Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, adalah Pemilihan umum untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014.
7. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
8. Bakal Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.
9. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang telah memenuhi persyaratan.
10. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
Penyelenggara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN berpedoman kepada asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. tertib penyelenggaraan Pemilu;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektivitas.
(1) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR; atau
b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
(2) Jumlah minimal kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari hasil bagi dua puluh per seratus dikali jumlah kursi DPR.
(3) Jumlah minimal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari hasil bagi dua puluh lima per seratus dikali suara sah secara nasional pada Pemilu DPR.
(4) Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan ke atas.
(5) Jumlah perolehan kursi atau suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Keputusan KPU.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 6
(1) Penentuan Bakal Pasangan Calon PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
(2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
(4) Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
(5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat menarik dukungannya.
Pasal 7
(1) Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
a. kesepakatan antar-Partai Politik;
b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain atau para Ketua Umum dan para Sektretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain dan Bakal Pasangan Calon.
Pasal 8
(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon PRESIDEN atau calon Wakil PRESIDEN, harus mengundurkan diri dari jabatannya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional INDONESIA, Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dicalonkan menjadi PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN.
Pasal 9
(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon PRESIDEN atau calon Wakil PRESIDEN, harus meminta izin kepada PRESIDEN.
(2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon PRESIDEN atau calon Wakil PRESIDEN.
(1) KPU mengumumkan jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon di laman KPU dan/atau media cetak atau media elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa pendaftaran.
(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN kepada KPU selama masa pendaftaran.
(3) Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib hadir pada saat pendaftaran.
(4) Apabila salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(5) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman jadwal pendaftaran.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 12
Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU bertugas:
a. menyiapkan buku registrasi untuk mencatat:
1. nama Bakal Pasangan Calon;
2. hari, tanggal dan waktu pendaftaran; dan
3. nama, alamat, nomor telepon dan faksimile Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon, dan petugas penghubung;
b. menerima dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
c. membuat tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran dan memberikan kepada Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
d. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU.
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
(1) Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
a. 1 (satu) rangkap dokumen asli; dan
b. 2 (dua) rangkap dalam bentuk salinan atau fotokopi yang wajib dilegalisasi oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau instansi/lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut.
(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimasukkan dalam map, dan pada bagian luar map ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) KPU mengumumkan jenis dokumen yang diserahkan, Daftar Riwayat Hidup dan visi, misi, program Bakal Pasangan Calon di laman KPU.
Pasal 16
(1) Surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k, hanya diterbitkan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU.
(2) KPU meminta kepada Ikatan Dokter INDONESIA (IDI) untuk:
a. MENETAPKAN standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan KPU.
b. mengusulkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(3) KPU menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon.
(4) KPU menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan Bakal Pasangan Calon kepada KPU sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final, dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.
(1) KPU melakukan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan.
(2) Dalam melakukan verifikasi, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap syarat Bakal Pasangan Calon.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Apabila dalam proses verifikasi ditemukan dokumen Partai Politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan Bakal Pasangan Calon, KPU melakukan penelitian mengenai keabsahan kepengurusan Partai Politik tersebut.
(2) Keabsahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA tentang pengesahan kepengurusan Partai Politik yang masih berlaku pada saat mendaftar.
Pasal 19
Pasal 20
(1) Dalam hal Bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPU meminta kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon baru sebagai pengganti.
(2) Pengusulan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) beserta kelengkapan administrasi pencalonannya, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti atau Bakal Pasangan Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.
(4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.
Pasal 21
Dalam hal persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon pengganti.
(1) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU menyusun Berita Acara sebagai bahan penetapan Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam rapat pleno tertutup dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa verifikasi.
(2) Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Penetapan nomor urut Pasangan Calon dilakukan secara undi oleh KPU dalam rapat pleno terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Badan Pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.
(5) Apabila salah seorang calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir dalam kegiatan pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(6) Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon yang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon.
(7) Pasangan Calon yang hadir dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memeriksa kebenaran penulisan nama lengkap, gelar, dan foto pada rancangan Daftar Pasangan Calon serta membubuhkan tanda tangan.
(8) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU dan diumumkan secara luas pada laman KPU dan/atau media.
Pasal 23
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calon atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik calon atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik calon atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.
(4) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
(6) Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengunduran diri calon atau Pasangan Calon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.
Pasal 24
(1) Pasangan Calon mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara di luar negeri, dengan difasilitasi oleh KPU.
(2) Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan surat kuasa kepada KPU untuk mengumumkan.
BAB VI
PENGGANTIAN CALON ATAU PASANGAN CALON YANG BERHALANGAN TETAP
(1) Apabila salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap pada masa verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari setelah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap.
(2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.
(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.
(4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Pengganti tidak memenuhi syarat pencalonan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Pengganti dengan menempuh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 26
(1) Apabila salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap pada masa verifikasi dokumen hasil perbaikan sebelum penetapan Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari setelah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap.
(2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.
(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.
(4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Pengganti tidak memenuhi syarat pencalonan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
Pasal 27
(1) Dalam hal salah seorang Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai pada saat dimulainya kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak salah seorang calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon atau pasangan calon meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain atau camat setempat, tidak diketahui keberadaannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kepolisian Republik INDONESIA, tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 28
(1) Pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), hanya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon.
(2) Dalam pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
(3) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Pasangan Calon pengganti.
(4) KPU melakukan verifikasi dan MENETAPKAN Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
Pasal 29
(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
(2) Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3) Dalam masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
(4) Pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan.
(5) Dalam pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(6) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Pasangan Calon pengganti.
(7) KPU melakukan verifikasi dan MENETAPKAN Pasangan Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
Pasal 30
(1) Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU MENETAPKAN Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran pertama sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(4) Dalam pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
(5) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Pasangan Calon pengganti.
(6) KPU melakukan verifikasi dan MENETAPKAN Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
(1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap pengusulan Bakal Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU sejak KPU mengumumkan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada laman KPU dan/atau media sampai dengan masa verifikasi.
(3) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada KPU, dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi kartu identitas penduduk.
(4) Dalam hal tanggapan masyarakat berkaitan dengan kelengkapan syarat calon, KPU menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
Formulir yang digunakan untuk pencalonan Bakal Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
Persyaratan menjadi calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Warga Negara INDONESIA sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j. terdaftar sebagai Pemilih;
k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
l. belum pernah menjabat sebagai PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
m. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis INDONESIA, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik INDONESIA.
Dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang harus disampaikan kepada KPU meliputi:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain, yang dibubuhi cap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP;
b. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
1. kesepakatan antar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon; dan
2. tidak akan menarik pengusulan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan;
yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP;
c. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain dengan Bakal Pasangan Calon, dengan menggunakan formulir Model B-3 PPWP;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi rekomendasi dan jaminan Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengenai kesetiaan Bakal Pasangan Calon terhadap Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Proklamasi 17 Agustus 1945, ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-4 PPWP;
e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-5 PPWP;
f. surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Kepengurusan tingkat Pusat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
g. surat keputusan tentang susunan Tim Kampanye Tingkat Nasional dan dapat dilengkapi dengan susunan Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang harus disampaikan kepada KPU meliputi:
a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon:
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945;
3. bersedia diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon PRESIDEN dan wakil PRESIDEN;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
5. belum pernah menjabat sebagai PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN selama 2 (dua) periode;
dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-1 PPWP;
b. surat keterangan tempat tinggal Bakal Pasangan Calon dari Kepala Kelurahan atau Desa/sebutan lainnya, dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. surat keterangan Bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai Pemilih dari Panitia Pemungutan Suara, dengan menggunakan formulir Model BB- 3 PPWP;
d. daftar riwayat hidup Bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-4 PPWP;
e. naskah visi, misi, dan program dari Bakal Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang ditandatangani Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-5 PPWP;
f. surat pernyataan pengunduran diri sebagai Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional INDONESIA, Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan formulir Model BB-6 PPWP, yang dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian. Dalam hal surat keputusan pemberhentian belum diterbitkan sampai dengan masa penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, Pasangan Calon dapat menyampaikan surat keterangan pengunduran diri telah diterima dan ditindaklanjuti dari instansi terkait;
g. surat pernyataan telah mengajukan permohonan izin kepada PRESIDEN bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang diusulkan dengan menggunakan formulir Model BB-7 PPWP, dilengkapi dengan surat izin. Dalam hal surat izin belum diterbitkan sampai dengan masa penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, Pasangan Calon dapat menyampaikan bukti tanda terima penyampaian surat permohonan izin;
h. bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
i. surat keterangan mengenai kewarganegaraan Bakal Pasangan Calon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
j. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik INDONESIA menerangkan Bakal Pasangan Calon:
1. tidak pernah mengkhianati negara;
2. tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI.
k. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Bakal Pasangan Calon yang menerangkan Bakal Pasangan Calon:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan
3. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
l. surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU;
m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
n. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara INDONESIA, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
o. fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau yang sederajat, ijazah Strata-1, Strata-2, dan Strata-3, atau yang sederajat), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
p. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Pasangan Calon, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama Bakal Pasangan Calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Pasangan Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar;
q. pasfoto berwarna terbaru Bakal Pasangan Calon ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, beserta softcopy-nya.
(1) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lambat pada hari kelima sejak diterimanya dokumen persyaratan.
(2) Dalam hal persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum lengkap atau belum memenuhi syarat, KPU memberikan kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya terhadap jenis dokumen yang belum memenuhi syarat atau tidak lengkap.
(4) Apabila pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon menyerahkan dokumen di luar jenis dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU berhak menolak dokumen tersebut.
(5) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) KPU melakukan verifikasi terhadap dokumen hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(7) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon, paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan.