PERBAN

Peraturan Badan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai

PERBAN Nomor 02 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi UNDANG-UNDANG. 2. Pimpinan adalah Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi UNDANG-UNDANG. 3. Tim Penasihat adalah Tim yang terdiri dari Penasihat KPK sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi UNDANG-UNDANG. 4. Pegawai adalah Warga Negara INDONESIA yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 7. Tunjangan Hari Tua adalah dana tunai yang diberikan oleh KPK kepada Penasihat dan Pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas (purna tugas) Penasihat dan Pegawai, serta segala manfaat atau fasilitas lain yang menjadi bagian dari benefit kepesertaan program Tunjangan Hari Tua yang besarannya ditetapkan oleh KPK dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Penasihat dan Pegawai. 8. Peserta adalah Penasihat dan Pegawai yang didaftarkan sebagai peserta program Tunjangan Hari Tua. 9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara rutin dan teratur oleh Komisi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan program Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai.

BAB III

TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 3

Koreksi

(1) KPK wajib memberikan Tunjangan Hari Tua bagi Penasihat dan Pegawai. (2) Dalam rangka memberikan Tunjangan Hari Tua yang optimal dan memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPK mengikutsertakan Penasihat dan Pegawai dalam Program Tunjangan Hari Tua. (3) KPK wajib mengikutsertakan Penasihat dan Pegawai dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu bagian dari Program Tunjangan Hari Tua dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (4) Tunjangan Hari Tua yang diberikan oleh KPK kepada Penasihat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia mewakili Penasihat dan Pegawai. (5) Untuk memberikan Tunjangan Hari Tua yang optimal dan memadai bagi Penasihat dan Pegawai, maka Penasihat dan Pegawai yang diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dapat menunjuk beberapa pengelola program Tunjangan Hari Tua.

Pasal 4

(1) Penasihat dan Pegawai yang mengikuti Program Tunjangan Hari Tua membayar iuran kepesertaan. (2) Kepesertaan dalam Program Tunjangan Hari Tua dimulai sejak Penasihat dan Pegawai diangkat berdasarkan surat keputusan pengangkatan yang ditetapkan oleh Pimpinan atau Sekretaris Jenderal. (3) Pemberhentian Penasihat dan Pegawai sebagai peserta Program Tunjangan Hari Tua terhitung sejak tanggal keputusan pimpinan atau Sekretaris Jenderal tentang pemberhentian Penasihat dan Pegawai ditetapkan.

Pasal 5

(1) Kepala Biro Sumber Daya Manusia meminta pertimbangan dari wadah Pegawai dalam menentukan pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai. (2) Pihak Ketiga yang ditunjuk untuk mengelola Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib memenuhi kriteria: a. berbadan hukum; b. memiliki izin dari instansi yang berwenang sebagai pengelola Tunjangan Hari Tua/Dana Pensiun atau yang sejenisnya; c. memiliki kredibilitas yang baik berdasarkan laporan kinerja perusahaan yang telah diaudit; d. memberikan jaminan pengembangan dana yang optimal; dan e. kriteria lain yang ditentukan oleh KPK. (3) Kepala Biro Sumber Daya Manusia mewakili Penasihat dan Pegawai untuk: a. mendaftarkan Penasihat dan Pegawai sebagai peserta Program Tunjangan Hari Tua; dan b. menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan pengelola Tunjangan Hari Tua. (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan Tunjangan Hari Tua bagi Penasihat dan Pegawai. (5) Pengelola Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan atas pengembangan akumulasi dana Tunjangan Hari Tua setiap 6 (enam) bulan sekali. (6) KPK melakukan evaluasi terhadap laporan pengelolaan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melibatkan wadah Pegawai.

Pasal 6

(1) Iuran kepesertaan Tunjangan Hari Tua dibayarkan oleh KPK dan kontribusi Penasihat/Pegawai. (2) Persentase iuran Tunjangan Hari Tua KPK ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen) dengan komposisi sebagai berikut: a. dibayarkan oleh KPK sebesar 13% (tiga belas persen) dari gaji; dan b. kontribusi Penasihat dan Pegawai sebesar 3% (persen) dari gaji. (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan langsung dari anggaran KPK kepada pengelola Tunjangan Hari Tua yang ditunjuk pada setiap awal bulan. (4) Dalam hal Penasihat atau Pegawai yang diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia menunjuk beberapa pengelola Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) maka pembagian alokasi iuran pengelolaan Tunjangan Hari Tua bagi masing-masing pengelola ditentukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku pembina kepegawaian.

Peraturan Badan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9