PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar

PERBAN Nomor 8 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pegawai yang dapat mengikuti Tugas Belajar Program Pendidikan Formal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. program pendidikan tinggi setara S1 (Strata- Satu) dan pendidikan tinggi setara S2 (Strata- Dua) meliputi: 1. berstatus Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri yang dipekerjakan; 2. telah bekerja di Komisi paling sedikit 2 (dua) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 3. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan minimal nilai B; 4. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 5. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran sedang atau pelanggaran berat; 6. belum pernah lulus dari dan/atau tidak sedang menjalani program pendidikan tinggi strata yang sama; 7. mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 8. menandatangani surat pernyataan dan perjanjian IWK yang ditentukan oleh Komisi; dan 9. memenuhi persyaratan lain apabila ditentukan Pihak Ketiga; dan b. program pendidikan tinggi setara S3 (Strata- Tiga) meliputi: 1. berstatus Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri yang dipekerjakan; 2. telah bekerja di Komisi paling sedikit 5 (lima) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 3. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal nilai B; 4. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 5. tidak sedang menjalani hukuman atas Pelanggaran Sedang atau Pelanggaran Berat; 6. belum pernah lulus dari dan/atau tidak sedang menjalani program pendidikan tinggi strata yang sama; 7. mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 8. menyampaikan dan memaparkan proposal penelitian kepada Pimpinan untuk mendapat persetujuan Pimpinan melalui Biro Sumber Daya Manusia; 9. menandatangani surat pernyataan dan perjanjian IWK yang ditentukan oleh Komisi; dan 10. memenuhi persyaratan lain apabila ditentukan Pihak Ketiga. (2) Surat pernyataan dan perjanjian IWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan huruf b angka 9 ditentukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pegawai Negeri Yang dipekerjakan yang akan mengikuti program pendidikan S1 (Strata-Satu) dan S2 (Strata-Dua) juga harus memenuhi syarat: a. masih dimungkinkan memiliki sisa masa kerja di Komisi paling sedikit 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan Tugas Belajar; dan b. mendapatkan izin tertulis dari instansi asal yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang paling rendah setingkat eselon III atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di instansi asal. (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang akan mengikuti program pendidikan tinggi S3 (Strata-Tiga) juga harus memenuhi syarat: a. dilaksanakan dengan tidak meninggalkan tugas dan pekerjaan sehari-hari; dan b. mendapatkan izin tertulis dari instansi asal yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang paling rendah setingkat eselon III atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di instansi asal. 2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar

Pasal I

Pasal 11

Pasal I

Pasal 11

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 31

Pasal 32

Pasal II