Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 September 2011 KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, IFDHAL KASIM Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran I PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Penerimaan Pengaduan KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR : ....../Komnas HAM/…./20….
TENTANG (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang :
a. ....................
b. ....................
c. ....................
d. Dst Mengingat :
1. ..................
2. ..................
3. ..................
4. dst Memperhatikan: Keputusan Sidang Paripurna Nomor ………. tanggal …….. yang MEMUTUSKAN untuk membentuk (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) KESATU : Membentuk (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam butir Kesatu adalah:
Penanggungjawab : …….
Ketua : …….
Sekretaris : …….
Anggota : 1………… 2………….
3. dst KETIGA : Ruang lingkup tugas (Nama Tim bentukan Sidang Paripurna) adalah:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. ……………..
b. ……………..
c. …………….
d. dst KEEMPAT : (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) bekerja sejak ………… sampai dengan ........... dengan ketentuan apabila dipandang perlu, atas persetujuan Sidang Paripurna Komnas HAM, dapat diperpanjang.
KELIMA : (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) ialah dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEENAM : Hasil kerja dari (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tersebut di atas diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.
KETUJUH : (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) apabila dianggap perlu dapat dibantu oleh narasumber yang terdiri dari ahli-ahli di bidang tertentu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui DIPA Komnas HAM Tahun .......... Nomor ........... tanggal ............. dan berdasarkan Program Nomor:
............... (disesuaikan dengan mata anggaran tahun berjalan saat dibentuknya Tim ini) KESEMBILAN : (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) akan menentukan prosedur dan mekanisme kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan standar-standar nasional.
KESEPULUH : (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal …………… KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Ketua, (………………………..) Tembusan kepada yth:
1. Sekjen Komnas HAM
2. PPK Program Penegakan Hukum dan HAM
3. Anggota Tim
4. Arsip KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran II PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Ad Hoc KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR :
/Komnas HAM/XX/XXXX TENTANG PEMBENTUKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA ………….
KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang :
a. b.
c. dst Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3886);
2. UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Repulik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4026);
3. dst.
MEMUTUSKAN MENETAPKAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA KESATU : Membentuk Tim ad Hoc yang melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap peristiwa.
KEDUA : Tim ad hoc bekerja sejak....... sampai ....... dengan ketentuan dapat diperpanjang atas persetujuan Sudang Paripurna Komnas HAM.
www.djpp.kemenkumham.go.id
KETIGA : Ruang lingkup tugas Tim ad hoc ...... adalah melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia KEEMPAT : Tim ad hoc dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA : Susunan keanggotaan Tim ad hoc sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
KEENAM : Tim ad hoc apabila dianggap perlu dapat dibantu oleh narasumber yang terdiri dari ahli baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim Ad Hoc dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui DIPA Komnas HAM Tahun KEDELAPAN : Tim ad Hoc menyusun struktur organisasi dan kerangka kerja penyelidikan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia nasional dan internasional.
KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya KESEPULUH : Tim ad hoc menyampaikan hasil kerja dan bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ……………… KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Ketua, (………………………..) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMNAS HAM NOMOR :
/Komnas HAM/XX/XXXX TANGGAL :
NO.
N A M A JABATAN
1. 2.
3. 4.
5. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Ketua, (………………………..) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran III PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id Jakarta,..........
Nomor :
Kepada Yth.
Lampiran :
Jaksa Agung RI Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Di Penyelidikan Proyustisia Peristiwa … Jakarta Bersama ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan peristiwa...... yang diduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka Komnas HAM pada Sidang Paripurna tanggal..... telah MEMUTUSKAN untuk membentuk Tim ad hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa........
Menindaklanjuti putusan Sidang Paripurna Komnas HAM tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor:....... tentang Pembentukan Tim ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa.........
Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa ”Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik”, maka melalui surat ini kami memberitahukan bahwa Komnas HAM akan melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2000 atas peristiwa tersebut ........di atas.
Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tim [Ad Hoc] Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa.....
Ketua selaku Penyelidik, (………………………..) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran IV PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Kerangka Kerja KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id Kerangka Kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa ……..
A. Pendahuluan B. Syarat Keefektifan: Kekuasaan, Perlindungan Hukum, dan Infrastruktur Administrasi Meskipun UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah memberikan mandat kepada Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, akan tetapi dalam pelaksanaannya, Komnas HAM masih mengalami kendala dan keterbatasan dalam menjalankan mandat tersebut. Dalam konteks INDONESIA di mana pelanggaran hak asasi manusia yang berat seringkali dilakukan aparat negara terutama TNI/Polri, maka suatu penyelidikan yang obyektif dan tidak berat sebelah (imparsial) sangatlah dibutuhkan guna mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam konteks demikian, Tim Ad Hoc ini perlu mengatur beberapa prinsip dasar agar penyelidikan berjalan efektif. Beberapa butir di bawah ini perlu mendapat perhatian, yakni :
• Jaminan perlindungan bagi Tim Ad Hoc. Setiap orang yang terlibat dalam penyelidikan harus memperoleh jaminan perlindungan prosedural minimum yang dilindungi oleh hukum nasional maupun hukum internasional pada setiap tahap penyelidikan.
• Dukungan teknis dan Administatif. Tim Ad Hoc harus mendapatkan dukungan staf teknis dan administratif, disamping akses tehadap nasihat hukum yang objektif dan netral untuk menjamin bahwa penyelidikan akan menghasilkan bukti permulaan guna dtindaklanjuti dengan penyidikan dan penututan oleh Jaksa Agung.
• Akses sumber daya dan kekuasaan. Komisi harus mendapatkan kekuasaan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
• Bantuan dari lembaga-lembaga non pemerintah dan lembaga internasional. Para penyelidik harus diberi kekuasaan untuk mencari bantuan dari lembaga-lembaga non pemerintah baik nasional maupun lembaga internasional, seperti para ahli hukum, HAM dan kedokteran forensik, serta keahlian di bidang lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
C. Sasaran Penyelidikan Tugas utama Tim Ad Hoc ini adalah untuk menemukan bukti permulaan yang cukup guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan hingga proses pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk ini, penyelidikan sedikitnya harus dan tidak terbatas pada :
• Menyelamatkan dan menjaga barang-barang bukti yang berhubungan dengan jenis kejahatan yang akan diselidiki oleh Tim Ad Hoc guna membantu proses penyidikan dan penuntutan;
• Mengidentifikasikan calon-calon saksi dan para korban serta para pihak yang diduga bertanggung jawab guna memperoleh keterangan mengenai fakta-fakta kejahatan dimaksud ;
• Memastikan sebab, cara, lokasi, dan waktu tindak kejahatan tersebut, serta pola atau tindakan yang dapat menyebabkan kejahatan tersebut;
• Membedakan sebab-sebab kematian (misalnya antara kematian alami, kematian tak disengaja, kematian karena bunuh diri dengan kematian karena pembunuhan perorangan, berencana, sistematik dan berskala luas) • Mengidentifikasikan dan (bila mungkin) merekomendasikan penahanan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut.
• Merekomendasikan mereka yang diduga sebagai penanggung jawab dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
D. Tata cara penyelidikan Salah satu aspek dari penyelidikan Tim Ad Hoc ini adalah pengumpulan dan analisis bukti. Oleh karena itu, sangat penting menyelamatkan dan menjaga bukti-bukti fisik, dan mewawancarai mereka yang mungkin dapat dijadikan sebagai saksi, agar keadaan yang mengitari kematian atau berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang mencurigakan dapat dijelaskan. Dibawah ini diuraikan mengenai tata cara penyelidikan yang hendaknya dilakukan, yaitu :
• Pemrosesan tempat perkara Tim Ad Hoc dengan bantuan penyelidik pembantu dan penyelidik-penyelidik non-medis harus mengkoordinasikan upaya penyelidikan terhadap tempat perkara kejahatan dengan para staf medis.
Mereka yang melaksanakan penyelidikan harus mempunyai akses kepada tempat mayat yang ditemukan dan kepada tempat dan peristiwa dimana kematian mungkin terjadi:
a) Wilayah sekitar mayat harus ditutup. Hanya para penyelidik dan stafnya yang boleh memasuki wilayah tersebut;
b) Perlu diambil foto-foto berwarna korban karena dibanding foto hitam-putih, dapat menunjukan lebih banyak rincian dan sifat serta keadaan mengenai kematian korban;
c) Perlu diambil foto-foto tempat perkara kejahatan (bagian dalam dan luar), dan bukti-bukti fisik lainnya;
d) Perlu dicatat posisi tubuh dan kodisi baju;
e) Faktor-faktor berikut dapat membantu memperkirakan waktu kematian;
(i) Suhu badan (hangat, sejuk, dingin);
(ii) Lokasi dan derajat kepucatan;
(iii) Kekakuan tubuh;
(iv) Tahap dan dekomposisi tubuh f) Pemeriksaan akan adanya darah di tempat perkara kejahatan harus dilakukan. Sampel-sampel apapun, seperti darah, serat, benang, harus dikumpulkan dan dijaga;
g) Jika korban nampak telah dianiaya secara seksual, hal ini harus dicatat;
h) Harus dicatat setiap kendaraan yang ditemukan di wilayah ditemukannya tubuh korban;
i) Harus dibuat draft atau sketsa dari adanya tanda-tanda perusakan, tanda-tanda ban kendaraan, atau jejak sepatu, maupun tanda-tanda lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan bukti;
www.djpp.kemenkumham.go.id
j) Setiap bukti berupa senjata, seperti pistol, senjata api, peluru dan tempatnya, harus diambil dan disimpan.
Jika mungkin, tes untuk menemukan sisa-sisa tembakan dan fragmen-fragmen besi dilakukan;
k) Setiap sidik jari yang ada harus ditemukan, diolah, diangkat dan disimpan;
l) Sketsa tempat perkara kejahatan untuk perkiraan harus dibuat dengan menunjukkan semua rincian yang relevan, seperti letak senjata-senjata, meubel, kendaraan, tanah/lantai, termasuk posisi, tinggi dan lebar benda-benda, dan hubungan antar benda-benda tersebut;
m) Catatan mengenai identitas semua orang yang berada pada tempat peristiwa harus dibuat, termasuk nama lengkapnya, alamatnya, dan nomor telepon;
n) Informasi dari saksi-saksi di tempat kejadian harus diperoleh, termasuk mereka yang terakhir melihat korban ketika masih hidup, bilamana, dimana, dan pada situasi apa;
o) Setiap makalah, catatan, atau dokumen relevan harus disimpan sebagai bukti dan analisis tulisan tangan.
p) Pengenalan/identifikasi luka fisik (bekas luka) dan trauma yang dialami korban. Apakah disebabkan oleh benda tajam, tumpul, senjata api atau tindak kekerasan lain termasuk teror dan sebagainya.
• Pemerosesan bukti
1. Tubuh harus diidentifikasikan oleh saksi yang dapat dipercaya, disertai metode objektif lainnya.
2. Harus dibuat laporan mengenai pengamatan yang rinci di tempat kejadian, tindakan para penyelidik dan keadaan bukti-bukti yang diperoleh;
3. Formulir harta milik yang mencatat semua bukti harus dituntaskan;
4. Bukti harus dikumpulkan, ditangani, dibungkus dan dilabel dengan benar, serta diletakkan di dalam tempat yang aman untuk mencegah kerusakan dan hilangnya bukti.
E. Jalan menuju penyelidikan
1. Jika ada, bukti apa yang menunjukkan bahwa kematian, pemusnahan dan teror telah direncanakan sebelumnya dan disengaja, dan bukan kecelakaan ? Adakah bukti penyiksaan ? Pembunuhan
2. Senjata apa atau cara-cara apa yang digunakan dan bagaimana?
3. Berapa orang yang terlibat dalam kematian tersebut?
4. Jika ada, kejahatan lain semacam apa dan dengan rincian seperti apa yang juga terjadi saat pembunuhan atau yang berkaitan dengan kematian tersebut?
5. Apa hubungan antara tersangka dan korban sebelum kematian?
6. Apakah korban anggota dari suatu kelompok politik, agama, etnik atau sosial, dan mungkinkah ini menjadi motif pembunuhan? F. Kesaksian pribadi • Para penyelidik harus mengidentifikasi dan mewawancarai semua orang yang mungkin dijadikan saksi kejahatan, termasuk:
(i) Para tersangka;
(ii) Saudara dan teman-teman korban;
(iii) Orang-orang yang kenal dengan korban;
(iv) Orang-orang yang tinggal atau berada di dalam wilayah terjadinya kejahatan;
(v) Orang-orang yang kenal atau mengetahui para tersangka;
(vi) Orang-orang yang mungkin melihat kejahatan tersebut, tempat kejadiannya, korbannya ataupun para tertuduh, dalam minggu sebelum terjadinya hukuman mati;
(vii) Orang-orang yang mengetahui kemungkinan motif kejahatan • Wawancara harus dilakukan secepat mungkin dan dicatat dan/atau direkam. Semua kaset disimpan dan bila perlu dibuat transkripnya.
• Pembuatan dan penandatanganan BAP yang telah disediakan harus segera dikerjakan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
• Saksi-saksi harus diwawancara terpisah, dan harus diberi jaminan bahwa jika perlu, berbagai cara akan diterapkan untuk menjaga keselamatan mereka sebelum, selama, dan sesudah penyelidikan kasus.
G.Pembatasan Ruang Lingkup Peyelidikan Tim Ad Hoc penyelidik perlu membatasi ruang lingkup penyelidikan dengan meyertai kerangka acuan penyelidikan.
Beberapa prinsip untuk membatasi kerangka acuan adalah sebagai berikut:
• Kenetralan. Harus dibatasi secara netral agar tidak mengarah pada sebuah hasil yang sebelumnya harus disimpulkan. Agar netral, kerangka acuan tidak boleh membatasi penyelidikan sehingga tidak dapat mengungkap tanggung jawab pemerintah, pejabat militer, atau pihak lain atas pelanggaran hak asasi yang berat.
• Ketepatan. Harus menyatakan secara tepat peristiwa-peristiwa dan isu mana yang akan diselidiki dan dibahas di dalam laporan akhir Tim Ad Hoc.
• Kelenturan. Harus memberi kelenturan pada ruang lingkup pencarian informasi agar menjamin bahwa penyelidikan yang menyeluruh oleh Tim Ad Hoc tidak diganggu oleh kerangka acuan yang terlalu dibatasi dan terlalu luas. Kelenturan yang diperlukan dapat dicapai dengan cara, misalnya, mengizinkan Tim Ad Hoc untuk memperbaiki kerangka acuan sesuai dengan kebutuhan. Namun penting agar Tim Ad Hoc menginformasikan masyarakat umum mengenai perbaikan atas tuntutannya itu.
H. Kekuasaan Tim Ad Hoc Prinsip-prinsip secara umum menggariskan kekuasaan Tim Ad Hoc. Secara lebih khusus, tim Ad Hoc tersebut memerlukan:
• Perolehan informasi. Kewenangan untuk memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk upaya penyelidikan. Misalnya, sebab kematian, cara dan waktunya, termasuk otoritas untuk memaksakan keterangan yang berada. Di bawah sanksi hukum, untuk memerintahkan pembuatan dokuman seperti catatan pemerintah maupun medis, serta melindungi saksi-saksi, keluarganya dan pihak-pihak lain;
• Laporan kepada publik. Kewenangan untuk mengeluarkan laporan bagi masyarakat umum;
• Mempertahankan dan menjaga barang bukti. Kewenangan untuk mencegah penguburan dan tindak pembuangan mayat lainnya sampai pemeriksaan postmortem yang memadai telah dilaksanakan;
• Pemeriksaan. Kewenangan untuk melakukan kunjungan langsung, baik pada tempat ditemukan mayat maupun tempat dimana pembunuhan mungkin dilakukan;
• Ekstradisi bukti. Kewenangan untuk menerima bukti dari saksi-saksi dan organisasi-organisasi yang berkedudukan di luar negara bersangkutan.
I. Kualifikasi Keanggotaan Anggota Tim Ad Hoc harus dipilih berdasarkan kenetralan, kompentensi dan kebebasannya sebagai individu:
• Non partisan dan imparsialitas. Anggota Tim Ad Hoc tidak boleh berhubungan erat dengan individu, badan pemerintah, partai politik atau organisasi-organisasi yang mempunyai kaitan pelaku maupun korban, yakni kaitan tanggung jawab atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan tersebut atau atas hilangnya korban, atau organisasi ataupun kelompok yang berhubungan dengan korban, karena hal ini dapat merusak kredibilitas Tim Ad Hoc.
• Kompetensi.
Anggota Tim Ad Hoc harus mampu mengevaluasi dan mempertimbangkan, serta melaksanakan penilaian dengan baik. Jika mungkin, komisi pencarian informasi (penyelidik lapangan) harus beranggotakan antara lain, ahli hukum, kedokteran, ilmu forensik dan bidang spesialisasi lainnya yang sesuai.
• Kejujuran. Anggota Tim Ad Hoc harus mempunyai reputasi sebagai orang yang jujur dan adil di dalam komunitasnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
J. Jumlah Anggota dan Asisten Tim Ad Hoc Di dalam prinsip-prinsip, tidak ada ketetapan mengenai jumlah anggota dan Penyelidik Pembantu Tim Ad Hoc , tetapi akan sangat masuk akal untuk memperhatikan bahwa objektivitas penyelidikan dan penemuan- penemuan Tim Ad Hoc, antara lain, bergantung pada jumlah anggota, yakni tiga atau lebih (dengan jumlah ganjil), dibanding satu atau dua. Penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak dilakukan oleh satu anggota Tim Ad Hoc. Penyelidikan oleh satu anggota terpisah biasanya akan terbatas pada sejauh mana kemampuannya untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu, penyelidikan oleh satu aggota komisi akan terpaksa MEMUTUSKAN hal-hal yang kontroversial dan penting, tanpa melakukan diskusi, dan akan rentan terhadap tekanan-tekanan pemerintah dan pihak luar.
K. Memilih Narasumber Tim Ad Hoc Tim Ad Hoc penyelidik diharapkan memiliki narasumber yang netral dan ahli dalam bidangnya.
Pengangkatan atau pemilihan narasumber dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan atau permasalahan yang dihadapi oleh Tim.
L. Memilih Penasehat Ahli Penyelidikan biasanya membutuhkan penasehat ahli. Jika diperlukan ahli teknis di bidang patologi, ilmu forensik dan balistik serta ahli di bidang lainnya jika diperlukan dapat diangkat guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Tim Ad Hoc.
M. Memilih Penyelidik Untuk melaksanakan penyelidikan yang netral dan menyeluruh, Tim Ad Hoc akan memerlukan penyelidiknya sendiri untuk mengejar dan mengembangkan bukti. Kredibilitas penyelidik akan semakin baik jika Tim Ad Hoc dapat mengandalkan penyelidiknya sendiri.
N. Perlindungan Saksi/Korban • Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban, mereka yang melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hakim dan keluarganya dari kekerasan, ancaman kekerasan dan bentuk-bentuk intimidasi lainnya;
• Jika Tim Ad Hoc menyimpulkan adanya kemungkinan penyiksaan, gangguan atau bahaya terhadap saksi atau calon saksi, maka komisi dianjurkan:
1. Untuk mendengarkan saksi secara tertutup (in camera);
2. Untuk tidak menyiarkan identitas saksi atau informan;
3. Untuk hanya menggunakan bukti tersebut jika tidak akan membuka identitas saksi;
4. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat.
O. Pemrosesan Dari prinsip-prinsip umum prosedur kasus kejahatan, dengar pendapat harus dilaksanakan di hadapan masyarakat umum, kecuali di dalam kasus tertutup (in camera), dimana keselamatan saksi perlu dilindungi.
Penuntutan kasus in camera harus direkam dan rekaman yang tertutup dan tidak dipublikasikan harus disimpan di tempat yang diketahui (oleh anggota tim Ad Hoc yang terbatas).
Kadang-kadang kerahasiaan yang sepenuhnya diperlukan untuk mendapatkan keterangan saksi, dan Tim Ad Hoc akan ingin mendengar saksi bicara secara tertutup, informal dan merekam keterangannya.
P. Pemberitahuan Tentang Penyelidikan Sebelum dilakukannya penyelidikan, Komnas HAM memberitahukan hal tersebut kepada penyidik sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 19 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Disamping pemberitahuan formal kepada Jaksa Agung selaku penyidik, pemberitahuan informal yang tersebar luas ke publik mengenai pembentukan sebuah tim Ad Hoc dan subyek penyelidikannya perlu dilakukan. Pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis agar informasi yang relevan dan/atau keterangan yang tertulis dikirim kepada Tim Ad Hoc, dan disertai penjelasan bagi orang-orang yang ingin memberikan keterangan saksi. Pemberitahuan dapat disebarkan melalui keterangan pers sehingga dapat dimuat di media massa antara lain koran, majalah, radio, televisi, selebaran dan poster.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Q. Surat/Alat Bukti Penggunaan keterangan saksi. Sebagai langkah Kesatu dalam mengumpulkan bukti, Tim Ad Hoc penyelidik sebaiknya mengundang orang-orang untuk memberi keterangan saksi atau memberikan pernyataan tertulis.
Pernyataan tertulis mungkin menjadi sumber bukti yang penting jika saksi dengan pertimbangan keamanan takut memberi keterangan saksi, atau tidak dapat melakukan perjalanan guna mengikuti sidang, atau tidak dapat bersaksi. Untuk penyelidikan ini akan digunakan BAP yang ditandatangani oleh penyelidik, penyelidik pembantu dan orang yang memberikan keterangan.
Penggunaan bukti dan kasus-kasus lainnya. Tim Ad Hoc harus mempelajari kembali kasus-kasus lain yang dapat memberikan informasi relevan. Misalnya,Tim Ad Hoc harus memperoleh hasil sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa mayat atau petugas medis mengenai sebab-sebab kematian.
Pemeriksaan semacam ini biasanya tergantung pada pemeriksaan postmortem atau otopsi. Tim Ad Hoc harus mempelajari kembali pemeriksaan tersebut dan hasil otopsi untuk memastikan apakah pemeriksaan telah dilakukan secara menyeluruh dan netral. Jika pemeriksaan dan otopsi telah dilakukan dengan menyeluruh dan netral, penemuan-penemuan petugas pemeriksa mayat perlu diperhitungkan.
R. Hak-Hak Pihak Lain Keluarga korban dan atau pendampingnya mempunyai hak untuk mengetahui perkembangan dari penyelidikan yang dilakukan Tim Ad Hoc. Penekanan khusus mengenai peran keluarga sebagai salah satu pihak dalam kasus, menunjukkan betapa kepentingan keluarga korban berperan di dalam pelaksanaan penyelidikan. Namun, setiap pihak lain yang berkepentingan, juga harus mempunyai kesempatan untuk didengar suaranya. Tim ad hoc diberi hak untuk mengeluarkan surat panggilan kepada para saksi, termasuk para pejabat yang diduga terlibat guna mendapatkan bukti. Semua saksi harus diijinkan mendapat penasehat hukum jika kemungkinan besar kesaksiannya akan merugikan dirinya.
Misalnya, jika keterangannya dapat membuatnya dituntut atas suatu tindak kejahatan atau pidana lainnya. Para saksi tidak dapat dipaksa untuk bersaksi terhadap dirinya sendiri dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan ruang lingkup penyelidikan. Harus diberi kesempatan bagi tim ad hoc untuk mengajukan pertanyaan secara efektif kepada para saksi.
S. Evaluasi bukti Tim Ad Hoc akan menganilisis semua informasi dan bukti yang diterimanya guna memastikan relevansinya, kebenarannya dan kejujurannya. Tim Ad Hoc harus mengevaluasi keterangan lisan berdasarkan perilaku saksi dan kredibilitasnya secara keseluruhan. Konfirmasi dari berbagai sumber akan meningkatkan nilai bukti. Dapat dipercayanya suatu bukti yang masih desas-desus dari berbagai sumber dapat meningkatkan nilai kesaksian atas bukti tersebut. Suatu bukti yang bisa dipastikan harus dipertimbangkan secara hati-hati sebelum Tim ad hoc menerimanya sebagai fakta.
Keterangan saksi yang tidak dites dengan mengkonfirmasikannya dahulu, harus diperlakukan secara hati-hati. Kesaksian in camera yang disimpan di dalam catatan tertutup atau tidak dicatat sama sekali biasanya tidak dikonfirmasikan dan oleh karena itu dapat dinilai lebih rendah.
T. Laporan Tim Ad Hoc Tim Ad Hoc harus mengeluarkan laporan di dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah selesainya melakukan penyelidikan. Perlu ditambahkan, jika hasil yang dicapai Tim Ad Hoc tidak bulat, maka anggota Tim Ad Hoc yang suaranya kecil jumlahnya, sebaiknya mencatat secara resmi ketidaksetujuannya (dissenting opinion). Dari pengalaman-pengalaman praktis yang dikumpulkan, laporan Tim Ad Hoc antara lain mengandung informasi berikut:
a. Ruang lingkup penyelidikan dan kerangka acuan;
b. Prosedur dan metode untuk mengevaluasi bukti;
c. Daftar semua saksi yang memberi kesaksiannya, kecuali mereka yang identitasnya harus dirahasiakan karena alasan keamanan dan mereka yang memberi kesaksiannya in camera, serta barang-barang yang diterima sebagai bukti;
d. Waktu dan tempat setiap pertemuan dengan saksi (hal ini dapat dicantumkan dalam lampiran laporan);
e. Latar belakang penyelidikan, seperti kondisi sosial, politik dan ekonomi yang relevan;
f. Peristiwa khusus yang terjadi dan bukti yang menjadi dasar setiap penemuan;
g. Hukum atau perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan Tim Ad Hoc;
www.djpp.kemenkumham.go.id
h. Kesimpulan komisi yang didasarkan pada hukum yang dapat diterapkan dan penemuan fakta;
i. Rekomendasi berdasarkan hasil penemuan Tim Ad Hoc.
TATA CARA KERA PENYELIDIK PEMBANTU DAN ASISTEN Uraian pekerjaan Secara umum penyelidik pembantu dan asisten membantu dan memberikan dukungan teknis pada tugas- tugas anggota Tm Ad Hoc. Penyelidik pembantu dan asisten dibagi dalam 3 (tiga) bidang dengan uraian kerja sebagai berikut:
1. Penyelidik Pembantu • Menyusun pedoman (protokol) penyelidikan.
• Menyusun “kuesioner penyelidikan”.
• Membantu anggota Tim Ad Hoc dalam melakukan penyelidikan (mewawancarai dan memeriksa korban, pihak yang bertanggung jawab, saksi-saksi, dan sumber-sumber lainnya).
• Membantu proses permintaan keterangan kepada para pihak (pengetikan, perekaman, permintaan dokumen pendukung (KTP, SIM), foto).
• Menarik sumber informasi dan mengumpulkannya ke bidang Indok.
• Mencari dan mengumpulkan data-data primer, sekunder, dan tersier • Melakukan verifikasi data-data di lapangan.
• Melakukan analisis terhadap data yang ada • Menyusun format laporan dalam dua bentuk, yakni, laporan akhir dan ringkasan eksekutif.
• Kegiatan lain yang dianggap perlu.
2. Asisten Informasi dan Dokumentasi • Menyusun sistem manajemen informasi dan dokumentasi berbasis komputer untuk kebutuhan Tim Ad Hoc Penyelidik.
• Membuat program aplikasi database • Membuat format Berita Acara Penyelidikan • Mencatat, memasukkan dan mengklarifiaksikan sebuah informasi menjadi database berdasarkan kerangka kerja Tim Ad Hoc.
• Mengolah data, memutakhirkan dan mengkompilasikannya.
• Mengelola dokumen-dokumen secara sistematik dalam ‘small library’ • Mencetak data sesuai keperluan lalu merekomendasikan untuk verifikasi kepada bidang penyelidikan dan analisis.
• Kegiatan lain yang dianggap perlu.
3. Asisten Sekretariat • Memberikan dukungan teknis administratif bagi kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas tim, antara lain menyediakan bahan dokumentasi, menghubungi sumber informasi, mengatur jadwal rapat, pertemuan dan janji dengan pihak ketiga.
• Membantu menyediakan peralatan yang dibutuhkan selama proses penyelidikan.
• Memberikan dukungan di bidang teknis keuangan.
• Kegiatan lain yang diperlukan.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
BAGAN KERJA TIM AD HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA ……… ` KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM Peristiwa Lain Peristiwa lain Peristiwa Utama Penyelidikan proyustisia Jaksa Agung Pengadilan Umum /koneksitas/militer Pengadilan HAM Ad Hoc Pelanggaran HAM Pelanggaran HAM Yang Berat Polisi/ Pomdam/ Provost DPR RI www.djpp.kemenkumham.go.id
STRUKTUR ORGANISASI TIM AD HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAM YANG BERAT KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota : 1.
2. 3.
4. Sekretaris :
Penyelidik Pembantu :
1. 2.
3. 4.
5 Analis Informasi dan Arsiparis:
1. 2.
Sekretariat
1. 2.
3. www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran V PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Berita Acara Penerimaan Berkas KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id TIM AD HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA ------------ PROYUSTISIA Berita Acara Penerimaan Berkas Nomor:
/BA/xx/xxxx Pada hari ini, -------tanggal ------------bertempat di -----, kami, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: -------tanggal----------:-------------------------------- Nama :
------------ ------------------------------------------------ Jabatan:
Penyelidik Tim Ad-hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat peristiwa --------------- ------ ------------------------- Telah menerima dokumen dari saksi sebagai berikut ---------------- Nama :
Umur :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Sipil :
Kewarganegaraan :
Suku :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP/Identitas diri :
Dokumen/Barang Bukti/Alat Bukti* yang diterima oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa adalah sebagai berikut :--------- www.djpp.kemenkumham.go.id
1. .-----------------------------------------------------------------------
2. . ----------------------------------------------------------------------
3. * coret yang tidak perlu.
Demikian Berita Acara Penerimaan Berkas ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditandatangani oleh penyelidik/penyelidik pembantu dan saksi di ___ , pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.
YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA Saksi, Penyelidik, (---------------------------) (………………………..) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran VI PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Surat Panggilan Saksi KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id PROYUSTISIA Jakarta, Nomor :
Kepada Yth.
Perihal :Surat panggilan sebagai saksi Sdr. …..
Dengan hormat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah membentuk Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa ………… berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No. …….tanggal………., sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Dalam rangka pelaksanaan penyelidikan proyustisia sesuai Pasal 19 ayat (1) huruf d UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa ………….. memanggil Saudara untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan peristiwa 1965 – 1966 pada :
Hari/tanggal :
Pukul :
Tempat :
Berdasarkan ketentuan Pasal 216 Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana (KUHP), barang siapa dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut UNDANG-UNDANG dapat dituntut.
Atas kehadiran Saudara untuk datang tepat pada waktunya diucapkan terimakasih.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa ……………………………… Ketua selaku Penyelidik, (………………………..) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran VII PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Tanda Terima Surat Panggilan Saksi KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id TIM AD HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA …………… TANDA TERIMA SURAT PANGGILAN Yang bertanda-tangan di bawah ini :
N a m a :
U m u r :
Jenis kelamin :
A l a m a t :
Hubungan dengan yang dipanggil :
- (jika yang dipanggil tidak di tempat) telah menerima dengan baik Surat Panggilan dari Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa …….. Nomor : pada:---------- H a r i :
T a n g g a l :
J a m :
YANG MENERIMA, ( ___________ ) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran VIII PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Berita Acara Pemeriksaan Saksi KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id TIM AD-HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA ……….
PROYUSTISIA Berita Acara Pemeriksaan Nomor --/BAP/--/--- Pada hari ini, ------tanggal --------bertempat di---------, kami, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa-----, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: -----tanggal:--
1. Nama : ------------------------------------------------------------------- Jabatan : Penyelidik Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa.-----------------
2. Nama : ----------------------------------------------------------------- Jabatan : Penyelidik Pembantu Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa.------
-----------------------------Telah melakukan pemeriksaan terhadap-------------------- Nama :
___ ------------------------------------------------------------------- Umur :
__ Tahun ------------------------------------------------------------ Tempat/tanggal lahir :
___ ------------------------------------------------------------------- Jenis Kelamin :
___ ------------------------------------------------------------------- www.djpp.kemenkumham.go.id
Agama :
Status Sipil :
___ ------------------------------------------------------------------- Kewarganegaraan :
INDONESIA ------------------------------------------------------------ Suku :
___ ------------------------------------------------------------------- Pekerjaan :
___ ------------------------------------------------------------------- Alamat :
___ ------------------------------------------------------------------- No. KTP/Identitas diri :
___ ------------------------------------------------------------------- Dalam pemeriksaan ini, saksi didampingi oleh:----------------------------------------- Nama :
___ ------------------------------------------------------------------- Umur :
__ Tahun ------------------------------------------------------------ Tempat/tanggal lahir :
___ ------------------------------------------------------------------- Jenis Kelamin :
___ ------------------------------------------------------------------- Agama :
Status Sipil :
___ ------------------------------------------------------------------- Kewarganegaraan :
INDONESIA ------------------------------------------------------------ Suku :
___ ------------------------------------------------------------------- Pekerjaan :
___ ------------------------------------------------------------------- Alamat :
___ ------------------------------------------------------------------- No. KTP/Identitas diri :
___ ------------------------------------------------------------------- Ia diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa yang diduga telah terjadi Pelanggaran HAM Yang Berat khususnya Peristiwa ------------------------------ Atas pertanyaan penyelidik yang memeriksa, yang terperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut :-
Pertanyaan : --------------------------------- Jawaban : -------------------------------------------
1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat?---------------------------------------------------
1. Ya, saya sehat.---------------------------------------------------------------------------
2. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan pada hari ini?.-------------------
2. Ya, saya bersedia.------------------------------------------------------------------------
3. Apakah Saudara ingin didampingi oleh penasehat hukum? -----------------------------
3. ( Jawaban ? ).----------------------------------------------------------------------------
4. Apakah Saudara mengetahui mengapa dimintai keterangan?.-------------------------
4. ( Jawaban ? ).-----------------------------------------------------------------------------
5. (Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang menyangkut materi).-------------------------
5. ( Jawaban ? ).----------------------------------------------------------------------------- www.djpp.kemenkumham.go.id
6. ( Pertanyaan ? ).------------------------------------------------------------------------------
6. ( Jawaban ? ).-----------------------------------------------------------------------------
7. ( Pertanyaan ? ).------------------------------------------------------------------------------
7. ( Jawaban ? ).-----------------------------------------------------------------------------
8. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara/i sampaikan?-----------------------------
8. ( Jawaban ? ).-----------------------------------------------------------------------------
9. Apakah yang Saudara/i harapkan setelah pemeriksaan ini?.--------------------------
9. ( Jawaban ? ).-----------------------------------------------------------------------------
10. Apakah Saudara/i bersedia dimintai keterangan lanjutan apabila ada pemeriksaan lanjutan?.----------------------------------------------------------------------
10. ( Jawaban ? ).-------------------------------------------------------------------------
11. Apakah keterangan yang diberikan merupakan keterangan tidak lain dari yang sebenarnya?.----------------------------------------------------------------------------------
11. ( Jawaban ?) ------------------------------------------------------------------------ Sampai disini pemeriksaan dihentikan, kemudian dibacakan kembali kepada terperiksa dan yang terperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang diberikan di atas untuk menguatkannya membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.------------------------------------------------ Terperiksa (-nama lengkap-) Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di-- --------- pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.---------------------------------------------- Pemeriksa I (-nama lengkap-) Pemeriksa II (-nama lengkap-) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran IX PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lapangan KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id TIM AD HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA ------------ PROYUSTISIA Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lapangan Nomor:
/BA/xx/xxxx Pada hari ini, -------tanggal ------------bertempat di -----, kami, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: -------tanggal----------:-------------------------------- Nama :
------------ ------------------------------------------------ Jabatan:
Penyelidik Tim Ad-hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat peristiwa --------------- ------ --------------- Telah menerima dokumen/barang bukti/alat bukti* dari saksi sebagai berikut ------------ Nama :
Umur :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Sipil :
Kewarganegaraan :
Suku :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP/Identitas diri :
Dokumen/Barang Bukti/Alat Bukti* yang diterima oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa adalah sebagai berikut :--------- www.djpp.kemenkumham.go.id
1. .-----------------------------------------------------------------------
2. . ----------------------------------------------------------------------
3. * coret yang tidak perlu.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditandatangani oleh penyelidik/penyelidik pembantu dan saksi di ___ , pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.
YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA Saksi, Penyelidik, (-----------------------------) (………………………..) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran X PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Berita Acara Pemeriksaan Surat KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id TIM AD-HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA .............................................
PROYUSTISIA Berita Acara Pemeriksaan Surat Nomor :
Pada hari ini, __ tanggal __ bulan __ tahun ___ bertempat di ........................................., kami, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa ............., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: ..............tanggal.........:------------------------------------ dan Surat Perintah Penyidik Nomor: ...............................................................
tanggal........................................................................................................................................
1. Nama : ................................................................................
Jabatan: ................................................................................
2. dan seterusnya ..............................................................................
Telah melakukan pemeriksaan surat dengan ciri-ciri yang diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ............ pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.- Pemeriksa I (-nama lengkap-) dan seterusnya KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran XI PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Surat Permohonan Pemeriksaan Surat KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id Jakarta, tt/bb/thn Nomor : nomor/K/PMT/bulan/tahun Kepada Yth.
Lampiran : (sesuai kebutuhan) JAKSA AGUNG Sifat : Biasa/terbatas/rahasia Selaku Penyidik Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pelanggaran HAM yang Berat Surat.
1. Rujukan:
a. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) huruf g angka 2 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
b. Surat Pembentukan Tim Penyelidikan Proyustisia Nomor : ……...................
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan : ………………
2. Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan proyustisia diperlukan tindakan hukum berupa pemeriksaan surat terhadap …..................( dengan menyebut alasannya).
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tim Penyelidikan Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia .....
Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris selaku Penyelidik (………………………..) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran XII PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Surat Permohonan Penggeledahan KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id Jakarta, tt/bb/thn Nomor : nomor/K/PMT/bulan/tahun Kepada Yth.
Lampiran : (sesuai kebutuhan) JAKSA AGUNG Sifat : Biasa/terbatas/rahasia Selaku Penyidik Perihal : Permohonan Penggeledahan Pelanggaran HAM yang dan penyitaan.
Berat
1. Rujukan:
a. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) huruf g angka 2 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
b. Surat Pembentukan Tim Penyelidikan Proyustisia Nomor : ……...................
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan : ………………
2. Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan proyustisia diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah/bangunan milik atau yang dihuni/digunakan oleh ………………………………………………… (dengan menyebutkan alasannya).
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tim Penyelidikan Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia .....
Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris selaku Penyelidik (………………………..) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran XIII PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Berita Acara Penggeledahan KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id TIM AD-HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA .............................................
PROYUSTISIA Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan Nomor :
Pada hari ini, __ tanggal __ bulan __ tahun ___ bertempat di ........................................., kami, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa ............., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: ..............tanggal......... dan Surat Perintah Penyidik Nomor:
...................... tanggal.............................................................
1. Nama : .......................................................................................................
Jabatan : ........................................................................................................
2. dan seterusnya : .........................................................................................................
Dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing:
1. Nama ........................ Umur ......................... Pekerjaan .........................................
2. Nama ........................ Umur ......................... Pekerjaan ..........................................
Telah melakukan:
1. Penggeledahan terhadap: ........................................................................................
2. Penyitaan terhadap barang yaitu: ............................................................................
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ............ pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.----- Yang Menguasai tempat/barang Penyelidik (-nama lengkap-) (-nama lengkap-) Saksi-saksi
1. (-nama lengkap-) .... (tanda tangan) dan seterusnya
2. (-nama lengkap-) .....(tanda tangan) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran XIV PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Berita Acara Pemeriksaan Setempat KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id TIM AD-HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA .............................................
PROYUSTISIA Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor :
Pada hari ini, __ tanggal __ bulan __ tahun ___ bertempat di ........................................., kami, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa ............., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: ..............tanggal......... dan Surat Perintah Penyidik Nomor: .............................
tanggal....................................................................................
1. Nama : ....................................................................................................................
Jabatan : ....................................................................................................................
2. dan seterusnya : ……….........................................................................................................
Dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing:
1. Nama ........................ Umur ......................... Pekerjaan .........................................
2. Nama ........................ Umur ......................... Pekerjaan .........................................
Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap: Rumah/Pekarangan/Bangunan/makam (kuburan)/tempat lain yang beralamat di ...................................................................................
Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:..........................................................................
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ............ pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.- Yang Menguasai Rumah/Bangunan Penyelidik (-nama lengkap-) (-nama lengkap-) Saksi-saksi
1. (-nama lengkap-) .... (tanda tangan) dan seterusnya
2. (-nama lengkap-) .....(tanda tangan) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran XV PERATURAN KOMNAS HAM Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tanggal : 27 September 2011 Format Sistematika Laporan Lengkap SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA ……..