PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

PERBAN Nomor 11 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UNDANG-UNDANG. 2. Pimpinan KPK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UNDANG-UNDANG. 3. Pegawai KPK yang selanjutnya disebut Pegawai adalah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. Penasihat KPK yang selanjutnya disebut Tim Penasihat adalah sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UNDANG-UNDANG. 5. Insan KPK adalah setiap unsur KPK yang terdiri dari Pegawai, Penasihat, dan Pimpinan. 6. Wadah Pegawai KPK yang selanjutnya disebut WP adalah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. 7. Perwakilan WP adalah salah seorang unsur Pengurus WP, yaitu Ketua, Ketua I, Ketua II, atau Sekretaris Jenderal, yang mewakili WP untuk menghadiri Rapat Musyawarah atau menjadi anggota Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. 8. Dewan Pertimbangan Pegawai KPK yang selanjutnya disebut DPP adalah Dewan yang terdiri dari beberapa Pejabat Struktural pada KPK dan Perwakilan WP yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Pimpinan berkaitan dengan hubungan kepegawaian. 9. Rapat Musyawarah DPP yang selanjutnya disebut Rapat Musyawarah adalah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup oleh anggota DPP untuk memberikan rekomendasi kepada Pimpinan terkait tugas-tugas DPP. 10. Majelis DPP adalah anggota DPP yang ditetapkan oleh Ketua DPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. 11. Sidang Majelis DPP adalah kegiatan pemeriksaan secara tertutup oleh Majelis DPP atas dugaan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Pegawai. 12. Panitera adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua DPP yang bertugas membuat berita acara dan membantu kelancaran pelaksanaan Sidang Majelis DPP. 13. Direktur Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut Direktur PI adalah pejabat struktural yang membawahkan Direktorat Pengawasan Internal. 14. Terperiksa adalah Pegawai yang berdasarkan hasil Rapat Musyawarah diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. 15. Pemeriksa adalah Direktur PI atau Pegawai pada Direktorat Pengawasan Internal. 16. Saksi adalah semua orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan Sidang Majelis DPP tentang suatu peristiwa/kejadian yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. 17. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan Sidang Majelis DPP serta dapat membuat terang suatu perkara.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Koreksi

(1) Rekomendasi kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c merupakan hasil Rapat Musyawarah. (2) Rapat Musyawarah dilakukan berdasarkan permintaan kepada Ketua DPP dari: a. Pimpinan; b. Sekretaris Jenderal; atau c. Anggota DPP.

Pasal 9

Koreksi

(1) Ketua DPP mengundang seluruh anggota DPP paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Musyawarah. (2) Dalam hal Rapat Musyawarah membahas mutasi pegawai, Ketua DPP dapat mengundang atasan Pegawai yang akan dimutasi untuk memperoleh pertimbangan mengenai kompetensi, kinerja ataupun hal-hal lain yang terkait dengan mutasi jabatan. (3) Ketua DPP memimpin Rapat Musyawarah yang dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) anggota DPP. (4) Apabila Ketua DPP berhalangan hadir maka pimpinan Rapat Musyawarah dipilih dari anggota DPP yang hadir. (5) Apabila anggota DPP menjadi Terperiksa maka Rapat Musyawarah dilaksanakan tanpa dihadiri anggota DPP tersebut.

Pasal 10

(1) Hasil Rapat Musyawarah diperoleh secara mufakat. (2) Apabila tidak tercapai mufakat maka hasil Rapat Musyawarah diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota DPP yang hadir. (3) Apabila Rapat Musyawarah tidak dapat memperoleh suara terbanyak maka Ketua DPP dapat membuat Hasil Rapat Musyawarah dengan mempertimbangkan pendapat dari anggota DPP. (4) Hasil Rapat Musyawarah bersifat rahasia dan hanya disampaikan kepada Pimpinan melalui Ketua DPP. (5) Penyampaian rekomendasi dilaksanakan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Musyawarah selesai dilaksanakan. (6) Dalam pelaksanaan Rapat Musyawarah, Ketua DPP dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) orang pegawai untuk membantu Sekretaris DPP menyusun notulensi dan membantu kelancaran Rapat Musyawarah.

Pasal 11

(1) DPP wajib memberikan rekomendasi kepada Pimpinan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permintaan rekomendasi. (2) Dalam hal jangka waktu yang diatur pada ayat (1) belum dapat diselesaikan maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 12

(1) Dalam hal Pimpinan memerintahkan DPP untuk memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Pegawai, DPP dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan melalui Rapat Musyawarah untuk memberikan rekomendasi kepada Pimpinan. (2) Rekomendasi Rapat Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penghentian pemeriksaan karena tidak terdapat cukup bukti permulaan telah terjadi pelanggaran berat; b. penyelesaian kasus pelanggaran berat dilakukan di luar mekanisme Sidang Majelis DPP; atau c. pemeriksaan dilanjutkan ke Majelis Sidang DPP.

Pasal 13

Apabila Rapat Musyawarah memberi rekomendasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a maka rekomendasi berisi: a. menghentikan proses pemeriksaan karena perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan bukan suatu pelanggaran; atau b. menindaklanjuti hasil pemeriksaan Direktorat PI kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila hasil pemeriksaan merupakan pelanggaran ringan atau sedang.

Pasal 14

(1) Rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan setelah Terperiksa: a. mengakui perbuatan yang disangkakan dalam Rapat Musyawarah; dan b. bersedia untuk tidak mempergunakan hak-haknya sebagai Terperiksa. (2) Rekomendasi yang disampaikan DPP memuat jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Pegawai yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat. (3) Pengurangan jenis hukuman dapat diberikan kepada Terperiksa apabila: a. mengakui perbuatan yang disangkakan; dan/atau b. mengungkap adanya keterlibatan pihak lain.

Pasal 15

(1) Pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui Sidang Majelis DPP. (2) Susunan Majelis DPP dan Panitera Sidang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua DPP. (3) Majelis DPP berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota yang salah satunya berasal dari Perwakilan WP. (4) Apabila Perwakilan WP menolak untuk menjadi Majelis DPP, maka anggota DPP lain menggantikan kedudukan dalam Majelis DPP. (5) Panitera Sidang berjumlah 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian. (6) Panitera bertugas mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses persidangan, membuat hasil keputusan Majelis DPP, dan membantu kelancaran jalannya persidangan. (7) Persidangan dilaksanakan secara tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh Pimpinan atau anggota DPP yang tidak menjadi Majelis DPP.

Pasal 16

Susunan ruang sidang: a. Ketua Sidang Majelis DPP duduk di tengah Anggota Sidang Majelis DPP; b. Panitera duduk di sebelah kanan belakang Sidang Majelis DPP; c. Terperiksa duduk ditempat yang ditentukan oleh Sidang Majelis DPP; d. Direktorat PI duduk di sisi kanan depan Sidang Majelis DPP; dan e. Pendamping Terperiksa duduk di sisi kiri depan Sidang Majelis DPP.

Pasal 17

(1) Terperiksa berhak untuk: a. meminta agar pemeriksaan perkaranya cepat diselesaikan; b. mendapat pendampingan; c. melakukan pembelaan; d. mengajukan bukti; e. mengajukan saksi dan/atau ahli; dan f. meminta kepada Majelis DPP agar memerintahkan Pegawai, Penasihat, dan/atau menghadirkan Pimpinan dan pihak lainnya untuk menyerahkan surat, dokumen/data atau memberikan keterangan yang terkait dengan perkara yang diperiksa. (2) Terperiksa berkewajiban untuk: a. memenuhi panggilan Majelis DPP; b. memberikan surat atau dokumen/data yang terkait dengan perkara yang diminta oleh Majelis DPP; dan c. berlaku sopan dan mematuhi semua perintah Majelis DPP.

Pasal 18

Panitera Sidang Majelis DPP ditunjuk dari Kepala Bagian/Kepala Sekretariat atau Pegawai Fungsional dengan Tingkat Jabatan Madya/Utama yang bergelar Sarjana Hukum.

Pasal 19

(1) Dalam melakukan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf c, Terperiksa dapat melakukan pembelaan sendiri atau didampingi oleh Pegawai lainnya. (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai KPK lainnya.

BAB IV

PEMERIKSAAN DALAM SIDANG DPP

Pasal 20

Koreksi

(1) DPP membentuk Majelis Sidang DPP yang berasal dari anggota DPP dan Paniteranya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya rekomendasi Rapat Musyawarah DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c. (2) Anggota DPP dilarang menjadi Majelis DPP apabila : a. menjabat sebagai Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; b. menjabat sebagai Direktur PI; c. menjadi saksi/ahli dalam perkara yang diperiksa; d. memiliki hubungan kerja sebagai atasan atau bawahan dengan Pegawai yang diperiksa; atau e. menjadi Pendamping Terperiksa.

Pasal 21

(1) Dalam hal jumlah anggota DPP tidak cukup untuk membentuk Majelis Sidang DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) maka anggota Majelis Sidang DPP dapat berasal dari Direktur atau Kepala Biro selain anggota DPP. (2) Anggota Majelis Sidang DPP selain anggota DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua DPP berdasarkan hasil Rapat Musyawarah.

Pasal 22

(1) Majelis Sidang DPP wajib mengambil Keputusan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak penetapan hari sidang. (2) Dalam hal jangka waktu yang diatur pada ayat (1) belum dapat diselesaikan maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Majelis Sidang DPP dapat mengambil keputusan tanpa kehadiran Terperiksa.

Pasal 23

(1 Majelis Sidang DPP MENETAPKAN hari sidang 3 (tiga) hari kerja setelah memperoleh laporan hasil pemeriksaan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil Direktorat PI dan Terperiksa untuk hadir di Sidang Majelis DPP. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis melalui surat atau surat elektronik (surel) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari Sidang dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran berat. (3) Apabila Terperiksa tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah maka Terperiksa dipanggil untuk kedua kalinya. (4) Apabila Terperiksa tetap tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan kedua maka Majelis Sidang DPP dapat melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Terperiksa. (5) Selama proses persidangan dapat dilakukan perekaman, baik secara audio maupun visual.

Pasal 24

(1) Pada permulaan Sidang Majelis DPP, Ketua Majelis Sidang DPP memerintahkan Direktorat PI untuk memanggil Terperiksa memasuki ruang Sidang. (2) Ketua Majelis Sidang DPP membuka Sidang Majelis DPP dan menyatakan persidangan dilaksanakan secara tertutup. (3) Ketua Majelis Sidang DPP menanyakan identitas lengkap Terperiksa dan Pendamping, selanjutnya memerintahkan Pemeriksa untuk membacakan Hasil Pemeriksaan terhadap Terperiksa. (4) Setelah Hasil Pemeriksaan selesai dibacakan, Pemeriksa tidak diperbolehkan mencabut Hasil Pemeriksaan atau mengundurkan diri dari persidangan. (5) Apabila Pemeriksa mencabut Hasil Pemeriksaan atau mengundurkan diri dari persidangan, maka persidangan dihentikan dan Terperiksa dinyatakan tidak bersalah.

Pasal 25

(1) Ketua Majelis Sidang DPP wajib memberi kesempatan kepada Terperiksa atau Pendamping menanggapi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3). (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. (3) Hasil pemeriksaan Direktorat PI dan Tanggapan dari Terperiksa wajib dipertimbangkan oleh Majelis Sidang DPP.

Pasal 26

(1) Ketua Majelis Sidang DPP memberikan kesempatan kepada Pemeriksa dan Terperiksa/Pendamping untuk mengajukan bukti dan saksi/ahli yang relevan secara bergantian. (2) Pemanggilan terhadap saksi yang dihadirkan Pemeriksa dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari sebelum hari sidang.

Pasal 27

(1) Ketua Majelis Sidang DPP memanggil saksi/ahli ke dalam ruang sidang yang dihadirkan oleh Pemeriksa atau Terperiksa/Pendamping. (2) Sebelum diperiksa, saksi/ahli wajib mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinan masing-masing bahwa ia akan menerangkan yang sebenar-benarnya. (4) Majelis Sidang DPP, Pemeriksa, dan Terperiksa/ Pendamping dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli setelah memperoleh ijin dari Ketua Majelis Sidang DPP. (5) Setelah saksi/ahli memberikan keterangan, Ketua Majelis Sidang DPP memberikan kesempatan kepada Pemeriksa atau Terperiksa/Pendamping untuk menanggapi keterangan saksi/ahli tersebut. (6) Setelah Saksi/Ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Majelis Sidang DPP memerintahkan Saksi/Ahli untuk meninggalkan ruang sidang.

Pasal 28

Pemeriksaan terhadap Terperiksa dilakukan setelah semua saksi/ahli selesai didengar keterangannya.

Pasal 29

(1) Dalam hal pemeriksaan Sidang sudah selesai, Pemeriksa menyampaikan tuntutan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. (2) Terperiksa/Pendamping berhak untuk menyampaikan pembelaan baik lisan maupun tertulis. (3) Setelah penyampaian pembelaan dari Terperiksa/Pendamping, Ketua Majelis Sidang DPP menyatakan bahwa Sidang Majelis DPP ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Sidang DPP bermusyawarah untuk menjatuhkan Putusan.

BAB Ketiga

Persidangan Majelis Sidang DPP

Pasal 22

Koreksi

(1) Majelis Sidang DPP wajib mengambil Keputusan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak penetapan hari sidang. (2) Dalam hal jangka waktu yang diatur pada ayat (1) belum dapat diselesaikan maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Majelis Sidang DPP dapat mengambil keputusan tanpa kehadiran Terperiksa.

Pasal 23

Koreksi

(1 Majelis Sidang DPP MENETAPKAN hari sidang 3 (tiga) hari kerja setelah memperoleh laporan hasil pemeriksaan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil Direktorat PI dan Terperiksa untuk hadir di Sidang Majelis DPP. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis melalui surat atau surat elektronik (surel) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari Sidang dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran berat. (3) Apabila Terperiksa tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah maka Terperiksa dipanggil untuk kedua kalinya. (4) Apabila Terperiksa tetap tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan kedua maka Majelis Sidang DPP dapat melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Terperiksa. (5) Selama proses persidangan dapat dilakukan perekaman, baik secara audio maupun visual.

Pasal 24

(1) Pada permulaan Sidang Majelis DPP, Ketua Majelis Sidang DPP memerintahkan Direktorat PI untuk memanggil Terperiksa memasuki ruang Sidang. (2) Ketua Majelis Sidang DPP membuka Sidang Majelis DPP dan menyatakan persidangan dilaksanakan secara tertutup. (3) Ketua Majelis Sidang DPP menanyakan identitas lengkap Terperiksa dan Pendamping, selanjutnya memerintahkan Pemeriksa untuk membacakan Hasil Pemeriksaan terhadap Terperiksa. (4) Setelah Hasil Pemeriksaan selesai dibacakan, Pemeriksa tidak diperbolehkan mencabut Hasil Pemeriksaan atau mengundurkan diri dari persidangan. (5) Apabila Pemeriksa mencabut Hasil Pemeriksaan atau mengundurkan diri dari persidangan, maka persidangan dihentikan dan Terperiksa dinyatakan tidak bersalah.

Pasal 25

(1) Ketua Majelis Sidang DPP wajib memberi kesempatan kepada Terperiksa atau Pendamping menanggapi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3). (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. (3) Hasil pemeriksaan Direktorat PI dan Tanggapan dari Terperiksa wajib dipertimbangkan oleh Majelis Sidang DPP.

Pasal 26

(1) Ketua Majelis Sidang DPP memberikan kesempatan kepada Pemeriksa dan Terperiksa/Pendamping untuk mengajukan bukti dan saksi/ahli yang relevan secara bergantian. (2) Pemanggilan terhadap saksi yang dihadirkan Pemeriksa dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari sebelum hari sidang.

Pasal 27

(1) Ketua Majelis Sidang DPP memanggil saksi/ahli ke dalam ruang sidang yang dihadirkan oleh Pemeriksa atau Terperiksa/Pendamping. (2) Sebelum diperiksa, saksi/ahli wajib mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinan masing-masing bahwa ia akan menerangkan yang sebenar-benarnya. (4) Majelis Sidang DPP, Pemeriksa, dan Terperiksa/ Pendamping dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli setelah memperoleh ijin dari Ketua Majelis Sidang DPP. (5) Setelah saksi/ahli memberikan keterangan, Ketua Majelis Sidang DPP memberikan kesempatan kepada Pemeriksa atau Terperiksa/Pendamping untuk menanggapi keterangan saksi/ahli tersebut. (6) Setelah Saksi/Ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Majelis Sidang DPP memerintahkan Saksi/Ahli untuk meninggalkan ruang sidang.

Pasal 28

Pemeriksaan terhadap Terperiksa dilakukan setelah semua saksi/ahli selesai didengar keterangannya.

Pasal 29

(1) Dalam hal pemeriksaan Sidang sudah selesai, Pemeriksa menyampaikan tuntutan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. (2) Terperiksa/Pendamping berhak untuk menyampaikan pembelaan baik lisan maupun tertulis. (3) Setelah penyampaian pembelaan dari Terperiksa/Pendamping, Ketua Majelis Sidang DPP menyatakan bahwa Sidang Majelis DPP ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Sidang DPP bermusyawarah untuk menjatuhkan Putusan.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37