PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PERBAN Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PANITIA SELEKSI

Pasal 5

(1) Panitia Seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna untuk memilih dan menentukan calon Anggota Komnas HAM. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komnas HAM. (3) Anggota Komnas HAM tidak dapat menjadi anggota Panitia Seleksi. (4) Panitia Seleksi melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (5) Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada sidang paripurna Komnas HAM. (6) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sebuah sekretariat yang dibentuk berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang terdiri dari unsur biro dan unsur pihak luar.

Pasal 6

(1) Panitia seleksi berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan keseimbangan gender. (2) Susunan organisasi panitia seleksi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. (3) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dipilih dari dan oleh anggota panitia seleksi. (4) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota terpilih selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna Komnas HAM guna mendapatkan pengesahan. (5) Syarat menjadi Panitia Seleksi: a. warga negara Republik INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berpengalaman dalam bidang pemajuan dan perlindungan HAM paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; dan d. mantan pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, mantan anggota Komnas HAM, penggiat HAM, tokoh masyarakat atau akademisi.

Pasal 7

(1) Setiap anggota Komnas HAM dapat mengusulkan nama Calon Anggota Panitia Seleksi sejumlah Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Mekanisme pemilihan Calon Anggota Panitia Seleksi dilakukan secara aklamasi. (3) Dalam hal pemilihan tidak dapat dilakukan secara aklamasi, maka mekanisme pemilihan Calon Anggota Panitia Seleksi dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup. (4) Hasil pemilihan Calon Anggota Panitia Seleksi dibuat secara berurutan sesuai dengan kesepakatan dan/atau perolehan hasil suara.

Pasal 8

(1) Pimpinan Komnas HAM menghubungi Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih guna diminta kesediaannya untuk duduk sebagai Anggota Panitia Seleksi. (2) Dalam hal semua pimpinan Komnas HAM mendaftar kembali, anggota yang tidak mendaftar didelegasikan untuk menghubungi Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih guna diminta kesediaannya untuk duduk sebagai Anggota Panitia Seleksi. (3) Dalam hal Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih bersedia, akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat secara tertulis dan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi panitia seleksi tercantum dalam formulir Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komnas HAM ini. (4) Dalam hal Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih tidak bersedia, nomor urutan calon berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang akan dimintakan kesediaan untuk menjadi Anggota Panitia Seleksi. (5) Anggota Panitia Seleksi terpilih selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM tentang Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi.

Pasal 9

(1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas: a. menyusun syarat dan tata cara seleksi calon Anggota Komnas HAM untuk mendapat pengesahan dalam sidang paripurna; b. melakukan seluruh tahapan seleksi calon Anggota Komnas HAM mulai dari penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon Anggota Komnas HAM; c. memastikan partisipasi publik dan keterbukaan dalam setiap tahapan proses seleksi calon Anggota Komnas HAM, antara lain meliputi: 1. mengumumkan pendaftaran calon Anggota Komnas HAM melalui media massa guna memberi kesempatan secara terbuka kepada setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Anggota Komnas HAM sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; 2. mengumumkan nama-nama calon Anggota Komnas HAM yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi melalui media massa untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai rekam jejak calon Anggota Komnas HAM; dan 3. memberikan keterangan pers terkait penyelenggaraan proses seleksi. d. memilih dan MENETAPKAN calon terpilih paling banyak 70 (tujuh puluh) orang sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan e. melaporkan setiap tahapan dan hasil akhir dari pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM. (2) Pemberian keterangan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, dilakukan oleh Ketua Panitia Seleksi atau juru bicara yang disepakati oleh Panitia Seleksi;

Pasal 10

(1) Pimpinan Komnas HAM berwenang melakukan pengawasan terhadap perkembangan proses pemilihan calon Anggota Komnas HAM yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi. (2) Upaya pengawasan oleh Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kebebasan, netralitas, objektivitas, dan independensi Panitia Seleksi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (3) Dalam hal ada pimpinan yang mendaftar kembali maka pengawasan dilakukan oleh pimpinan yang tidak mendaftar. (4) Dalam hal semua pimpinan Komnas HAM mendaftar kembali maka pengawasan didelegasikan kepada Anggota Komnas HAM yang tidak mendaftar, mewakili unsur pimpinan.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14