PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang TATA TERTIB KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PERBAN Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. 2. Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut anggota adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh PRESIDEN selaku Kepala Negara. 3. Kepemimpinan kolektif kolegial adalah prinsip kerja berbagi tanggung jawab, kewenangan, dan tugas profesional secara setara dari seluruh anggota Komnas HAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM. 4. Pimpinan Komnas HAM adalah ketua dan 2 (dua) wakil ketua Komnas HAM. 5. Kelengkapan Komnas HAM adalah Sidang Paripurna dan Subkomisi. 6. Sekretaris Jenderal Komnas HAM adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang bukan anggota Komnas HAM untuk memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. 7. Kode Etik Komnas HAM adalah prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku individu yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas maupun kehidupan pribadi dalam berbicara, bersikap, dan bertingkah laku, bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama Komnas HAM demi menjaga martabat, kehormatan, kredibilitas, dan integritas Komnas HAM. 8. Dewan Etik adalah dewan yang dibentuk untuk menegakkan kode etik dan kehormatan Komnas HAM. 9. Perwakilan Sekretariat Komnas HAM adalah perwakilan Komnas HAM di daerah. 10. Pelapor khusus adalah kelengkapan Komnas HAM yang dipilih dari luar Anggota Komnas HAM, ahli hukum dan/atau tokoh masyarakat yang diminta secara khusus untuk menjalankan tugas khusus yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna. 11. Laporan Tahunan adalah Laporan Tahunan Komnas HAM tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditangani oleh Komnas HAM yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dan dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. 12. Tata Tertib Komnas HAM adalah tata tertib yang digunakan oleh Komnas HAM dan semua pihak di lingkungan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang. 2019, No 1739

BAB III

TUJUAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

Koreksi

Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri bertujuan: 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asai Manusia; dan 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia INDONESIA seutuhnya, dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 5

(1) Komnas HAM untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan fungsi : a. pengkajian; b. penelitian; c. penyuluhan; d. pemantauan; dan e. mediasi tentang hak asasi manusia; (2) Komnas HAM melaksanakan fungsi penyelidikan pro yustisia terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. (3) Komnas HAM melaksanakan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 6

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, bertugas dan berwenang melakukan: a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasi; b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang- undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; c. publikasi dan penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pasal 7

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bertugas dan berwenang melakukan: a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat INDONESIA; 2019, No 1739 b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan c. kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pasal 8

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pemantauan, bertugas dan berwenang melakukan: a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya baik secara lisan dan tertulis, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Pasal 9

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi mediasi, bertugas dan berwenang melakukan: a. perdamaian kedua belah pihak; b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA untuk ditindaklanjuti.

Pasal 10

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dapat membentuk Tim Ad Hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Pasal 11

(1) Komnas HAM melakukan fungsi pengawasan terhadap segala bentuk diskriminasi ras dan etnis, serta upaya- upaya penghapusannya. (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis; b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis; 2019, No 1739 c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis; d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

BAB IV

ANGGOTA DAN PIMPINAN KOMNAS HAM

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemilihan dan penentuan calon Anggota Komnas HAM dilakukan oleh sebuah Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Komnas HAM. (3) Susunan keanggotaan, persyaratan, dan jumlah Anggota Panitia Seleksi ditetapkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM. (4) Anggota Komnas HAM tidak dapat menjadi Anggota Panitia Seleksi. (5) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat independen, transparan, akuntabel, dan profesional. (6) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya memberi laporan pada Sidang Paripurna Komnas HAM.

Pasal 13

(1) Pimpinan Komnas HAM berwenang melakukan pengawasan terhadap perkembangan proses seleksi calon Anggota Komnas HAM yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi. (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Komnas HAM tidak boleh mengurangi kebebasan, netralitas, objektivitas, dan independensi Panitia Seleksi.

Pasal 14

(1) Syarat-syarat dan tata cara seleksi calon Anggota Komnas HAM disusun oleh Panitia Seleksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Syarat-syarat dan tata cara seleksi calon Anggota Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Sidang Paripurna. (3) Anggota Panitia Seleksi tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Anggota Komnas HAM.

Pasal 15

Panitia Seleksi dalam menyelenggerakan seleksi calon Anggota Komnas HAM bertugas: a. MENETAPKAN persyaratan calon Anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini; b. mengikutsertakan partisipasi/masukan masyarakat dalam setiap tahapan proses seleksi calon Anggota Komnas HAM, antara lain meliputi: 1. mengumumkan pendaftaran calon Anggota Komnas HAM melalui media massa (nasional dan daerah) guna memberi kesempatan secara terbuka kepada setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Anggota Komnas HAM sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; dan 2. mengumumkan nama-nama calon Anggota Komnas HAM yang telah mendaftar dan memenuhi 2019, No 1739 persyaratan administrasi melalui media massa untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai rekam jejak calon Anggota Komnas HAM. c. memilih dan MENETAPKAN calon terpilih paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah orang yang akan diusulkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat d. melaporkan setiap tahapan dan hasil akhir dari pelaksanaan tugas panitia seleksi pada Sidang Paripurna Komnas HAM.

Pasal 16

(1) Jumlah calon Anggota Komnas HAM ditetapkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihadiri oleh anggota yang tidak mencalonkan diri. (3) Anggota Komnas HAM yang mengikuti proses seleksi anggota Komnas HAM tidak menghadiri sidang paripurna sebagaimana yang dimaksud ayat (2). (4) Calon Anggota Komnas HAM yang disahkan oleh Sidang Paripurna selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Sidang Paripurna.

Pasal 17

(1) Setiap Anggota Komnas HAM berkewajiban: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Sidang Paripurna dan Tata Tertib Komnas HAM; b. meningkatkan profesionalisme secara terus-menerus serta berdedikasi dan berintegritas tinggi; c. berpartipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; d. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai Anggota; e. menjaga martabat, reputasi, kemandirian, dan kredibilitas Komnas HAM; dan f. bekerja penuh waktu dan seoptimal mungkin bagi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Komnas HAM. (2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak: a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi; b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi; c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu; e. memperoleh honorarium, pendapatan lain, hak dan fasilitas yang sah, serta dukungan penuh dari sekretariat jenderal untuk kelancaran tugas- tugasnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, rencana-rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dalam batas-batas kewajaran; f. memberi penjelasan dan/atau membela diri di Sidang Paripurna terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya karena dianggap telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan dugaan pelanggaran Kode Etik di Dewan Etik Komnas HAM dan di Sidang Paripurna atas dugaan pelanggaran Kode Etik; g. memilih dan dipilih untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Sidang Paripurna; dan 2019, No 1739 h. mendapatkan informasi tertulis dan dokumen- dokumen penting secara lengkap.

Pasal 18

(1) Masa jabatan Anggota Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Masa jabatan Anggota Komnas HAM terhitung sejak tanggal peresmian sebagai Anggota Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam Keputusan PRESIDEN. (3) Masa jabatan Anggota Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sendirinya tidak berlaku dalam hal Anggota berhenti antar waktu.

Pasal 19

(1) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai Anggota karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan Anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus; d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM. (2) Anggota Komnas HAM harus mengundurkan diri dan berhenti antar waktu apabila menjadi: a. pengurus partai politik; b. calon Anggota DPR/DPD/DPRD; c. calon PRESIDEN/Wakil PRESIDEN; dan d. calon Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 20

(1) Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA serta ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Tata Tertib ini diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Komnas HAM. (3) Pemeriksaan atas perbuatan tercela oleh Anggota Komnas HAM dilakukan oleh Dewan Etik Komnas HAM.

Pasal 21

(1) Pemberhentian Anggota Komnas HAM atas dasar salah satu atau lebih alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e diputuskan oleh Sidang Paripurna setelah Anggota yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Etik Komnas HAM dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM. (2) Anggota Komnas HAM yang diperiksa oleh Dewan Etik Komnas HAM memiliki hak memberikan penjelasan dan/atau membela diri di hadapan Dewan Etik Komnas HAM. (3) Apabila penjelasan atau pembelaan diri dapat diterima maka Dewan Etik Komnas HAM menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Sidang Paripurna agar yang bersangkutan dibebaskan dari tuduhan dan direhabilitasi dengan keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM. (4) Apabila penjelasan atau pembelaan diri tidak dapat diterima maka Dewan Etik Komnas HAM menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Sidang Paripurna agar yang bersangkutan dijatuhkan sanksi melalui Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM. 2019, No 1739 (5) Sidang Paripurna dapat meminta keterangan dari Dewan Etik Komnas HAM dan/atau Anggota Komnas HAM yang diperiksa oleh Dewan Etik Komnas HAM.

Pasal 22

(1) Pimpinan Komnas HAM terdiri dari Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip kolektif kolegial yang melekat pada kepemimpinan Komnas HAM. (2) Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua dipilih oleh Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna. (3) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM telama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali. (4) Sidang Paripurna dengan agenda pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dapat merupakan sidang paripurna terbuka. (5) Mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan jika hal itu tidak tercapai dilakukan pemungutan suara secara tertutup. (6) Dalam hal terjadi pemungutan suara, maka setiap anggota Komnas HAM memiliki satu suara.

Pasal 23

(1) Pimpinan Komnas HAM bertugas dan berwenang: a. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang di lingkungan Komnas HAM; b. Mengkoordinasi proses penyusunan rencana kerja; c. mengesahkan peruntukan dan penggunaan anggaran belanja Komnas HAM yang telah diputuskan dalam Sidang Paripurna; d. menjalin komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah baik nasional, regional, maupun internasional; e. memberikan arahan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM mengenai pelaksanaan tugas dukungan teknis dan administrasi maupun hal lain yang terkait dengan kepentingan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tujuan Komnas HAM; f. memimpin Sidang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan usulan Sekretaris Jenderal mengenai rencana promosi, mutasi atau demosi pejabat atau pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM setelah memperhatikan pandangan, pendapat, dan pertimbangan dari anggota Komnas HAM; dan g. dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan usulan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, khusus untuk esolon II, pelaksanaannya dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan. (2) Pembagian dan tanggung jawab diantara Ketua dan Wakil-wakil Ketua Komnas HAM diputuskan dalam rapat internal pimpinan Komnas HAM dan diresmikan dalam Keputusan Ketua Komnas HAM untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat administratif kelembagaan, segala bentuk surat Keputusan yang dibuat untuk dan atas nama Komnas HAM harus ditanda tangani oleh Ketua Komnas HAM. (4) Pimpinan Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 24

Dalam hal Ketua berhalangan sementara, maka tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna. 2019, No 1739

Pasal 25

Apabila semua unsur pimpinan berhalangan sementara, maka Sidang Paripurna menunjuk salah seorang Anggota untuk bertindak sebagai pejabat pelaksana Ketua Komnas HAM.

Pasal 26

(1) Pejabat pelaksana Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat membuat keputusan dan/atar kebijakan yang bersifat strategis bagi Komnas HAM kecuali berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna. (2) Kedudukan sebagai pejabat pelaksana Ketua berakhir sejak Ketua tidak lagi dalam keadaan berhalangan sementara. (3) Pejabat pelaksana Ketua wajib memberikan laporan kepada Ketua mengenai pelaksanaan tugas sebagai pejabat pelaksana Ketua. (4) Apabila Ketua berkeberatan dengan sebagian atau seluruh laporan yang disampaikan oleh pejabat pelaksana Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Ketua: a. dapat membatalkan atau mengubah bagian yang menjadi unsur keberatan; atau b. batal demi hukum untuk bagian yang berkualifikasi sebagai keputusan/kebijakan yang bersifat strategis bagi Komnas HAM.

Pasal 27

(1) Apabila Ketua Komnas HAM meninggal atau berhalangan tetap, maka penentuan pengisian jabatan ketua pengganti ditetapkan oleh Sidang Paripurna. (2) Masa Jabatan Ketua pengganti adalah selama sisa masa jabatan Ketua yang diganti. (3) Tata cara pemilihan dan penetapan Ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut cara pemilihan dan penetapan Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua Komnas HAM.

BAB Kesatu

Seleksi Anggota

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Masa Jabatan dan Pemberhentian Anggota

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pimpinan Komnas HAM

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Dalam hal Ketua berhalangan sementara, maka tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna. 2019, No 1739

Pasal 25

Apabila semua unsur pimpinan berhalangan sementara, maka Sidang Paripurna menunjuk salah seorang Anggota untuk bertindak sebagai pejabat pelaksana Ketua Komnas HAM.

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 28

Koreksi

(1) Sidang Paripurna adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang dihadiri seluruh Anggota Komnas HAM. (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

Pasal 29

Koreksi

Sidang Paripurna dilaksanakan dalam rangka: a. MENETAPKAN Peraturan Tata Tertib; b. MENETAPKAN Rencana Strategis dan Program kerja; c. MENETAPKAN mekanisme kerja; d. memilih dan memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM; e. MENETAPKAN subkomisi dan memilih Anggota dan Pimpinan subkomisi; f. memberhentikan Anggota Komnas HAM; g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan para pejabat eselon 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM; h. membentuk, mengangkat, dan memberhentikan panitia seleksi calon Anggota Komnas HAM; i. mengajukan calon Anggota Komnas HAM; j. membuat rekomendasi dan/atau pernyataan resmi Komnas HAM terutama mengenai pelanggaran HAM atau isu penting yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM kepada pihak yang terkait dengan pelanggar HAM; k. membentuk, membina, dan membubarkan Perwakilan Komnas HAM di daerah; l. membentuk Tim Ad Hoc untuk melaksanakan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat; 2019, No 1739 m. membentuk panitia dan tim dalam pelaksanaan tugas- tugas Komnas HAM; n. mengangkat dan memberhentikan Dewan Etik Komnas HAM; o. menyusun dan MENETAPKAN kode etik Komnas HAM; p. membahas dan mengesahkan laporan pelaksanaan tugas atau kegiatan dari subkomisi, Tim Ad Hoc, kelompok kerja, panitia, tim, pelapor khusus, dan Perwakilan Komnas HAM di daerah; q. membahas dan mengesahkan rencana, memantau realisasi pelaksanaan anggaran, dan menilai belanja tahunan Komnas HAM; r. mengevaluasi kinerja para Anggota Komnas HAM dan para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM; s. membatalkan atau mengubah sebagian atau keseluruhan unsur dalam keputusan dan/atau kebijakan di lingkungan Komnas HAM yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan umum Komnas HAM; dan t. memberikan penghargaan kepada pihak yang dinilai berjasa bagi upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 30

Subkomisi adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas melaksanakan fungsi Komnas HAM.

Pasal 31

Subkomisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari : 1. Subkomisi Penegakkan HAM; dan 2. Subkomisi Pemajuan HAM.

Pasal 32

(1) Subkomisi Penegakkan HAM terdiri dari : a. Fungsi Pengaduan; b. Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan; c. Fungsi Mediasi; dan d. Fungsi Pengawasan. (2) Subkomisi Pemajuan HAM terdiri dari : a. Fungsi Pengkajian dan Penelitian; dan b. Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan.

Pasal 33

Subkomisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 di atas melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Komnas HAM sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UNDANG-UNDANG Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 34

(1) Subkomisi dipimpin oleh Anggota Komnas HAM. (2) Masa jabatan anggota dan pimpinan subkomisi adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 35

(1) Subkomisi menyusun rencana program kerja dan mekanisme kerja dalam bentuk pedoman baku (Standar Operational Prosedur/SOP) sebagai penjabaran Rencana Strategis Komnas HAM. (2) Rencana program kerja dan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan disahkan dalam Sidang Paripurna. (3) Dalam menjalankan program kerja dan kegiatan-kegiatan subkomisi yang telah mendapatkan alokasi anggaran definitif, Sekretaris Jenderal Komnas HAM berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana serta keperluan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Daftar Isian 2019, No 1739 Pelaksanaan Anggaran (DIPA). (4) Dalam menjalankan program kerja dan kegiatan-kegiatan subkomisi dilengkapi dan didukung oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. (5) Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan subkomisi. (6) Pemilihan dan penempatan pegawai di subkomisi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari subkomisi dan pimpinan Komnas HAM.

Pasal 36

(1) Pelapor khusus adalah kelengkapan Komnas HAM yang dibentuk oleh Sidang Paripurna yang diberi kewenangan untuk melakukan penilaian atas situasi HAM di suatu wilayah atau terkait isu-isu tertentu yang menjadi prioritas Komnas HAM untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan perubahan kebijakan (2) Pelapor khusus adalah kelengkapan Komnas HAM yang dipilih dari luar Anggota Komnas HAM, ahli hukum dan/atau tokoh masyarakat yang diminta secara khusus untuk menjalankan tugas khusus yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna. (3) Dalam menjalankan mandatnya, Pelapor Khusus dibantu oleh tim yang beranggotakan pegawai di Sekretariat Jenderal Komnas HAM dan dapat melibatkan anggota masyarakat, yang disahkan oleh Sidang Paripurna. (4) Pelapor Khusus harus melakukan koordinasi dengan subkomisi dalam menjalankan mandatnya. (5) Pelapor Khusus menyiapkan Laporan Perkembangan Bulanan dan Laporan Akhir dari mandat yang diberikan untuk disampaikan dan disahkan dalam Sidang Paripurna. (6) Laporan Akhir sebagaimana disebut pada ayat (5) akan disampaikan kepada para pihak terkait, termasuk masyarakat umum dan lembaga-lembaga pemajuan HAM.

BAB Kesatu

Sidang Paripurna

Pasal 28

Koreksi

(1) Sidang Paripurna adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang dihadiri seluruh Anggota Komnas HAM. (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

Pasal 29

Koreksi

BAB Kedua

Subkomisi

Pasal 30

Koreksi

Subkomisi adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas melaksanakan fungsi Komnas HAM.

Pasal 31

Koreksi

Subkomisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari : 1. Subkomisi Penegakkan HAM; dan 2. Subkomisi Pemajuan HAM.

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

(1) Subkomisi dipimpin oleh Anggota Komnas HAM. (2) Masa jabatan anggota dan pimpinan subkomisi adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 35

BAB VI

SIDANG DAN RAPAT

Pasal 37

Koreksi

(1) Komnas HAM menyelenggarakan sebuah sidang yang disebut Sidang Paripurna. (2) Jenis Rapat di Komnas HAM terdiri dari: a. Rapat Pimpinan; b. Rapat Subkomisi; c. Rapat Koordinasi; dan d. Rapat–rapat lainnya.

Pasal 38

Koreksi

(1) Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang pimpinan serta membahas tindak lanjut Keputusan Sidang Paripurna. Rapat Pimpinan dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan pihak lain yang dianggap perlu. (2) Rapat Subkomisi diselenggarakan oleh subkomisi untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang subkomisi serta membahas tindak lanjut Keputusan Sidang Paripurna. Rapat Subkomisi dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan pihak lain yang dianggap perlu. (3) Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh unsur pimpinan dan/atau subkomisi dan/atau Sekretariat Jenderal untuk membahas berbagai hal di luar Sidang Paripurna, rapat Subkomisi dan/atau Rapat Pimpinan. Rapat 2019, No 1739 Koordinasi dapat dihadiri oleh pihak lain yang dianggap perlu. (4) Selain rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diselenggarakan rapat-rapat lainnya, seperti rapat tim ad hoc, rapat tim bentukan, rapat kelompok kerja, rapat panitia, rapat mekanisme khusus, dan lain-lain.

Pasal 39

(1) Sidang Paripurna diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. (2) Sidang Paripurna diselenggarakan di gedung Komnas HAM atau di tempat lain berdasarkan keputusan Pimpinan Komnas HAM.

Pasal 40

(1) Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua. (2) Ketua dan/atau Wakil Ketua memimpim pemilihan pimpinan sidang, dan selanjutnya sidang dipimpin oleh Pimpinan Sidang terpilih. (3) Untuk pertama kali sebelum Ketua terpilih, Sidang Paripurna dipimpin oleh Anggota tertua dan Anggota termuda.

Pasal 41

(1) Usulan agenda Sidang Paripurna dapat disampaikan pada saat Sidang Paripurna berlangsung dan/atau Sidang Paripurna sebelumnya. (2) Usulan agenda Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi agenda Sidang Paripurna setelah disetujui oleh Sidang Paripurna. (3) Perubahan agenda yang berkaitan dengan materi maupun urutan pembahasannya dapat dilakukan dengan persetujuan Sidang Paripurna.

Pasal 42

(1) Undangan Sidang Paripurna dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Undangan Sidang Paripurna harus disampaikan kepada Anggota Komnas HAM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Sidang Paripurna berlangsung. (3) Sekretariat Jenderal melakukan konfirmasi kehadiran Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna 1 (satu) hari sebelum Sidang Paripurna berlangsung.

Pasal 43

(1) Sidang Paripurna Komnas HAM bersifat terbuka atau terbatas atau tertutup. (2) Sidang paripurna terbatas dan tertutup bersifat rahasia. (3) Sidang Paripurna terbuka dihadiri oleh Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal, Petugas Persidangan dan siapapun yang berkeinginan untuk mengikuti Sidang Paripurna. (4) Sidang Paripurna terbatas hanya dihadiri oleh Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal, Petugas Persidangan dan pihak lain yang diundang dengan persetujuan Sidang Paripurna. (5) Sidang Paripurna tertutup hanya dihadiri oleh Anggota Komnas HAM. (6) Hasil-hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa disampaikan ke publik atas keputusan Sidang Paripurna. (7) Komisioner, Sekretaris Jenderal, dan pegawai yang bertugas pada Sidang Paripurna tertutup dan terbatas wajib menjaga kerahasiaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

(1) Hak berbicara dan menyampaikan pendapat dalam Sidang Paripurna hanya dimiliki oleh Anggota Komnas 2019, No 1739 HAM. (2) Sekretaris Jenderal atau pihak lain yang diundang dalam Sidang Paripurna Terbatas hanya dapat berbicara dan menyampaikan pendapat atas permintaan dan persetujuan Pimpinan Sidang Paripurna.

Pasal 45

(1) Penyampaian informasi mengenai Komnas HAM yang berkaitan dengan hasil keputusan Sidang Paripurna disampaikan oleh juru bicara yang ditunjuk oleh Sidang Paripurna. (2) Penyampaian informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari tim bentukan Sidang Paripurna disampaikan oleh Ketua Tim atau Anggota Tim yang ditunjuk oleh Ketua Tim.

Pasal 46

(1) Setiap orang yang hadir dalam Sidang Paripurna wajib menjaga ketertiban Sidang Paripurna. (2) Pimpinan Sidang Paripurna dapat mengeluarkan setiap orang yang melanggar ketertiban Sidang Paripurna. (3) Tata cara, sifat, dan hal-hal terkait lainnya yang bersifat lebih rinci mengenai penyelenggaraan Sidang Paripurna diatur dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Persidangan.

Pasal 47

(1) Sidang Paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah Anggota Komnas HAM. (2) Dalam hal Sidang Paripurna pada waktu yang telah ditentukan tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan Sidang membuka dan menunda Sidang paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit. (3) Dalam hal ketentuan ayat (2) tidak tercapai, maka Sidang Paripurna dinyatakan sah, dengan ketentuan bahwa Anggota yang hadir berjumlah sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Anggota Komnas HAM. (4) Dalam kondisi force majeure, ketentuan ayat (3) tersebut dapat dilakukan dengan kewenangan mendengarkan laporan dan tidak diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan yang strategis.

Pasal 48

Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan Sidang Paripurna.

Pasal 49

(1) Pengambilan keputusan Sidang Paripurna dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil melalui pemungutan suara. (3) Sidang Paripurna yang hanya dihadiri oleh sepertiga dari anggota, maka keputusannya ditunda untuk dibicarakan pada Sidang paripurna berikutnya jika disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah Anggota yang hadir dan memberikan suara. (4) Dalam hal tidak hadir karena penugasan lembaga atau alasan lainnya yang bisa diterima oleh forum paripurna, setiap anggota dapat memberikan kuasa kepada anggota lainnya dengan ketentuan bahwa satu anggota hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota lainnya dan hal tersebut didasarkan surat kuasa tertulis.

Pasal 50

(1) Keputusan Sidang Paripurna dapat dibatalkan atau diubah atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah Anggota Komnas HAM. (2) Permintaan pembatalan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari Anggota Komnas HAM. (3) Keputusan Sidang Paripurna mengenai permintaan pembatalan atau perubahan keputusan Sidang Paripurna 2019, No 1739 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

(1) Keputusan Sidang Paripurna mengikat bagi semua Anggota Komnas HAM, Sekretariat Jenderal, Perwakilan Komnas HAM dan semua Tim Bentukan Sidang Paripurna. (2) Keputusan Sidang Paripurna harus ditandatangani dan disahkan oleh seluruh Anggota Komnas HAM yang menghadiri Sidang Paripurna tersebut.

Pasal 52

(1) Sidang Paripurna harus didokumentasikan dalam bentuk rekaman audio, video, dan risalah sidang serta dikelola oleh Sekretariat Jenderal. (2) Risalah Sidang Paripurna diklasifikasikan dalam sifat rahasia atau tidak rahasia yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Paripurna. (3) Risalah Sidang Paripurna yang bersifat tidak rahasia dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 53

(1) Rapat Subkomisi diadakan secara periodik sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Rapat Subkomisi dipimpin oleh Pimpinan Subkomisi. (3) Rapat Subkomisi dihadiri oleh Anggota Subkomisi, Staf Subkomisi, dan pihak lain yang diundang. (4) Rapat Subkomisi didokumentasikan dan selanjutnya dilaporkan kepada Sidang Paripurna.

Pasal 54

(1) Rapat Pelapor Khusus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa baktinya. (2) Rapat Pelapor Khusus dihadiri oleh Pelapor Khusus, Subkomisi, Anggota Komnas HAM, pegawai Komnas HAM yang terlibat, dan pihak lain yang diundang. (3) Rapat Pelapor Khusus didokumentasikan dan selanjutnya dilaporkan kepada Sidang Paripurna.

Pasal 55

(1) Rapat Pimpinan diadakan secara periodik sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Rapat Pimpinan didokumentasikan oleh Sekretariat Jenderal. (3) Keputusan Rapat Pimpinan bersifat kolektif kolegial dan dilaporkan kepada Sidang Paripurna.

Pasal 56

(1) Rapat Koordinasi diadakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Rapat Koordinasi didokumentasikan oleh Sekretariat Jenderal. (3) Keputusan Rapat Koordinasi ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan dilaporkan kepada Sidang Paripurna. 2019, No 1739

BAB Kedua

Mekanisme Sidang Paripurna

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan Sidang Paripurna.

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

BAB VIII

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 58

Koreksi

(1) Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah aparatur pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan. (2) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. (3) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro- biro. (4) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM. (5) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna setelah melalui seleksi terbuka sesuai peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (6) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. (7) Sekretariat Jenderal Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Komnas HAM. (8) Untuk mengatur tugas dan tanggungjawab kesekretariatan, sekretaris jenderal berwenang membuat peraturan Sekretaris Jenderal dan/atau keputusan Sekretaris Jenderal

Pasal 59

(1) Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM. (2) Dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya, Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Pasal 60

(1) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 81 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan PRESIDEN Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2) Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Ketua dan atau Pimpinan Komnas HAM serta mendapat persetujuan dari Sidang Paripurna. (3) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Sekretariat Jenderal tidak boleh mengurangi kemandirian Komnas HAM.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, Sekretar iat Jenderal Komnas HAM menyelenggarakan fungsi: a. memberikan dukungan teknis operasional kepada Komnas HAM; 2019, No 1739 b. menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi dan tindak lanjut; c. memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja; d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non- pemerintah terkait baik di dalam maupun luar negeri; e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Jenderal Komnas HAM; f. menyelenggarakan kegiatan administrasi Anggota Komnas HAM; dan g. melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana Komnas HAM.

Pasal 62

(1) Sekretariat Jenderal Komnas HAM bertanggung jawab untuk mewujudkan sistem administrasi dan keuangan yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel. (2) Sekretariat Jenderal Komnas HAM bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima, profesional, dan optimal kepada seluruh Anggota Komnas HAM serta masyarakat/kelompok yang berkepentingan dengan Komnas HAM. (3) Sekretaris Jenderal dapat membentuk Kelompok Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

(1) Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62, Sekretariat Jenderal juga bertugas: a. memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan Anggota Komnas HAM dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM; dan b. melakukan kegiatan yang menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan, serta kebersihan gedung beserta isi dan pekarangan kantor Komnas HAM. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal wajib melakukan pengawasan dan koordinasi dengan semua pihak yang terkait.

Pasal 64

(1) Sidang Paripurna Komnas HAM dapat menunjuk Pejabat dari lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan dirt atas permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus; d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna atas rekomendasi Dewan Etik karena mencemarkan martabat, reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM. (2) Ketua Komnas HAM mengusulkan calon Sekretaris Jenderal kepada PRESIDEN berdasarkan keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM atas dasar hasil seleksi terbuka sesuai peraturan yang berlaku.