Koreksi Pasal 25

(1) Untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu, KPA di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan permintaan TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara setelah mendapat persetujuan kepala Kanwil DJPb. (2) KPA pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan permintaan persetujuan pengajuan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kanwil DJPb, dengan melampirkan: a. alasan pengajuan TUP meskipun TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara; b. surat pernyataan bermeterai ditandatangani oleh KPA pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak mengajukan TUP kembali jika TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara; dan c. rincian rencana penggunaan TUP. (3) Pengajuan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala KPPN setelah mendapat persetujuan kepala Kanwil DJPb.