Koreksi Pasal 13

(1) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c beralih menjadi Jabatan Pelaksana setelah lulus asesmen kompetensi, penilaian kinerja dan kepentingan organisasi. (2) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. standar kompetensi sosial kultural; b. standar kompetensi teknis; dan/atau c. standar kompetensi manajerial. (4) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sebelum jangka waktu peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN berakhir. (5) Pegawai Tidak Tetap yang tidak memenuhi syarat asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Pegawai Tidak Tetap sampai tahun 2023. (6) Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris Jenderal dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.