Koreksi Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2024 KETUA SEMENTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, Œ NAWAWI POMOLANGO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA FORMAT TANDA TERIMA Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Oktober 2024 KETUA SEMENTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, ttd NAWAWI POMOLANGO LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA FORMAT LEMBAR PENGUMUMAN LENGKAP FORMAT LEMBAR PENGUMUMAN TIDAK LENGKAP FORMAT LEMBAR PENGUMUMAN PERBAIKAN Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Oktober 2024 KETUA SEMENTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, ttd NAWAWI POMOLANGO