Peraturan KPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 Oktober 2016 KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, ttd AGUS RAHARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI POLA KLASIFIKASI ARSIP A.PENGERTIAN Pola Klasifikasi adalah pengelompokan dokumen (arsip) menurut permasalahan dari seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan KPK dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengelompokan dimaksud dilakukan secara sistematis dan logis serta berjenjang dengan diberi tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode.
B.POLA KLASIFIKASI ARSIP 1) PENGELOMPOKAN FUNGSI Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:
1. Fungsi yang bersifat "Fasilitatif" yaitu merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang. Fungsi tersebut dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan seperti Keuangan, Perencanaan, Hubungan Masyarakat (Humas), Kepegawaian dan Perlengkapan.
2. Fungsi yang bersifat "Subtantif" yaitu merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Komisi Pemberantasan Korupsi. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh para Deputi seperti Deputi Penindakan, Deputi Pencegahan.
2) PENGELOMPOKAN MASALAH Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari suatu unit kerja terdapat sejumlah proses kegiatan. Dalam proses ini akan dijumpai berbagai macam masalah yang dapat dikelompokan ke dalam Masalah Pokok (masalah utama) atau disebut “Primer”.
Masing-masing masalah pokok baik fasilitatif maupun substantif mempunyai sejumlah sub masalah (sekunder) setingkat yang lebih kecil. Masing-masing sub masalah dapat dibagi lagi ke dalam sub-sub masalah (tersier), sebagai contoh:
Contoh. 1 FUNGSI FASILITATIF Pokok Masalah (Primer) Hubungan Masyarakat Sub Masalah (Sekunder) Keprotokolan Sub-sub Masalah (Tersier) Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri 3) KODE KLASIFIKASI Setelah dilakukan pengelompokan masalah dalam pola klasifikasi maka untuk mengenali kelompok masalah dari tingkat primer sampai dengan perinciannya, diperlukan adanya kode berupa simbol atau tanda.
Sistem kode yang digunakan berupa simbol/tanda yang terdiri dari unsur huruf dan angka (alfa numeric) yang terdiri dari 6 (enam) digit, misalnya:
- Digit pertama huruf besar atau kapital sebagai singkatan pokok masalah (primer);
- Digit kedua adalah berupa angka decimal dari 00 (nol nol);
- Digit selanjutnya sampai dengan tertinggi adalah untuk sub masalah (sekunder) demikian pula untuk sub sub masalah (tersier), sebagai contoh :
Contoh 2.
Pokok Masalah (Primer) Hukum Kode: HK Sub Masalah (Sekunder) Produk Hukum 02
Sub-sub Masalah Keputusan 01 C.
PETUNJUK PELAKSANAAN
1. Peranan Kode Klasifikasi Dalam menjalankan Pola Klasifikasi Arsip dan melakukan penyimpanan dokumen yang disesuaikan dengan bidang permasalahan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. untuk mencantumkan kode klasifikasi maka dapat digunakan sistem nomor urut, namun sistem nomor urut pada dasarnya bukan sebagai acuan utama, karena nomor tersebut sulit untuk diingat kembali pada setiap permasalahannya.
b. untuk melakukan pemberkasan surat masuk dan surat keluar tidak dipisahkan, dan apabila saling berkaitan permasalahannya maka perlu disatukan, dengan demikian urutan permasalahan menjadi lengkap dan surat-surat yang berkaitan dapat disatukan menjadi satu berkas.
2. Pemberian Kode dan Indeks Pemberian Kode dan Indeks pola Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan fungsi dan Proses kegiatan. Pola tersebut meliputi unsur penunjang (fasilitatif) dan unsur tugas pokok (substantif) dari unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Memberi kode, berarti menentukan tempat dalam berkas, sebagai contoh naskah dengan kode HK 02.01. Masalah (subjek) ialah Hukum dan Sub masalahnya Produk Hukum (HK.02), dan Sub-Sub masalahnya adalah Keputusan (HK 02.01) ini berarti bahwa arsip tersebut dimasukkan dalam folder HK 02.01.
3. Kecermatan dan Keterampilan Bekerja Dalam memberikan Kode Klasifikasi diperlukan kecermatan dan keterampilan kerja untuk menafsirkan masalah-masalah utama yang akan terjadi sehingga akan terhindar dari:
a. ketidakseragamanan pemberkasan dokumen;
b. kesalahan pada pemberian kode;
c. kesalahan pada penempatan arsip;
d. kesulitan dalam penemuan kembali arsip.
Oleh karena untuk memberikan Kode Klasifikasi pada suatu surat, maka kita harus benar-benar mengetahui isi surat tersebut yaitu dengan memahami makna dari surat itu, maksud yang terkandung dalam surat yang tidak hanya cukup dibaca perihalnya saja yang kadang- kadang tidak jelas. Sebagai contoh untuk menentukan kode klasifikasi hal pertama yang harus dilakukan menentukan pokok masalahnya (primer) agar dapat mengurutkan yang paling sesuai guna menampung isi atau maksud surat.
Bagi yang belum menguasai penggunaan, dapat mencari Kode Klasifikasi pada Daftar Pola Klasifikasi.
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, ttd AGUS RAHARDJO
LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI F. DAFTAR KODE KLASIFIKASI ARSIP FUNGSI FASILITATIF KU.
KEUANGAN 00 Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
00.00 Kebijakan Umum Dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan Umum Penyusunan RAPBN.
00.01 Penyusunan RAPBN Dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan RAPBN seperti Pagu Indikatif/Pagu Anggaran, RKA Kementerian/Lembaga/Negara, Dokumen Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara, UU APBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
00.02 Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI Dokumen yang berkaitan dengan Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI seperti Nota Keuangan, Notulen Rapat Paripurna dan Nota Jawaban DPR-RI.
00.03 DIPA/POK/RAB Dokumen yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksana
Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan revisinya mulai dari Usulan, Notulen sampai dengan Penetapan DIPA dan POK serta Rencana Anggaran Belanja (RAB).
01 Pelaksanaan Anggaran
01.00 Kebijakan Umum mengenai Pelaksanaan Anggaran Dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan Umum mengenai Pelaksanaan Anggaran seperti Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen, Surat Edaran Menteri, Surat Edaran Dirjen, dll menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
01.01 Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran Dokumen yang berkaitan dengan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Pengelola Barang, Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerimaan Barang dan Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan.
01.02 Realisasi Anggaran Dokume yang berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPJD), Surat Setoran Bea Cukai (SSBC), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Setor PNBP, Bukti Setor, Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Pajak.
01.03 Pengelolaan Investasi
Dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi.
02 Belanja
02.00 Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa melalui Persekot Dokumen yang berkaitan dengan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa seperti Barang Habis Pakai yang pembayarannya melalui Uang Persediaan (Persekot).
02.01 Pembayaran Pengadaan Tanah dan Bangunan Dokumen yang berkaitan dengan Pembayaran Pengadaan Tanah dan Bangunan.
02.02 Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dokumen yang berkaitan dengan Pembayaran Keuangan termasuk Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas, Bukti- bukti Tagihan dari Pihak Ketiga, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Kartu Gaji.
02.03 Tata Usaha Anggaran Dokumen yang berkaitan dengan Tata Usaha Anggaran yaitu Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), Buku Kas Pengawasan Kredit Anggaran dan Rekening Koran Bank.
02.04 Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium Dokumen yang berkaitan dengan Daftar Gaji/ Tunjangan/Lembur/Honorarium.
02.05 Laporan Perbendaharaan Dokumen yang berkaitan dengan Akuntansi Keuangan seperti Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas, Arsip Data Komputer (ADK), Laporan
Pajak, Laporan Saldo Rekening Bendahara dan Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dll.
02.06 Laporan Keuangan Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
03 Sistem Akuntansi Instansi
03.00 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi dan Kebijakan Akuntansi Dokumen yang berkaitan dengan Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi dan Kebijakan Akuntansi.
03.01 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi Dokumen yang berkaitan dengan Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi.
03.02 Piutang Negara Dokumen yang berkaitan dengan Piutang Negara.
04 Pertanggungjawaban Keuangan Negara
04.00 Hasil Pengawasan, Pemeriksaan Internal dan Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional Dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan, Pemeriksaan Internal dan Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) dan Tindak Lanjut Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan.
04.01 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA atas Laporan Keuangan
Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA atas Laporan Keuangan.
04.02 Penyelesaian Kerugian Negara (Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi) Dokumen yang berkaitan dengan Penyelesaian Kerugian Negara (Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi).
05 Bantuan Luar Negeri
05.00 Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Dokumen yang berkaitan dengan daftar proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book) dan Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book).
05.01 Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Dokumen yang berkaitan dengan Memorandum of Understanding (MoU), Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman/ Hibah, Registrasi Pinjaman/Hibah dan Surat Menyurat dengan Lender serta Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
05.02 Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
05.03 Realisasi Pencairan Dana Bantuan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Dokumen yang berkaitan dengan Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) seperti Reimbursement, Direct Payment/Transfer Procedure, Special Commitment L/C Opening, Special Account/Impress Fund, Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri, Notice of Disbursement,
Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice), Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya antara lain SPP, Kontrak, BA dan Data Pendukung lainnya dan Replenisment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA) dan Statement of Expenditure (SE).
05.04 Laporan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN).
05.05 Laporan Hutang Negara Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Hutang Negara seperti Laporan Pembayaran Hutang Negara dan Laporan Posisi Hutang Negara.
05.06 Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Dokumen yang berkaitan dengan Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
PR.
PERENCANAAN 00 Kebijakan dan Strategi Pembangunan
00.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Dokumen yang berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
00.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dokumen yang berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
00.02 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional Dokumen yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.
01 Program Kerja Tahunan
01.00 Program Kerja KPK Dokumen terkait Program Kerja KPK secara keseluruhan.
01.01 Program Unit Kerja beserta Data Pendukung Dokumen terkait Program Kerja Unit Kerja mulai dari Usulan hingga Program Kerja Tahunan Unit Kerja.
02 Penetapan Kontrak Kinerja
02.00 Pimpinan KPK Dokumen yang berkaitan dengan Penatapan Kontrak Kinerja Pimpinan KPK.
02.01 Pimpinan Unit Kerja Dokumen yang berkaitan dengan Penatapan Kontrak Kinerja Pimpinan Unit Kerja.
03 Laporan
03.00 Laporan Berkala Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Berkala seperti Laporan Harian, Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan Unit Kerja dan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi.
03.01 Laporan Insidental Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Insidental.
03.02 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dokumen yang berkaitan dengan LAKIP Unit Kerja dan LAKIP Komisi Pemberantasan Korupsi.
04 Evaluasi Program Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Evaluasi Program Unit Kerja dan Program Komisi Pemberantasan Korupsi.
04.00 Evaluasi Program Kerja KPK.
04.01 Evaluasi Program Unit Kerja.
OT.
ORGANISASI DAN TATALAKSANA 00 Penataan Organisasi Dokumen yang berkaitan dengan Penataan Organisasi seperti Pembentukan, Evaluasi dan Perubahan Organisasi.
01 Reformasi Birokrasi Dokumen yang berkaitan dengan Reformasi dan Birokrasi.
02 Analisis dan Evaluasi Dokumen yang berkaitan dengan Analisis Jabatan, Uraian Jabatan dan Evaluasi Jabatan.
03 Analisis Beban Kerja Dokumen yang berkaitan dengan Beban Kerja.
04 Prosedur Operasi Baku Dokumen yang berkaitan dengan Pembuatan, Evaluasi dan Perubahan Tata Kerja (Prosedur Operasi Baku/Standar Operating Procedure (SOP)).
KR.
KEARSIPAN 00 Penyusunan dan Evaluasi Pedoman Kearsipan
Dokumen yang berhubungan dengan Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Pedoman Kearsipan.
01 Administrasi Persuratan Dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Persuratan seperti Buku Agenda, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi/Tanda Terima.
02 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Dokumen yang berkaitan dengan Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip seperti Daftar Arsip dan Administrasi Pemeliharaan Arsip (Fumigasi dsb).
03 Layanan Arsip Dokumen yang berkaitan dengan Layanan Arsip seperti Administrasi Peminjaman dan Pengembalian Arsip.
04 Penyusutan Arsip Dokumen yang berkaitan dengan Penyusutan Arsip
04.00 Pemindahan Arsip In Aktif Dokumen yang berkaitan dengan Pemindahan Arsip Aktif menjadi Arsip In Aktif seperti Berita Acara Pemindahan dan Daftar Arsip yang dipindahkan.
04.01 Pemusnahan Arsip Dokumen yang berkaitan dengan Pemusnahan Arsip seperti Berita Acara Pemusnahan, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan,Rekomendasi/Pertimbangan Pemusnahan Arsip dari Instansi terkait dan Surat Keputusan Pemusnahan.
04.02 Penyerahan Arsip Statis Dokumen yang berkaitan dengan Penyerahan Arsip Statis seperti Berita Acara Serah Terima Arsip Statis,
Daftar Pertelaan Arsip yang akan Diserahkan, Rekomendasi/Pertimbangan Penyerahan Arsip dari Instansi terkait.
05 Pembinaan Kearsipan Dokumen yang berkaitan dengan Sosialisasi Kearsipan, Bimtek serta Supervisi dan Monitoring Kearsipan.
RT.
RUMAH TANGGA 00 Telekomunikasi Dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Penggunaan/Langganan Peralatan Telekomunikasi seperti Telepon, TV dll.
01 Perjalanan Dinas Dokumen yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas yaitu Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri termasuk izin- izin yang diperlukan dalam rangka Perjalanan Dinas.
02 Penyediaan Konsumsi Dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Penyediaan Konsumsi.
03 Pengurusan Kendaraan Dinas Dokumen yang berkaitan dengan Pengurusan Surat Kendaraan Dinas, Pemeliharaan, Perbaikan, Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan lainnya.
04 Pemeliharaan Gedung Dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan Gedung.
05 Pemeliharaan Gedung dan Taman Dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan Gedung dan
Taman.
05.00 Pemeliharaan Utilitas Gedung (Jaringan Listrik, Air, Gas dll).
05.01 Pemeliharaan Non Utilitas Gedung seperti Taman, Bangunan Sipil, Parkir, Jalan, dll.
06 Ketertiban dan Keamanan Dokumen yang berkaitan dengan Ketertiban dan Keamanan seperti Administrasi Pengamanan, Penjagaan Kantor, Rumah Dinas, Pengawalan terhadap Pejabat, Laporan Ketertiban dan Keamanan.
07 Administrasi Pengelolaan Parkir Dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Pengelolaan Parkir.
08 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap Dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Pakaian Dinas Satpam, Petugas Kebersihan, Driver, CS dan OB.
PL.
PERLENGKAPAN 00 Rencana Kebutuhan Kantor Dokumen yang berhubungan dengan Rencana Kebutuhan Kantor seperti Kebutuhan akan Barang Milik Negara (BMN), Barang Habis Pakai, dll.
00.00 Usulan dari Unit Kerja dan Penetapannya
00.01 Rencana Pengadaan 01 Penawaran dan Data Rekanan Dokumen yang berhubungan dengan Penawaran dan Data Rekanan.
00.00 Berkas Penawaran (yang diterima di luar Rencana
Pengadaan).
00.01 Data Rekanan.
02 Pengadaan Barang Milik Negara dan Barang Habis Pakai Dokumen yang berhubungan dengan Pengadaan Barang.
02.00 Penunjukkan Langsung/Pemilihan Langsung Dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Barang melalui Penunjukkan Langsung/Pemilihan Langsung mulai dari Pengumuman Pengadaan sampai dengan Serah Terima Pekerjaan termasuk laporannya.
02.01 Tender/Lelang Dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Barang melalui Tender/Lelang.
02.02 Hibah Dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Barang melalui Hibah.
02.03 Tukar Menukar Dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Barang melalui Proses Tukar Menukar.
02.04 Pinjaman Dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Barang melalui Proses Pinjaman.
02.05 Sewa Dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Barang melalui Sewa.
03 Pengadaan Jasa Dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Jasa mulai dari Pengumuman Pengadaan sampai dengan Serah Terima Pekerjaan termasuk laporannya.
03.00 Penunjukkan Langsung/Pemilihan Langsung
03.01 Tender/Lelang 04 Penyimpanan dan Distribusi Dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Penyimpanan dan Distribusi Barang seperti Surat/Formulir Permintaan, Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB), Pengantar/Pengiriman Barang/Tanda Terima Barang, Berita Acara Serah Terima/Barang dan Buku Persediaan Barang/Kartu Stok Barang.
05 Inventarisasi Barang Dokumen yang berkaitan dengan Inventarisasi Barang seperti Daftar Barang Ruangan (DBR), Daftar Barang lainnya (DBL), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Opname Fisik Barang Inventaris (DOFBI).
06 Pemeliharaan/Perbaikan Barang Dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan/Perbaikan Barang.
07 Penghapusan Barang Dokumen yang berkaitan dengan Penghapusan Barang seperti Surat Usul Penghapusan, Surat Pembentukan Panitia Penghapusan, Berita Acara Penghapusan dll.
08 Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) Dokumen yang berkaitan dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) seperti Sertifikat Tanah, BPKB dan STNK, dll.
09 Laporan Pengelolaan BMN Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Pengelolaan BMN.
KP.
KEPEGAWAIAN 00 Formasi Pegawai
00.00 Permintaan Formasi Dokumen yang berkaitan dengan Permintaan Pegawai dari Unit Kerja dan Biro SDM.
00.01 Persetujuan dan Penetapan Formasi Dokumen yang berkaitan dengan Persetujuan dan Penetapan Formasi.
01 Pengadaan/Penerimaan Pegawai
01.00 Proses Perencanaan Penerimaan Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan Proses Perencanaan Penerimaan Pegawai meliputi Pengadaan Jasa Konsultan, Standar Kelulusan, Perencanaan Web dan Iklan.
01.01 Proses Penerimaan Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan Proses Penerimaan Pegawai meliputi Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Tes, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil Ujian, Wawancara dan Pengumuman Kelulusan.
01.02 Berkas Lamaran yang Tidak Lulus Seleksi Dokumen yang berkaitan dengan Berkas Pelamar Tetapi Tidak Lulus Seleksi (Administrasi, Tes Potensi, Asesmen Kompetensi dan Bahasa Inggris).
01.03 Berkas Lamaran yang Tidak Lulus Wawancara Dokumen yang berkaitan dengan Berkas Pelamar Tetapi Tidak Lulus Wawancara dan Tes Kesehatan.
01.04 Pengangkatan Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan Usulan Pengangkatan Pegawai meliputi Usulan Gaji, Offering Letters, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pakta Integritas, Laporan Tes Individu, dll.
02 Pembinaan Karir/Pengembangan Pegawai
02.00 Pedoman Pembinaan Karir/Pengembangan Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Pembinaan Karir/Pengembangan Pegawai (Kamus dan Standar Kompetensi, Blue Print, Pembinaan Karir, Manajemen Pendidikan dan Pelatihan dll) di Lingkungan KPK.
02.01 Pelatihan Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pelatihan seperti Workshop, Seminar, In House Training (IHT), Sertifikasi, Kursus dll mulai dari Analisis Kebutuhan Pelatihan/Training Needs Analysis (TNA), Usulan, Surat Tugas, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)/Sertifikat dan Laporan mengikuti Diklat serta Evaluasi.
02.02 Pendidikan Dokumen yang berkaitan dengan Usulan dan Pelaksanaan Pendidikan Formal, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Instansi, baik Beasiswa maupun Non Beasiswa termasuk di dalamnya Ikatan Wajib Kerja (IWK), Surat Tugas, Surat Ijin Belajar, Laporan Tugas/ijin belajar serta Evaluasi.
02.03 Penilaian Kinerja Individu Dokumen yang berkaitan dengan Penilaian Kinerja Individu termasuk Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (P2KPNS).
02.04 Disiplin Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan Disiplin Pegawai.
02.05 Penghargaan dan Tanda Jasa Dokumen yang berkaitan dengan Penghargaan dan Tanda Jasa.
03 Mutasi Pegawai
03.00 Rotasi Dokumen yang berhubungan dengan Rotasi.
03.01 Promosi Dokumen yang berkaitan dengan Promosi.
03.02 Demosi Dokumen yang berkaitan dengan Demosi.
03.03 Pemberhentian dalam Jabatan Dokumen yang berkaitan dengan Pemberhentian dalam Jabatan.
03.04 Alih Status Dokumen yang berkaitan dengan Alih Status dari Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) ke Pegawai Tetap (PT).
03.05 Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan/Tingkat Jabatan /Tingkat Kompetensi Dokumen yang berkaitan dengan Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan/Tingkat Jabatan/Tingkat Kompetensi.
03.06 Peninjauan Masa Kerja Dokumen yang berkaitan dengan Peninjauan Masa
Kerja Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD).
04 Administrasi Pegawai
04.00 Pendelegasian Wewenang Dokumen yang berkaitan dengan Pendelegasian Wewenang seperti Pengangkatan Plt dan Plh, penandatanganan Surat Tugas atau Surat Keputusan.
04.01 Cuti, Izin dan Sakit Dokumen yang berkaitan dengan Pengajuan Cuti, Izin dan Sakit Pimpinan, Penasihat dan Pegawai.
04.02 Data Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan Identitas Pegawai seperti Usulan Penetapan Kartu Pegawai (ID Card), Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/Surat Pajak Tahunan (SPT)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4), Surat Ijin Pernikahan/ Perceraian, Surat Penolakan Ijin Pernikahan/Percerian, Akta Nikah/Cerai, Akta Kelahiran Anak dan Surat Keterangan Meninggal Dunia, dll 05 Kesejahteraan Pegawai
05.00 Kompensasi Dokumen yang berhubungan dengan gaji dan insentif bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai.
05.01 Layanan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Dokumen yang berhubungan dengan Asuransi Kesehatan dan Jiwa bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai (Non BPJS).
05.02 Layanan Tunjangan Hari Tua (THT)
Dokumen yang berhubungan dengan Tunjangan Hari Tua bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai (Non BPJS).
05.03 Layanan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan Dokumen yang berhubungan dengan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai.
05.04 Layanan Jaminan Sosial oleh BPJS Kesehatan Dokumen yang berhubungan dengan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai.
06 Pembinaan Jasmani dan Mental Pegawai
06.00 Pembinaan Jasmani Dokumen yang berhubungan dengan Pembinaan Jasmani bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai.
06.01 Pembinaan Mental Dokumen yang berhubungan dengan Pembinaan Mental bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai.
07 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
07.00 Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Dokumen yang berkaitan dengan pengajuan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH).
07.01 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dokumen yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
08 Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) Dokumen yang berkaitan dengan Dewan Pertimbangan Pegawai
(DPP).
09 Aspirasi Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan Aspirasi Pegawai seperti Usul, Aspirasi dan Keberatan terkait dengan MSDM.
HK.
HUKUM 00 Program Legislasi Dokumen yang berkaitan dengan Rencana Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Lembaga.
00.00 Rencana Program Legislasi Nasional
00.01 Rencana Program Legislasi Lembaga 01 Rancangan Peraturan Perundang-undangan
01.00 Rancangan UNDANG-UNDANG atau PERATURAN PEMERINTAH Dokumen yang berkaitan dengan Pembahasan dan Pembuatan Rancangan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UU, PERATURAN PEMERINTAH termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal s/d Rancangan Akhir dan Telaah Hukum sampai diundangkan.
01.01 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi PRESIDEN Dokumen yang berkaitan dengan Pembahasan dan Pembuatan Rancangan Peraturan/Keputusan/ Instruksi
termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal s/d Rancangan Akhir dan Telaah Hukum sampai diundangkan.
02 Produk Hukum Internal Dokumen yang berkaitan dengan Produk Hukum Internal KPK seperti Peraturan Komisi, Keputusan, Surat Edaran dan
Instruksi, mulai dari Rancangan, Pembahasan, sampai dengan penetapannya.
02.00 Peraturan Komisi
02.01 Keputusan
02.02 Surat Edaran
02.03 Instruksi 03 Nota Kesepahaman Dokumen yang berkaitan dengan Rancangan, Pembahasan, sampai dengan disahkannya Nota Kesepahaman (MoU).
03.00 Dalam Negeri
03.01 Luar Negeri 04 Dokumentasi Hukum Dokumen yang berkaitan dengan Dokumentasi Hukum seperti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Keputusan
dan Peraturan-peraturan lainnya yang berasal dari external.
05 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum dan Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum.
06 Bantuan Hukum/Opini Hukum/Advokasi Dokumen yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan/Opini Hukum/Advokasi (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama).
06.00 Kasus Perdata
06.01 Kasus Pidana
06.02 Kasus PTUN/Agama
06.03 Perlindungan Saksi dan Korban
06.04 Justice Collaborator 07 Kasus/Sengketa Hukum Dokumen yang berkaitan dengan Kasus/Sengketa Hukum Praperadilan, Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara.
07.00 Praperadilan
07.01 Pidana
07.02 Perdata
07.03 Tata Usaha Negara (TUN) 08 Perizinan Dokumen yang berkaitan dengan Perizinan sejak Permohonan sampai dengan diterbitkannya Surat Izin.
09 Hak Kekayaan Intelektual Dokumen yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang dan Hak Merek.
HM.
HUBUNGAN MASYARAKAT 00 Keprotokolan
00.00 Penyelenggaraan Acara Kedinasan Dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Acara Kedinasan seperti Upacara, Pelantikan, Peresmian, Jamuan termasuk Acara Peringatan Hari- hari Besar, dll.
00.01 Buku Tamu Dokumen yang berkaitan dengan Buku Tamu.
00.02 Agenda Kegiatan Pimpinan/Para Pejabat Eselon I Dokumen yang berkaitan dengan Agenda Kegiatan Pimpinan/Para Pejabat Eselon I termasuk Agenda Rapat Pimpinan dan Notulensinya.
00.03 Kunjungan Dinas Dalam & Luar Negeri (Courtesy Call) Dokumen yang berkaitan dengan Kunjungan Dinas Pimpinan dan Kunjungan Dinas Pejabat lain.
00.04 Daftar Nama Alamat Kantor/Pejabat Dokumen yang berkaitan dengan Daftar Nama Alamat Kantor/Pejabat.
01 Kehumasan
01.00 Dokumen Liputan Kegiatan Dokumen yang berkaitan dengan Dokumentasi Liputan Kegiatan seperti Kegiatan Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-peristiwa Bidang masing-masing dalam berbagai Media Kertas, Foto, Video, Rekaman Suara, dll.
01.01 Kunjungan Organisasi Sosial/LSM Dokumen yang berkaitan dengan Kunjungan Organisasi Sosial/LSM.
01.02 Penelitian di KPK oleh Perguruan Tinggi/Sekolah Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian di KPK oleh Perguruan Tinggi/Sekolah.
01.03 Forum Kehumasan (Bakohumas) Dokumen yang berkaitan dengan Forum Kehumasan (Bakohumas).
01.04 Hubungan dengan Media Massa Dokumen yang berkaitan dengan Hubungan dengan Media Massa seperti Siaran Pers, Konferensi Pers, Pres Release, Kunjungan/Peliputan, Wawancara, Rekomendasi untuk Narasumber, Database Media, dll.
02 Publikasi Dokumen yang berkaitan dengan Publikasi seperti Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan.
02.00 Analisis Pemberitaan
02.01 Kliping Koran
02.02 Media Cetak Internal
02.03 Media Elektronik Internal
02.04 Sosial Media 03 Pameran/Sayembara Dokumen yang berkaitan dengan Pameran/Sayembara/Lomba/ Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan.
04 Penghargaan Dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Pemberian Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan.
05 Pemberian Ucapan Dokumen yang berkaitan dengan Pemberian Ucapan seperti Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Ucapan Bela Sungkawa, Permohonan Maaf, dll.
06 Pelayanan Informasi Publik
06.00 Pelayanan Informasi Publik Dokumen yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik seperti Formulir Permintaan Informasi, Jawaban
Permohonan Informasi, dll.
06.01 Pelaporan Pengelolaan Informasi Publik Dokumen yang berkaitan dengan Pelaporan Pengelolaan Informasi Publik seperti Daftar Pengetahuan Anti Korupsi (Aplikasi).
PT.
KEPUSTAKAAN 00 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka Dokumen yang berkaitan dengan Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka seperti Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit dan Administrasi Pengelolaan Deposit Bahan Pustaka.
01 Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka
01.00 Buku Induk Koleksi Dokumen yang berkaitan dengan Buku Induk Koleksi.
01.01 Daftar Buku Dokumen yang berkaitan dengan Daftar Buku Terseleksi untuk diadakan, Daftar Buku dari Sumber Gratifikasi, Daftar Buku dalam Pemesanan dan Daftar Buku dalam Permintaan.
01.02 Daftar Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah dan Deposit Hibah Dokumen yang berkaitan dengan Daftar Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah dan Deposit Hibah.
01.03 Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus Dokumen yang berkaitan dengan Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus.
01.04 Lembar Kerja Pengelolaan Buram, Pengkatalogan (BP) Dokumen yang berkaitan dengan Lembar Kerja Pengelolaan Buram, Pengkatalogan (BP).
01.05 Shelt List/Jajaran Kartu Utama (Master List) Dokumen yang berkaitan dengan Shelt List/Jajaran Kartu Utama (Master List).
01.06 Daftar Tambahan Buku (Assesion List) Dokumen yang berkaitan dengan Daftar Tambahan Buku (Assesion List).
02 Pengelolaan Koleksi (Aplikasi) Dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Koleksi (Aplikasi) seperti Daftar Koleksi dalam Katalog, Daftar Konten Lokal Universitas dalam Katalog, Daftar Pengarang, Daftar Subyek dan Daftar Penerbit dan Tempat Terbit.
03 Penyebaran Koleksi Dokumen yang berkaitan dengan Penyebaran Koleksi seperti Dokumen Jawaban Penelusuran Informasi, Statistik Judul Koleksi yang termanfaatkan per bulan, Statistik Klasifikasi Koleksi yang termanfaatkan per bulan, Daftar Anggota, Daftar Pengunjung, Daftar Peminjam, Daftar Sejarah Peminjaman, Daftar Peminjam yag melewati jangka hari peminjaman, Daftar Pengunjung per hari dan Dokumen Rekapitulasi Feedback.
04 Pengembangan Koleksi Dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan Koleksi seperti Materi Kongres, Seminar, Pelatihan dan Workship dan Laporan Observasi Mahasiswa.
PID.
PENGOLAHAN INFORMASI DAN DATA 00 Rencana Strategis/Master Plan Pembangunan TIK
Dokumen yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan TIK, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan TIK.
00.00 Perencanaan
00.01 Monitoring dan Evaluasi 01 Rancangan/Design TIK, Program Aplikasi/Software, Basis Data dan Jaringan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Perancangan Program Aplikasi/Software, Basis Data, Jaringan dan Laporan Kajian/Design TIK.
02 Dokumen Implementasi TIK Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Implementasi Sistem Informasi, Program Aplikasi/Software dan Infrastruktur.
03 Pengelolaan Data dan Informasi Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi serta analisisnya.
04 Layanan IT Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Layanan IT kepada User.
04.00 Permintaan, Serah Terima, Peminjaman dan Pengembalian TIK
04.01 Survey Layanan IT PJK.
PEMBINAAN JARINGAN KERJA 00 Rencana Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Kerja Dokumen yang berkaitan dengan Rencana Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Kerja.
01 Pengembangan Jaringan Kerja
Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja.
01.00 Kementerian/Lembaga/Instansi Negara Tingkat Pusat
01.01 Pemerintah Daerah
01.02 Perguruan Tinggi
01.03 BUMN/BUMD
01.04 Perusahaan Swasta
01.05 LSM dan Masyarakat lainnya
01.06 Internasional Bilateral
01.07 Internasional Multilateral
01.08 Organisasi Internasional
01.09 Organisasi/Lembaga lainnya 02 Implementasi Kerjasama Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Implementasi Kerjasama.
02.00 Kementerian/Lembaga/Instansi Negara Tingkat Pusat
02.01 Pemerintah Daerah
02.02 Perguruan Tinggi
02.03 BUMN/BUMD
02.04 Perusahaan Swasta
02.05 LSM dan Masyarakat lainnya
02.06 Internasional Bilateral
02.07 Internasional Multilateral
02.08 Organisasi Internasional
02.09 Organisasi/Lembaga lainnya
Pembinaan Kerjasama Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Pembinaan Kerjasama.
03.00 Kementerian/Lembaga/Instansi Negara Tingkat Pusat
03.01 Pemerintah Daerah
03.02 Perguruan Tinggi
03.03 BUMN/BUMD
03.04 Perusahaan Swasta
03.05 LSM dan Masyarakat lainnya
03.06 Internasional Bilateral
03.07 Internasional Multilateral
03.08 Organisasi Internasional
03.09 Organisasi/Lembaga lainnya 04 Monitoring dan Evaluasi Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.
MON.
MONITOR 00 Penghubung Informasi dan Data Dokumen yang berkaitan dengan Penghubung Informasi dan Data Seperti Kegiatan Menerima Permintaan, Mendistribusikan Hasil Permintaan, Memantau Perkembangan Pengumpulan Informasi dan Data, dan Menyerahkan Hasil Pengumpulan Informasi dan Data kepada User.
01 Analisis Informasi dan Data Dokumen yang berkaitan dengan Analisis Informasi dan Data seperti Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Informasi dan
Data dari Sumber-sumber yang relevan, Memilah Informasi dan Data, Analisa Informasi dan Data, dan Menyusun Produk Informasi dan Data dan Deseminasi (Terbatas) untuk melengkapi Bukti Permulaan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
02 Observasi Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Observasi seperti Kegiatan Pengumpulan Informasi dan Data baik statis maupun bergerak dengan Metode Observasi dalam rangka mendukung Pemberantasan Korupsi.
03 Intersepsi Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Lawful Interception.
04 Digital Forensic Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyidikan khususnya Penggeledahan untuk Perolehan Bukti Elektronik, Pengamanan Bukti Elektronik, Pemeriksaan Bukti Elektronik, Dokumentasi seluruh Kegiatan Forensik dan Pelaporan Hasil Forensik.
05 Dokumentasi Kegiatan Khusus Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan pengelolaan dokumen dan dokumentasi kegiatan khusus untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Penindakan dan Direktorat Monitor.
06 Informasi dan Saran Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyampaian Informasi dan Saran kepada Pimpinan melalui Deputi Bidang Informasi dan Data Hasil Pengumpulan dan Analisis Informasi.
07 Koordinasi Kegiatan Dokumen yang berkaitan dengan Koordinasi Kegiatan dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun di Luar Negeri dalam rangka fungsi Direktorat Monitor.
PI.
PENGAWASAN INTERNAL 00 Persiapan Pelaksanaan Kerja Tahunan Dokumen yang berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Kerja Tahunan.
01 Penerimaan Laporan Internal Dokumen yang berkaitan dengan Penerimaan Laporan Internal.
01.00 Pelaporan Pengaduan Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Pengaduan Internal, Dokumen Pendukung Laporan Pengaduan dan Laporan Hasil Telaah Pengaduan.
01.01 Permintaan Konsultasi Dokumen yang berkaitan dengan Permintaan Konsultasi, Pendukung Permintaan Konsultasi dan Laporan Hasil Telaah Konsultasi.
01.02 Penetapan Tindak Lanjut Laporan Internal Dokumen yang berkaitan dengan Penatapan Tindak Lanjut Laporan Internal.
02 Evaluasi/Audit Dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi/Audit.
02.00 Reviu Laporan Keuangan Dokumen yang berkaitan dengan Reviu Laporan Keuangan seperti Kertas Kerja Reviu yang berisi Daftar Temuan dan Rekomendasi serta Dokumen Pendukung, Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan berisi tentang Surat Pernyataan Hasil Reviu.
02.01 Evaluasi Kinerja Dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja seperti Kertas Kerja Evaluasi yang berisi Daftar Temuan dan Rekomendasi serta Dokumen Pendukung dan
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja berisi tentang Surat Pernyataan Hasil Evaluasi.
02.02 Audit Dengan Tujuan Tertentu Dokumen yang berkaitan dengan Audit untuk Tujuan Tertentu seperti Kertas Kerja Audit yang berisi Daftar Temuan dan Rekomendasi serta Dokumen Pendukung dan Laporan Hasil Audit.
02.03 Audit Khusus/Investigatif Dokumen yang berkaitan dengan Audit Khusus/ Investigatif seperti Kertas Kerja Audit yang berisi Daftar Temuan dan Rekomendasi serta Dokumen Pendukung dan Laporan Hasil Audit.
03 Konsultasi Dokumen yang berkaitan dengan Konsultasi seperti Kertas Kerja Konsultasi yang berisi Daftar Rekomendasi serta Dokumen Pendukung dan Laporan Hasil Konsultasi.
04 Eksaminasi Dokumen yang berkaitan dengan Eksaminasi seperti Kertas Kerja Eksaminasi yang berisi Daftar Temuan dan Rekomendasi serta Dokumen Pendukung dan Laporan Hasil Eksaminasi.
05 Koordinasi dengan Instansi Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Hasil Koordinasi serta Dokumen Pendukung.
06 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Dokumen yang berkaitan dengan Daftar Rencana Tindak Lanjut Audit serta Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut.
07 Penyiapan Instrumen/Materi/Sistem dalam rangka Pengawasan Internal Dokumen yang berkaitan dengan Penyiapan Instrumen/Materi/
Sistem dalam rangka Pengawasan Internal.
PM.
PENGADUAN MASYARAKAT 00 Penerimaan Pengaduan Masyarakat Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penerimaan Pengaduan Masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi, seperti Dokumen Pengaduan, Dokumen Verifikasi, Dokumen Telaah dan surat ke pelapor Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
00.00 Pengaduan dengan Nomor Agenda
00.01 Pengaduan dengan Nomor Informasi
00.02 Audiensi/Konsultasi 01 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Dokumen yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat yang berupa pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).
01.00 Pulbaket
01.01 Pengayaan Informasi 02 Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Dokumen yang berkaitan dengan narasumber dan rencana hingga pelaksanaan sosialisasi tata cara penanganan pengaduan masyarakat kepada Instansi Pemerintah, LSM dan Masyarakat.
02.00 Narasumber Workshop/Sosialisasi
02.01 Pengayaan Informasi 03 Layanan Data Pengaduan Masyarakat Dokumen yang berkaitan dengan Permintaan Data Pengaduan Masyarakat.
FUNGSI SUBSTANTIF GAH.
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI 00 Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dokumen yang berkaitan dengan Perumusan Kebijakan Pencegahan TPK melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) serta Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pencegahan TPK yang berlaku secara Nasional.
00.00 LHKPN
00.01 Gratifikasi
00.02 Dikyanmas
00.03 Litbang
00.04 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan LHK.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) 00 Persiapan dan Layanan Pendaftaran LHKPN Dokumen yang berkaitan dengan persiapan dalam rangka pelaksanaan tugas pendaftaran LHKPN.
00.00 Data Penyelenggara Negara Wajib Lapor
00.01 Surat Keputusan Wajib Lapor Penyelenggara Negara
00.02 Sosialisasi, Kampanye, Bimtek Pengisian LHKPN dan Bimbingan Implementasi Program LHKPN (SPT Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir, Laporan Kegiatan dan Proposal Kegiatan)
00.03 Pengiriman dan atau Pemberian Formulir LHKPN (Formulir Model A dan atau Model B) Tanda Terima 01 Pelayanan dan Pendaftaran LHKPN
Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan dan Pendaftaran LHKPN.
01.00 Isian Formulir LHKPN Model A dan Model B (Box Arsip)
01.01 Permintaan Data LHKPN dari Eksternal KPK (Nota Dinas)
01.02 Permintaan Data LHKPN dari Internal KPK
01.03 Berita Acara Penyerahan Dokumen (Tanda Terima Kelengkapan dan Tanda Terima Persuratan) 02 Pemeriksaan LHKPN Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Pemeriksaan LHKPN yang terdiri dari Pemeriksaan Administrasi, Pengumpulan Data dan Informasi serta pelaporannya.
02.00 Kertas Kerja Pemeriksa LHKPN
02.01 Permintaan Data LHKPN dari Eksternal KPK
02.02 Permintaan Data LHKPN dari Internal KPK 03 Pengumuman LHKPN Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Pengumuman LHKPN, Penerbitan Naskah LHKPN, TBN, termasuk Pemberian Fasilitas Pengumuman LHKPN.
03.00 Isian Formulir LHKPN Model A atau Model B yang sudah diumumkan
03.01 Berita Acara Serah Terima Dokumen dari PPL ke Pusdatin
03.02 Form Tanda Terima (Surat, Form Kosong Model A & B)
03.03 Surat Masuk tentang Pengumuman LHKPN GTF.
GRATIFIKASI 00 Persiapan Pelaporan Gratifikasi Dokumen yang berkaitan Persiapan Pelaporan.
00.00 Formulir Gratifikasi
00.01 Pendataan Lembaga Negara
00.02 Himbauan 01 Penerimaan, Pemeriksaan dan Penetapan Laporan Gratifikasi Dokumen yang berkaitan dengan Penerimaan, Pemeriksaan dan Penetapan Laporan Gratifikasi seperti Pengumpulan Data dan Informasi, Penelaahan, Klarifikasi, Pemanggilan Pelapor dan Laporan Hasil Pemeriksaan serta Penetapan Laporan Gratifikasi (Dokumen ini diberkas sesuai nama Pelapor).
02 Penyelesaian Akhir Hasil Penetapan Laporan Gratifikasi Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyelesaian Akhir Hasil Penetapan Laporan Gratifikasi.
02.00 Penyerahan Laporan Gratifikasi ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu)
02.01 Penyerahan Laporan Gratifikasi ke Pelapor
02.02 Pendaftaran dalam Berita Acara Negara 03 Bimbingan Implementasi Program Anti Gratifikasi Dokumen yang berkaitan dengan Rencana hingga Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Implementasi Program Anti Gratifikasi.
03.00 Kementerian/Lembaga
03.01 Pemerintah Daerah
03.03 BUMN 04 Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi.
04.00 Kementerian/Lembaga
04.01 Pemerintah Daerah
04.02 BUMN DKM.
PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT 00 Pendidikan Anti Korupsi Dokumen yang berkaitan dengan Pelayanan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi pada setiap jenjang pendidikan di sektor Pendidikan Formal maupun Non-Formal serta pada Lembaga Negara, Pemerintah dan Instansi Pelayanan Publik.
00.00 Penyediaan Kurikulum, Bahan Ajar, Modul dan Narasumber
00.01 Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Sektor Formal
00.02 Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Sektor Non-Formal
00.03 Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada Kementerian/ Lembaga Negara
00.04 Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada Pemerintah Daerah
00.05 Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada Instansi Pelayanan Publik 01 Program Sosialisasi Pemberantasan TPK Dokumen yang berkaitan dengan Program Sosialisasi Pemberantasan TPK sampai Pelaksanaan Program di Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Umum.
01.00 Penyediaan Bahan dan Materi Sosialisasi
01.01 Pelaksanaan Program Sosialisasi pada Kementrian/ Lembaga Negara
01.02 Pelaksanaan Program Sosialisasi pada Pemerintah Daerah
01.03 Pelaksanaan Program Sosialisasi pada LSM dan Masyarakat Umum
01.04 Pelaksanaan Program Sosialisasi pada Pihak BUMN/BUMD/ Swasta 02 Kampanye Anti Korupsi Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Kampanye Anti Korupsi kepada masyarakat umum secara langsung atau melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Alternatif mulai dari Perencanaan hingga Evaluasi Pelaksanaan Program Kampanye Anti Korupsi.
02.00 Penyediaan Bahan dan Materi Kampanye Anti Korupsi
02.01 Pelaksanaan Kampanye melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Alternatif LIT.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan, Pelaksanaan serta Pengendalian Upaya Pencegahan Korupsi melalui Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Pemberantasan Korupsi.
00 Penelitian Murni Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian Murni untuk mengetahui sesuatu data dan informasi yang outputnya untuk Penulisan Buku atau untuk Pembuatan Laporan Hasil Penelitian yang akan digunakan untuk membuat kebijakan dalam Pemberantasan Korupsi.
01 Penelitian atau Survey untuk Mengetahui Indikator/Indeks Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian atau Survey untuk Mengetahui Indikator/Indeks dalam rangka monitoring/evaluasi atau baseline pengukuran.
02 Penelitian atau Survey untuk Kepentingan Internal Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian atau Survey atas Permintaan Internal untuk Kepentingan Perbaikan Internal Organisasi.
Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan untuk Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan di Pemda/BUMD Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan untuk Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan di Pemda/BUMD.
04 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan untuk Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan di Lembaga/Instansi Pusat.
Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan untuk Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan di Lembaga/Instansi Pusat.
05 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan untuk Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan Lintas Lembaga/ Instansi/Pusat dan Daerah.
Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan untuk Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan yang Lintas Lembaga/Instansi/Pusat dan Daerah.
KSP.
KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN TPK Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Upaya Pencegahan TPK, Pelaksanaan Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Internal dan Eksternal KPK dalam Upaya Pencegahan TPK.
00 Koordinasi Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Koordinasi dalam Pencegahan TPK dengan Instansi Pemerintah dan BUMN.
01 Supervisi Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Supervisi dalam Pencegahan TPK dengan Instansi Pemerintah dan BUMN.
DAK.
PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI 00 Pencegahan ke Luar Negeri Dokumen yang berkaitan dengan Pencegahaan ke Luar Negeri terhadap seseorang dalam rangka Kegiatan Penindakan Tindak Pidana Korupsi.
00.00 Pencegahan, Perpanjangan dan Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri di Tahap Penyelidikan
00.01 Pencegahan, Perpanjangan dan Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri di Tahap Penyidikan
00.02 Pencegahan, Perpanjangan dan Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri di Tahap Penuntutan 01 Pemblokiran dan Pencabutan Blokir Dokumen yang berkaitan dengan Pemblokiran Rekening, Tanah dan Bangunan, Kendaraan Bermotor beserta Pencabutan Blokirnya.
01.00 Pemblokiran Aset berupa Rekening Bank Tersangka dan pihak terkait
01.01 Pemblokiran Aset berupa Asuransi, Saham, Reksa Dana, Deposito, Cek, Travel Cheque dll
01.02 Pemblokiran Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)
01.03 Pemblokiran Aset Bergerak (Kendaraan Bermotor, Pesawat dan Kapal)
01.04 Pemblokiran Aset lainnya
01.05 Pencabutan Blokir Aset berupa Rekening Bank Tersangka
01.06 Pencabutan Blokir Aset berupa Asuransi, Saham, Reksa Dana, Deposito, Cek dan Travel Cheque dll
01.07 Pencabutan Blokir Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)
01.08 Pencabutan Blokir Aset Bergerak (Kendaraan Bermotor,
Pesawat dan Kapal)
01.09 Pencabutan Blokir Aset lainnya 02 Penyadapan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyadapan mulai dari Permintaan Penyadapan, Persetujuan Penyadapan, Demarking dan Hasil Penyadapan atau Transkripnya.
02.00 Penyadapan pada Tahap Penyelidikan
02.01 Penyadapan pada Tahap Penyidikan
02.02 Penyadapan pada Tahap Penuntutan 03 Ekspose/Gelar Perkara Penanganan TPK Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Ekspose Hasil Penanganan Perkara baik ditingkat Penyelidikan maupun Penyidikan, termasuk Dokumen Bahan Ekspose, Notulen Ekspose dan Hasil Rekaman Ekspose.
03.00 Ekspose Perkara di Tahap Penyelidikan
03.01 Ekspose Perkara di Tahap Penyidikan
03.02 Ekspose Perkara di Tahap Penuntutan/Pengembangan Penuntutan
03.03 Ekspose Perkara dalam rangka Pelimpahan Perkara
03.04 Ekspose Perkara dalam rangka Pengambilalihan Perkara
03.05 Ekspose terkait Eksekusi
03.06 Ekspose terkait Pengelolaan Barang Bukti LID.
PENYELIDIKAN DUGAAN TPK Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyelidikan dugaan TPK mulai dari Penerimaan Laporan Dugaan TPK, Pengumpulan Data dan Informasi, Permintaan Keterangan, Pengumpulan Dokumen, dan lain-
lain.
00 Penerimaan dan Telaah Informasi Dugaan TPK Dokumen yang berkaitan dengan Penerimaan dan Telaah Informasi Dugaan TPK.
00.00 Sumber Informasi Dokumen yang berkaitan dengan Sumber Informasi seperti Penerimaan dan Distribusi Informasi.
00.01 Hasil Telaah dan Tindak Lanjut Hasil Telaahan Dokumen yang berkaitan dengan Hasil Telaahan dan Tindak Lanjut Hasil Telaahan seperti Disposisi, Laporan ataupun Dokumen lainnya.
01 Penyelidikan
01.00 Penerbitan Sprin Lidik dan Rencana Penyelidikan Dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan Tim Penyelidikan, Pengajuan Konsep Surat Perintah Penyelidikan, Rencana Penyelidikan dan Sprin Gas Penambahan Personel.
01.01 Permintaan Keterangan/Klarifikasi Dokumen yang berkaitan dengan Permintaan Keterangan dan Klarifikasi, antara lain berupa Rencana Permintaan Keterangan/Klarifikasi, Surat Permintaan Keterangan/ Klarifikasi, Kehadiran/Ketidakhadiran dalam Permintaan Keterangan/Klarifikasi, Peminjaman/Bon Tahanan/ Terpidana untuk Permintaan Keterangan/Klarifikasi, BAPK, Biodata Permintaan Keterangan/ Klarifikasi, Surat Peminjaman Tempat Pemeriksaan dan Permintaan Bantuan Pengamanan, Surat Ijin Bantuan Penghadapan, Permintaan Bantuan Keterangan Ahli, beserta segala dokumen lain yang terkait dengan Kegiatan Permintaan Keterangan.
01.02 Pengumpulan/Penerimaan Dokumen/Uang/Barang Alat
Bukti Petunjuk Dokumen yang berkaitan dengan Barang yang Dikumpulkan/Diterima dari berbagai pihak terkait Proses Penyelidikan suatu kasus yang sedang ditangani antara lain berupa STPD, STPU beserta Dokumen/Uang/Barang yang menyertainya Surat-surat Permintaan Data ke berbagai pihak beserta Laporan/ Dokumennya, Surat Permintaan Audit beserta Laporannya, Permintaan Transaksi Keuangan/LHKPN dan segala Dokumen lain yang terkait suatu kasus yang sedang ditangani.
01.03 Evaluasi Penyelidikan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Evaluasi Penyelidikan yang dilakukan di tingkat Satgas, Direktorat, Deputi, dan Ekspose/Gelar Perkara Pimpinan baik yang berupa Laporan, Undangan, Transkrip dan Notulensi dsb.
02 Pelaporan Hasil Penyelidikan Dokumen yang berkaitan dengan Pelaporan Hasil Penyelidikan terkait kasus yang telah ditangani.
02.00 Kasus Naik ke Tahap Penyidikan Dokumen, Surat, Berkas terkait peningkatan ke Tahap Penyidikan, antara lain STPED dan berkasnya, LHP, LKTPK, dsb.
02.01 Pelimpahan atau Penerusan Kasus ke Aparat Penegak Hukum (APH) lain Dokumen, Surat, Berkas terkait Pelimpahan Hasil Penyelidikan ke APH lain, antara lain LHP, ND, dan STPED.
02.02 Penghentian Penyelidikan Dokumen, Surat, Berkas terkait Penghentian Penyelidikan, antara lain LHP, ND, dan SP3, dsb.
DIK.
PENYIDIKAN PERKARA TPK Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyidikan Perkara TPK mulai dari Penerimaan LHP dan LKTPK, Pemeriksaan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan sampai Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Perkara.
00 Persiapan Penyidikan Dokumen yang berkaitan dengan Persiapan Penyidikan seperti Rencana Penyidikan, Penerimaan LHP/LKTPK, Penerbitan Surat Perintah Penyidikan serta Penerbitan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.
01 Kegiatan Penyidikan
01.00 Pemeriksaan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Pemeriksaan mulai dari Rencana Panggilan, Surat Panggilan, Biodata, Daftar Pertanyaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik Saksi, Tersangka dan Ahli.
01.01 Permintaan Data Dokumen yang berkaitan dengan Permintaan Data terkait Perkara yang sedang ditangani baik berupa Data Perbankan/Aset, Data LHKPN, Data terkait Digital Forensic dan Data Lainnya yang ditujukan pada Lembaga terkait atau Unit di Internal KPK.
01.02 Penangkapan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penangkapan Tersangka mulai dari Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan, Permintaan Bantuan Pengamanan dll.
01.03 Penahanan Dokumen yang berkaitan dengan Penahanan Tersangka seperti Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan, Surat Titip Tahanan, Surat Cabut Titip Tahanan.
01.04 Penggeledahan Dokumen yang berkaitan dengan Penggeledahan seperti Surat Ijin Penggeledahan, Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penggeledahan, Surat Permintaan Bantuan Pengamanan, Daftar Barang/Dokumen Hasil Geledah.
01.05 Penyitaan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyitaan seperti Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Daftar Barang/Dokumen yang disita, Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dll.
02 Evaluasi Penyidikan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Evaluasi Penyidikan termasuk Laporan Pengembangan Perkara dll.
02.00 Pelimpahan Perkara ke Tahap Penuntutan (P21) Dokumen yang berkaitan dengan Pelimpahan Perkara ke Tahap Penuntutan serta Penyerahan Berkas Perkara dan Tersangka kepada Penuntut Umum.
02.01 Pengembangan Perkara Dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan Perkara seperti Hasil Analisis terhadap Penanganan Perkara dan Laporan Pengembangan Perkara.
02.02 Pelimpahan Perkara ke APH lain Dokumen yang berkaitan dengan Pelimpahan Perkara ke APH lain termasuk Laporan Analisis Penanganan Perkara dan Keputusan Pimpinan.
TUT.
PENUNTUTAN PERKARA TPK Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penuntutan Perkara TPK
mulai dari Proses Persidangan hingga Putusan Pengadilan.
00 Pra Penuntutan
00.00 Penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)
00.01 Penunjukan Penuntut Umum Dokumen yang berkaitan dengan Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan.
00.02 Pernyataan Berkas Perkara Lengkap secara Formil dan Materil
00.03 Perpanjangan Penahanan Dokumen yang berkaitan dengan Perpanjangan Penahanan.
01 Kegiatan Penuntutan
01.00 Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara
01.01 Penerimaan Berkas Perkara dan Tersangka
01.02 Penahanan Dokumen yang berkaitan dengan Penahanan/Perpanjangan Penahanan/ Pembantaran / Pencabutan Pembantaran / Penititpan Penahan, Berita Acara dll.
01.03 Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan
01.04 Dakwaan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Dakwaan, mulai dari Rencana Dakwaan sampai Pembacaan Dakwaan di Persidangan.
01.05 Tanggapan atas Eksepsi terhadap Surat Dakwaan
01.06 Tuntutan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Tuntutan, mulai dari Rencana Tuntutan dll.
01.07 Pendapat/Bantahan Terdakwa/PH atas Tuntutan PU
(Pledoi) Dokumen yang berkaitan dengan Pendapat/Bantahan Terdakwa atau Penasehat Hukum terkait Tuntutan.
01.08 Panggilan Saksi/Ahli/Terdakwa Dokumen yang berkaitan dengan Panggilan Saksi/Ahli/ Terdakwa untuk dipersidangan, Surat Permintaan Bantuan Pengamanan dll.
01.09 Pendapat/Tanggapan PU (Replik) atas Pembelaan Terdakwa /PH (Pledoi).
01.10 Dokumen Lain Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penuntutan.
01.11 Rekam Sidang Dokumen Hasil Rekam Sidang beserta Arsip Rekam Sidang.
02 Putusan Dokumen yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.
02.00 Putusan Pengadilan Negeri
02.01 Putusan Sela
02.02 Putusan Pengadilan Tinggi
02.03 Putusan Mahkamah Agung
02.04 Putusan Peninjauan Kembali 03 Upaya Hukum Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Upaya Hukum atas Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
03.00 Tingkat Banding
03.01
03.02 Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali 04 Evaluasi Penuntutan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penuntutan TPK termasuk didalamnya apabila ditemukan bukti baru dipersidangan termasuk Laporan Hasil Kegiatan Penuntutan.
EKS.
EKSEKUSI 00 Persiapan Eksekusi Dokumen yang berkaitan dengan Penerimaan Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan, Kegiatan Penyusunan Rencana Eksekusi, Penunjukan Satgas dan Penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (SP4).
00.00 Penerimaan Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan
00.01 Penerbitan SP4 dan Rencana Eksekusi 01 Kegiatan Eksekusi Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Eksekusi yaitu Pidana Pokok Penjara, Pidana Denda, Pidana Uang Pengganti, Pelaksanaan Putusan Bebas, Pelaksanaan Penagihan Biaya Perkara, Eksekusi Barang Bukti, Eksekusi Pidana Mati dan Eksekusi lainnya.
01.00 Pidana Pokok Penjara
01.01 Pidana Denda
01.02 Pidana Uang Pengganti
01.03 Pelaksanaan Putusan Bebas
01.04 Pelaksanaan Penagihan Biaya Perkara
01.05 Eksekusi Barang Bukti
01.06 Eksekusi Pidana Mati
01.07 Eksekusi Lainnya
01.08 Kegiatan Eksekusi lainnya 02 Pelaksanaan Lelang Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Lelang seperti barang bukti yang dirampas untuk negara dengan berkoordinasi dengan pihak terkait sampai dengan Laporan Pelaksanaan Lelangnya.
03 Evaluasi Kegiatan Eksekusi Dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Kegiatan Eksekusi secara berkala.
PBB.
PENGELOLAAN BARANG BUKTI Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Pengelolaan Barang Bukti seperti Penerimaan Barang Bukti dan Sitaan sampai dengan Penyimpanan dan Pengembalian Barang Bukti.
00 Persiapan Pengelolaan Barang Bukti Dokumen yang berkaitan dengan Persiapan Pengelolaan Barang Bukti seperti Permintaan Pengelolaan Barang Bukti, Surat Perintah Tugas dan Rencana Pengelolaan Barang Bukti.
01 Penerimaan Barang Bukti Dokumen yang berkaitan dengan Penerimaan Barang Bukti.
02 Pemeriksaan Barang Bukti Dokumen yang berkaitan dengan Pemeriksaan Barang Bukti.
03 Verifikasi Keaslian Barang Bukti Dokumen yang berkaitan dengan Verifikasi Keaslian Barang Bukti.
04 Penyimpanan Barang Bukti
04.00 Penyimpanan di Rubasan
04.01 Penyimpanan pada pihak lainnya
Pemeliharaan Barang Bukti
05.00 Pemeliharaan Kendaraan
05.01 Pemeliharaan Properti
05.02 Penilaian/Taksiran Barang Sitaan
05.03 Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan
05.04 Pembebasan Pajak Kendaraan
05.05 Informasi Status Barang/Tahapan Penanganan Perkara
05.06 Pembebasan Biaya Pengelolaan Barang Bukti
05.07 Pemeliharaan Aset lainnya 06 Pengamanan Barang Bukti
06.00 Pengamanan Kepolisian
06.01 Pengamanan Security Setempat 07 Pengeluaran Barang Bukti
07.00 Pengeluaran dalam Proses Penanganan Perkara
07.01 Pengeluaran dalam Proses Eksekusi 08 Analisis Pengelolaan Barang Bukti Dokumen yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Barang Bukti.
09 Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti
09.00 Pengelolaan Barang Bukti Inkracht
09.01 Pengelolaan Barang Bukti Eksekusi ATR.
PELACAKAN ASET (ASSET TRACING) Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Pelacakan Aset (Asset Tracing) seperti Permintaan Data Rekening dan Aset Tersangka dan Keluarga Tersangka.
Permintaan Pelacakan Aset Dokumen yang berkaitan dengan Permintaan Pelacakan Aset Tersangka dan Keluarganya serta dokumen lainnya.
01 Persiapan Kegiatan Pelacakan Aset
01.00 Penunjukan Satgas Dokumen yang berkaitan dengan Penunjukan Satgas seperti Disposisi/Email Penunjukan Satgas dan Surat Tugas/Surat Perintah Tugas.
01.01 Rencana Pelaksanaan Pelacakan Aset Dokumen yang berkaitan dengan Rencana Pelaksanaan Pelacakan Aset seperti Dokumen Rencana Kegiatan Pelacakan Aset.
02 Pengumpulan Data dan Penelaahan Dokumen yang berkaitan dengan Pengumpulan Data seperti Permintaan Data Internal dan Eksternal, Pengumpulan Data Mandiri, Pemeriksaan dan Pengamatan Fisik, Analisis Data Forensik, Konfirmasi Data dan Menelaah Data dan Informasi yang tersedia serta Konfirmasi Data.
02.00 Permintaan Data Internal
02.01 Permintaan Data Eksternal
02.02 Pencarian Data Mandiri 03 Analisa dan Verifikasi Data Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Analisa dan Verifikasi Data seperti Pemeriksaan, Pengecekan, Pengklasifikasian, Pemilihan, Pemilahan, Menguji kebenaran guna mendapatkan kebenaran data yang valid dan relevan.
04 Penilaian Aset
Dokumen yang berkaitan dengan Penilaian Aset seperti Menentukan, Memperkirakan Nilai Ekonomis suatu Aset berdasarkan Nilai Jual, Harga Pasar, Nilai Jual Objek Pajak serta menggunakan Pembanding Lembaga Penilai Aset yang relevan dengan Aset yang Dinilai.
04.00 Penilaian NJOP
04.01 Penilaian Harga Perolehan
04.02 Penilaian Harga Pasar 05 Analisis Data Keuangan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Analisis Data Keuangan Tersangka atau orang yang diduga melakukan TPK sesuai dengan Permintaan dari Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum.
06 Evaluasi Kegiatan Pelacakan Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pelacakan Aset secara Berkala.
KOR.
KOORDINASI DAN SUPERVISI PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI 00 Persiapan Koordinasi dan Supervisi Dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Koordinasi dan Supervisi berdasarkan SPDP, Laporan Koordinasi dari Apgakum dan Supervisi dan dokumen lain yang terkait dengan perkara yang dimintakan Koordinasi dan Supervisi.
00.00 Penunjukan Satgas
00.01 Rencana Pelaksanaan Koorsup 01 Kegiatan Koordinasi Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Koordinasi, Pemberitahuan Pelaksanaan Koordinasi baik dalam Forum Bersama APH dan Instansi lain yang terkait seperti memberikan fasilitas
untuk Pemeriksaan Saksi dan Kegiatan lainnya.
01.00 Permintaan Koordinasi Penanganan Perkara
01.01 Fasilitasi Informasi dan Data LHKPN
01.02 Fasilitasi Tempat Pemeriksaan
01.03 Fasilitasi Pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa yang ditahan di KPK
01.04 Fasilitasi Ahli dan Pemeriksaan Setempat
01.05 Fasilitasi Perekaman Sidang
01.06 Fasilitasi Kloning Data/Computer Forensic
01.07 Fasilitasi Informasi Pencarian Orang
01.08 Fasilitasi Pelacakan Aset
01.09 Fasilitasi Penyerahan Bukti
01.10 Fasilitasi Lainnya
01.11 Perkembangan Koordinasi
01.12 Laporan Kegiatan Koordinasi 02 Kegiatan Supervisi Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Supervisi, Pemberitahuan Pelaksanaan Supervisi baik dalam Forum Bersama APH dan Instansi lain yang terkait.
02.00 Supervisi Penanganan Perkara atas Permintaan APH lain
02.01 Supervisi berdasarkan Perkembangan Perkara melalui Sistem SPDP
02.02 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Supervisi
02.03 Laporan Kegiatan Supervisi 03 Sistem Informasi SPDP Dokumen yang berkaitan dengan Permintaan SPDP dan Data SPDP
yang dikirimkan oleh APH yang menangani perkara serta Pemuktahiran Data.
04 Pengambilalihan Perkara Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Pengambilalihan Perkara dari APH lain ke KPK mulai dari Surat Tugas, Rencana Pengambilalihan Perkara sampai dengan Laporan Pengambilalihan Perkara.
05 Pelimpahan Perkara dan Penerusan Kasus Dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Pelimpahan Perkara dan Penerusan Kasus ke APH lain mulai dari Surat Tugas, Rencana Pelimpahan Perkara dan Penerusan Kasus ke APH lain sampai dengan Laporan Pelimpahan Perkara dan Penerusan Kasus.
06 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Dokumen yang berkaitan dengan Telahaan Laporan Pengaduan Masyarakat beserta tindak lanjutnya.
07 Pelatihan Aparat Penegak Hukum (APH) Dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelatihan APH mulai dari Surat Perintah, Rencana Pelatihan, Surat Undangan hingga Laporan Penyelenggaraan Pelatihan APH.
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, ttd AGUS RAHARDJO