETAPKAN tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
h. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi secara langsung atau menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi dari Sub-UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sub-UPG KPU/KIP Kabupaten/Kota;
i. melakukan pemrosesan laporan penerimaan Gratifikasi setelah adanya analisis dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
k. menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris Jenderal KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan
penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi;
l. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
(2) UPG KPU Provinsi/KIP Aceh mempunyai fungsi untuk:
a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
f. MENETAPKAN tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
(3) UPG KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai fungsi untuk:
a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
f. MENETAPKAN tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.