PERBAN

Peraturan Badan Nomor 001-komnasham-ix-2010 Tahun 2012 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA

PERBAN Nomor 001-komnasham-ix-2010 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini, yang dimaksud dengan: 1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 3. Mediasi Hak Asasi Manusia adalah cara penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terkait suatu sengketa dan atau konflik antara dua pihak atau lebih, melalui proses: konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan atau penilaian ahli, kemudian dilanjutkan dengan perundingan untuk membuat kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 4. Mediator adalah Anggota Komnas HAM yang bertugas membantu para pihak yang sedang bersengketa melalui perundingan guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang dipersengketakan. 5. Komediator adalah Staf Komnas HAM yang membantu mediator dalam proses mediasi hak asasi manusia. 6. Para pihak yang bersengketa adalah dua atau lebih subyek hukum yang bersengketa dan bersepakat untuk memperoleh penyelesaiannya melalui mediasi oleh Komnas HAM. 7. Persetujuan untuk mediasi adalah pernyataan tertulis dari masing- masing pihak yang bersengketa yang menyatakan kesediaannya untuk dimediasi oleh Komnas HAM. 8. Berita Acara Penundaan Perundingan adalah dokumen tertulis yang memuat tentang penundaan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, alasan-alasan penundaan perundingan, serta penetapan waktu perundingan lanjutan yang ditandatangani oleh para pihak, Mediator, Komediator, dan saksi-saksi. 9. Berita Acara Tanpa Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat tentang berakhirnya suatu perundingan mediasi tanpa kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa serta alasan- alasan tidak tercapainya kesepakatan, yang ditandatangani oleh para pihak, Mediator, Komediator, dan saksi-saksi. 10. Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan para pihak tentang penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, Mediator, Komediator dan saksi-saksi. 11. Konsultasi adalah kegiatan dalam proses mediasi hak asasi manusia berupa tukar pikiran, pemberian saran, petunjuk, pertimbangan, atau nasihat yang dilakukan atas permintaan salah satu pihak dan/atau para pihak dengan tujuan memperoleh masukan yang dapat digunakan oleh para pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa. 12. Negosiasi adalah kegiatan dalam proses mediasi hak asasi manusia berupa perundingan langsung baik yang dilakukan sendiri oleh para pihak, maupun difasilitasi oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa. 13. Konsiliasi adalah mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. 14. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dan Komediator dengan salah satu pihak yang bersengketa tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. 15. Penilaian ahli adalah penilaian seorang atau lebih yang ahli dalam bidang tertentu yang diminta oleh mediator, Komediator, dan/atau para pihak yang bersengketa untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan.

BAB IV

ALUR PENYELENGGARAAN MEDIASI

Pasal 5

(1) Sengketa yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi dapat berasal dari Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, rekomendasi dari Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, permintaan secara langsung oleh prinsipal atau yang mewakili melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dan/atau Perwakilan Komnas HAM, dan Mediasi atas Inisiatif Subkomisi Mediasi. (2) Sengketa yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi adalah sengketa yang berdimensi hak asasi manusia, baik di bidang hak Sipil dan Politik maupun hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. (3) Mediasi oleh Subkomisi Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan pemulihan hak asasi manusia.

Pasal 6

(1) Sidang Paripurna Komnas HAM dapat MEMUTUSKAN agar suatu sengketa dilimpahkan penanganannya ke Subkomisi Mediasi. (2) Terhadap Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya dengan membentuk tim untuk melakukan penelaahan sengketa. (3) Apabila hasil penelaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpulkan bahwa sengketa yang dimandatkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM tidak dapat dilanjutkan dengan upaya mediasi, tim menyampaikan hasil telaahan perihal tersebut secara tertulis kepada Sidang Paripurna Komnas HAM melalui Subkomisi Mediasi. (4) Dalam hal hasil penelaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpulkan bahwa sengketa yang dimandatkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM dapat diupayakan penyelesaiannya melalui upaya mediasi, tim menindaklanjutinya sesuai dengan tahapan mediasi yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 7

(1) Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dapat merekomendasikan kepada Subkomisi Mediasi agar suatu sengketa diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. (2) Rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan penjelasan penanganan sengketa sebelumnya oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, surat persetujuan untuk dimediasi dari salah satu pihak atau pihak lainnya yang bersengketa, alasan-alasan perihal pelimpahan penanganan sengketa, dan seluruh dokumen terkait. (3) Terhadap sengketa yang merupakan rekomendasi dari Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya dengan membentuk tim dan melakukan tahapan mediasi yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Mediasi atas inisiatif Subkomisi Mediasi merupakan tindakan menyikapi permasalahan yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia meskipun belum ada pihak yang mengadu. (2) Rapat Subkomisi Mediasi dapat mengusulkan, menyepakati, dan MEMUTUSKAN suatu sengketa agar secara pro aktif di selesaikan dengan mediasi. (3) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa : menjadi penengah yang netral atas suatu sengketa, atau membuat kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR RI untuk ditindaklanjuti. (4) Terhadap mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Subkomisi Mediasi dapat menindaklanjuti dengan membentuk tim dan melakukan tahapan mediasi yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan mencatatkan berkas sengketa yang diterima Subkomisi Mediasi dalam Matriks Pengaduan Mediasi. (2) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan kemudian menyerahkan berkas sengketa kepada Kepala Bagian Administrasi Mediasi untuk ditelaah dan dipelajari. (3) Apabila berkas sengketa yang diterima merupakan sengketa yang sedang ditangani Subkomisi Mediasi, maka Kepala Bagian Mediasi dapat langsung mendisposisikan sengketa tersebut kepada staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa. (4) Apabila berkas sengketa yang diterima merupakan sengketa baru, Kepala Bagian Mediasi menyerahkan berkas sengketa kepada Anggota Komnas HAM di Subkomisi Mediasi untuk dipelajari dan mendapatkan disposisi. (5) Berkas sengketa baru yang telah mendapatkan disposisi dari Anggota Komnas HAM di Subkomisi Mediasi dikembalikan kepada Kepala Bagian Mediasi untuk didistribusikan kepada staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing, melalui staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan. (6) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menyerahkan berkas sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa dicatat pada buku ekspedisi staf yang bersangkutan dan dicatatkan dalam Matriks Pengaduan Mediasi.

BAB Keempat

Permintaan Secara Langsung oleh Prinsipal atau yang Mewakili Melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dan/atau Perwakilan Komnas HAM

Pasal 8

(1) Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan meneruskan permohonan mediasi yang diajukan prinsipal atau yang mewakili baik secara tertulis ataupun lisan kepada Subkomisi Mediasi. (2) Perwakilan Komnas HAM meneruskan permohonan mediasi yang diajukan prinsipal atau yang mewakili baik secara tertulis ataupun lisan kepada Subkomisi Mediasi melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan. (3) Dalam hal pengaduan dari prinsipal atau yang mewakili dilakukan secara langsung ke Komnas HAM, apabila berdasarkan telaahan staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan sengketa dapat diselesaikan melalui upaya mediasi, maka staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan tersebut dapat merekomendasikan kepada prinsipal atau yang mewakili agar menyelesaikan sengketa melalui upaya mediasi Komnas HAM dengan mengisi form pengaduan langsung Subkomisi Mediasi. (Lampiran 1) (4) Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan menyerahkan form pengaduan langsung Subkomisi Mediasi yang telah diisi prinsipal atau yang mewakili dan mengkoordinasikannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan perihal pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (5) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menyampaikan perihal pengaduan langsung kepada staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa yang sedang piket pada hari itu untuk mengatur jadwal pertemuan dan mendampingi Anggota Komnas HAM di Subkomisi Mediasi dalam pertemuan dengan prinsipal atau yang mewakili. (6) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa wajib membuat notulen dan daftar hadir pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (Lampiran 2 dan 3) (7) Permintaan mediasi secara tertulis dari prinsipal atau yang mewakili yang disampaikan kepada Subkomisi Mediasi melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kronologis sengketa yang jelas secara tertulis dan surat persetujuan mediasi dari salah satu pihak atau pihak lainnya yang bersengketa. (Lampiran 4) (8) Terhadap sengketa yang merupakan permohonan mediasi dari prinsipal atau yang mewakili melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya dengan membentuk tim dan melakukan tahapan mediasi yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.

BAB Keenam

Alur Penanganan Sengketa Penerimaan Berkas Berdasarkan Asal Sengketa

Pasal 10

(1) Dalam hal sengketa berasal dari keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menerima berkas sengketa disertai Berita Acara Serah Terima dari Tim yang menangani sengketa terdahulu dan dicatat pada buku penerimaan berkas Subkomisi Mediasi. (Lampiran 5) (2) Dalam hal sengketa berasal dari rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menerima berkas sengketa dari Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan dicatat pada buku penerimaan berkas Subkomisi Mediasi, yang disertai dengan : a. Berita Acara (Lampiran 6) b. Posisi sengketa yang terdiri dari : 1) kronologis sengketa 2) penjelasan historis penanganan sengketa sebelumnya 3) alasan pelimpahan penanganan sengketa 4) dugaan pelanggaran HAM c. Laporan hasil pemantauan jika telah dilakukan pemantauan lapangan d. Surat persetujuan mediasi salah satu pihak atau pihak lainnya yang bersengketa e. Dokumen-dokumen terkait lainnya (3) Dalam hal sengketa berasal dari prinsipal atau yang mewakili melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menerima berkas sengketa dari Petugas Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan yang ditujukan kepada Subkomisi Mediasi dicatat pada buku penerimaan berkas Subkomisi Mediasi. (4) Dalam hal sengketa berasal dari inisiatif Subkomisi Mediasi, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan mendaftarkan berkas sengketa ke Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dicatat pada buku penerimaan berkas Subkomisi Mediasi, yang dilengkapi dengan : a. Keputusan Rapat Subkomisi Mediasi tentang penanganan sengketa b. Analisis hukum tentang sengketa (5) Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menginformasikan kepada Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan perihal penanganan sengketa tersebut oleh Subkomisi Mediasi.

BAB VI

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Pasal 13

(1) Tim yang menangani sengketa melakukan analisis terhadap berkas sengketa dan membuat kesimpulan yang dapat terdiri dari 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: a. MEMUTUSKAN untuk menghentikan penanganan dan kemudian menutup sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) UNDANG-UNDANG No.39 Tahun 1999; atau b. Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka melengkapi data atas posisi sengketa; atau c. Melanjutkan penanganan sengketa ke tahap pelaksanaan mediasi. (2) Tim yang menangani sengketa sudah harus membuat kesimpulan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pembentukan tim.

Pasal 14

(1) Apabila setelah mempelajari berkas sengketa, Tim yang menangani sengketa MEMUTUSKAN bahwa penanganan sengketa tersebut dihentikan dan kemudian ditutup berdasarkan Pasal 91 UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka tindakan yang dilakukan Tim adalah : a. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa melakukan kompilasi atas seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan sengketa. b. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft surat rekomendasi yang berisi pemberitahuan kepada pengadu bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan dan saran penyelesaian sengketa yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi.(Lampiran 7) c. Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa memeriksa, merevisi, dan kemudian memberi paraf terhadap draft surat rekomendasi yang disusun oleh Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa. d. Draft surat rekomendasi yang telah diperiksa, direvisi dan diparaf Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa dikembalikan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa untuk direvisi, diberikan nomor dan tanggal surat, serta dicetak pada kertas kop Komnas HAM. e. Draft surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d diserahkan kembali kepada Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk ditandatangani. f. Surat rekomendasi yang telah ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan untuk dikirimkan kepada nama dan alamat yang tercantum pada kepala surat. g. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat Berita Acara Serah Terima Pengembalian Berkas Sengketa yang diverifikasi Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi serta menyerahkannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan. (Lampiran 8) h. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan mencatatkan dalam Matriks Pengaduan Mediasi perihal penutupan sengketa untuk selanjutkan mengembalikan berkas sengketa ke Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dicatat pada buku penyerahan berkas Subkomisi Mediasi. (2) Dalam hal sengketa berasal dari Keputusan Sidang Paripurna, Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa melaporkan perihal penutupan sengketa kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.

Pasal 15

Apabila setelah mempelajari berkas sengketa, Tim yang menangani sengketa MEMUTUSKAN untuk melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka melengkapi data sengketa, maka tindakan yang dilakukan Tim adalah mempersiapkan dukungan administratif sebagai berikut : a. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat kerangka acuan dan jadwal kegiatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi dan Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi. (Lampiran 9 dan 10) b. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat surat pemberitahuan kunjungan kerja yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (Lampiran 11) c. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan membuat Surat Tugas yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM untuk Surat Tugas Anggota Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk staf Komnas HAM. (Lampiran 12 dan 13) d. Apabila diperlukan, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan membuat Surat Keputusan Tim yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM. (Lampiran 14)

Pasal 16

Dalam hal Tim yang menangani sengketa melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan, kegiatan yang dilakukan Tim di lapangan adalah sebagai berikut: a. Melakukan pengecekan objek yang dipersengketakan. b. Melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang dipersengketakan. c. Mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang dipersengketakan. d. Memastikan pihak yang menjadi prinsipal dari pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 17

(1) Dalam hal Tim yang menangani sengketa selesai melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan di lapangan, yang diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi.(Lampiran 15) (2) Draft laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan rekomendasi yang dapat terdiri dari 2 (dua) kemungkinan, yaitu: penanganan sengketa dihentikan dan kemudian ditutup atau sengketa dilanjutkan ke tahap mediasi. (3) Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa memeriksa, merevisi, kemudian memberikan paraf pada draft laporan kegiatan dan mengembalikan draft laporan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa. (4) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa merevisi draft laporan dimaksud dan diserahkan kembali ke Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk ditandatangani. (5) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menggandakan laporan yang telah ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk kemudian diserahkan kepada anggota Tim, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Bagian Mediasi, Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi, Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi, dan sebagai arsip. (6) Laporan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sudah harus diselesaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah Tim kembali dari lapangan.

Pasal 18

Apabila dibutuhkan, kunjungan kerja ke lapangan dalam rangka pra mediasi dapat dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 19

(1) Dalam hal Tim yang menangani sengketa merekomendasikan penanganan sengketa dihentikan dan kemudian ditutup, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft surat rekomendasi yang berisi pemberitahuan kepada pengadu bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan dan saran penyelesaian sengketa yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi. (Lampiran 16) (2) Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa memeriksa, merevisi, dan kemudian memberi paraf terhadap draft surat rekomendasi yang disusun oleh Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa. (3) Draft surat rekomendasi yang telah diperiksa, direvisi dan diparaf Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa dikembalikan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa untuk direvisi, diberikan nomor dan tanggal surat, serta dicetak pada kertas kop Komnas HAM. (4) Draft surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diserahkan kembali kepada Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk ditandatangani. (5) Surat rekomendasi yang telah ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan untuk dikirimkan kepada nama dan alamat yang tercantum pada kepala surat. (6) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat Berita Acara Serah Terima Pengembalian Berkas Sengketa yang diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi serta menyerahkannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan. (7) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan mencatatkan perihal penutupan sengketa pada Matriks Pengaduan Mediasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dicatat pada buku penyerahan berkas Subkomisi Mediasi.

Pasal 20

Apabila Tim yang menangani sengketa MEMUTUSKAN bahwa penanganan sengketa dilanjutkan ke tahap pelaksanaan mediasi, maka hal yang harus dilakukan Tim adalah : a. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft surat perihal meminta pernyataan tertulis dari prinsipal salah satu dan/atau para pihak mengenai persetujuannya untuk dimediasi dan apabila prinsipal para pihak menyerahkan proses negosiasi kepada tim juru runding, diperlukan surat kuasa sebagai tim juru runding, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat Komnas HAM oleh prinsipal salah satu dan/atau para pihak. (Lampiran 17) b. Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa memeriksa, merevisi, dan kemudian memberi paraf terhadap draft surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. c. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa merevisi draft surat, memberikan nomor dan tanggal surat, serta mencetak pada kertas kop Komnas HAM. d. Draft surat sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kembali kepada Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan untuk dikirimkan kepada nama dan alamat yang tercantum pada kepala surat.

Pasal 21

Pasal 22

Dalam hal para pihak yang bersengketa telah menyerahkan persetujuan mediasi, Tim yang menangani sengketa melakukan persiapan-persiapan untuk mengikuti tahap-tahap mediasi yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 23

(1) Tim yang menangani sengketa mempersiapkan mediasi setelah menerima surat persetujuan mediasi dan surat kuasa sebagai tim juru runding yang telah diserahkan para pihak prinsipal. (Lampiran 20 dan 21) (2) Tim juru runding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang dari masing-masing prinsipal.

Pasal 24

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat kerangka acuan dan jadwal kegiatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi dan Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi. (2) Staf Bagian Mediasi yang menangani sengketa menghubungi para pihak yang bersengketa untuk menentukan waktu dan tempat mediasi yang telah disesuaikan dengan kesediaan waktu para prinsipal dan/atau juru runding dari masing-masing pihak. (3) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft surat undangan mediasi kepada para pihak yang bersengketa yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (Lampiran 22) (4) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan membuat Surat Tugas yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM untuk Surat Tugas Anggota Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk staf Komnas HAM. (5) Apabila diperlukan, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan membuat Surat Keputusan Tim yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

Pasal 25

Dalam hal juru runding bukan prinsipal, maka Tim yang menangani sengketa wajib memberitahu para pihak yang bersengketa untuk menyiapkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh prinsipal yang memiliki kewenangan dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan kewenangan dan fotokopi kartu identitas pemberi dan penerima kuasa. (Lampiran 23)

Pasal 26

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyiapkan draft Kesepakatan Perdamaian yang akan digunakan jika mediasi menghasilkan kesepakatan.(Lampiran 24) (2) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft surat pendaftaran Kesepakatan Perdamaian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat atau di tempat para pihak yang bersengketa kehendaki untuk didaftarkan, setelah diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM. (Lampiran 25) (3) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyiapkan draft Berita Acara Tanpa Kesepakatan yang akan digunakan jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. (Lampiran 26) (4) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyiapkan draft Berita Acara Penundaan Perundingan untuk penundaan mediasi dan dilanjutkan pada waktu yang disepakati bila mediasi mengalami kebuntuan (deadlock) atau alasan penundaan perundingan lainnya. (Lampiran 27).

Pasal 27

(1) Tim yang menangani sengketa dapat mendiskusikan perlu atau tidaknya mengundang seorang atau lebih Ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan perbedaan. (2) Tim yang menangani sengketa menentukan Ahli yang akan diundang. (3) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menghubungi para pihak untuk meminta persetujuan akan dihadirkannya Ahli dalam pelaksanaan mediasi. (4) Apabila diputuskan perlu mengundang seorang atau lebih ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft surat undangan yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa ditujukan kepada Ahli dimaksud untuk mengikuti pelaksanaan mediasi selanjutnya. (Lampiran 28)

Pasal 28

(1) Tim yang menangani sengketa memilih tempat yang netral untuk melaksanakan mediasi yang dapat diterima para pihak yang bersengketa serta mudah dijangkau. (2) Dalam pemesanan ruang mediasi Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa memberi instruksi kepada pengelola ruang sidang untuk mengatur posisi tempat duduk. (3) Posisi tempat duduk bisa segi empat memanjang, oval atau letter U sehingga para pihak yang bersengketa bisa saling memandang dan memberikan ruang gerak yang sama kepada para pihak yang bersengketa. (4) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa memastikan peralatan visualisasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan mediasi. (5) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyiapkan alat tulis kantor serta peralatan lain yang akan mendukung proses pelaksanaan mediasi.

Pasal 29

(1) Para pihak yang hadir dalam mediasi wajib mengikuti dan mematuhi tata tertib yang berlaku. Tata tertib yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. hadir tepat waktu, b. berpakaian sopan, rapi, dan tidak boleh memakai pakaian kedinasan bagi juru runding, c. alat komunikasi dinonaktifkan selama mediasi berlangsung, d. seluruh juru runding yang mewakili masing-masing pihak harus menghadiri mediasi dari awal sampai selesai, e. saling menghormati, berbicara sopan dan tidak menghujat, f. tidak saling memotong pembicaraan dan berbicara setelah dipersilakan oleh Mediator, g. tidak boleh membawa senjata tajam, senjata api, dan benda-benda berbahaya lainnya, h. tidak merokok selama berada di ruang mediasi, dan i. seluruh proses mediasi bersifat tertutup dan rahasia. (2) Mediator wajib membacakan tata tertib mediasi saat pembukaan mediasi.

Pasal 30

Mediator dan Komediator dalam melaksanakan mediasi wajib mengikuti dan mematuhi kode etik mediator dan Komediator Mediasi Komnas HAM. (Lampiran 29)

Pasal 31

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa dan bertindak sebagai Komediator dalam mediasi, ataupun Staf Bagian lain yang berdasarkan rapat Subkomisi Mediasi ditujuk sebagai Komediator, melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan administrasi para pihak yang bersengketa. (2) Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa, dan bertindak sebagai Mediator dalam mediasi, membuka mediasi dengan memperkenalkan diri, menjelaskan peran Mediator dan para pihak yang bersengketa, kode Etik Mediator dan Komediator Komnas HAM, tata tertib mediasi, serta menjelaskan tahapan mediasi. (3) Mediator mempersilahkan para pihak yang bersengketa untuk memperkenalkan diri, mempresentasikan permasalahan, dan menyampaikan keinginan serta harapan. (4) Mediator mengidentifikasikan kesepahaman dan permasalahan para pihak yang bersengketa. (5) Mediator memfasilitasi proses negosiasi para pihak yang bersengketa untuk mencapai Kesepakatan Perdamaian. (6) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus, atau meminta penilaian ahli. (7) Apabila mediasi berakhir dengan kesepakatan para pihak, Mediator merumuskan keputusan akhir mediasi yang dibuat para pihak yang bersengketa, menjadi Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 32

(1) Apabila tercapai dalam mediasi menghasilkan Kesepakatan Perdamaian, maka : a. Mediator membantu para pihak yang bersengketa merumuskan draft Kesepakatan Perdamaian sebagai hasil mediasi. b. Mediator membacakan rumusan draft Kesepakatan Perdamaian. c. Mediator meminta tanggapan dan persetujuan dari para pihak yang bersengketa. d. Mediator membacakan hasil Kesepakatan Perdamaian. e. Komediator mencetak hasil Kesepakatan Perdamaian sebanyak para pihak yang bersengketa, Komnas HAM, dan pengadilan. f. Juru runding, Mediator, Komediator dan saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Kesepakatan Perdamaian. g. Juru runding, Mediator, Komediator dan saksi menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang telah dibubuhi meterai cukup. (2) Kesepakatan Perdamaian dibagikan kepada para pihak yang bersengketa dan Komnas HAM. (3) Komediator wajib membuat Risalah Mediasi. (Lampiran 30) (4) Mediator mendaftarkan Kesepakatan Perdamaian di Panitera Pengadilan Negeri tempat mediasi dilakukan, kecuali para pihak yang bersengketa menghendaki lain. (5) Dengan dilakukannya pendaftaran Kesepakatan Perdamaian di Panitera Pengadilan Negeri, proses mediasi telah selesai. (6) Kesepakatan Perdamaian dan Risalah Mediasi dilampirkan pada memorandum yang menyatakan bahwa sengketa tersebut telah selesai dan ditutup, kemudian diserahkan bersama berkas sengketa kepada Sub Bagian Arsip Pengaduan.

Pasal 33

(1) Dalam hal mediasi berakhir dan tidak mencapai kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa, dilakukan proses sebagai berikut : a. Mediator membuat draft Berita Acara Tanpa Kesepakatan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan. b. Mediator membacakan draft Berita Acara Tanpa Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. Mediator meminta tanggapan dan persetujuan dari para pihak yang bersengketa terhadap draft Berita Acara Tanpa Kesepakatan. d. Komediator mencetak hasil Berita Acara Tanpa Kesepakatan sebanyak para pihak yang bersengketa, dan Komnas HAM. e. Juru runding, Mediator, Komediator, dan saksi-saksi memberikan paraf pada tiap halaman di Berita Acara Tanpa Kesepakatan. f. Juru runding, Mediator, Komediator, dan saksi-saksi menandatangani Berita Acara Tanpa Kesepakatan. (2) Berita Acara Tanpa Kesepakatan dibagikan kepada para pihak yang bersengketa. (3) Mediator menyatakan sengketa selesai ditangani Komnas HAM dan ditutup, serta menyarankan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh upaya lain sesuai keinginan para pihak yang bersengketa. (4) Berita Acara Tanpa Kesepakatan dilampirkan pada memorandum yang menyatakan bahwa sengketa tersebut telah selesai dan ditutup, kemudian diserahkan bersama berkas sengketa kepada Sub Bagian Arsip Pengaduan.

Pasal 34

Seluruh dokumen dan keterangan selama proses mediasi yang tidak mencapai kesepakatan tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan.

Pasal 35

(1) Seluruh dokumen yang telah diserahkan oleh para pihak yang bersengketa menjadi milik Komnas HAM. (2) Mediator dan Komediator tidak bisa dijadikan saksi di pengadilan atas sengketa yang pernah dimediasi.

Pasal 36

Dalam hal sengketa dinyatakan selesai dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian, Tim yang menangani sengketa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. membuat surat kepada para pihak untuk meminta bukti-bukti realisasi Kesepakatan Perdamaian; b. apabila diperlukan, melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan data dan bukti-bukti tersebut benar; dan c. meminta laporan dari para pihak bahwa Kesepakatan Perdamaian telah direalisasikan sesuai dengan tahapan yang disepakati.

Pasal 37

(1) Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap Kesepakatan Perdamaian oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka pihak lainnya yang dirugikan membuat laporan secara tertulis kepada Subkomisi Mediasi yang menjelaskan bahwa Kesepakatan Perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang bersengketa. (2) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft surat rekomendasi ditujukan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi yang berisi peringatan untuk segera melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat Komnas HAM. (3) Draft rekomendasi kemudian diverifikasi Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya diperiksa, direvisi, dan ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (4) Apabila tidak ada tanggapan dan komitmen dari pihak yang dilaporkan untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft surat permintaan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM. (Lampiran 31) (5) Surat permintaan fiat eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (4) dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan surat permintaan dari pihak yang dirugikan.

Pasal 38

(1) Dalam setiap kegiatan penanganan sengketa yang telah selesai ditangani dan ditutup, Tim membuat laporan lengkap keseluruhan kegiatan dalam proses mediasi sebagai pertanggungjawaban kegiatan Subkomisi Mediasi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM. (Lampiran 32) (2) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft laporan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diverifikasi Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi untuk selanjutnya diperiksa, direvisi, dan ditandatangani oleh Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (3) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menggandakan laporan tersebut dan memberikan salinannya kepada Anggota Tim, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Pembuat Komitmen, Kabiro Penegakan HAM, Kepala Bagian Mediasi, Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi, Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi, dan arsip.

Pasal 39

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa mengkompilasi seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan sengketa. (2) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft memorandum yang ditujukan kepada Sub Bagian Arsip Pengaduan yang berisi bahwa sengketa telah selesai dan ditutup karena telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian atau Berita Acara Tanpa Kesepakatan yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya diperiksa, direvisi, dan ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (Lampiran 33) (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft surat rekomendasi yang berisi pemberitahuan bahwa Komnas HAM menganggap sengketa ini telah selesai ditangani Komnas HAM dan ditutup karena upaya mediasi tidak dapat dilakukan, serta memberikan saran penyelesaian sengketa kepada pengadu yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya diperiksa, direvisi, dan ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (Lampiran 34). (4) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat berita acara serah terima pengembalian berkas sengketa yang disertai memorandum penutupan sengketa kepada Sub Bagian Arsip Pengaduan dan menyerahkannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan. (5) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan mencatatkan pada Matriks pengaduan Mediasi perihal penutupan sengketa dan selanjutnya mengembalikan berkas sengketa ke Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dicatat pada buku penyerahan berkas Subkomisi Mediasi.

Pasal 40

Subkomisi Mediasi wajib memonitor seluruh proses kegiatan pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi.

BAB Kesatu

Pra Mediasi

Pasal 13

(1) Tim yang menangani sengketa melakukan analisis terhadap berkas sengketa dan membuat kesimpulan yang dapat terdiri dari 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: a. MEMUTUSKAN untuk menghentikan penanganan dan kemudian menutup sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) UNDANG-UNDANG No.39 Tahun 1999; atau b. Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka melengkapi data atas posisi sengketa; atau c. Melanjutkan penanganan sengketa ke tahap pelaksanaan mediasi. (2) Tim yang menangani sengketa sudah harus membuat kesimpulan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pembentukan tim.

Pasal 14

(1) Apabila setelah mempelajari berkas sengketa, Tim yang menangani sengketa MEMUTUSKAN bahwa penanganan sengketa tersebut dihentikan dan kemudian ditutup berdasarkan Pasal 91 UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka tindakan yang dilakukan Tim adalah : a. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa melakukan kompilasi atas seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan sengketa. b. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft surat rekomendasi yang berisi pemberitahuan kepada pengadu bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan dan saran penyelesaian sengketa yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi.(Lampiran 7) c. Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa memeriksa, merevisi, dan kemudian memberi paraf terhadap draft surat rekomendasi yang disusun oleh Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa. d. Draft surat rekomendasi yang telah diperiksa, direvisi dan diparaf Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa dikembalikan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa untuk direvisi, diberikan nomor dan tanggal surat, serta dicetak pada kertas kop Komnas HAM. e. Draft surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d diserahkan kembali kepada Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk ditandatangani. f. Surat rekomendasi yang telah ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan untuk dikirimkan kepada nama dan alamat yang tercantum pada kepala surat. g. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat Berita Acara Serah Terima Pengembalian Berkas Sengketa yang diverifikasi Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi serta menyerahkannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan. (Lampiran 8) h. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan mencatatkan dalam Matriks Pengaduan Mediasi perihal penutupan sengketa untuk selanjutkan mengembalikan berkas sengketa ke Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dicatat pada buku penyerahan berkas Subkomisi Mediasi. (2) Dalam hal sengketa berasal dari Keputusan Sidang Paripurna, Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa melaporkan perihal penutupan sengketa kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.

Pasal 15

Apabila setelah mempelajari berkas sengketa, Tim yang menangani sengketa MEMUTUSKAN untuk melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka melengkapi data sengketa, maka tindakan yang dilakukan Tim adalah mempersiapkan dukungan administratif sebagai berikut : a. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat kerangka acuan dan jadwal kegiatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi dan Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi. (Lampiran 9 dan 10) b. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat surat pemberitahuan kunjungan kerja yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (Lampiran 11) c. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan membuat Surat Tugas yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM untuk Surat Tugas Anggota Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk staf Komnas HAM. (Lampiran 12 dan 13) d. Apabila diperlukan, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan membuat Surat Keputusan Tim yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM. (Lampiran 14)

Pasal 16

Dalam hal Tim yang menangani sengketa melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan, kegiatan yang dilakukan Tim di lapangan adalah sebagai berikut: a. Melakukan pengecekan objek yang dipersengketakan. b. Melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang dipersengketakan. c. Mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang dipersengketakan. d. Memastikan pihak yang menjadi prinsipal dari pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 17

(1) Dalam hal Tim yang menangani sengketa selesai melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan di lapangan, yang diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi.(Lampiran 15) (2) Draft laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan rekomendasi yang dapat terdiri dari 2 (dua) kemungkinan, yaitu: penanganan sengketa dihentikan dan kemudian ditutup atau sengketa dilanjutkan ke tahap mediasi. (3) Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa memeriksa, merevisi, kemudian memberikan paraf pada draft laporan kegiatan dan mengembalikan draft laporan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa. (4) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa merevisi draft laporan dimaksud dan diserahkan kembali ke Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk ditandatangani. (5) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menggandakan laporan yang telah ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk kemudian diserahkan kepada anggota Tim, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Bagian Mediasi, Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi, Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi, dan sebagai arsip. (6) Laporan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sudah harus diselesaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah Tim kembali dari lapangan.

Pasal 18

Apabila dibutuhkan, kunjungan kerja ke lapangan dalam rangka pra mediasi dapat dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 19

(1) Dalam hal Tim yang menangani sengketa merekomendasikan penanganan sengketa dihentikan dan kemudian ditutup, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft surat rekomendasi yang berisi pemberitahuan kepada pengadu bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan dan saran penyelesaian sengketa yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi. (Lampiran 16) (2) Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa memeriksa, merevisi, dan kemudian memberi paraf terhadap draft surat rekomendasi yang disusun oleh Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa. (3) Draft surat rekomendasi yang telah diperiksa, direvisi dan diparaf Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa dikembalikan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa untuk direvisi, diberikan nomor dan tanggal surat, serta dicetak pada kertas kop Komnas HAM. (4) Draft surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diserahkan kembali kepada Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk ditandatangani. (5) Surat rekomendasi yang telah ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan untuk dikirimkan kepada nama dan alamat yang tercantum pada kepala surat. (6) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat Berita Acara Serah Terima Pengembalian Berkas Sengketa yang diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi serta menyerahkannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan. (7) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan mencatatkan perihal penutupan sengketa pada Matriks Pengaduan Mediasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dicatat pada buku penyerahan berkas Subkomisi Mediasi.

Pasal 20

Apabila Tim yang menangani sengketa MEMUTUSKAN bahwa penanganan sengketa dilanjutkan ke tahap pelaksanaan mediasi, maka hal yang harus dilakukan Tim adalah : a. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft surat perihal meminta pernyataan tertulis dari prinsipal salah satu dan/atau para pihak mengenai persetujuannya untuk dimediasi dan apabila prinsipal para pihak menyerahkan proses negosiasi kepada tim juru runding, diperlukan surat kuasa sebagai tim juru runding, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat Komnas HAM oleh prinsipal salah satu dan/atau para pihak. (Lampiran 17) b. Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa memeriksa, merevisi, dan kemudian memberi paraf terhadap draft surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. c. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa merevisi draft surat, memberikan nomor dan tanggal surat, serta mencetak pada kertas kop Komnas HAM. d. Draft surat sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kembali kepada Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan untuk dikirimkan kepada nama dan alamat yang tercantum pada kepala surat.

Pasal 21

Pasal 22

Dalam hal para pihak yang bersengketa telah menyerahkan persetujuan mediasi, Tim yang menangani sengketa melakukan persiapan-persiapan untuk mengikuti tahap-tahap mediasi yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.

BAB Kedua

Persiapan Mediasi

Pasal 23

(1) Tim yang menangani sengketa mempersiapkan mediasi setelah menerima surat persetujuan mediasi dan surat kuasa sebagai tim juru runding yang telah diserahkan para pihak prinsipal. (Lampiran 20 dan 21) (2) Tim juru runding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang dari masing-masing prinsipal.

Pasal 24

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat kerangka acuan dan jadwal kegiatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi dan Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi. (2) Staf Bagian Mediasi yang menangani sengketa menghubungi para pihak yang bersengketa untuk menentukan waktu dan tempat mediasi yang telah disesuaikan dengan kesediaan waktu para prinsipal dan/atau juru runding dari masing-masing pihak. (3) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft surat undangan mediasi kepada para pihak yang bersengketa yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (Lampiran 22) (4) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan membuat Surat Tugas yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM untuk Surat Tugas Anggota Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk staf Komnas HAM. (5) Apabila diperlukan, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan membuat Surat Keputusan Tim yang diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

Pasal 25

Dalam hal juru runding bukan prinsipal, maka Tim yang menangani sengketa wajib memberitahu para pihak yang bersengketa untuk menyiapkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh prinsipal yang memiliki kewenangan dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan kewenangan dan fotokopi kartu identitas pemberi dan penerima kuasa. (Lampiran 23)

Pasal 26

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyiapkan draft Kesepakatan Perdamaian yang akan digunakan jika mediasi menghasilkan kesepakatan.(Lampiran 24) (2) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft surat pendaftaran Kesepakatan Perdamaian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat atau di tempat para pihak yang bersengketa kehendaki untuk didaftarkan, setelah diverifikasi oleh Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM. (Lampiran 25) (3) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyiapkan draft Berita Acara Tanpa Kesepakatan yang akan digunakan jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. (Lampiran 26) (4) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyiapkan draft Berita Acara Penundaan Perundingan untuk penundaan mediasi dan dilanjutkan pada waktu yang disepakati bila mediasi mengalami kebuntuan (deadlock) atau alasan penundaan perundingan lainnya. (Lampiran 27).

BAB Kesebelas

Proses Penutupan Penanganan Sengketa

Pasal 38

(1) Dalam setiap kegiatan penanganan sengketa yang telah selesai ditangani dan ditutup, Tim membuat laporan lengkap keseluruhan kegiatan dalam proses mediasi sebagai pertanggungjawaban kegiatan Subkomisi Mediasi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM. (Lampiran 32) (2) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat draft laporan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diverifikasi Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi untuk selanjutnya diperiksa, direvisi, dan ditandatangani oleh Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (3) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menggandakan laporan tersebut dan memberikan salinannya kepada Anggota Tim, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Pembuat Komitmen, Kabiro Penegakan HAM, Kepala Bagian Mediasi, Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi, Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi, dan arsip.

Pasal 39

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa mengkompilasi seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan sengketa. (2) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft memorandum yang ditujukan kepada Sub Bagian Arsip Pengaduan yang berisi bahwa sengketa telah selesai dan ditutup karena telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian atau Berita Acara Tanpa Kesepakatan yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya diperiksa, direvisi, dan ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (Lampiran 33) (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft surat rekomendasi yang berisi pemberitahuan bahwa Komnas HAM menganggap sengketa ini telah selesai ditangani Komnas HAM dan ditutup karena upaya mediasi tidak dapat dilakukan, serta memberikan saran penyelesaian sengketa kepada pengadu yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi untuk selanjutnya diperiksa, direvisi, dan ditandatangani Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa. (Lampiran 34). (4) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat berita acara serah terima pengembalian berkas sengketa yang disertai memorandum penutupan sengketa kepada Sub Bagian Arsip Pengaduan dan menyerahkannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan. (5) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan mencatatkan pada Matriks pengaduan Mediasi perihal penutupan sengketa dan selanjutnya mengembalikan berkas sengketa ke Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dicatat pada buku penyerahan berkas Subkomisi Mediasi.

Pasal 40

Subkomisi Mediasi wajib memonitor seluruh proses kegiatan pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 41

Seluruh biaya kegiatan yang timbul selama proses pra mediasi, mediasi dan pasca mediasi sepanjang adanya ketersediaan dana ditanggung sepenuhnya oleh Komnas HAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 42

Segala kegiatan terkait dengan proses pra mediasi, mediasi dan pasca mediasi didukung oleh kegiatan keuangan yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 43

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan pada kegiatan pra mediasi, mediasi dan pasca mediasi menyiapkan form pengajuan Uang Muka berupa Rincian Anggaran Belanja, Surat Pengajuan Uang Muka, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Permintaan Pembayaran yang diferivikasi Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemegang Uang Muka. (2) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan menyiapkan Form Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Form Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang diferivikasi Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemegang Uang Muka. (3) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan mempersiapkan ketersediaan akomodasi penunjang kegiatan berupa : hotel, ruang pertemuan, Alat Tulis Kantor (ATK), paket pertemuan dan transportasi serta akomodasi lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. (4) Pengajuan Uang Muka, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dilakukan.

Pasal 44

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan pada kegiatan pra mediasi, mediasi dan pasca mediasi melengkapi bukti pendukung pertanggungjawaban keuangan berupa : a. Surat Perintah Kerja (SPK) terkait sewa ruangan, sewa kendaraan, paket pertemuan dan jasa profesi. b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) terkait sewa ruangan, sewa kendaraan, paket pertemuan, dan jasa profesi. c. Surat Tugas Belanja (STB), Surat Tugas Transport (STT), Stempel SPPD, daftar hadir dan kwitansi-kwitansi pendukung lainnya. (2) Setiap pengeluaran diharuskan mengikuti besaran Standar Biaya Umum dan PO Komnas HAM.

Pasal 45

Pasal 46

Seluruh proses administrasi dan manajemen mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dikoordinir oleh Subkomisi Mediasi.

BAB Ketiga

Tahap Pelaporan

Pasal 45

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan pada kegiatan pra mediasi, mediasi dan pasca mediasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang diverifikasi Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi. (2) Setiap bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan terdiri dari : Himpunan Kwitansi Belanja Bahan, Kwitansi Internal Belanja Bahan, Himpunan Kwitansi Belanja Non Operasional, Kwitansi Internal Belanja Non operasional, Himpunan Kwitansi Belanja Sewa, Kwitansi Internal Belanja Sewa, Himpunan Kwitansi Jasa Profesi, Kwitansi Internal Jasa Profesi, Rekap Himpunan Pengeluaran, Kwitansi Pertanggungjawaban Uang Muka, Kwitansi Internal Rekap Himpunan Pengeluaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Setor Pajak (SSP) dan apabila tedapat kekurangan Uang Muka maka dibuat Kwitansi Internal Kekurangan Uang Muka. (3) Setiap bentuk laporan keuangan dibubuhkan materai dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Setiap laporan keuangan yang menyisakan dana sisa Uang Muka maupun Perjalanan Dinas diwajibkan menyetor ke Bendaraha dengan disertai bukti tanda terima pengembalian dana sisa. (5) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa SPPD Rampung dan Uang Muka dari setiap kegiatan pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi baru bisa dikatakan sebagai pertanggungjawaban keuangan ketika dinyatakan lengkap dan diterima sebagai laporan keuangan. (6) Laporan pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan Petunjuk Operasional Komnas HAM dan Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. (7) Kelengkapan form-form laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan yang biasa digunakan di Komnas HAM. (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan dicetak sebanyak kebutuhan untuk diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Bagian Mediasi, Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi, Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi dan arsip. (9) Laporan Keuangan selambat-lambatnya diserahkan 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 46

Seluruh proses administrasi dan manajemen mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dikoordinir oleh Subkomisi Mediasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2010 KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN FORMAT PENGADUAN LANGSUNG SUBKOMISI MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Nomor: 00/PL/Mediasi/bulan/tahun Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari..........................,tanggal......................................, ukul........................., telah datang ke Komnas HAM seseorang / sekelompok orang dengan perwakilannya yang mengaku bernama : Nama : ....................................................................... TTL : ............................................................. (L / P) No. KTP : ......................................... (Fotocopy Terlampir) Alamat : ....................................................................... ........................................................................................... Pekerjaan : ....................................................................... Untuk melakukan pengaduan langsung atas sengketa .................. ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Demikian Pengaduan Langsung ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ............................. Pengadu (..................................) LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT NOTULENSI PERTEMUAN KOMNAS HAM DENGAN PENGADU (PRINSIPAL ATAU YANG MEWAKILI) Hari/Tanggal : Waktu : Tempat : Perihal : Hadir Komnas HAM : 1. ............ 2. ............ Hadir Prinsipal : 1.............. atau yang mewakili 2. ............ Hal-hal penting yang disampaikan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut : 1. …. 2. .… Permintaan Prinsipal atau pihak yang mewakli adalah sebagai berikut : 1. …. 2. .… Tanggapan Komnas HAM adalah sebagai berikut : 1. …. 2. .… Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut : 1. …. 2. …. Notulen, (Nama jelas) KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN III PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI DAFTAR HADIR Kegiatan :………………………………………………………………… Tanggal :………………………………………………………………… Tempat :………………………………………………………………… Tim yang menangani :………………………………………………………………… NO NAMA LEMBAGA/INSTANSI TELEPON TANDA TANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA, IFDHAL KASIM KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN IV PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT PERMINTAAN MEDIASI Kepada Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia cq. Subkomisi Mediasi di Jakarta Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nama :…………………………………………………………………… No.Telp/Fax. :…………………………………………………………………… Alamat :…………………………………………………………………… Dalam hal ini bertindak sebagai: Pengadu Perwakilan dari..................................... Pendamping dari................................... Untuk melakukan pengaduan kepada Komnas HAM atas sengketa*...................................................................................................... Berdasarkan hal tersebut di atas, saya/kami meminta Komnas HAM agar dapat menindaklanjuti sengketa yang telah saya/kami adukan melalui upaya Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia. Demikian Permintaan Mediasi ini saya/kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya/kami ucapkan terima kasih. Jakarta, ................................ Yang meminta Mediasi, Stempel/Cap Institusi** (Nama dan tanda tangan) * Kronologis singkat sengketa **Apabila ada KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN V PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS (1) No. 00/BASTB/Mediasi/bulan/tahun Berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM No......................... pada tertanggal .........................................................., maka penanganan sengketa ................................................................................... diserahkan kepada Subkomisi Mediasi untuk ditindaklanjuti dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. ...... 2. ..... Untuk itu, bersama ini diserahkan dokumen-dokumen terkait sengketa tersebut berupa : 1. ............ 2. ............ Demikian Berita Acara ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. Jakarta, ..................... Pihak yang Menyerahkan Pihak yang Menerima (..............................................) (.........................................) Nama Nama Jabatan/unit kerja Jabatan/unit kerja KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN VI PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS (2) No...../BASTB/Mediasi/bulan/tahun Berdasarkan Memorandum Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, No.............................., tertanggal ..............................., maka penanganan sengketa ................................................................................... diserahkan kepada Subkomisi Mediasi untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, bersama ini diserahkan dokumen-dokumen terkait sengketa tersebut berupa : 1. ............ 2. ............ 3. dst Demikian Berita Acara ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. Jakarta, ............. Pihak yang Menyerahkan Pihak yang Menerima (..............................................) (.........................................) Nama Nama Jabatan/unit kerja Jabatan/unit kerja KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN VII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT REKOMENDASI PENUTUPAN SENGKETA (1) Tempat, Tanggal Nomor : - Kepada Yth Lampiran : - Sifat surat : - Perihal : - Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan Saudara No............................ tertanggal ......................., perihal .............................. Inti surat Saudara adalah ............................................................................ Setelah mempelajari dan meneliti permasalahan yang Saudara adukan, Komnas HAM berpendapat bahwa Komnas HAM tidak dapat menindaklanjuti penanganan permasalahan dimaksud karena ........................................ Hal ini sesuai dengan Pasal 91 ayat ...UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan ..................................................................................................................... Berkaitan dengan permasalahan yang Saudara adukan, Komnas HAM menyarankan agar Saudara ......................................................................... Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (....................................................) Nama Anggota Tembusan Yth.: 1. Ketua Komnas HAM di Jakarta 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN VIII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS (3) No...../BASTB/Mediasi/bulan/tahun Berdasarkan surat rekomendasi Subkomisi Mediasi komnas HAM, No.............................., tertanggal ..............................................., maka penanganan sengketa ............................................................ dihentikan dan kemudian ditutup. Untuk itu, bersama ini diserahkan dokumen-dokumen terkait sengketa tersebut berupa : 1. ............ 2. ............ 3. dst Demikian Berita Acara ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. Jakarta, ............. Pihak yang Menyerahkan Pihak yang Menerima (..............................................) (.........................................) Nama Nama Jabatan/unit kerja Jabatan/unit kerja KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN IX PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT KERANGKA ACUAN KEGIATAN UNIT KERJA : SUBKOMISI MEDIASI 1. JUDUL KEGIATAN 2. GAMBARAN SINGKAT/LATAR BELAKANG KEGIATAN 3. TUJUAN KEGIATAN 4. DASAR KEGIATAN 5. KAITAN DENGAN ISUE DAN TUJUAN STRATEGIS 6. INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) 7. INDIKATOR SASARAN (OUTCOME) 8. PELAKSANAAN KEGIATAN 9. PELAKSANA KEGIATAN Jakarta,........................ KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (………………………..……) Nama Staf yang menangani sengketa KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN X PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT JADWAL KEGIATAN PRA MEDIASI/MEDIASI/PASCA MEDIASI SENGKETA…………………….. Tempat, tanggal Hari....., tanggal ........ WAKTU KEGIATAN KETERANGAN Hari....., tanggal ........ WAKTU KEGIATAN KETERANGAN Hari....., tanggal ........ WAKTU KEGIATAN KETERANGAN Hari....., tanggal ........ WAKTU KEGIATAN KETERANGAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XI PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN KOMNAS HAM Jakarta, Tanggal Nomor : - Kepada Yth. Lampiran : - Sifat surat : - Perihal : Pemberitahuan kunjungan Komnas HAM Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan Sdr. ......................................... No. ..................... tertanggal... ................... perihal...............................................Pada intinya Sdr ............................ menjelaskan bahwa.....................................Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM akan melakukan kunjungan ke ......................................... pada ..........................., sebagai upaya untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa ............................................ melalui mediasi. Salah satu agenda kunjungan kami tersebut adalah melakukan pertemuan dengan Saudara, yang dijadwalkan pada : Hari/tanggal : Waktu : Tempat : Agenda : Untuk mempermudah komunikasi, kami dapat dihubungi melalui telepon di nomor........... dengan Sdr ................... atau di nomor......... dengan Sdr.......... Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (........................................) Nama Anggota Tembusan: 1. Ketua Komnas HAM, di Jakarta (sebagai laporan) 2. Pihak terkait lainnya 3. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT PENUGASAN (1) NO : /TUA/bulan/tahun Dalam rangka …......................... (nama kegiatan dan nama sengketa) ………………………., di …………, maka dengan ini : MENUGASKAN Kepada : Nama : Jabatan :Anggota Komnas HAM / Mediator Alamat :Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat Tanggal berangkat : Tanggal kembali : Tempat berangkat :Jakarta Tempat tujuan : Lingkup penugasan :Melaksanakan (nama kegiatan dan nama sengketa) Pembiayaan :Komnas HAM Kode Mak kegiatan : Demikian surat penugasan ini, kepada semua pihak diharapkan dapat memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan tugas dimaksud. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ketua …………………………… KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XIII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT PENUGASAN (2) NO : /SES.SP/bulan/tahun Dalam rangka melaksanakan (nama kegiatan dan nama sengketa)…………………………………….,di…………….....…. maka dengan ini : MENUGASKAN Kepada : 1. Nama : NIP : Jabatan : 2.Nama : NIP. : Jabatan : Alamat : Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat Tanggal berangkat : Tanggal kembali : Tempat berangkat : Jakarta Tempat tujuan : Lingkup penugasan :Melaksanakan (nama kegiatan dan nama sengketa) Pembiayaan : Komnas HAM Kode Mak kegiatan : Demikian surat penugasan ini, kepada semua pihak diharapkan dapat memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan tugas dimaksud. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal Nama NIP……….. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XIV PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR : /SES.SK/ (BLN ROMAWI)/(TAHUN) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRA MEDIASI/MEDIASI/PASCA MEDIASI SENGKETA ....ANTARA ............. DENGAN ......................., (Daerah) KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. Bahwa Pasal 76 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia; b. Bahwa berdasarkan hasil kunjungan kerja Komnas HAM dalam tahap pra-mediasi sebelumnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi; c. Bahwa mediasi ini sangat dibutuhkan guna memfasilitasi dan membantu para pihak yang bersengketa dalam upaya mencari solusi yang terbaik dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia; d. Bahwa berdasarkan rencana strategis Komnas HAM (2004-2008) untuk menjamin kondisi yang kondusif bagi perlindungan dan penegakan HAM di INDONESIA, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah memantapkan prakarsa Komnas HAM untuk memajukan, menegakkan, menghargai, dan melindungi HAM serta memantapkan pencegahan, perlindungan, dan penyelasaian konflik HAM vertikal dan horizontal; e. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas dimaksud. Mengingat : 1. Pasal 89 UNDANG-UNDANG No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. UNDANG-UNDANG No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Keputusan No 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM; 5. Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang standar biaya tahun anggaran 2007; 7. Keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 13/KOMNASHAM/IV/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 8. Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 11/Komnas HAM/III/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007; 9. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 38/Komnas HAM/XII/2006 tentang Pejabat Perbendaharaan Tahun 2007 Pada Satuan Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia INDONESIA 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komnas HAM 2009 Nomor 0001.0/074-01.1/- /2009 tanggal 31 Desember 2008. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG (JUDUL) Pertama : Membentuk tim yang bertugas untuk melakukan mediasi sengketa (Judul) Kedua : Tim mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir pertama bekerja selama .... (..) hari dari tanggal ....... Maret 2009 dengan ketentuan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan. Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam butir pertama dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan sesuai dengan Pasal 89 ayat (4) UNDANG-UNDANG No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: a. perdamaian kedua belah pihak; b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d. penyampaian rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e. penyampaian rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA untuk ditindaklanjuti. Keempat : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam butir pertama terdiri dari: Penanggungjawab : Ketua : Sekretaris : Anggota : Moderator : Kelima : Seluruh tim bertanggung jawab terhadap laporan hasil mediasi (Judul) yang akan dipertanggungjawabkan kepada Ketua Komnas HAM. Ketua tim peneliti wajib menyampaikan hasil mediasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Keenam : Kepada Tim sebagaimana tersebut di atas diberikan honorarium berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 64/PMK.02/2008 tanggal 24 April 2008 mengenai Standar Biaya Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut : Penanggungjawab : Rp 300.000,-/kegiatan Ketua : Rp 250.000,-/kegiatan Sekretaris : Rp 200.000,-/kegiatan Anggota : Rp 150.000,-/kegiatan Moderator : Rp 500.000,- x 3 jam x 2 pertemuan = 3.000.000/kegiatan Honorarium sebagaimana tersebut di atas akan dipotong pajak. Ketujuh : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA No. 0001.0/074-01.1/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008, Program No. 03.03.06 Kegiatan No. 6611 Sub Kegiatan 0002-1. Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan, akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Kuasa Pengguna Anggaran ............................. NIP. ........... Tembusan Kepada Yth.: 1. Sekretarias Jenderal Komnas HAM 2. Anggota Subkomisi Mediasi 3. PPK Program Penegakan HAM 4. Seluruh Anggota Tim 5. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XV PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT LAPORAN KEGIATAN PRA MEDIASI/MEDIASI/PASCA MEDIASI NAMA SENGKETA Tempat, tanggal I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kegiatan 2. Tujuan Kegiatan 3. Dasar Kegiatan 4. Pelaksanaan Kegiatan 5. Pelaksana Kegiatan II. PROSES KEGIATAN 1. Kronologis Sengketa 2. Temuan lapangan 3. Pertemuan-pertemuan III. ANALISIS SENGKETA IV.PENUTUP 1. Kesimpulan 2. Rekomendasi Jakarta, tanggal bulan tahun KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (…………………………) Nama Anggota KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XVI PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT REKOMENDASI PENUTUPAN SENGKETA (2) Tempat/Tanggal.................. Nomor : Kepada Yth. Lampiran : Sifat surat : Perihal : Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan Saudara No.................... tertanggal ..............................., perihal .............................. Inti surat Saudara adalah ............................................................................ Berkenaan dengan pengaduan Saudara, Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menindaklanjutinya dengan melakukan kunjungan lapangan ke ................................. pada ........................... dan atau melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, yaitu .......................................... pada ............... di ............. Berdasarkan hasil kunjungan dan atau pertemuan dimaksud, Subkomisi Mediasi Komnas HAM berpendapat bahwa Komnas HAM tidak dapat menindaklanjuti penanganan sengketa ini karena ..................................... Hal ini sesuai dengan Pasal ..... UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan atau Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa ................................ Untuk itu, Subkomisi Mediasi Komnas HAM menyarankan agar Saudara........................................................................................................ Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (....................................................) Nama Anggota Tembusan Yth.: 1. Ketua Komnas HAM di Jakarta 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XVII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT REKOMENDASI KESEDIAAN UNTUK DIMEDIASI (3) Tempat/Tanggal.................. Nomor : - Kepada Yth. Lampiran : - Sifat surat : - Perihal : Tawaran Mediasi Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan Saudara No.......................tertanggal .............................., perihal .............................. Inti surat pengadu adalah ............................................................................ Berkenaan dengan pengaduan dimaksud, Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menindaklanjutinya dengan melakukan kunjungan lapangan ke.... pada ....... dan atau melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, yaitu .................... pada ............... di ............. Selanjutnya, sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan dengan memperhatikan hasil temuan lapangan sebagaimana dipaparkan di atas, maka kami memberikan kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan kesediaan pihak Saudara menyelesaikan sengketa dimaksud melalui mekanisme mediasi hak asasi manusia yang difasilitasi oleh Komnas HAM dengan Anggota Komnas HAM bertindak selaku mediator. Apabila sampai dengan tanggal ……… pihak Saudara tidak menyampaikan kesediaan untuk dimediasi kepada Ketua Komnas HAM cq. Sub Komisi Mediasi, maka kami menganggap pihak Saudara tidak bersedia sengketa dimaksud diselesaikan melalui mediasi hak asasi manusia. Untuk itu, Subkomisi Mediasi Komnas HAM akan menutup sengketa dimaksud, dan selanjutnya melakukan penyampaian rekomendasi perihal pelanggaran hak asasi manusia kepada PRESIDEN dan DPR RI untuk ditindak-lanjuti penyelesaiannya. Demikianlah, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (....................................................) Nama Anggota Tembusan Yth.: 1. Ketua Komnas HAM di Jakarta 2. Pihak terkait lainnya 3. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XVIII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH DAN DPR (4) Tempat/Tanggal.................. Nomor : Kepada Yth. Lampiran : Sifat surat : Perihal : Rekomendasi Komnas HAM Komnas HAM telah menerima surat pengaduan Sdr. ............. No ................ tertanggal ........................................., perihal ....................... Inti surat adalah pengadu melaporkan tindakan .......................................................... Sengketa ini telah ditangani Komnas HAM dengan melakukan ......................... Berdasarkan hasil lapangan Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak yang diadukan. Komnas HAM telah meminta kesediaan pihak yang diadukan untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui mekanisme mediasi hak asasi manusia yang difasilitasi oleh Komnas HAM dengan Anggota Komnas HAM bertindak selaku mediator. Namun yang bersangkutan tidak bersedia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 89 ayat (4) butir d dan e UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR RI untuk ditindaklanjuti, kami mengharapkan agar Saudara dapat menindaklanjuti permasalahan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak pengadu atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dijamin oleh Pasal 3 ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih seraya menunggu kabar penyelesaian masalah ini. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (....................................................) Nama KETUA Tembusan Yth.: 1. Anggota Komnas HAM di Subkomisi Mediasi 2. Pengadu 3. Pihak terkait lainnya 4. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XIX PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT REKOMENDASI KEPADA PENGADU (4) Tempat/Tanggal.................. Nomor : Kepada Yth. Lampiran : Sifat surat : Perihal : Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menindaklanjuti pengaduan Saudara dengan melakukan ......................................................................... Setelah mempelajari pengaduan Saudara dan berdasarkan temuan lapangan, Subkomisi Mediasi Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak (yang diadukan). Komnas HAM telah meminta kesediaan pihak (yang diadukan) untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui mekanisme mediasi hak asasi manusia yang difasilitasi oleh Komnas HAM dengan Anggota Komnas HAM bertindak selaku mediator. Namun yang bersangkutan tidak bersedia. Dengan demikian, Subkomisi Mediasi Komnas HAM tidak dapat menindaklanjuti penanganan sengketa ini dan melimpahkan penanganan dan penyelesaian sengketa ini kepada Pemerintah dan DPR RI. Hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (4) butir d dan e UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR RI untuk ditindaklanjuti, kami mengharapkan agar Saudara dapat menindaklanjuti permasalahan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, terkait tindak lanjut penanganan sengketa yang Saudara adukan, Subkomisi Mediasi Komnas HAM menyarankan agar Saudara................................................................................................................ ............................................................................................................. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (....................................................) Nama Anggota Tembusan Yth.: 1. Ketua Komnas HAM di Jakarta 2. Pihak terkait lainnya 3. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XX PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT KESEDIAAN MEDIASI Kepada Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia cq. Subkomisi Mediasi di – Jakarta Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nama :…………………………………………………………… Jabatan :…………………………………………………………… Organisasi/Instansi :…………………………………………………………… No. Telp/Fax. :…………………………………………………………… Alamat :…………………………………………………………… Dengan ini bersedia untuk menyelesaikan permasalahan ……………………………………………………….melalui mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM dengan Anggota Komnas HAM yang bertindak selaku mediator. Untuk itu, kami akan tunduk kepada Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia dan Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia. Demikian pernyataan ini kami buat untuk segera ditindaklanjuti. Jakarta, ................................ Yang bersedia Mediasi, * Stempel/Cap Institusi (Nama dan tanda tangan) *Harap diberikan Stempel/Cap Institusi pada tanda tangan. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXI PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT KUASASEBAGAI TIM JURU RUNDING Yang bertandatangan dibawah ini : 1. nama : alamat : pekerjaan : Jabatan : 2. nama : alamat : pekerjaan : Jabatan : 3. dst Dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Nama : alamat : pekerjaan : jabatan : kewarganegaraan : 2. nama : alamat : pekerjaan : Jabatan : kewarganegaraan : 3. Dst Sebagai Tim Juru Runding dalam dalam Sidang Mediasi Sengketa ............... yang dilaksanakan di ………………………………………. Pada …….................... KHUSUS Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menyelesaikan dan atau melakukan perundingan (sengketa). Untuk itu, penerima kuasa diberi hak – hak dan wewenang : Membuat, menandatangani dan mengajukan surat – surat atau permohonan yang terkait dengan sengketa ini; Pada pokoknya melakukan semua tindakan hukum yang dianggap perlu guna membela dan mempertahankan kepentingan pemberi kuasa berdasarkan hukum positif. Kota, Tanggal bulan Tahun Penerima Kuasa Pemberi Kuasa 1. ( ) 1. Materai ( ) 2. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 4. ( ) KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT UNDANGAN MEDIASI Tempat, tanggal Nomor : - Kepada Yth. Lampiran : - Sifat surat : - Perihal : - Berdasarkan hasil pertemuan/Surat tertanggal......... dimana dalam pertemuan/surat tersebut masing – masing pihak menyatakan keseriusannya dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya mediasi yang difasilitasi Komnas HAM, Komnas HAM akan mengadakan pertemuan untuk melaksanakan mediasi atas sengketa ......................, yang dijadwalkan dan dengan agenda sebagai berikut: 1. Persiapan mediasi (Jika ada) yang akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Waktu : Agenda : Persiapan Sidang Mediasi Tempat : 2. Pelaksanaan Sidang Mediasi yang akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Waktu : Tempat : Kami berharap para pihak dapat mempersiapkan kelengkapan administrasi mediasi yaitu: 1. AD/ART perusahaan yang menunjukkan pihak yang hadir dalam pertemuan Mediasi merupakan pihak yang berwenang mengambil keputusan. 2. Surat Kuasa/Mandat Tim Juru Runding yang diberi kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas para pihak. 3. Fotocopy KTP anggota tim juru runding masing-masing pihak. Untuk keperluan komunikasi, silakan menghubungi Sdr. ......di telp. ........ Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dalam penyelesaian sengketa ini, kami ucapkan terima kasih KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (................................) NAMA Anggota Tembusan kepada Yth.: 1. Ketua Komnas HAM 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXIII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT KUASASEBAGAI TIM JURU RUNDING BUKAN PRINSIPAL Yang bertandatangan dibawah ini : 1. nama : alamat : pekerjaan : Jabatan : 2. nama : alamat : pekerjaan : Jabatan : 3. dst - SEBAGAI PIHAK PRINSIPAL - Dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Nama : alamat : pekerjaan : jabatan : kewarganegaraan : 2. nama : alamat : pekerjaan : Jabatan : kewarganegaraan : 3. Dst Sebagai Tim Juru Runding dari dalam Sidang Mediasi Sengketa ........................... yang dilaksanakan pada ………………….. di ………………… KHUSUS Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menyelesaikan dan atau melakukan perundingan (sengketa). Untuk itu, penerima kuasa diberi hak – hak dan wewenang : Membuat, menandatangani dan mengajukan surat – surat atau permohonan yang terkait dengan sengketa ini; Pada pokoknya melakukan semua tindakan hukum yang dianggap perlu guna membela dan mempertahankan kepentingan pemberi kuasa berdasarkan hukum positif. Kota, Tanggal bulan Tahun Penerima Kuasa Pemberi Kuasa 1. ( ) 1. Materai ( ) 2. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 4. ( ) KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXIV PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN ATAS .................. sengketa ...................... ANTARA A dengan B (Subjek sengketa) KAB/KOTA, PROVINSI KESEHA Pada hari ini,....tanggal....bulan...tahun...., pukul...., bertempat di...., jalan.....(alamat Lokasi perundingan), yang bertanda tangan dibawah ini:---- gan di I. Nama : Tempat, Tanggal Lahir : Pekerjaan : Alamat : Bertindak untuk dan atas nama (Pengadu/Pelapor) berdasarkan surat kuasa Khusus (terlampir) tertanggal........., bermaterai cukup pada kesepakatan ini. - -----------------------Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.---------- II. Nama : Tempat, Tanggal Lahir : Pekerjaan : Alamat : (apabila yang menghadiri bukan principal) Bertindak untuk dan atas nama (teradu/terlapor) berdasarkan surat kuasa (terlampir) tertanggal ………….., bermaterai cukup pada kesepakatan ini. ------------------------- ------------------Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA------------------- Para pihak bersama ini menerangkan bahwa para pihak yang satu terhadap yang lain telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan kesepakatan dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. (Pengadu/pelapor) Warga ………………… dalam Kesepakatan ini adalah…….yang sampai saat perjanjian ini dibuat bertempat tinggal di ……………………., Kota …….. Provinsi ………… sesuai sebagaimana terlampir.- 2. (Perusahaan/Individu taradu/terlapor) adalah Badan Usaha yang memperoleh ijin untuk melakukan/mengelola .................................................................-------------------------------------- 3. KOMNAS HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam hal ini KOMNAS HAM menunjuk...(Anggota KOMNAS HAM) untuk menjalankan fungsi mediator sesuai dengan Surat Penugasan Ketua KOMNAS HAM No....tertanggal.....-------------------------- LINGKUP KESEPAKATAN

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan ini adalah penyelesaian permasalahan ……. (Pengadu/Pelapor) yang tinggal di …………………………, dengan …………(teradu/terlapor) selaku ……….……………………………… ---------- LOKASI

Pasal 3

Lokasi yang dimaksud dalam kesepakatan perdamaian ini terletak di...............--- HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

1……………………………………………………………………………..------------------ 2…………………………………………………………………………….------------------- 3…………………………………………………………………………….------------------- 4……………………………………………………………………………------------------- JANGKA WAKTU

Pasal 5

Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak akan dilaksanakan setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini.---------------------------------- KETENTUAN KHUSUS

Pasal 6

1. Selama kesepakatan ini berjalan, para pihak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kesepakatan ini.-------- 2. Para pihak sewaktu-waktu apabila dianggap perlu dapat mengadakan pertemuan untuk saling memberikan informasi.------------------------------ 3. Para pihak berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan sebaik-baiknya.---------------------------------------- 4. Dengan dilaksanakannya kesepakatan perdamaian ini, maka para pihak menyatakan bahwa permasalahan dinyatakan selesai dan menjamin di kemudian hari tidak akan ada tuntutan hukum apapun terkait dengan permasalahan yang disepakati.--------------------------------------------------- HAL-HAL LAIN

Pasal 7

1. Apabila dalam kesepakatan ini didapat hal-hal yang tidak atau belum lengkap diatur, maka hal tersebut akan diputuskan oleh para pihak dengan musyawarah untuk mufakat------------------------------------------ 2. Apabila para pihak bermaksud mengadakan perubahan, penambahan ataupun pengurangan terhadap ketentuan-ketentuan di dalam kesepakatan perdamaian ini, maka akan diadakan adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.--------- 3. Kesepakatan Perdamaian ini dapat di daftarkan di Pengadilan Negeri setempat atas persetujuan dan permintaan salah satu dan atau para pihak untuk mendapatkan pengesahan.--------------------------------------- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Hak dan kewajiban yang tercantum di dalam kesepakatan ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa persetujuan dari para pihak.---------------------------------- 2. Pada saat kesepakatan ini ditandatangani, para pihak sepakat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian ini.----------------------------------- DOMISILI

Pasal 9

Pasal 1

Mediator dalam melakukan tugasnya dibantu oleh satu atau lebih Komediator.

Pasal 2

Dalam menjalankan tugasnya, Mediator dan Komediator tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 3

Mediator dan Komediator harus berupaya untuk tetap mempertahankan sikap tidak memihak selama Mediasi berlangsung.

Pasal 4

Jika Mediator dan Komediator menyadari adanya keberpihakan, maka ia harus segera menyampaikan kepada Para Pihak bahwa ia tidak dapat mempertahankan sikap tidak memihak tersebut dan karena itu harus mengundurkan diri dari Mediasi.

Pasal 5

Mediator dan Komediator dalam melaksanakan tugasnya bertindak secara bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh pihak ketiga (penyedia jasa, fasilitas Mediasi, organisasi atau lembaga) yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi indepedensi Mediator dan Komediator.

Pasal 6

Mediator dan Komediator berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan yang diketahuinya kepada Para Pihak.

Pasal 7

Setelah memberitahukan kepada Para Pihak adanya benturan kepentingan, Mediator dan Komediator harus mengundurkan diri dari Mediasi kecuali Para Pihak menyetujui untuk mempertahankan Mediator dan Komediator tersebut.

Pasal 8

Mediator dan Komediator selama Mediasi berlangsung tidak diperkenankan untuk mengadakan hubungan khusus atau pribadi dengan Para Pihak manapun yang terkait dengan Mediasi yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Para Pihak.

Pasal 9

Mediator dan Komediator harus menyampaikan kepada Para Pihak tentang prinsip - prinsip kerahasiaan dalam Mediasi.

Pasal 10

Mediator dan Komediator tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi atau dokumen apapun yang digunakan selama Mediasi antara Mediator dan Komediator dengan Para Pihak kepada siapapun yang bukan merupakan Para Pihak dalam Mediasi, kecuali: a. telah memperoleh persetujuan tertulis dari Para Pihak yang bersengketa; b. Atas permintaan pengadilan atau merupakan kewajiban menurut undang – undang dan yang menyangkut ketertiban umum; atau c. apabila informasi atau dokumen tersebut tidak mempublikasikan indentitas Para Pihak atau telah mendapat persetujuan Para Pihak setuju untuk mempublikasikannya.

Pasal 11

Jika Mediator dan Komediator mengadakan pertemuan dengan masing – masing pihak yang bersengketa secara terpisah (kaukus), maka Mediator dan Komediator perlu menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan diadakannya pertemuan terpisah tersebut kepada Para Pihak. Dalam pertemuan terpisah, Mediator dan Komediator tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi dan atau dokumen apapun yang telah ia terima dari salah satu pihak kepada pihak lainnya kecuali diminta untuk menyampaikannya.

Pasal 12

Mediator dan Komediator berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dengan melakukan penyimpanan atas catatan, rekaman dan berkas Mediasi.

Pasal 13

Mediator dan Komediator harus berupaya agar Para Pihak memahami proses Mediasi sebelum Mediasi dimulai.

Pasal 14

Dalam menjalankan proses, Mediator dan Komediator berupaya untuk mendorong Para Pihak agar berpartisipasi aktif dan saling menghormati.

Pasal 15

Mediator dan Komediator memberitahukan kepada Para Pihak bahwa Mediasi akan lebih efektif bila Para Pihak yang menghadiri Mediasi dapat mempertimbangkan dan atau mengusulkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian serta memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan atas hal yang disengketakan.

Pasal 16

Mediator dan Komediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan Mediasi yang berkualitas.

Pasal 17

Mediator dan Komediator memastikan bahwa sebelum Mediasi dimulai Para Pihak memahami ketentuan – ketentuan Mediasi yang tercantum dalam Kesepakatan Untuk Mediasi yang berisikan antara lain namun tidak terbatas pada hal – hal berikut ini: a. kerahasiaan dalam berkomunikasi dan dokumentasi; b. hak – hak Mediator dan Para Pihak untuk menghentikan dan menunda Mediasi; dan c. kesepakatan Para Pihak untuk tidak menggugat Mediator dan Komediator yang berkaitan dengan sengketa yang dimediasi sejauh tidak melanggar Kode Etik ini.

Pasal 18

Mediator dan Komediator harus mengundurkan diri dari Mediasi berdasarkan pertimbangan yang mengacu kepada Pasal 5 dan Pasal 8.

Pasal 19

Mediator dapat melakukan penundaan atau penghentian Mediasi bila diminta oleh satu atau lebih pihak yang bersengketa.

Pasal 20

Mediator dapat menunda atau menghentikan proses Mediasi dengan pertimbangan sebagai berikut: a. satu atau lebih pihak yang bersengketa menunda proses sehingga merugikan pihak lainnya; b. proses Mediasi merugikan satu atau lebih pihak atau Mediator dan Komediator; c. adanya pihak yang menunjukkan sikap tidak beritikad baik; d. alasan – alasannya lainnya yang mengakibatkan proses Mediasi menjadi tidak efektif bila dilanjutkan; atau e. menyangkut hal – hal yang ditentukan oleh Kode Etik ini.

Pasal 21

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik ini dilakukan oleh Subkomisi Mediasi dan Sidang Paripurna Komnas HAM.

Pasal 22

Sanksi – sanksi atas pelanggaran Kode Etik ini dapat dikenakan hukuman berupa: a. teguran; b. peringatan; dan c. pemberhentian sementara sebagai Mediator dan/atau Komediator untuk waktu tertentu.

Pasal 23

(1) Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan meneruskan permohonan mediasi yang diajukan prinsipal atau yang mewakili baik secara tertulis ataupun lisan kepada Subkomisi Mediasi. (2) Perwakilan Komnas HAM meneruskan permohonan mediasi yang diajukan prinsipal atau yang mewakili baik secara tertulis ataupun lisan kepada Subkomisi Mediasi melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan. (3) Dalam hal pengaduan dari prinsipal atau yang mewakili dilakukan secara langsung ke Komnas HAM, apabila berdasarkan telaahan staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan sengketa dapat diselesaikan melalui upaya mediasi, maka staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan tersebut dapat merekomendasikan kepada prinsipal atau yang mewakili agar menyelesaikan sengketa melalui upaya mediasi Komnas HAM dengan mengisi form pengaduan langsung Subkomisi Mediasi. (Lampiran 1) (4) Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan menyerahkan form pengaduan langsung Subkomisi Mediasi yang telah diisi prinsipal atau yang mewakili dan mengkoordinasikannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan perihal pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (5) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menyampaikan perihal pengaduan langsung kepada staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa yang sedang piket pada hari itu untuk mengatur jadwal pertemuan dan mendampingi Anggota Komnas HAM di Subkomisi Mediasi dalam pertemuan dengan prinsipal atau yang mewakili. (6) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa wajib membuat notulen dan daftar hadir pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (Lampiran 2 dan 3) (7) Permintaan mediasi secara tertulis dari prinsipal atau yang mewakili yang disampaikan kepada Subkomisi Mediasi melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kronologis sengketa yang jelas secara tertulis dan surat persetujuan mediasi dari salah satu pihak atau pihak lainnya yang bersengketa. (Lampiran 4) (8) Terhadap sengketa yang merupakan permohonan mediasi dari prinsipal atau yang mewakili melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya dengan membentuk tim dan melakukan tahapan mediasi yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.

Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa tidak setuju untuk dimediasi, hal yang dilakukan Tim sebagai berikut : a. Untuk kedua kalinya, meminta pernyataan tertulis dari prinsipal pihak yang bersangkutan mengenai persetujuannya untuk dimediasi dan apabila prinsipal pihak yang bersangkutan menyerahkan proses negosiasi kepada tim juru runding diperlukan surat kuasa sebagai tim juru runding, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat Komnas HAM oleh prinsipal pihak yang bersangkutan. b. Apabila dianggap perlu berdasarkan pertimbangan Tim yang menangani sengketa, maka ketentuan pada huruf a dapat dilakukan lebih dari dua kali. c. Apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak setuju untuk dimediasi, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft rekomendasi perihal tindak lanjut penyelesaian sengketa yang ditujukan kepada Pemerintah dan DPR RI yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi. (Lampiran 18) d. Draft surat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuat setelah Tim mempelajari sengketa dan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM. e. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft surat rekomendasi yang berisi pemberitahuan kepada pengadu bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak yang bersengketa tidak setuju untuk dimediasi dan pemberian saran penyelesaian sengketa yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi. (Lampiran 19) f. Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa memeriksa, merevisi, dan kemudian memberi paraf terhadap draft surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan e. g. Draft surat rekomendasi yang telah diperiksa, direvisi dan diparaf Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa dikembalikan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa untuk direvisi, diberikan nomor dan tanggal surat, serta dicetak pada kertas kop Komnas HAM. h. Draft surat rekomendasi yang ditujukan kepada pengadu diserahkan kembali kepada Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk ditandatangani. i. Draft surat rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah dan DPR RI diserahkan kembali kepada Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk diparaf dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Komnas HAM untuk ditandatangani. j. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan i diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan untuk dikirimkan kepada nama dan alamat yang tercantum pada kepala surat. k. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat Berita Acara Serah Terima Pengembalian Berkas Sengketa perihal penutupan sengketa yang diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi serta menyerahkannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan. l. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan mencatatkan perihal penutupan sengketa pada Matriks Pengaduan Mediasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dicatat pada buku penyerahan berkas Subkomisi Mediasi.

Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa tidak setuju untuk dimediasi, hal yang dilakukan Tim sebagai berikut : a. Untuk kedua kalinya, meminta pernyataan tertulis dari prinsipal pihak yang bersangkutan mengenai persetujuannya untuk dimediasi dan apabila prinsipal pihak yang bersangkutan menyerahkan proses negosiasi kepada tim juru runding diperlukan surat kuasa sebagai tim juru runding, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat Komnas HAM oleh prinsipal pihak yang bersangkutan. b. Apabila dianggap perlu berdasarkan pertimbangan Tim yang menangani sengketa, maka ketentuan pada huruf a dapat dilakukan lebih dari dua kali. c. Apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak setuju untuk dimediasi, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft rekomendasi perihal tindak lanjut penyelesaian sengketa yang ditujukan kepada Pemerintah dan DPR RI yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi. (Lampiran 18) d. Draft surat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuat setelah Tim mempelajari sengketa dan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM. e. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa menyusun draft surat rekomendasi yang berisi pemberitahuan kepada pengadu bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak yang bersengketa tidak setuju untuk dimediasi dan pemberian saran penyelesaian sengketa yang diverifikasi Kepala Bagian Mediasi. (Lampiran 19) f. Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa memeriksa, merevisi, dan kemudian memberi paraf terhadap draft surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan e. g. Draft surat rekomendasi yang telah diperiksa, direvisi dan diparaf Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa dikembalikan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa untuk direvisi, diberikan nomor dan tanggal surat, serta dicetak pada kertas kop Komnas HAM. h. Draft surat rekomendasi yang ditujukan kepada pengadu diserahkan kembali kepada Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk ditandatangani. i. Draft surat rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah dan DPR RI diserahkan kembali kepada Anggota Komnas HAM yang menangani sengketa untuk diparaf dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Komnas HAM untuk ditandatangani. j. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan i diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan untuk dikirimkan kepada nama dan alamat yang tercantum pada kepala surat. k. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani sengketa membuat Berita Acara Serah Terima Pengembalian Berkas Sengketa perihal penutupan sengketa yang diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi serta menyerahkannya kepada Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan. l. Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan mencatatkan perihal penutupan sengketa pada Matriks Pengaduan Mediasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dicatat pada buku penyerahan berkas Subkomisi Mediasi.

(1) Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani administrasi keuangan pada kegiatan pra mediasi, mediasi dan pasca mediasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang diverifikasi Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi. (2) Setiap bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan terdiri dari : Himpunan Kwitansi Belanja Bahan, Kwitansi Internal Belanja Bahan, Himpunan Kwitansi Belanja Non Operasional, Kwitansi Internal Belanja Non operasional, Himpunan Kwitansi Belanja Sewa, Kwitansi Internal Belanja Sewa, Himpunan Kwitansi Jasa Profesi, Kwitansi Internal Jasa Profesi, Rekap Himpunan Pengeluaran, Kwitansi Pertanggungjawaban Uang Muka, Kwitansi Internal Rekap Himpunan Pengeluaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Setor Pajak (SSP) dan apabila tedapat kekurangan Uang Muka maka dibuat Kwitansi Internal Kekurangan Uang Muka. (3) Setiap bentuk laporan keuangan dibubuhkan materai dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Setiap laporan keuangan yang menyisakan dana sisa Uang Muka maupun Perjalanan Dinas diwajibkan menyetor ke Bendaraha dengan disertai bukti tanda terima pengembalian dana sisa. (5) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa SPPD Rampung dan Uang Muka dari setiap kegiatan pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi baru bisa dikatakan sebagai pertanggungjawaban keuangan ketika dinyatakan lengkap dan diterima sebagai laporan keuangan. (6) Laporan pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan Petunjuk Operasional Komnas HAM dan Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. (7) Kelengkapan form-form laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan yang biasa digunakan di Komnas HAM. (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan dicetak sebanyak kebutuhan untuk diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Bagian Mediasi, Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi, Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi dan arsip. (9) Laporan Keuangan selambat-lambatnya diserahkan 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Untuk segala urusan mengenai Kesepakatan Perdamaian ini dengan segala akibat hukumnya, para pihak telah memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri ..........-------- DEMIKIAN KESEPAKATAN INI Dibuat dan diselesaikan di ……………………………………………….. pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri oleh:-------------------------------------------- Dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh para pihak.---------------------- PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Materai Rp. 6000 …………………… ……………………. (Nama) (Nama) MEDIATOR KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA ……………………………………. (Nama) Yang menyaksikan: 1. ………… 2. ……… 3. ……… KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXV PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT PENDAFTARAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN Jakarta, tanggal Nomor : ......../K/TUA/Mediasi/bulan/tahun Kepada Yth Lampiran : -Ketua Pengadilan Negeri Sifat surat : - Perihal : Permohonan Pendaftaran Kesepakatan Perdamaian Komnas HAM Sehubungan dengan upaya penyelesaian permasalahan antara pihak A dengan pihak B melalui Mediasi yang difasilitasi Komnas HAM dengan Mediator, ........nama anggota........................, sesuai dengan Surat Penugasan Komnas HAM No......................, maka telah dihasilkan suatu Kesepakatan Perdamaian (terlampir). Selanjutnya, sesuai dengan tugas dan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, melalui surat ini perlu Kami sampaikan bahwa dalam memenuhi Penjelasan Pasal 96 Ayat (3) UNDANG-UNDANG dimaksud dinyatakan ”Lembar Keputusan asli atau otentik keputusan mediasi diserahkan dan didaftarkan oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri”. Berdasarkan penjelasan tersebut Komnas HAM meminta Saudara agar Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri.............., sebagai pelaksanaan amanat UU No. 39 Tahun 1999. Demikianlah, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Ketua, (........................................) Nama Tembusan kepada Yth : 1. Anggota Subkomisi Mediasi 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXVI PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT BERITA ACARA TANPA KESEPAKATAN NAMA SENGKETA Pada hari ini, ......, Tanggal ...............Tahun .............., bertempat di .............., telah dilaksanakan mediasi terhadap sengketa ...............Mediasi tersebut di atas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.----------- Setelah melakukan proses persidangan dengan sejumlah kaukus, Mediator Komnas HAM, ........, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan No. ........... tertanggal ................, dengan ini menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap sengketa tersebut di atas berakhir tanpa adanya kesepakatan di antara para pihak mengenai : 1. ............................. 2. ............................. Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM menyatakan bahwa sengketa ................................ ditutup dan tidak dapat ditangani lebih lanjut oleh Komnas HAM. Selanjutnya Komnas HAM merekomendasikan kepada para pihak agar menempuh upaya hukum lain yang lebih efektif melalui institusi hukum yang tersedia guna penyelesaian sengketa tersebut di atas.---------------------------------- Demikian Berita Acara Tanpa Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Mediator dan para pihak.-------------------------------------------------------- Mediator, (NAMA) Pihak PERTAMA, Pihak KEDUA, (NAMA) (NAMA) KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXVII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PERUNDINGAN NAMA SENGKETA Pada hari ini, ….., Tanggal ……, Tahun ……., bertempat di ……., telah dilaksanakan mediasi sengketa …………………. Mediasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.-------------------------- Setelah melakukan proses mediasi dengan sejumlah kaukus (apabila ada), Mediator Komnas HAM, …………….., berdasarkan Surat Tugas No…….., tertanggal…………………….., dan Komediator ……….dan………, berdasarkan surat Tugas No. ……………, tertanggal……………….. yang dihadiri Juru Runding pihak………………….(Pihak Pertama) dan Juru Runding …………..(Pihak Kedua), dengan ini menyatakan bahwa mediasi sengketa tersebut di atas berakhir dengan kesepakatan diantara Para Pihak sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pihak sepakat menunda sidang mediasi terhadap penyelesaian sengketa lahan tersebut sampai dengan ……… di …………... Perihal waktu dan tempat sidang selanjutnya akan disepakati kemudian; 2. Bahwa lingkup pembahasan dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dibatasi hanya mengenai …………………; 3. Bahwa seraya menunggu sidang mediasi lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan ………………….untuk mengupayakan titik temu atas perbedaan pendapat masing-masing pihak); 4. Bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Komnas HAM perihal ……………sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 di atas; 5. Bahwa laporan tertulis sebagaiana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas akan menjadi pertimbangan bagi Komnas HAM untuk menentukan keterlibatan Komnas HAM dalam Sidang Mediasi selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam butir 1. Apabila hingga tanggal …………..para pihak belum mencapai titik temu penyelesaian sengketa dari masing-masing pihak, Komnas HAM dapat MEMUTUSKAN untuk menghentikan seluruh proses mediasi terhadap sengketa lahan ini, menyatakan sengketa ini ditutup, serta mengambil langkah-langkah lain sesuai kewenangannya berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Demikian Berita Acara Penundaan Perundingan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Mediator dan Ketua Juru Runding Para Pihak. Mediator, (NAMA) Pihak Pertama, Pihak Kedua, (NAMA) (NAMA) KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXVIII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT UNDANGAN AHLI Jakarta/tanggal Nomor : ../K/Mediasi/bulan/tahun Kepada Yth. Lampiran : - Sifat surat : Perihal : Undangan sebagai Ahli Sehubungan dengan pertimbangan Subkomisi Mediasi Komnas HAM setelah melakukan analisis terhadap sengketa........................................, maka Subkomisi Mediasi MEMUTUSKAN kiranya perlu mengundang seorang ahli untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan perbedaan mereka. Untuk itu, kami mengundang Saudara untuk hadir sebagai Ahli, dalam pertemuan yang akan diadakan pada : Hari/Tanggal : Waktu : Tempat : Agenda : Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (................................) Anggota Tembusan kepada Yth : 1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan) 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXIX PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA KODE ETIK MEDIATOR DAN KOMEDIATOR SUBKOMISI MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Bagian Pertama KETENTUAN UMUM

(1) Profesi Mediator dan Komediator adalah profesi yang mulia dan terhormat, menjalankan tugas pekerjaan untuk mendamaikan Para Pihak yang bersengketa. (2) Setiap Mediator dan Komediator Komnas HAM harus menjunjung tinggi Kode Etik ini dalam melakukan profesi sebagai Mediator dan Komediator. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXX PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT RISALAH MEDIASI NAMA SENGKETA Pada hari ini, ......, Tanggal ...............Tahun .............., bertempat di .............., telah dilaksanakan mediasi terhadap sengketa ...............Mediasi tersebut di atas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Setelah melakukan proses persidangan dengan sejumlah kaukus (apabila ada), Mediator Komnas HAM, ........, yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas No. ........... tertanggal ................, dengan ini menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap sengketa tersebut di atas berakhir dengan kesepakatan sebagai berikut: 1. ............................. 2. ............................. 3. ............................. 4. Dst Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM menyatakan bahwa sengketa ................................ telah selesai ditangani dan ditutup. Selanjutnya Komnas HAM akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan isi kesepakatan tersebut di atas. Demikian Risalah Mediasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Mediator dan para pihak. Mediator, (NAMA) Pihak PERTAMA, Pihak KEDUA, (NAMA) (NAMA) KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXXI PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT PERMINTAAN FIAT EKSEKUSI Jakarta/tanggal Nomor : ...../K/TUA/Mediasi/bulan/tahun Kepada Yth. Lampiran : - Ketua Pengadilan Negeri Sifat surat : - Perihal : Permintaan Fiat Eksekusi Komnas HAM telah memfasilitasi penyelesaian sengketa .............. antara .....dengan............... melalui proses Mediasi, dimana para pihak telah mencapai kesepakatan dan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian (terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Komnas HAM memohon fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri .......... agar Kesepakatan Perdamaian tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan. Komnas HAM mengharapkan hendaknya Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan yang tercantum dalam Kesepakatan Mediasi. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Subkomisi Mediasi, (nama) Anggota Tembusan kepada Yth : 1. Anggota Subkomisi Mediasi 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXXII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT LAPORAN LENGKAP KESELURUHAN SENGKETA NAMA SENGKETA Tempat, tanggal I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kegiatan B. Tujuan Kegiatan C. Dasar Kegiatan (Pra Mediasi, Mediasi, dan Pasca Mediasi) D. Pelaksanaan Kegiatan (Pra Mediasi, Mediasi, dan Pasca Mediasi) E. Pelaksana Kegiatan II. PROSES KEGIATAN A. Kronologis Sengketa B. Pra Mediasi C. Mediasi D. Pasca Mediasi III. ANALISIS SENGKETA IV. PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi Jakarta, tanggal bulan tahun KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (…………………………) Nama Anggota KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXXIII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT MEMORANDUM PENUTUPAN SENGKETA Nomor : Nomor/M/MEDIASI/bulan/tahun Hari / Tanggal : - Kepada Yth : Kepala Sub Bagian Arsip Pengaduan Dari : Subkomisi Mediasi Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penutupan dan pengembalian berkas sengketa……. Disampaikan bahwa Subkomisi Mediasi telah menganggap selesai dan menutup sengketa………………………………dengan alasan sebagai berikut : 1. ……………….. 2. ……………….. 3. ……………….. 4. ………………. Sehubungan dengan selesai dan ditutupnya sengketa………………………………….oleh Subkomisi Mediasi, maka kami menyerahkan berkas sengketa dimaksud kepada Saudara untuk disimpan sebagai arsip di Sub Bagian Arsip Pengaduan. Demikian penyampaian kami, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Subkomisi Mediasi, (nama) Anggota Tembusan kepada Yth : 1. Ketua Komnas HAM 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXXIV PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT REKOMENDASI PENUTUPAN SENGKETA SETELAH MEDIASI (6) Tempat/Tanggal.................. Nomor : - Kepada Yth. Lampiran : - Sifat surat : - Perihal : Tanggapan Komnas HAM atas Pengaduan Saudara Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan Saudara No.................................tertanggal ..............................., perihal .............................. Inti surat Saudara adalah.............................................. Berkenaan dengan pengaduan Saudara, Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menindaklanjutinya dengan melaksanakan proses mediasi terkait sengketa............, pada...............di.............., namun tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil mediasi tersebut, Subkomisi Mediasi Komnas HAM menganggap sengketa ini telah selesai ditangani dan ditutup. Hal ini sesuai dengan Pasal........UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan atau Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia yang menyebutkan ..................................................................................................................... Untuk itu, Subkomisi Mediasi Komnas HAM menyarankan agar Saudara....................................................................................................... Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (....................................................) Nama Anggota Tembusan Yth.: 1. Ketua Komnas HAM di Jakarta 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM

(1) Profesi Mediator dan Komediator adalah profesi yang mulia dan terhormat, menjalankan tugas pekerjaan untuk mendamaikan Para Pihak yang bersengketa. (2) Setiap Mediator dan Komediator Komnas HAM harus menjunjung tinggi Kode Etik ini dalam melakukan profesi sebagai Mediator dan Komediator. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXX PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT RISALAH MEDIASI NAMA SENGKETA Pada hari ini, ......, Tanggal ...............Tahun .............., bertempat di .............., telah dilaksanakan mediasi terhadap sengketa ...............Mediasi tersebut di atas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Setelah melakukan proses persidangan dengan sejumlah kaukus (apabila ada), Mediator Komnas HAM, ........, yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas No. ........... tertanggal ................, dengan ini menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap sengketa tersebut di atas berakhir dengan kesepakatan sebagai berikut: 1. ............................. 2. ............................. 3. ............................. 4. Dst Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM menyatakan bahwa sengketa ................................ telah selesai ditangani dan ditutup. Selanjutnya Komnas HAM akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan isi kesepakatan tersebut di atas. Demikian Risalah Mediasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Mediator dan para pihak. Mediator, (NAMA) Pihak PERTAMA, Pihak KEDUA, (NAMA) (NAMA) KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXXI PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT PERMINTAAN FIAT EKSEKUSI Jakarta/tanggal Nomor : ...../K/TUA/Mediasi/bulan/tahun Kepada Yth. Lampiran : - Ketua Pengadilan Negeri Sifat surat : - Perihal : Permintaan Fiat Eksekusi Komnas HAM telah memfasilitasi penyelesaian sengketa .............. antara .....dengan............... melalui proses Mediasi, dimana para pihak telah mencapai kesepakatan dan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian (terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Komnas HAM memohon fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri .......... agar Kesepakatan Perdamaian tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan. Komnas HAM mengharapkan hendaknya Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan yang tercantum dalam Kesepakatan Mediasi. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Subkomisi Mediasi, (nama) Anggota Tembusan kepada Yth : 1. Anggota Subkomisi Mediasi 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXXII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT LAPORAN LENGKAP KESELURUHAN SENGKETA NAMA SENGKETA Tempat, tanggal I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kegiatan B. Tujuan Kegiatan C. Dasar Kegiatan (Pra Mediasi, Mediasi, dan Pasca Mediasi) D. Pelaksanaan Kegiatan (Pra Mediasi, Mediasi, dan Pasca Mediasi) E. Pelaksana Kegiatan II. PROSES KEGIATAN A. Kronologis Sengketa B. Pra Mediasi C. Mediasi D. Pasca Mediasi III. ANALISIS SENGKETA IV. PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi Jakarta, tanggal bulan tahun KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (…………………………) Nama Anggota KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXXIII PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT MEMORANDUM PENUTUPAN SENGKETA Nomor : Nomor/M/MEDIASI/bulan/tahun Hari / Tanggal : - Kepada Yth : Kepala Sub Bagian Arsip Pengaduan Dari : Subkomisi Mediasi Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penutupan dan pengembalian berkas sengketa……. Disampaikan bahwa Subkomisi Mediasi telah menganggap selesai dan menutup sengketa………………………………dengan alasan sebagai berikut : 1. ……………….. 2. ……………….. 3. ……………….. 4. ………………. Sehubungan dengan selesai dan ditutupnya sengketa………………………………….oleh Subkomisi Mediasi, maka kami menyerahkan berkas sengketa dimaksud kepada Saudara untuk disimpan sebagai arsip di Sub Bagian Arsip Pengaduan. Demikian penyampaian kami, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Subkomisi Mediasi, (nama) Anggota Tembusan kepada Yth : 1. Ketua Komnas HAM 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM LAMPIRAN XXXIV PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA FORMAT SURAT REKOMENDASI PENUTUPAN SENGKETA SETELAH MEDIASI (6) Tempat/Tanggal.................. Nomor : - Kepada Yth. Lampiran : - Sifat surat : - Perihal : Tanggapan Komnas HAM atas Pengaduan Saudara Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan Saudara No.................................tertanggal ..............................., perihal .............................. Inti surat Saudara adalah.............................................. Berkenaan dengan pengaduan Saudara, Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menindaklanjutinya dengan melaksanakan proses mediasi terkait sengketa............, pada...............di.............., namun tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil mediasi tersebut, Subkomisi Mediasi Komnas HAM menganggap sengketa ini telah selesai ditangani dan ditutup. Hal ini sesuai dengan Pasal........UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan atau Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia yang menyebutkan ..................................................................................................................... Untuk itu, Subkomisi Mediasi Komnas HAM menyarankan agar Saudara....................................................................................................... Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUBKOMISI MEDIASI (....................................................) Nama Anggota Tembusan Yth.: 1. Ketua Komnas HAM di Jakarta 2. Arsip KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, IFDHAL KASIM